PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,
Menimbang : a. bahwa pcraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan
kondisi perekonomian saat ini sehingga perlu diakhiri mclalui perubahan sistem pelaksanaan perjalanan dinas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pcraturan Bupati Klungkung tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas: Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembcntukan Dacrah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kcdudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintali Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44140. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );
7. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap adalah Pejabai Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian.
2. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari kantor/instansi tempat kedudukan yang dilakukan oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD. Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai tidak tetap.
3. Perjalanan Dinas Keluar Daerah Bali adalah perjalanan dinas keluar wilayah propinsi Bali.
4. Perjalanan Dinas di dalam Daerah Bali adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan diluar wilayah Kabupaten Klungkung dan perjalanan dinas ke Kecamatan Nusa Pcnida serta bagi SKPD dan UPT yang berada di Nusa Penida keluar wilayah Nusa Pcnida.
5. Perjalanan Dinas dalam daerah Klungkung adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan didalam wilayah Kabupaten Klungkung dalam radius lebih dari 5 (lima) kilometer. 84
BAB II JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2
Perjalanan Dinas terdiri dari : a. Perjalanan dinas jabatan; dan b. Perjalanan dinas pindah. Pasal 3
(1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintali Kabupaten Klungkung, dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada kc tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan scmula.
(2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
a. Ditugas kerjakan (didetasir) diluar tempat kedudukan/tempat tinggal dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
b. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk dan berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
c. Diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan/tempat berada. berdasarkan
surat keterangan
dokter
karena mendapat
cedera
pada
waktu/karena melakukan tugas;
d. Ditugaskan mengikuti ujian, tes dan melaksanakan ijin belajar diluar tempat kedudukan;
e. Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil, karena penyakit yang didcritanya diharuskan bcrobat keluar daerah berdasarkan surat keterangan dokter;
f. Mengambil/menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenasah yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dan yang meninggal dunia karena sakit. Pasal 4
(1) Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pindah bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Klungkung dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang barn berdasarkan keputusan pindah yang bcrlaku bescrta keluarga yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.
(2) Keluarga yang sail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Istri/suami yang sail menunit peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Anak kandung/anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada waktu berangkat. belum pernah menikah dan tidak mempunyai menghasilan sendiri: c. Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi scbab ia tidak dapat/mempunyai menghasilan sendiri;
d. Anak kandung. anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun yang belum pemah menikah dan tidak mempunyai menghasilan sendiri; e. Jumlali anak yang dapat ditanggung sebanyak 2 (dua) orang.
85
(3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud ayat (2), bagi pegawai negeri sipil yang termasuk tingkat A, diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang atas biaya Pemerintah Kabupaten Klungkung, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang termasuk tingkat B dan tingkat C diperkenankan pula membawa pembantu rumah tangga hanya 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Kabupaten Klungkung. (4) Dalam perjalanan dinas pindah termasuk pula perjalanan vaim dilakukan dalam hal:
a. Pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ketempat hendak menetap bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. dengan hak pension atau diberhentikan dengan hormat dari jabatan dengan mendapat uang tunggu; b. Pemulangan keluarga yang sail dari pegawai negeri sipil yang meninggal, dari tempat tinggal terakhir ketempat hendak menetap
(5) Perjalanan dinas pindah berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal pemberhentian/meninggal dunia.
BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 5
(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari : a. Biaya angkutan ; b. Biaya angkutan keluarga; c. Biaya pengepakan dan angkutan barang-barang: d. Biaya pemetian dan angkutan jenasah; e. Uang harian, meliputi biaya penginapan dan makan. biaya angkutan setempat. uang saku, uang representasi bagi pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRI) serta pegawai negeri sipil eselon II. f. Biaya angkutan ke/dari Bandara (2) Bagi yang melakukan perjalanan dinas diluar Ibukota Negara/Provinsi, dibcrikan tambahan biaya angkutan ke/dari tempat tujuan. (3) Bagi yang melakukan perjalanan dinas keluar Bali dengan mcnggunakan angkutan pesawat udara diberikan biaya tiket dan airport tax sesuai dengan harga yang berlaku pada saat melaksanakan perjalanan dinas. (4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan dalam satu jumlali (lumsum) sebelum perjalanan dimulai.
Pasal 6
(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran pada SKPD yang bersangkutan ; (2) Pejabat yang berwenang mcmberi surat perintah harus memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
Pasal 7
(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 4 (empat) tingkat yaitu : a. Tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut Golongan IV; b. Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Golongan III: 86
c. Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Golongan II; dan d. Tingkat D unluk pegawai yang digaji menurut Golongan I. (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggoia DI'KI) disamakan/setara dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A. (3) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh mereka yang bukan Pegawai Negeri tingkat perjalanan dinasnya ditentukan dan seijin Sekretaris Daerah. Pasal 8
(1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) diberikan biayabiaya sebagai berikut :
a. Biaya angkutan pegawai dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a .huruf b, dan huruf c ; b. Biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurufd;
c. Biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c; d. Biaya angkutan pegawai /keluarga dan uang harian sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f; e. Untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRI) scrta Pegawai Negeri Sipil Eselon II diberikan pula uang representasi.
(2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. diberikan : a. biaya angkutan pegawai; b. biaya angkutan keluarga ; c. biaya pengepakan ; dan d. angkutan barang Pasal 9
(1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut: a. jenis dan kelas angkutan yang digunakan untuk perjalanan dinas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; b. uang harian terdiri dari penginapan dan makan, angkutan setempat. uang saku. angkutan dari/kc bandara ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini: c. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. Biaya pengepakan barang dalam rangka pcrpindahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; e. Biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Jenis dan jumlah yang tcrtera dalam Lampiran 1 sainpai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini merupakan dasar perhitungan biaya yang dibayarkan sccara lunsum kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pegawai Negeri Sipil serta pegawai tetap yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing-masing. 87
(3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan selesai dilaksanakan.
(4) Yang dapat menggunakan pesawat udara adalah pegawai yang memangku jabatan struktural dan Pegawai Negeri Sipil golongan II, golongan III dan golongan IV. dengan berpegang pada asas efisiensi dan dalam batas kredit anggaran yang tersedia..
(5) Bagi Pegawai Golongan I yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah yang. jenis alat angkutan yang digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini, pengecualian terhadap ketentuan lampiran I harus seijin Sekretaris Daerah.
(6) Apabila tidak terdapat alat angkutan yang sesuai dengan tingkat pegawai/pejabat bersangkutan, dapat digunakan alat angkutan yang diperuntukan bagi pegawai/pejabat setingkat lebih tinggi.
(7) Pimpinan unit bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Pasal 10
Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menggunakan Belanja langsung adalah : a. Bupati Klungkung atau yang dikuasakan bagi : 1. Wakil Bupati Klungkung 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
b. Ketua DPRD atau yang dikuasakan bagi : 1. Wakil Ketua DPRD
2. Anggota DPRD 3. Sekretaris DPRD
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung atau yang dikuasakan bagi : 1. StafAhli
2. Para Asisten Sekretaris Daerah
3. Kepala Badan 4. Inspektur 5. Kepala Dinas 6. DirekturRSUD
7. Kepala Kantor 8. Camat 9. Lurah
d. Para Asisten terkait bagi Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, termasuk bawahanya. e. Kepala
Badan/Inspektur/Dinas/Sekretaris
Dewan/Direktur
RSUD/Kepala
Kantor/Camat/Lurah bagi pegawai bawahannya yang ada, dilingkungan masing-masing;
88
Pasal 11
(1) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibebankan pada anggaran yang bersangkutan. (2) Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertanggungjawab atas Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diterbitkannya.
(3) Bagi pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan Perjalanan Dinas. Pasal 12
(1) Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas harus mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, hanya dapat mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Perjalanan Dinas yang biayanyadibebankan pada anggaran yang tersedia untuk instansinya.
(4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sekaligus menetapkan alat angkutan yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas bersangkutan, lama/waktu yang diperlukan dengan memperhatikan kepentingan dari perjalanan dinas tersebut.
Pasal 13
(1) Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluhi hari, setelah berakhirnya perjalanan dinas diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT).
(2) Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Boarding Pass, Airport Tax beserta Tiket atau sejenisnya, selain merupakan surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas, digunakan pula sebagai alat pelapor/pertanggungjawaban/pengawasan.
(3) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak ada hapusan atau cacad dalam tulisan, perubahan dilakukan dengan coretan dua kali dengan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
(4) Pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) agar dicantumkan :
a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang.
b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat yang dituju dibubuhi tanda tangan kepala Kantor/pejabat yang dituju. c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang.
(5) Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi. kepada pegawai bersangkutan tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas bcrikutnya. 89
(6) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dibuat satu set untuk setiap orang, yang ditanda tangani dua lembar kecuali yang melakukan perjalanan dinas dalam bentuk Tim maka Surat Perintah Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dibuat diperkenankan mengisi pengikut (Kolektif) sesuai dengan Keputusan Bupati untuk Pembentukan Tim yang ditunjuk.
(7) Pertanggungjawaban mengenai biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dimaksud benar-benar telah dilakukan sesuai tujuan dan waktu yang ditetapkan. BAB V
PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI Pasal 14
Setiap Perjalanan Dinas Keluar Negeri bagi Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kiungkung harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Bali. BAB VI
PENUTUP Pasal 15
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kiungkung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kiungkung Nomor 15 Taliun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kiungkung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2011.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Kiungkung. Ditetapka
pada tanggal BlJPATl/KlAJNGKtiNG,
Diundangkan di Semarapura pada tanggal 10 Maret 2011 SEKRETAlWSvDAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
IAPRIA
^RAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 201 1 NOMOR '
90
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
l.AMPIRAN I :
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.
Jenis dan Kelas Angkutan Pcjabat Negara/Pimpinan DPRD danPegawai Negeri Sipil.
NO
1
Tingkat
Golongan
Pesawat
Pegavvai
Pegavvai
Udara
A
Pejabat Negara/
Kapal
Kereta Api
Bus
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Super Eksekutif
Pimpinan DPRD A
IV
Ekonomi
Kelas Satu
Eksekutif
Super Eksekutif
B
III
Ekonomi
Kelas Satu
Eksekutif
Super Eksekutif
4
C
II
Ekonomi
Kelas Satu
Ekonomi
Eksekutif
5
1)
I
Kelas Dua
Ekonomi
Eksekutif
2
*>
-
151 TA
91
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS .
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
GOLONGAN/TINGKAT PEGAVVAI NO
URAIAN
A
Kcluar Daerah Bali
1.650.000.00
1.400.000.00
1.100.000.00
925.000.00
1. Penginapan dan Makan
750.000,00
600.000.00
500.000.00
400.000.00
2. Uang Saku
300.000.00
250.000.00
200.000.00
175.000.00
3. Angkutan Setempat
300.000,00
300.000.00
200.000.00
200.000.00
4. Angkutan ke Bandara
150.000,00
125.000.00
100.000.00
5. Angkutan dari Bandara
150.000.00
125.000,00
100.000.00
6. Angkutan ke Terminal Bus
-
7. Angkutan dari Terminal Bus
B 1
-
-
-
-
-
75.000.00 75.000.00
Di Dalam Daerah Bali
265.000,00
234.000,00
212.000.00
195.000.00
1. Penginapan dan Makan
150.000,00
145.000,00
140.000.00
135.0OO.no
2. Uang Saku
100.000.00
75.000.00
60.000.00
50.000.00
15.000,00
14.000.00
12.000.00
10.000.00
2. Perjalanan lanpa Menginap
85.000,00
75.000,00
65.000.00
55.000.OO
Dalam Daerah Kiungkung
15.000.00
13.000.00
11.000.00
9.000.00
1. Perjalanan dengan Menginap
3. Angkutan Setempat
II
1/1)
1I/C
III/B
TV/A
92
LAMPIRAN III
PERATURAN
BUPATI
KLUNGKUNG
NOMOR
7
TAHUN
201
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.
Uang Representasi bagi Pejabat Negara. Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat e.selon II NO 1
ORANG/HARI
URAIAN/TUJUAN DI LUAR DAERAH BALI
Bupati/Ketua DPRD
400.000.00
Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD
350.000.00
Eselon II.A
300.000.00
Anggota DPRD/Eselon II.B
250.000,00
93
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 201
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.
Satuan biaya pengepakan barang dalam rangka perpindahan
NO
Tingkat I'egawai
URAI AN A
1.
B
c
I)
Jumlah barang yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan :
11
1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak.
25 m3
20 m3
15 nv
10 m'
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak
15 m3
12 m3
9 in3
6 m
3. Pegawai yang tidak berkeluarga
5 m3
4 m3
3 m3
2 nv
1 Kurang dari 50 Km/50 m3
Rp. 5.500
Rp. 5.500
Rp. 5.500
Rp. 5.50H
2. Lebih dari 50 Km/50 m3
Rp. 8.900
Rp. 8.900
Rp. 8.900
Rp. 8.900
Dasar Perhitungan biaya :
94
LAMPIRAN V
PERATURAN
BUPATI
KLUNGKUNG
NOMOR
7
TAHUN
2011
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.
Satuan biaya pcmclian dan angkutan jena/.ah Diilmii Rupiith
NO
Tingkat pegawai
II R A I A N
B
A
I
PEMETIAN
II
PENGANGKUTAN
1.000.000.00
900.000.00
c
800.000.00
I)
700.000.00
Menurut tarif yang berlaku untuk alat angkutan yang digunakan
95
.AMPIRAN VI
PERATURAN
BUPATI
KLUNGKUNG
NOMOR
7
TAHUN
2011
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS. BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
( Nama Instansi dan Alamat) SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
1
LEMBAR
:
NOMOR
:
Pejabat yang berwcnang memberi perintah Nama Pegavvai yang dibcrikan perintah a.
Pangkat dan Golongan menurut PP. No. 8 Tahun
a.
2009
b. c.
d.
4
J a b a ia n
b.
Gaji Pokok
c.
Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas
d.
Maksud perjalanan dinas Alat angkutan yang dipergunakan (5)
Tcmpat
a.
Tempat
b.
berangkat (6) tujuan
a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat e. Tanggal harus kembali Pengikut: Nama
No.
a.
b. c.
Umur
Hubungan keluarga/keierangan
2. 3.
9
10
Pembebanan anggaran a.
Instansi
b.
Kode Rekening
Keterangan Iain-lain
DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL
Yang bepergian.
Nip. 96
SEMARAPURA
Berangkat dari tempat Kedudukan Ke
Pada tanggal Kepala
II
Ill
IV
Tibadi
Berangkat dari
Pada tanggal
Ke
Kepala
Pada tanggal Kepala
Tiba di
Berangkat dari
Pada tanggal
Ke
Kepala
Pada tanggal Kepala
(•
(•
Tiba di kembali di
(Tempal kedudukan) Pada tanggal :
V
.)
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-maia untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang memberi perintah Kepala
Catalan lain - lain
VI. PERHATIAN
Pejabat yang bervvenang menerbitkan SPPD, pegavvai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta pemimpin satuan pemegang kas bertanggungjawab berdasarkan Peraluranperaturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibal kesalahan/kelalaian dan kealpaan ( angka 8. lampiran Sural Edaran Menicn Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor B-296/MK7I/4/1974).
97
