BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT/PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Honorarium bagi Pejabat/Pegawai yang melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Badung dipandang perlu ditinjau dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Badung sehingga perlu untuk mengadakan pengaturan kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium bagi Pejabat / Pegawai yang Melaksanakan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Badung.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
-2-
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI
PEJABAT/PEGAWAI
YANG
MELAKSANAKAN
KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk
-3-
melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan selanjutnya disebut Tim adalah pejabat/pegawai/orang yang ditunjuk oleh panitia pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya 8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB II
JENIS HONORARIUM
Pasal 2 Jenis honorarium terdiri dari : a. honorarium pengguna anggaran; b. honorarium kuasa pengguna anggaran; c. Honorarium pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah ( PPK SKPD ); d. honorarium pejabat pembuat komitmen (PPK); e. honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK); f. honorarium staf pengolah data ( staf teknis/kegiatan kontruksi); g. honorarium SPK; h. honorarium pelaksana kegiatan penelitian; i. honorarium pengelola layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE );
-4-
j. honorarium personalia unit layanan pengadaan ( ULP ) barang/jasa pemerintah; k. honorarium pejabat pengadaan barang / jasa (PPBJ); l. honorarium panitia pengadaan barang / jasa (PPBJ); m. honorarium penerima hasil pekerjaan; n. honorarium penerima hasil pekerjaan ( konstruksi ); o. honorarium pejabat penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan barang/jasa; p. honorarium pengelolan kawasan; q. honorarium kelompok ahli; r honorarium pengajar/narasumber/instruktur/penguji/moderator; s honorarium tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung ( APBD ); t. honorarium penterjemah,penulisan kertas kerja, mengetik; u. honorarium tim koordinasi pelaksanaan informasi; v. honorarium tenaga konsultasi; w. honorarium tenaga konsultasi;
Pasal 3
Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o diberikan honor sesuai dengan pagu untuk kegiatan dilelangkan/tidak.
BAB III BESARAN HONORARIUM
Pasal 4
(1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi; (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan APBD; (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan/menunjuk biaya dari kementerian terkait. (5) Semua honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) sudah termasuk pajak-pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis honorarium. (6) Memberikan Honorarium bagi Pejabat/Pegawai yang melaksanakan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Badung termasuk Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang mempunyai tugas dan fungsi dalam kegiatan tersebut.
-5-
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka : 1. Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai yang Melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Badung; 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai yang Melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Badung; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 8 Januari 2014
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 8 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 5
-6-
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
