PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, {{
Menimbang
: a.
bahwa Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dilakukan karena terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja serta Saldo Anggaran lebih tahun sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
b.
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2000
Nomor
246,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Tambahan
4.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9.
Undang-Undang Perencanaan Republik
Nomor
25
Tahun
Pembangunan
Indonesia
Tahun
2004
Nasional 2004
tentang
(Lembaran
Nomor
104,
Sistem Negara
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421); 10.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
171,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920); 13.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
109
Tahun
2000
tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 14.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
Tahun
2004
tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 17.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
18.
Peraturan Pengelolaan
Pemerintah Keuangan
Nomor
23
Tahun
Badan Layanan
2005
tentang
Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 19.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Negara Republik Indonesia Tahun 2005 (Lembaran Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 25.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
27.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban
Penggunaan
Belanja
Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 31.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi Dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
33.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1);
34.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11).
35.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
36.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
37.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
38.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
39.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut: 1. Pendapatan
a.
Semula
Rp.534.485.966.708,00
b.
Bertambah
Rp. 14.759.154.145,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp.549.245.120.853,00
2. Belanja
a.
Semula
Rp.657.407.027.708,00
b.
Berkurang
(Rp. 14.543.024.700,00)
Jumlah belanja setelah perubahan
Rp.642.864.003.008,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan
(Rp. 93.618.882.155,00)
3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula 2) Berkurang
Rp. 125.521.061.000,00 (Rp. 30.618.137.694,64)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 94.902.923.305,36
b. Pengeluaran 1) Semula
Rp. 2.600.000.000,00
2) Berkurang
(Rp. 1.315.958.849,64)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 1.284.041.150,36
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan
Rp. 93.618.882.155,00
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan
Rp.
0,00
Pasal 2 (1)
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a.
Pendapatan Asli Daerah 1) Semula
Rp. 20.050.000.000,00
2) Bertambah
Rp. 3.320.585.470,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan b.
Dana Perimbangan 1) Semula
Rp. 495.236.837.708,00
2) Bertambah
Rp.
215.652.019,00
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan c.
Rp. 23.370.585.470,00
Rp.495.452.489.727,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula
Rp. 19.199.129.000,00
2) Bertambah
Rp. 11.222.916.656,00
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
(2)
Rp. 30.422.045.656,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a.
Pajak daerah 1) Semula
Rp. 6.244.834.250,00
2) Bertambah
Rp.
853.922.106,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b.
Rp. 7.098.756.356,00
Retribusi daerah 1) Semula 2) Berkurang
Rp. 5.448.414.750,00 (Rp.
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
284.020.000,00) Rp. 5.164.394.750,00
c.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula
Rp. 1.486.250.000,00
2) Bertambah
Rp. 1.576.975.809,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan d.
Rp. 3.063.225.809,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula
Rp. 6.870.501.000,00
2) Bertambah
Rp. 1.173.707.555,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 8.044.208.555,00 (3)
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a.
Dana bagi hasil 1) Semula
Rp. 21.898.677.708,00
2) Bertambah
Rp.
222.522.019,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan b.
Rp.
Dana alokasi umum 1) Semula 2) Berkurang
Rp. 418.759.160.000,00 (Rp.
6.870.000,00)
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan c.
22.121.199.727,00
Rp. 418.752.290.000,00
Dana alokasi khusus 1) Semula
Rp. 54.579.000.000,00
2) Bertambah
Rp.
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan
0,00 Rp. 54.579.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a.
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 1) Semula
Rp.12.124.329.000,00
2) Bertambah
Rp. 8.041.327.096,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan b.
Rp. 20.165.656.096,00
Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula
Rp. 7.074.800.000,00
2) Bertambah
Rp. 3.181.589.560,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan
Rp. 10.256.389.560,00
Pasal 3 (1)
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a.
Belanja Tidak Langsung 1) Semula
Rp.437.971.261.758,50
2) Bertambah
Rp.
7.410.406.205,50
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan b.
Belanja Langsung 1) Semula 2) Berkurang
Rp.219.435.765.949,50 (Rp. 21.953.430.902,50)
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan (2)
Rp.445.381.667.961,00
Rp.197.482.335.047,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a.
Belanja pegawai 1) Semula 2) Berkurang
Rp.385.067.072.991,00 (Rp. 11.019.544.659,00)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan b.
Rp.374.047.528.332,00
Belanja Hibah 1) Semula
Rp. 5.700.000.000,00
2) Bertambah
Rp.17.699.296.000,00
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan c.
Rp. 23.399.296.000,00
Belanja bantuan sosial 1) Semula
Rp.13.147.392.959,50
2) Berkurang
(Rp. 227.645.138,50)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan d.
Belanja bagi hasil 1) Semula
Rp.
650.940.924,00
2) Bertambah
Rp.
0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan e.
Rp. 12.919.747.821,00
Rp.
650.940.924,00
Belanja bantuan keuangan 1) Semula
Rp.32.084.012.484,00
2) Berkurang
Rp.
308.300.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan
Rp. 32.392.312.484,00
f.
Belanja tidak terduga 1) Semula
Rp.1.321.842.400,00
2) Bertambah
Rp. 650.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan (3)
Rp. 1.971.842.400,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a.
Belanja pegawai 1) Semula
Rp.21.675.538.200,00
2) Berkurang
(Rp. 1.350.589.820,00)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan b.
Belanja Barang dan Jasa 1) Semula
Rp.68.353.432.136,50
2) Bertambah
Rp. 3.429.399.148,50
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan c.
Rp. 20.324.948.380,00
Rp. 71.782.831.285,00
Belanja Modal 1) Semula
Rp.129.406.795.613,00
2) Berkurang
(Rp. 24.032.240.231,00)
Jumlah belanja Modal setelah Perubahan
Rp. 105.374.555.382,00
Pasal 4 (1)
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a.
Penerimaan sejumlah Rp.121.056.764.197,00 1) Semula 2) Berkurang
Rp.125.521.061.000,00 (Rp. 30.618.137.694,64)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b.
Pengeluaran sejumlah Rp. 2.139.110.484,00 1) Semula
Rp. 2.600.000.000,00
2) Berkurang
(Rp. 1.315.958.849,64)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan (2)
Rp. 94.902.923.305,36
Rp . 1.284.041.150,36
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a.
SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 121.056.764.197,00 1) Semula
Rp.88.055.000.000,00
2) Bertambah
Rp. 6.847.923.305,36
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan
Rp. 94.902.923.305,36
b.
Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 1) Semula
Rp.37.466.061.000,00
2) Berkurang
(Rp.37.466.061.000,00)
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan (3)
Rp.
0,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula
Rp.2.485.000.000,00
2) Berkurang
(Rp.1.262.378.881,00)
Jumlah Penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan b.
Rp. 1.222.621.119,00
Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 115.000.000,00 1) Semula
Rp. 115.000.000,00
2) Berkurang
(Rp.
53.579.968,64)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan
Rp.
61.420.031,36
Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1.
Lampiran I
Ringkasan Perubahan APBD;
2.
Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.
Lampiran III
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.
Lampiran IV
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.
Lampiran V
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.
Lampiran VI
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.
Lampiran VII
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.
Lampiran VIII
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.
Lampiran IX
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 6 Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 26 Agustus 2009. BUPATI AGAM,
ARISTO MUNANDAR
Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 26 Agustus 2009. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,
SYAFIRMAN, SH NIP. 19580524 198611 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2009 NOMOR 12.
