1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG ASPIRATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; b. bahwa untuk fungsi mengatur daerah diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; c. bahwa dalam rangka pembentukan perda dimaksud huruf b, maka masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b dan c diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Yang Aspiratif.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Perda Kab Banjar no.06 th 2006
2
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
8.
Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor Seri 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR Dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG ASPIRATIF BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Banjar.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
3.
Bupati adalah Bupati Banjar.
4.
Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Raperda Rancangan Peraturan Daerah Yang Diajukan DPRD Atau Bupati.
5.
Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Produk Hukum hasil kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan.
6.
Aspiratif adalah harapan dan keinginan masyarakat berkenaan dengan urusan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
adalah
Perda Kab Banjar no.06 th 2006
3
7.
Prtisipasi adalah ke ikut sertaan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai penyiapan, pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah.
8.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Adalah APBD Kabupaten Banjar.
9.
Masyarakat adalah pihak-pihak atau kelompok yang memiliki kompetensi terhadap Rancangan Peraturan Daerah. BAB II ASAS DAN PRINSIF PEMBENTUKAN PERDA ASPIRATIF Asas Pembentukan Perda Pasal 2
Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang meliputi : a. Kejelasan Tujuan; b. Kelembagaan Atau Organ Pembentuk Yang Tepat; c. Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan; d. Dapat Dilaksanakan; e. Kedayagunaan Dan Keberhasilgunaan; f. Kejelasan Rumusan; dan g. Keterbukaan. Asas Materi Muatan Perda Pasal 3 Materi muatan perda mengandung asas : a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan e. Kenusantaraan; f. Bhinneka Tunggal Ika; g. Keadilan; h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan; i. Ketertiban Dan Kepastian Hukum; dan/atau j. Keseimbangan , Keserasian dan Keselarasan. Prinsip Perda Yang Aspiratif Pasal 4 a. Pembentukan Perda merupakan kewenangan DPRD bersama dengan Bupati. b. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan, pembahasan dan penetapan Raperda. c. Prakarsa yang berasal dari elemen masyarakat merupakan hak legal yang sama kedudukannya dengan inisiatif yang datang dari Pemerintah Daerah.
Perda Kab Banjar no.06 th 2006
4
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Maksud dan tujuan dari pembentukan Perda yang Aspiratif : 1. Untuk membantu DPRD dalam pembentukan Perda. d. Sebagai perwujudan hak masyarakat berperan serta dalam pembahasan dan penetapan Raperda.
penyiapan,
2. Sebagai perwujudan kewajiban anggota DPRD menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. BAB IV PERSIAPAN RAPERDA Pasal 6 (1) Raperda berasal dari DPRD atau Bupati. (2) Perda yang aspiratif dapat terjadi dari hasil partisipasi masyarakat atau penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Pasal 7 (1) Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati. (2) Raperda yang disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar kepada DPRD oleh Bupati. Pasal 8 (1) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh Sekertariat DPRD. (2) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Bupati dilakukan oleh Sekertariat Daerah. Partisipasi Masyarakat Pasal 9 Dalam mempersiapkan materi raperda DPRD harus : a. Melibatkan masyarakat sejak dari dalam penetapan Raperda.
penyiapan, pembahasan sampai
b. Menjadikan opini dan tanggapan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan materi Raperda. c. Penyediaan layanan informasi dan komunikasi tentang proses dan hasil dari aspirasi masyarakat yang diberikan oleh masyarakat. Pasal 10 Bentuk partisipasi dapat dilakukan melalui : 1. Forum dengar pendapat dengan DPRD. 2. Mengajukan usul raperda dan atau perbaikan perda secara komprehensif.
Perda Kab Banjar no.06 th 2006
5
Penyerapan Aspirasi Pasal 11 Dalam menyerap aspirasi masyarakat dpat dilakukan : 1. Anggota DPRD sesuai dengan daerah pemilihannya mengoptimalkan penyerapan aspirasi masyarakat.
masing-masing
2. DPRD mensosialisasikan Program Legislasi Daerah. 3. Seminar-seminar, diskusi khusus, konsultasi, kunjungan dan kegiatan lain. Pasal 12 Agar partisipasi masyarakat berjalan efektif, maka tatacara keikutsertaan masyarakat diatur sebagai berikut : 1. DPRD menyampaikan pengumuman kepada masyarakat tentang adanya Raperda. 2. Tenggang waktu pengumuman minimal seminggu dari jadwal pembahasan awal di DPRD. BAB V PEMBAHASAN RAPERDA Pasal 13 (1) Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati; (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Pasal 14 Pembahasan raperda di DPRD dapat mengikutsertakan masyarakat dengan cara: a. Mengagendakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat terhadap Raperda yang dibahas. b. Menyediakan informasi dalam bentuk tertulis terhadap Raperda yang dibahas. BAB VI PENETAPAN RAPERDA Pasal 15 (1) Raperda yang disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda. (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 16 Pada proses penetapan raperda, DPRD dapat : a. Membuka kesempatan rapat dengar pendapat dengan sehubungan dengan Raperda yang sudah selesai dibahas.
masyarakat
b. Menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap Raperda yang siap disahkan. Perda Kab Banjar no.06 th 2006
6
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 17 Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Perda diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah). Pasal 18 Pejabat Badan Publik yang sengaja menghalang-halangi partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda selain diancam dengan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat pula dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 15 diatas. Pasal 19 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai pelanggaran. BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. Perda Kab Banjar no.06 th 2006
7
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 26 Januari 2006 BUPATI BANJAR, ttd H. G. KHAIRUL SALEH Diundangkan di Martapura pada tanggal 27 Januari 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd H. YUSNI ANANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2006 NOMOR 06 SERI E NOMOR SERI 04 Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH. NIP.19751108.199903.2.005 Perda Kab Banjar no.06 th 2006
8
Perda Kab Banjar no.06 th 2006
