PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang
: a. bahwa dalam upaya pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal
dan
berkesinambungan
dengan
tetap
menjaga
kelestarian lingkungan untuk kemakmuran rakyat, diharapkan pemanfaatannya mampu mewujudkan pemerataan, keadilan yang
pada
akhirnya
dapat
meningkatkan
taraf
hidup
pembudidaya ikan dan atau nelayan; b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan terhadap usaha-usaha perikanan dalam bentuk pemberian izin usaha perikanan; c. bahwa
pemberian
izin
usaha
perikanan
dalam
upaya
memberikan jaminan tertib administrasi dan kepastian hukum kepada pelaku usaha perikanan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
Dokumentasi hukum Pemkab Agam
1
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Dokumentasi hukum Pemkab Agam
2
Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Tahun
1983
tentang
Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408); 15. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun 1999
tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3815),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 16. Peraturan
Pemerintah
Pengendalian
Nomor
Pencemaran
19
Tahun
dan/atau
1999
Perusakan
tentang Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 19. Peraturan
Pemerintah
Nomor
74
Tahun
2001
tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
Dokumentasi hukum Pemkab Agam
3
20. Peraturan
Pemerintah
Pengelolaan
Nomor
82
Tahun
2001
tentang
Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 22. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER. 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan. 24. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 25. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 Nomor 6); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Agam. Dokumentasi hukum Pemkab Agam
4
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam. 4. Bupati adalah adalah Bupati Agam. 5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 6. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 7. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus. 8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. 9. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan. 10. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan. 11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 12. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk
kegiatan
yang menggunakan
kapal
untuk memuat,
menyimpan, mengolah, mendinginkan mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial. 13. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, membandingkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial. Dokumentasi hukum Pemkab Agam
5
14. Nelayan
Kecil
adalah
orang
yang
mata
pencahariannya
melakukan
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 15. Izin Usaha Penangkapan Ikan adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 sampai 10 Gross Tonnage (GT) dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (Dk). 16. Izin Usaha Pembudidaya Ikan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan pembudidayaan ikan. 17. Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan usaha pengangkutan ikan. 18. Alat Penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. 19. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. 20. Usaha Pembenihan Ikan adalah usaha penggandaan, pengelolaan dan peredaran benih ikan. 21. Usaha Pembesaran ikan adalah usaha memelihara ikan mulai dari benih sampai ukuran ikan konsumsi. 22. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 23. Usaha pembudidaya ikan secara terpadu adalah usaha pembenihan, usaha pembesaran, usaha penanganan dan atau pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara bersama-sama. 24. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 25. Usaha Penanganan dan atau pengolahan hasil ikan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen
dan atau pengolahannya baik
secara tradisional maupun modern. 26. Usaha Pengumpulan Ikan adalah kegiatan untuk mengumpulkan ikan selama jangka waktu tidak lebih dari 120 hari, termasuk memelihara ikan dengan cara atau alat apapun, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun yang dilakukan oleh bukan perusahaan perikanan. 27. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan Dokumentasi hukum Pemkab Agam
ikan, mendukung operasi 6
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 28. Kapal Penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan. 29. Kapal Pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan. 30. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut. 31. Satuan armada penangkap ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu, dan secara teknis dirancang hanya untuk beroperasi optimal apabila dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan. 32. Rencana usaha adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan perikanan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, yang meliputi jumlah, jenis dan ukuran kapal perikanan dan atau alat penangkap ikan, daerah operasi penangkapan ikan, dan rencana investasi dalam rangka memperoleh Surat Izin usaha Perikanan. 33. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 34. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selajutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan. 35. Surat Izin Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut SIPBI adalah izin yang harus dimiliki setiap unit yang melakukan kegiatan pembudidayaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. 36. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis
yang
harus
dimiliki
setiap
kapal
perikanan
untuk
melakukan
pengumpulan dan pengangkutan ikan.
Dokumentasi hukum Pemkab Agam
7
37. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPPI adalah izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan. 38. Surat pengantar pengangkutan ikan yang selanjutnya disebut SPPI adalah surat yang harus dimiliki oleh badan hukum atau pribadi dalam setiap pengiriman atau pengangkutan produksi keluar daerah. 39. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. 40. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 41. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan. 42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah. 43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi , termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 44. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang. 45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang. 46. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang. 47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. Dokumentasi hukum Pemkab Agam
8
48. Jasa Pelayanan adalah hak yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan izin meliputi penerbitan dokumen, penelitian lapangan, pembinaan penegakan hukum, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan. 49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lainnya dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi. 50. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang rertibusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Usaha perikanan meliputi: a. Usaha penangkapan Ikan; b. Usaha pembudidayaan ikan; dan c. Usaha kapal pengangkut ikan. BAB III PERIZINAN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Perizinan Pasal 3 Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang dibidang perikanan. Pasal 4 Izin Usaha perikanan meliputi : a. Izin Usaha Penangkapan Ikan; b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; dan c. Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan.
Dokumentasi hukum Pemkab Agam
9
Bagian Kedua Persyaratan, Tata Cara, dan Jangka Waktu Pengurusan Pasal 5 (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan, orang atau Badan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dibidang perikanan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. rencana usaha; b. foto copy Akte Pendirian Perusahaan; c. foto copy KTP Pemilik Kapal atau Penanggung Jawab Perusahaan; d. pas foto berwarna pemilik kapal atau Penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 ( dua ) lembar, ukuran 4 x 6 cm; e. surat keterangan domisili usaha; f. specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan g. foto copy bukti cek fisik kapal. (3) Permohonan Izin Usaha untuk perorangan sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa dilampiri fotocopy akte pendirian perusahaan. (4) Terhadap permohonan yang memenuhi syarat diberikan tanda terima. Pasal 6 (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Pembudidayaan ikan, orang atau Badan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dibidang perikanan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. rencana usaha dengan mencantumkan luas lahan, lokasi, jenis ikan yang dibudidayakan; b. foto Copy Akte Pendirian Perusahaan; c. foto Copy KTP Pemilik Perusahaan atau Penanggung Jawab Perusahaan; d. pas foto berwarna pemilik atau Penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm; e. surat keterangan domisili usaha dari Pemerintah Nagari setempat; dan f. surat keterangan rekomendasi usaha dari Pemerintahan Nagari setempat. (3) Permohonan Izin Usaha untuk perorangan sesuai dengan ayat (2) tersebut diatas tanpa dilampiri fotocopy akte pendirian perusahaan. (4) Terhadap permohonan yang memenuhi syarat diberikan tanda terima. Dokumentasi hukum Pemkab Agam
10
Pasal 7 (1) Untuk memperoleh Izin Penangkapan Ikan, orang atau
Badan wajib
mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dibidang perikanan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. foto copy SIUP; b. foto copy tanda pendaftaran kapal dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang perikanan; c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal; dan d. foto copy KTP Pemilik kapal atau Penanggung Jawab Perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan. (3) Disamping foto copy dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2), pemohon juga wajib melampirkan dokumen aslinya guna penelitian. (4) Terhadap permohonan yang memenuhi syarat diberikan tanda terima. Pasal 8 (1) Untuk memperoleh Izin Kapal Pengangkut Ikan, orang atau Penanggung Jawab Badan Usaha wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dibidang perikanan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. foto copy SIUP; b. foto copy tanda pendaftaran kapal dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang perikanan; c. surat Pernyataan sebagai kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal; dan d. foto copy KTP Pemilik kapal atau Penanggung Jawab Perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan. (3) Disamping Foto copy dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) juga wajib melampirkan dokumen aslinya guna penelitian. (4) Terhadap permohonan yang memenuhi syarat diberikan tanda terima. Pasal 9 Jangka waktu pengurusan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Dokumentasi hukum Pemkab Agam
11
Pasal 10 (1) Apabila permohonan ditolak, maka keputusan penolakan harus dibuat secara tertulis dengan alasan yang jelas, sekaligus mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon. (2) Keputusan penolakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada
pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. Pasal 11 Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan. Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin Pasal 12 (1) Masa berlakunya Izin Usaha Perikanan adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perikanannya. (2) Izin Penangkapan Ikan berlaku untuk masa: a. 3 (tiga) tahun untuk penangkapan ikan dengan menggunakan jenis alat penangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring ingsang, jaring hanyut atau huhate; b. 2 (dua) tahun untuk penangkapan ikan dengan menggunakan jenis alat penangkap selain sebagaimana dimaksud huruf a. (3) Izin Kapal Pengangkut Ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI) baik untuk perorangan maupun untuk perusahaan perikanan Indonesia atau badan hukum Indonesia meliputi: a. SIPBI untuk usaha kolam Air Deras berlaku selama 2 tahun; b. SIPBI untuk usaha Keramba Jaring Apung berlaku selama 1 tahun; c. SIPBI untuk usaha Pembenihan Ikan berlaku selama 2 tahun; d. SIPBI untuk usaha Keramba Irigasi berlaku selama selama 2 tahun; e. SIPBI untuk usaha Tambak Ikan berlaku selama 2 tahun; dan f. SIPBI untuk usaha Ikan larangan berlaku selama 1 tahun. (5) Apabila izin sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) berakhir, maka izin diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dokumentasi hukum Pemkab Agam
12
Bagian Keempat Ketentuan Bagi Pemegang Izin Pasal 13 Pemegang izin wajib membayar retribusi atas izin yang diberikan. Pasal 14 (1) Pemegang izin wajib: a. mempergunakan izin sesuai dengan izin yang diberikan; b. menjaga kelestarian lingkungan; dan c. menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dibidang perikanan sekali dalam 6 ( enam ) bulan. (2) Pemilik izin dilarang: a. mengalihkan izin kepada orang lain; b. menggunakan dokumen palsu; c. menggunakan bahan peledak atau bahan lain yang dapat merusak lingkungan; dan d. menggunakan izin untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai agama, adat dan susila yang berlaku ditengah masyarakat serta peraturan perundang-undangan. (3) Apabila pemegang izin tidak lagi menjalankan usahanya, maka selambatlambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dibidang perikanan . Pasal 15 Izin Usaha Perikanan batal apabila: a. pemilik Izin dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak izin dikeluarkan tidak memanfaatkan izin yang diberikan; b. melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2); c. melanggar ketentuan perundang-undangan; d. melakukan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; e. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut. BAB IV PEMBUDIDAYA IKAN SKALA KECIL DAN NELAYAN KECIL Pasal 16 (1) Tidak termasuk objek Izin Usaha Perikanan adalah: Dokumentasi hukum Pemkab Agam
13
a. penangkapan ikan oleh nelayan kecil dengan kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu dibawah 5 GT; b. Pembudidayaan ikan oleh pembudidaya kecil dengan kriteria: 1)
Usaha Pembudidaya Ikan yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
2)
Usaha Pembudidaya Ikan di air tawar: a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar; b) Pembesaran dengan areal lahan dikolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar; c) Pembesaran kolam air deras tidak lebih dari 4 (empat) kolam (1 kolam = 100 m 3); d) Pembesaran pada jaring apung tidak lebih dari 1 (satu) unit (1 Unit = 144 m 3); e) Pembesaran pada keramba tidak lebih dari 5 (lima) keramba (1 keramba =12 m 3).
3)
Usaha Pembudidaya Ikan di air Payau: a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; b) Pembesaran tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
4)
Usaha Pembudidaya Ikan Laut : a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; b) Pembesaran dengan areal lahan meliputi : 1. Ikan bersirip (Kerapu bebek/kerapu tikus) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 27 m 3 dengan kepadatan 300-500 ekor); kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 27 m 3 dengan kepadatan 300-500 ekor); sedangkan ikan lainyan tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 27 m 3 dengan kepadatan 300-500 ekor). 2. Rumput laut dengan menggunakan metode: a. Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit (1 unit = 500 m 2); b. Rakit apung tidak lebih dari 20 unit ( 1 unit = 20 x 12,5 m 2); c. Long line tidak lebih dari 2 unit ukuran 1 hektar. 3. Teripang dengan teknologi penculture tidak lebih dari 5 unit (1 unit = 400 m 2).
Dokumentasi hukum Pemkab Agam
14
4. Kerang hijau dengan menggunakan: a. Rakit apung dan rakit tancap tidak lebih dari 30 unit (1 unit = 16 m 2); b. Long line tidak lebih dari 10 unit ukuran 100 meter. (2). Bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil kegiatan usahanya wajib didaftarkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. BAB V RETRIBUSI PERIZINAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 17 Dengan
nama
Retribusi
Izin
Usaha
Perikanan
dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan. Pasal 18 Obyek Retribusi adalah orang atau badan yang diberikan Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan dan Izin Kapal Pengangkut Ikan. Pasal 19 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 20 Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan kepada Retribusi Perizinan Tertentu. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 21 (1) Tingkat penggunaan jasa SIPI diukur berdasarkan GT jenis alat tangkap dan bobot (tonage) armada penangkapan yang digunakan. (2) Tingkat penggunaan jasa SIPI diukur berdasarkan bobot (tonage) kapal. (3) Tingkat penggunaan jasa SIKPI diukur berdasarkan bobot (tonage) kapal. Dokumentasi hukum Pemkab Agam
15
(4) Tingkat penggunaan jasa SIPBI diukur berdasarkan pada luas areal budidaya dan jenis kegiatan budidaya yang dilakukan. (5) Tingkat penggunaan jasa SPPI untuk keluar daerah diukur berdasarkan besar jumlah muatan kendaraan (kilo gram) yang dibawa. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 22 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 23 (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan bobot dan jenis kapal penangkap ikan, luas areal atau unit budidaya dan luas areal pengolahan hasil perikanan. (2) Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :
N
Bentuk
Jenis alat
Satuan (bobot
o
Izin
tangkap/usaha/kegiatan
kapal/luas
Tarif (Rp)
areal) 1.
SIUP
Usaha Perikanan
-
50.000,-
2.
SIPI
Long Line
Per-1 GT
27.154,-
Pukat Udang
Per-1 GT
109.773,-
Pukat Ikan
Per-1 GT
98.297,-
- Pelagis Kecil
Per-1 GT
11.250,-
- Pelagis Besar
Per-1 GT
30.469,-
Jaring Insang
Per-1 GT
20.391,-
Pole and Line
Per-1 GT
16.875,-
Pancing Rawai Dasar
Per-1 GT
16.406,-
Bagan
Per-1 GT
10.000,-
Pukat Cincin :
Dokumentasi hukum Pemkab Agam
16
3.
4.
SIKPI
SIPBI
1. Kapal Motor
Per-1 GT
50.000,-
2. Motor Tempel
Per-1 GT
25.000,-
a. Kolam Air Tenang (KAT)
Per-m 2
100,-
b. Kolam Air Deras (KAD)
Per-m 2
500,-
c. Keramba Irigasi
Per-m 2
500,-
d. Keramba Jaring Apung
Per-m 2
1.000,-
e. Penangkar benih/induk
Per-m 2
500,-
a. Kepiting
Per-m 2
500,-
b. Udang
Per-m 2
500,-
c. Bandeng
Per-m 2
500,-
d. Biota lainnya
Per-m 2
500,-
Per-Kg
25,-
1. Budidaya Air Tawar :
2. Budidaya Air Pa yau :
5.
SPPI
Mobil
Pasal 24 Penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah. Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 25 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan. Bagian Ketujuh Masa dan Saat Retribusi Terutang Pasal 26 (1) Masa Retribusi adalah setiap kali panen. (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumentasi hukum Pemkab Agam
17
Bagian Kedelapan Penetapan Retribusi Pasal 27 (1) Penetapan retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Kesembilan Tata Cara Pemungutan Pasal 28 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan sekaligus. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati. Bagian Kesepuluh Keberatan Pasal 29 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis
dengan mencantumkan alasan-alasan
keberatan secara jelas. (3) Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan harus
dapat membuktikan
ketidakbenaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Dokumentasi hukum Pemkab Agam
18
Pasal 30 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Bagian Kesebelas Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Pasal 31 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud ayat (1)
dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur. (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 32 (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin yang telah dikeluarkan. (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB VI PENYIDIKAN Pasal 33 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: Dokumentasi hukum Pemkab Agam
19
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti
dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. memeriksa
buku-buku,
catatan-catatan
dan
dokumen-dokumen
lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik
sebagaimana
dimaksud
ayat
(1)
memberitahukan
dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 34 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Dokumentasi hukum Pemkab Agam
20
(2) Setiap orang yang melanggar Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, maka setiap orang atau badan yang telah mendirikan usahanya wajib mengajukan permohonan izin. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 30 Juni 2009 BUPATI AGAM,
ARISTO MUNAND AR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 30 Juni 2009 SEKRETARIS D AER AH KABUPATEN AGAM,
SYAFIRMAN, SH NIP. 19580524 198611 1 001 LEMBARAN D AER AH KABUPATEN AGAM TAHUN 2009 NOMOR 03 Dokumentasi hukum Pemkab Agam
21
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN
I. U M U M Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggali / menambah sumbersumber pendapatan daerah guna peningkatan pembangunan di Daerah Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan
Retribusi
Daerah, maka
Daerah
Kabupaten/Kota
dapat
menetapkan jenis Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan otonominya selain yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kriteria yang ada. Bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan
secara
optimal
untuk
kemakmuran
rakyat,
dengan
mengusahakannya yang selanjutnya dalam pengaturan pemanfaatan dapat dilakukan oleh daerah sesua dengan kewenangan daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas 22
Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Penolakan dilakukan karena : 1. masih kurangnya persyaratan permohonan; 2. usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, adat, dan hukum nasional. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Perpanjangan izin dapat diberikan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan yang tersedia. Ayat (4) Cukup jelas.
23
Ayat (5) Perpanjangan izin dapat diberikan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan yang tersedia. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Menggunakan bahan peledak atau bahan lain yang dapat merusak lingkungan, tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai
akibat
penggunaan
bahan
dan
alat
dimaksud,
pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan. Huruf d Cukup jelas Pasal 15 Permohonan izin dapat diajukan kembali setelah melengkapi atau memperbaiki apa yang menjadi alasan penolakan. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kegiatan usaha untuk nelayan kecil yang didaftarkan adalah kapal penangkap
ikan
dibawah
5
GT,
sedangkan
untuk
kegiatan
24
pembudidaya ikan skala kecil yang didaftarkan adalah kegiatan usaha pembudidayaan ikan. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi adalah berdasarkan alasan yang patut dan dapat diterima. Ayat (3) Cukup jelas.
25
Pasal 32 Ayat (1) Yang
dimaksud
dengan
pembinaan dan
pengawasan
adalah
Pemerintah membangun, menyediakan, dan/atau mengusahakan sarana dan prasarana pengawasan, antara lain: a. kapal pengawas perikanan; b. sistim pemantauan kapal perikanan;dan c. perlengkapan dermaga kapal pengawas perikanan. Pengawasan perikanan meliputi antara lain: a. pengawasan penangkapan; b. pengawasan pembenihan; c. pengawasan budidaya; d. pengawasan hama dan penyakit ikan:dan e. pengawasan mutu. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang perikanan
yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi
kewenangan untuk melakukan pengawasan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.
26
