BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas ; b. bahwa ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2010 perlu diadakan penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
-39. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
-4MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung : 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 6. Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas di tempat kedudukan Kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah daerah atas perintah Pejabat yang berwenang. 7. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Badung adalah perjalanan dinas di wilayah
Kabupaten Badung dalam radius
lebih dari 6 (enam) kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung atas perintah pejabat yang berwenang. 8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Bali adalah Perjalanan Dinas luar Kabupaten Badung dalam Wilayah Provinsi Bali. 9. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Bali, atas perintah pejabat yang berwenang.
-510. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri. 11. Perhitungan SPPD Rampung adalah perhitungan kembali terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas. 12. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya yang bersifat sebagai uang muka. 13. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas. 14. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Tugas yang diberikan kepada
Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung oleh pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung. 16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/barang. 18. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
-6BAB II JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2 Perjalanan Dinas terdiri dari : a. Perjalanan dinas jabatan; b. Perjalanan dinas pindah.
Pasal 3 (1) Perjalanan dinas jabatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a
merupakan
perjalanan
dinas
untuk
kepentingan
Pemerintah Kabupaten Badung dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal: a. ditugaskerjakan (didetasir) di luar tempat kedudukan/tempat tinggal dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan; b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan; c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan; d. untuk mendapat pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; e. diharuskan
memperoleh
pengobatan
di
luar
tempat
kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan; g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenasah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
-7h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakam jenasah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
Pasal 4 (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.
(2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku; b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah yang menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau d. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
(3) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal : a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak
menetap
bagi
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
-8b. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap.
(4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian / meninggal dunia.
BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 5 (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari : a. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal; b. Biaya penginapan; c. biaya transport pegawai; d. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II; e. sewa kendaraan dalam kota; f. biaya pengepakan, dan biaya angkutan barang-barang; g. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
(2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) sesuai dengan tarif hotel pada Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
-9(4) Biaya
transport
pegawai
dan
biaya
transport
keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat
keberangkatan
sampai
ke
Terminal
Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan serta transport dari/ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan.
(5) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan;
(6) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini;
(7) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatas tidak diperoleh, maka sesuai Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
:
113/PMK.05/2012 pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
Pasal 6 (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan; (2) Pejabat
yang
berwenang
memberi
surat
perintah
harus
memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 10 Pasal 7
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. Pasal 8
(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu : a. tingkat A untuk Pejabat Negara ( Bupati / Wakil Bupati ); b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ); c. tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Eselon III / Gol. IV; d. tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut Eselon IV / Gol. III; e. tingkat E untuk pegawai yang digaji menurut golongan II dan Golongan I
( THL / Honorer Sarjana dan / THL / Honorer
SMU serta Sederajat Kebawah ). (2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan / atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digolongan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan. (3) Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung, dapat dilakukan setelah mendapat ijin Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan golongannya ditentukan berdasarkan pendidikan atau dengan perlakuan disamakan dengan Pegawai Negeri yaitu Untuk THL/Honorer Sarjana dipersamakan dengan Pegawai
Negeri
Sipil
Golongan
II
dan
THL/Honorer
SMU/Sederajat kebawah dipersamakan dengan Pegawai Negeri Pegawai Negeri Sipil Golongan I. (4) Orang Pribadi selain Pasal 3 yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung dapat diberikan dan ditentukan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan serta ketersediaan dana yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 11 -
Pasal 9 (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan biaya-biaya sebagai berikut : a. biaya angkutan pegawai dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 2 ) huruf a, huruf b dan huruf c; b. biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f ; c. biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ; d. biaya angkutan pegawai/keluarga dan uang harian sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h ; e. untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II diberikan pula uang representasi. (2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan : a. biaya angkutan pegawai; b. angkutan keluarga; c. biaya Pengepakan; dan d. angkutan barang.
Pasal 10 (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan
satuan biaya
untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut : a. biaya angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan sebagaimana Bupati ini;
tercantum
dalam
Lampiran
I
Peraturan
- 12 b. uang harian dan penginapan serta angkutan dari/ ke Bandara yang
merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
c. biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
d. uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Eselon II ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
e. biaya
pengepakan
barang
dalam
rangka
perpindahan
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
(2) Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 11 (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
(2) Perjalanan
dinas
sebagaimana
dimaksud
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
pada
ayat
(1)
- 13 BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Pasal 12 (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan
dinas
wajib
terlebih
dahulu
mendapat
persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang. (2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang dengan format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Pertanggungjawaban biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), cukup dengan kwitansi dan perincian penggunaan. Pasal 13 (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah
sebagai
berikut : e.
Bupati Badung bagi : 1. Bupati Badung; 2. Wakil Bupati Badung; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
f.
Ketua DPRD bagi : 1. Ketua DPRD; 2. Wakil Ketua DPRD; 3. Anggota DPRD; 4. Sekretaris DPRD.
g.
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung atau yang dikuasakan bagi : 1. Staf Ahli; 2. Para Asisten Sekretaris Daerah; 3. Inspektur;
- 14 4. Kepala Badan; 5. Kepala Dinas; 6. Kepala Kantor; 7. Kepala Satuan; 8. Kepala Lembaga Lainnya. h. Asisten bagi Para Kepala Bagian dan Staf bawahannya dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ; i. Inspektur/Kepala
Badan/Kepala
Dinas/Kepala
Satuan/
Kepala Kantor dan Sekretaris DPRD bagi Pegawai bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing. (2) Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum diterbitkan harus mendapat pertimbangan dari sekretaris DPRD.
Pasal 14 Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) tiba
kembali dilaksanakan sebagai berikut : a.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Badung bagi Bupat/Wakil Bupati Kabupaten Badung;
b.
Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
c.
Para Asisten dan Para Kepala Bagian dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum sedangkan staf oleh Kepala Bagian Masingmasing;
d.
untuk Badan, Dinas dan Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
e.
untuk kantor dilaksanakan oleh Kasubag. T U masing-masing;
f.
untuk orang pribadi dilaksanakan oleh Sekretaris / Kepala Bagian T U / Ka. Sub Bag. TU di SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut.
Pasal 15 (1)
Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
(2)
Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan
- 15 dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang. (3)
Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.
(4)
Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas.
(5)
Dalam SPPD dicantumkan : a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk; b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi; c. tanggal
tiba
kembali
di
tempat
kedudukan
dan
ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk. (6)
Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera dipertanggung jawabkan.
(7)
Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diadakan perhitungan SPPD Rampung dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung.
(8)
Perhitungan SPPD Rampung sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan boarding pass.
(9)
Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum untuk komponen uang saku dan uang makan angkutan dibayarkan secara riil ( at cost ).
sedangkan biaya
- 16 Pasal 16 (1)
Pejabat yang bertanggung jawab atas ekonomis, efektifitas dan efisiensi perjalanan dinas adalah Pejabat yang memberikan / menandatangani Surat Perintah Tugas.
(2)
Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD serta Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
(3)
Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa : a. Tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Hukuman
administrasi
dan
sanksi
lainnya
menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 17 Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah
paling
lama 5 (lima) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung. BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 18 (1)
Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka : a. Pendidikan dan pelatihan ( Training ); b. Studi Banding; c. Seminar/Lokarkarya/Konferensi atau sejenisnya; d. promosi potensi daerah; e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; f. Kunjungan persahabatan / kebudayaan.
(2)
Setiap perjalanan dinas keluar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Bali.
- 17 BAB VI DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 19
(1)
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri
untuk kepentingan
pemerintahan
harus
memiliki
dokumen perjalanan dinas luar negeri.
(2)
Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan pemerintah daerah dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati Badung.
(3)
Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. surat Ijin Pemerintah; b. paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; c. exit Permit; dan d. visa
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
BAB VII TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 20
(1)
Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- 18 (2)
Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
memuat : a. nama, NIP dan jabatan PNS; b. nama dan profesi bagi pihak swasta; c. tujuan perjalanan dinas luar negeri; d. negara dan kota yang dituju; e. waktu pelaksanaan; dan f. sumber pembiayaan.
Pasal 21
(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
(2)
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.
Pasal 22
(1)
Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterima oleh Gubernur
paling lama 14 (empat belas) hari
sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
(2)
Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.
- 19 Pasal 23
Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dalam hal tertentu
jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang
tercantum dalam dokumen pendukung.
Pasal 24
Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
BAB VIII PEMBIAYAAN
Pasal 25 (1)
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari : a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran Pendapatan Belanja Daerah; c. sumber-sumber lain yang sah.
(2). Biaya Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari : a. biaya angkutan / transportasi; b. biaya airport Tax; c. biaya passport dan/atau biaya visa; d. biaya fiskal; e. uang harian di Negara yang dituju.
Pasal 26 Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat dan /atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari pemerintah daerah.
- 20 Pasal 27 Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.
Pasal 28 Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IX PELAPORAN Pasal 29 (1)
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta kepada Gubernur Bali melalui Bupati Badung dan Pengguna Anggaran.
BAB X PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka : 1.
Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas;
2.
Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Badung Nomor 33
Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 21 Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 Pebruari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 18 Pebruari 2013 BUPATI BADUNG,
ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 18 Pebruari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 20
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
- 22 LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
:
20 TAHUN 2013
TANGGAL
:
18 PEBRUARI 2013
PERIHAL
:
PERJALANAN DINAS
DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.
II.
Pendidikan dan Pelatihan / Training 1.
Dokumen program pendidikan S1, S2, dan S3 meliputi : a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA / DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MuO / Kontrak / Perjanjian. b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut. c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan. d. MuO kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City / Sister Provice.
2.
Dokumen program pelatihan ( training ) meliputi : a
Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan ( training ), antara lain Rencana DPA / DIPA Surat jaminan dari sponsor, atau MuO / Kontrak / Perjanjian.
b.
Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan / atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan ( training ) di lembaga tersebut.
c.
Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
d.
MuO kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
e.
Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
- 23 -
III.
Studi Banding Dokumen studi banding meliputi : 1.
Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak / Perjanjian.
2.
Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding
IV.
3.
MuO kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
4.
Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
Seminar/Lokakarya/Konferensi Dokumen seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya meliputi : 1.
Surat Undangan dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.
2.
Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak/perjanjian.
IV
Promosi Potensi Daerah Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi : 1.
Dokumen/Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak/Perjanjian.
2.
Surat Undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3.
Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4.
Proposal /kerangka Acuan kerja
5.
Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.
- 24 -
V
Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi : 3. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DIPA, surat jamainan dari sponsor, atau MuO/kontrak/perjanjian 4. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada. 5. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama 6. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja.
VI.
Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan. Dokumen kunjungan persahabatan/Kebudayaan meliputi : 1.
Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/Kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak/Perjanjian.
2.
Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.
3.
Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.
BUPATI BADUNG,
ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
