BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas ; b. bahwa ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2007 perlu diadakan penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

-24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

-311. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung : 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 6. Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas di tempat kedudukan Kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah daerah atas perintah Pejabat yang berwenang. 7. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Badung adalah perjalanan dinas di wilayah

Kabupaten Badung dalam radius

lebih dari 6 (enam) kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung atas perintah pejabat yang berwenang.

-48. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Bali adalah Perjalanan Dinas luar Kabupaten Badung dalam Wilayah Provinsi Bali. 9. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Bali, atas perintah pejabat yang berwenang. 10. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri. 11. Perhitungan SPPD Rampung adalah perhitungan kembali terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas. 12. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya yang bersifat sebagai uang muka. 13. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas. 14. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 15. Surat Perintah Tugas yang selajutnya disebut SPT adalah Surat Tugas yang diberikan kepada

Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung oleh pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung. 16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

pengguna anggaran/barang. 18. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

-5-

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2 Perjalanan Dinas terdiri dari : a. Perjalanan dinas jabatan; b. Perjalanan dinas pindah.

Pasal 3 (1) Perjalanan dinas jabatan sebagimana dimaksud dalam pasal 2 huruf

a

merupakan

perjalanan

dinas

untuk

kepentingan

Pemerintah Kabupaten Badung dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal: a. ditugaskerjakan (didetasir) di luar tempat kedudukan/tempat tinggal dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan; b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan; c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan; d. untuk mendapat pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; e. diharuskan

memperoleh

pengobatan

di

luar

tempat

kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan; g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenasah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

-6h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakan jenasah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 4 (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri. (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku; b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah yang menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau d. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

(3) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal : a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak

menetap

bagi

Pegawai

Negeri

Sipil

yang

diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu; b. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap.

-7(4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian / meninggal dunia.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 5 (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari : a. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal. b. Biaya penginapan; c. biaya transport pegawai; d. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II, III dan IV; e. biaya transportasi keluarga; f. biaya pengepakan, dan biaya angkutan barang-barang; g. biaya pemetian dan angkutan jenazah; (2) Biaya – biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibayarkan secara lumsum sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menginap dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai jumlah hari menginap. (4) Biaya

transport

pegawai

sebagaimana dimaksud

dan

biaya

transport

keluarga

pada ayat (1) huruf c dan huruf e

merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan tempat keberangkatan sampai ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali

ke

keberangkatan

terminal serta

Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan transport

dari/ke

Terminal

Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan.

Pasal 6 (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan;

-8(2) Pejabat

yang

berwenang

memberi

surat

perintah

harus

memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 7 Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu : a. tingkat A untuk Pejabat Negara ( Bupati / Wakil Bupati ); b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ); c. tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Eselon III / Gol. IV; d. tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut Eselon IV / Gol. III; e. tingkat E untuk pegawai yang digaji menurut golongan II dan Golongan I

( THL / Honorer Sarjana dan / THL / Honorer

SMU serta Sederajat Kebawah ).

(2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan / atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digolongan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.

(3) Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung, dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati Badung dan golongannya ditentukan berdasarkan pendidikan

atau dengan perlakuan disamakan

dengan Pegawai Negeri yaitu Untuk THL/Honorer Sarjana dan THL/Honorer SMU/Sederajat kebawah dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Pegawai Negeri Sipil Golongan I.

(4) Orang Pribadi selain pasal 3 yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung, ditentukan

-9oleh Bupati Badung dan golongannya ditentukan berdasarkan pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

a. biaya angkutan pegawai dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 2 ) huruf a, huruf b dan huruf c; b. biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ; c. biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ; d. biaya angkutan pegawai/keluarga dan uang harian sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f ; e. untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II, III dan IV diberikan pula uang representasi. (2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diberikan : a. biaya angkutan pegawai; b. angkutan keluarga; c. biaya Pengepakan; dan d. angkutan barang. Pasal 10 (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut : a. biaya angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

- 10 b. uang harian terdiri dari penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku, angkutan dari / ke Bandara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini; c. biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini; d. uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Eselon II, III dan IV ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini; e. biaya

pengepakan

barang

dalam

rangka

perpindahan

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. (2) Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Jumlah yang tertera dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini, merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan secara lumsum kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatnya masing-masing.

Pasal 11 (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan. (2) Perjalanan

dinas

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 12

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan

dinas

wajib

terlebih

dahulu

persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

mendapat

- 11 (2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang dengan format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Pertanggungjawaban biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), cukup dengan kwitansi dan perincian penggunaan. Pasal 13 (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah

sebagai

berikut : a.

Bupati Badung bagi : 1. Bupati Badung; 2. Wakil Bupati Badung; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

b.

Ketua DPRD bagi : 1. Ketua DPRD; 2. Wakil Ketua DPRD; 3. Anggota DPRD; 4. Sekretaris DPRD.

c.

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung atau yang dikuasakan bagi : 1. Staf Ahli; 2. Para Asisten Sekretaris Daerah; 3. Inspektur; 4. Kepala Badan; 5. Kepala Dinas; 6. Kepala Kantor; 7. Kepala Satuan; 8. Kepala Lembaga Lainnya. d. Asisten bagi Para Kepala Bagian dan Staf bawahannya dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ; e. Inspektur/Kepala

Badan/Kepala

Dinas/Kepala

Satuan/

Kepala Kantor dan Sekretaris DPRD bagi Pegawai bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing. (2) Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum diterbitkan harus mendapat pertimbangan dari sekretaris DPRD.

- 12 Pasal 14 Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas

(SPPD) tiba

kembali dilaksanakan sebagai berikut : a.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Badung bagi Bupat/Wakil Bupati Kabupaten Badung;

b.

Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

c.

Para Asisten dan Para Kepala Bagian dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum sedangkan staf oleh Kepala Bagian Masingmasing;

d.

untuk Badan, Dinas dan Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;

e.

untuk kantor dilaksanakan oleh Kasubag. T U masing-masing;

f.

untuk orang pribadi dilaksanakan oleh Sekretaris / Kepala Bagian T U / Ka. Sub Bag. TU di SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut. Pasal 15

(1)

Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

(2)

Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

(3)

Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.

(4)

Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas.

(5)

Dalam SPPD dicantumkan : a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk; b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi; c. tanggal

tiba

kembali

di

tempat

kedudukan

dan

ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk.

- 13 (6)

Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera dipertanggung jawabkan.

(7)

Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diadakan perhitungan SPPD Rampung dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung.

(8)

Perhitungan SPPD Rampung sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan boarding pass.

(9)

Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum untuk komponen biaya uang harian Perjalanan Dinas sedangkan biaya angkutan dibayarkan secara riil ( at cost ).

Pasal 16 (1)

Pejabat yang bertanggung jawab atas ekonomis, efektifitas dan efisiensi perjalanan dinas adalah Pejabat yang memberikan / menandatangani Surat Perintah Tugas.

(2)

Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD serta Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.

(3)

Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa : a. Tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Hukuman

administrasi

dan

sanksi

lainnya

menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 14 BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 17 (1)

Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka : a. Pendidikan dan pelatihan ( Training ); b. Studi Banding; c. Seminar/Lokarkarya/Konferensi atau sejenisnya; d. promosi potensi daerah; e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; f. Kunjungan persahabatan / kebudayaan.

(2)

Setiap perjalanan dinas keluar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Bali.

BAB VI DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 18 (1)

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri

untuk kepentingan

pemerintahan

harus

memiliki

dokumen perjalanan dinas luar negeri. (2)

Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan pemerintah daerah dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati Badung.

(3)

Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. surat Ijin Pemerintah; b. paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; c. exit Permit; dan d. visa

sesuai

undangan.

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

- 15 BAB VII TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 19 (1)

Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.

(2)

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. nama, NIP dan jabatan PNS; b. nama dan profesi bagi pihak swasta; c. tujuan perjalanan dinas luar negeri; d. negara dan kota yang dituju; e. waktu pelaksanaan; dan f. sumber pembiayaan.

Pasal 20 (1)

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

(2)

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 21 (1)

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima oleh Gubernur

paling lama 14 (empat belas) hari

sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri. (2)

Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.

- 16 Pasal 22 Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dalam hal tertentu

jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang

tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 23 Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24 (1)

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari : a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran Pendapatan Belanja Daerah; c. sumber-sumber lain yang sah.

(2). Biaya Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari : a. biaya angkutan / transportasi; b. biaya airport Tax; c. biaya passport dan/atau biaya visa; d. biaya fiskal; e. uang harian di Negara yang dituju.

Pasal 25 Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat dan /atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari pemerintah daerah.

Pasal 26 Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

- 17 Pasal 27 Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PELAPORAN Pasal 28 (1)

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta kepada Gubernur Bali melalui Bupati Badung dan Pengguna Anggaran.

BAB X PENUTUP Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 18 -

Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 9 Juli 2010 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 9 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR

- 19 LAMPIRAN I PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL

: 9 JULI 2010

NOMOR

: 33 TAHUN 2010

TENTANG

: PERJALANAN DINAS

Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil NO

URAIAN

KAPAL

KAPAL

KERETA

UDARA

LAUT

API

BUS

Pejabat Negara 1

Bupati

Bisnis

Kelas satu

Eksekutif

Eksekutif

2

Wakil Buapti

Bisnis

Kelas satu

Eksekutif

Eksekutif

Pimpinan dan Anggota DPRD 1

Ketua DPRD

Bisnis

Kelas satu

Eksekutif

Eksekutif

2

Wakil Ketua DPRD

Bisnis

Kelas satu

Eksekutif

Eksekutif

3

Anggota DPRD

Ekonomi

Kelas satu

Eksekutif

Eksekutif

Pegawai Negeri Sipil 1

Pejabat Eselon II

Ekonomi

Kelas satu

Eksekutif

Eksekutif

2

Pejabat Eselon III

Ekonomi

Kelas dua

Eksekutif

Eksekutif

3

Pejabat Eselon IV / Staf dan atau

Ekonomi

Kelas dua

Eksekutif

Eksekutif

Pegawai pegawai tidak tetap

Ekonomi

Kelas dua

Eksekutif

Eksekutif

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

- 20 LAMPIRAN II PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL

: 9 JULI 2010

NOMOR

: 33 TAHUN 2010

TENTANG

: PERJALANAN DINAS

A. KETENTUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH BALI I. PENGINAPAN Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari

PEJABAT NEGARA Bupati

Rp 900.000,00

Wakil Bupati

Rp 850.000,00

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Ketua DPRD

Rp 825.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 800.000,00

Anggota DPRD

Rp 770.000,00

PEGAWAI NEGERI SIPIL A

Pejabat Eselon II A

Rp 825.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 770.000,00

C

Pejabat Eselon III / GOL. IV

Rp 750.000,00

D

Pejabat Eselon IV / GOL. III

Rp 700.000,00

E

Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I

Rp 600.000,00

(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta Ssederajat Kebawah)

II. MAKAN Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari


Rp 300.000,00

Wakil Bupati

Rp 290.000,00


Rp 285.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 275.000,00

Anggota DPRD

Rp 250.000,00


Pejabat Eselon II A

Rp 285.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 250.000,00

C


Rp 240.000,00

D


Rp 225.000,00

E


Rp 200.000,00


- 21 III. ANGKUTAN SETEMPAT Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari


Rp 300.000,00

Wakil Bupati

Rp 290.000,00


Rp 285.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 275.000,00

Anggota DPRD

Rp 260.000,00


Pejabat Eselon II A

Rp 285.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 260.000,00

C


Rp 250.000,00

D


Rp 200.000,00

E


Rp 200.000,00


IV.UANG SAKU Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari


Rp 450.000,00

Wakil Bupati

Rp 440.000,00


Rp 435.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 425.000,00

Anggota DPRD

Rp 400.000,00


Pejabat Eselon II A

Rp 435.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 400.000,00

C


Rp 375.000,00

D


Rp 325.000,00

E


Rp 225.000,00


- 22 V.ANGKUTAN DARI / KE BANDARA Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari


Rp 400.000,00

Wakil Bupati

Rp 380.000,00


Rp 370.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 350.000,00

Anggota DPRD

Rp 325.000,00


Pejabat Eselon II A

Rp 370.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 325.000,00

C


Rp 300.000,00

D


Rp 250.000,00

E


Rp 200.000,00


VI.ANGKUTAN DARI / KE TERMINAL BUS Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari


Rp 200.000,00

Wakil Bupati

Rp 190.000,00


Rp 185.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 175.000,00

Anggota DPRD

Rp 160.000,00


Pejabat Eselon II A

Rp 185.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 160.000,00

C


Rp 150.000,00

D


Rp 125.000,00

E


Rp 100.000,00


Keterangan : 1. Angkutan dari / ke Bandara dibayar 1 (satu) kali perjalanan 2. Angkutan dari / ke Terminal Bus dibayar 1 (satu) kali perjalanan bila naik bus

- 23 KETENTUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BALI I. PENGINAPAN Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari


Rp 300.000,00

Wakil Bupati

Rp 290.000,00


Rp 285.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 275.000,00

Anggota DPRD

Rp 250.000,00


Pejabat Eselon II A

Rp 285.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 250.000,00

C


Rp 200.000,00

D


Rp 150.000,00

E


Rp 125.000,00


II. MAKAN Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari


Rp 150.000,00

Wakil Bupati

Rp 140.000,00


Rp 135.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 125.000,00

Anggota DPRD

Rp 100.000,00


Pejabat Eselon II A

Rp 135.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 100.000,00

C


Rp 75.000,00

D


Rp 50.000,00

E


Rp 45.000,00


III. UANG SAKU Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari


Rp 200.000,00

Wakil Bupati

Rp 190.000,00


Rp 185.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 175.000,00

Anggota DPRD

Rp 150.000,00

- 24 PEGAWAI NEGERI SIPIL A

Pejabat Eselon II A

Rp 185.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 150.000,00

C


Rp 125.000,00

D


Rp 100.000,00

E


Rp 75.000,00


IV. PERJALANAN PULANG PERGI Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari


Rp 100.000,00

Wakil Bupati

Rp 90.000,00


Rp 85.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 80.000,00

Anggota DPRD

Rp 75.000,00


Pejabat Eselon II A

Rp 85.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 75.000,00

C


Rp 70.000,00

D


Rp 60.000,00

E


Rp 50.000,00


BUPATI BADUNG,

ttd.


- 25 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG TANGGAL

: 9 JULI 2010

NOMOR

: 33 TAHUN 2010

TENTANG

: PERJALANAN DINAS

B. Satuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah NO

URAIAN

TINGKAT PEGAWAI C

A

B

1 Biaya Pemetian

Rp. 1.000.000,00

Rp. 900.000,00

2 Pengangkutan

Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan

Rp. 800.000,00

D

E

Rp. 700.000,00

Rp. 600.000,00

BUPATI BADUNG,

ttd.


- 26 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG TANGGAL

: 9 JULI 2010

NOMOR

: 33 TAHUN 2010

TENTANG

: PERJALANAN DINAS

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Perjalanan Dinas Luar Daerah

Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari


Rp 200.000,00

Wakil Bupati

Rp 190.000,00


Rp 185.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 175.000,00

Anggota DPRD

Rp 150.000,00


Pejabat Eselon II A

Rp 185.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 150.000,00

C


Rp 125.000,00

D


Rp 100.000,00

E


Rp 75.000,00


Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menginap

Tingkat A

B

Uraian

Orang / Hari


Rp 100.000,00

Wakil Bupati

Rp 90.000,00


Rp 85.000,00

Wakil Ketua DPRD

Rp 80.000,00

Anggota DPRD

Rp 75.000,00


Pejabat Eselon II A

Rp 85.000,00

B

Pejabat Eselon II B

Rp 75.000,00

C


Rp 70.000,00

D


Rp 60.000,00

E


Rp 50.000,00


BUPATI BADUNG, ttd.


- 27 -

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BADUNG TANGGAL

: 9 JULI 2010

NOMOR

: 33 TAHUN 2010

TENTANG

: PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Pengepakan Barang dalam rangka Perpindahan NO URAIAN A I

TINGKAT PEGAWAI C

B

D

E

Jumlah barang yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan : 1. Pegawai yang Berkeluarga tanpa Anak

25 M3

20 M3

15 M3

10 M3

10 M3

2. Pegawai yang Bekeluarga dengan Anak

15 M3

12 M3

9 M3

6 M3

6 M3

5 M3

4 M3

3 M3

2 M3

2 M3

Rp.52.000,00

Rp.52.000,00

Rp.52.000,00

210

210

210

210

Rp.52.000,00 Rp.52.000,00

Rp.52.000,00

Rp.52.000,00

Rp.52.000,00

330

330

330

3. Pegawai yang tidak Berkeluarga

II

Dasar Perhitungan Biaya : Truk : a.Jawa - Pengempakan dan Pergudangan Per M3 - Angkutan per M3 / KM b.Luar Jawa - Pengempakan dan Pergudangan Per M3 -Angkutan per M3 /KM

Rp.52.000,00 Rp.52.000,00 210

330

330

BUPATI BADUNG,

ttd.


- 28 -

LAMPIRAN VI PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL

: 9 JULI 2010

NOMOR

: 33 TAHUN 2010

TENTANG

: PERJALANAN DINAS

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Nomor

:

Lembar Ke : SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( S P PD ) NOMOR : ……… 1

Pejabat berwenang yang memberi perintah

:

2

Nama/Nip Pegawai yang diperintahkan

:

mengadakan perjalanan dinas

:

Jabatan, Pangkat dan Golongan dari

:

yang diperintahkan

:

Perjalanan Dinas yang diperintahkan

:

3

4

Dari

:

Ke

:

Transportasi menggunakan 5

:

Perjalanan Dinas direncanakan

: Selama (…) hari dari tanggal………………

6

Maksud mengadakan perjalanan

:

7

Perhitungan Biaya Perjalanan

: Atas Beban

:

Pasal Anggaran : 8

Keterangan

: Lihat Sebelah Dikeluarkan di

:

Tanggal

: ( Pejabat Yang Berwenang )

(………………………………………..) NIP……………………………………

- 29 -

KETERANGAN : DARI PEJABAT MEMBERI PERINTAH JALAN : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberikan perintah

Tanggal

Berangkat Tanda tangan

Tanggal

Kembali Tanda tangan

Tanggal

Kembali Tanda tangan

DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberikan perintah

Tanggal

Tiba Tanda tangan

BUPATI BADUNG

ttd.


- 30 LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BADUNG TANGGAL

: 9 JULI 2010

NOMOR

: 33 TAHUN 2010

TENTANG

: PERJALANAN DINAS

SURAT PERINTAH TUGAS

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : ………….

Yang Bertanda Tangan di bawah ini : Nama Pangkat / Gol. Ruang Jabatan

: : :

Menugaskan kepada

:

Nama NIP Pangkat / Gol. Ruang Jabatan

: : : :

Untuk Tujuan

:

1. ……………………………. 2. ……………………………. 3. …………………………….

Selama

:

1.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Badung................................ Penjabat Yang Berwenang

(................................)

BUPATI BADUNG

ttd.


- 31 LAMPIRAN VIII PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL

: 9 JULI 2010

NOMOR

: 33 TAHUN 2010

TENTANG

: PERJALANAN DINAS

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

I. Pendidikan dan Pelatihan / Training 1. Dokumen a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara DPA / DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MOU / Kontrak / Perjanjian. b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut. c. Surat pernyatan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan. d. MOU kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City / Sister Provice.

2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi : a. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain Rencana DPA / DIPA Surat Jaminan dari sponsor, atau MOU / Kontrak / Perjanjian. b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan / atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut. c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan. d. MOU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri. e. Proposal / Kerangka Acuan Kerja.

II. Studi Banding Dokumen Studi Banding meliputi : 1. Dokumen / Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA /DIPA, Surat Jaminan dari sponsor, atau MOU / Kontrak / Perjanjian.

- 32 2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding. 3. MOU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri. 4. Proposal / Kerangka Acuan Kerja.

III. Seminar / Lokakarya Konferensi Dokumen seminar / Lokakarya / Konferensi atau sejenisnya meliputi : 1. Surat Undangan dari penyelenggara seminar / lokakarya / konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan. 2. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar / lokakrya / konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA /DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MOU / Kontrak / Perjanjian.

IV. Promosi Potensi Daerah Dokumen Promosi Potensi daerah meliputi : 1. Dokumen / Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA /DIPA, Surat Jaminan dari sponsor, atau MOU / Kontrak / Perjanjian. 2. Surat Undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah. 3. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negera yang dituju dan / atau surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi. 4. Proposal / Kerangka Acuan Kerja. 5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan / atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

V. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi : 1. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MOU / Kontrak / Perjanjian. 2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada. 3. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan / atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasam. 4. Rencana kerjasama / Kerangka Acuan Kerja.

- 33 VI. Kunjungan Persahabatan / Kebudayaan Dokumen kunjungan persahabatan / Kebudayaan meliputi : 1. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan / Kebudayaan, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MOU / Kontrak / Perjanjian. 2. Surat undangan dari pihak / lembaga / badan di luar negeri. 3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.

BUPATI BADUNG

ttd.


- 34 LAMPIRAN IX PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL

: 9 JULI 2010

NOMOR

: 33 TAHUN 2010

TENTANG

: PERJALANAN DINAS BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI IBU KOTA / KOTA

WILAYAH / NEGARA

JUMLAH UANG HARIAN

TEMPAT PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

1 I.

II.

2

KETERANGAN

( $ US ) A

B

3

4

C 5

6

AMERIKA 1. Amerika Serikat

Washinton

452

385

342

Tingkat A :

2. Kanada

Ottawa

335

285

250

Bupati, Wakil Bupati

3. Meksiko

Meksiko City

370

315

280

Pimpinan DPRD,

4. Kuba

Havana

295

250

220

Pegawai Negeri

5. Venezuela

Caracas

380

320

285

Gol. IV / c Keatas.

6. Argentina

Buenos Aires

320

270

240

7. Brazil

Barazilia

295

260

240

8. Suriname

Paramaribo

295

250

220

9. Chili

Santiago

295

250

220

10. Columbia

Columbia

295

250

220

11. Peru

Limma

295

250

220

EROPA BARAT DAN

Tingkat B :

SCANDINAVIA

Anggota DPRD, Pegawai Negeri

III.

1. Inggris

London

490

455

430

2. Norwegia

Osio

380

320

285

3. Perancis

Paris / Marseilles

429

400

380

4. Belgia

Brussel

360

305

270

5. Belanda

Den Haag

360

305

270

6. Swiss

Bern / Geneva

405

340

320

7. swedia

Stockholm

384

360

340

8. Austria

Wina

424

361

316

9. Finlandia

Helsinki

335

285

250

10. Denmark

Konpenhagen

320

270

240

11. Italia

Roma

451

394

370

12. Jerman

Berlin / Hamburg

327

300

280

13. Spanyol

Madrid

358

310

285

EROPA TIMUR DAN RUSIA

Gol. III / c s/d IV / b

Tingkat C : Pegawai Negeri

1. Rusia

Moscow

482

435

405

2. Bulgaria

Sofia

295

250

220

3. Chekoslovakia

Praha

316

260

236

4. Hongaria

Budapest

295

250

220

Lainnya

- 35 BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI IBU KOTA / KOTA WILAYAH / NEGARA

JUMLAH UANG HARIAN

TEMPAT PERWAKILAN

( $ US )

REPUBLIK INDONESIA

1

IV.

V.

VI.

2

KETERANGAN

A

B

3

4

C 5

5. Polandia

Warsawa

295

250

220

6. Rumania

Bukharest

326

290

260

7. Yogoslavia

Beograd

295

250

220

1. Algeria

Aljazair

332

305

285

2. Mesir

Cairo

230

195

175

3. Maroko

Rabat

234

205

190

4. Tunisia

Tunis

243

208

185

5. nigeria

Lagos

349

310

290

6. Senegal

Dakar

252

225

200

7. Ethiopia

Addis Ababa

210

180

160

8. Kenya

Nairobi

238

215

195

9. Madagaskar

Tananarivo

224

210

180

10. Tanzania

Dar Es Salam

237

203

181

11. Zimbanwe

Harare

281

241

214

12. Namibia

Windhoek

210

180

160

1. Irak

Bagdad

270

195

175

2. Saudi Arabia

Riyadh

240

220

195

3. Persatuan Arab Emirat

Abu Dhabi

359

320

300

4. Kuwait

Kuwait

312

280

255

5. Yordania

Amman

260

220

195

6. Turki

Anraka

230

195

175

7. Iran

Teheran

220

185

165

8. Libanon

Beirut

220

185

185

1. India

New Delhi

280

260

240

2. Bangladesh

Dacca

220

185

165

3. Pakistan

Islamabad

228

200

180

4. Sri Langka

Colombo

220

185

165

AFRIKA

TIMUR TENGAH

ASIA SELATAN

6

- 36 BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI JUMLAH IBU KOTA / KOTA WILAYAH / NEGARA

UANG HARIAN

TEMPAT PERWAKILAN

( $ US )

REPUBLIK INDONESIA

1 VII.

VIII.

2

KETERANGAN

A

B

3

4

C 5

6

ASIA UTARA 1. Hongkong

Hongkong

370

317

285

2. Jepang

Tokyo

350

300

260

3. Philipina

Manila

295

250

220

4. Korea Selatan

Seoul

381

323

295

5. Rep. Rakyat Cina

Pyong Yang

275

235

205

6. Rep. Rakyat China

Beijing

275

235

205

1. Singapore

Singapore

295

250

220

2. Malaysia

Kualalumpur

280

240

210

3. Thailand

Bangkok

260

220

200

4. Myanmar

Rangoon

260

220

195

5. Laos

Vientiane

260

220

195

6. Vietnam

Ho Chi Minh

260

220

195

7. Brunei Darussalam

Badar Seri Begawan

260

220

195

ASIA TENGGARA

195 IX.

ASIA PASIFIK DAN AUSTRALIA 1. Australia

Sidney / Canber

324

290

270

2. Selandia Baru

Wellington

289

243

220

3. Kaledonia Baru

Noumea

220

185

165

4.Papua Nugini

Port Moresby

228

200

180

5. Timor Leste

Dilli

260

220

195

6. Fiji

Suva

220

185

165

BUPATI BADUNG,

ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

- 37 -

PROSEDUR PENANDATANGANAN DOKUMEN PERJALANAN DINAS

NO.

URAIAN

YANG MENDATANGANI DOKUMEN SURAT TUGAS DAN SPPD TIBA KEMBALI PASAL 14 PASAL 13 (1)

1

Bupati

Bupati

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Badung

2

Wakil Bupati

wakil Bupati

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Badung

3

Sekretaris DPRD

Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Umum Setda. Kab. Badung

4

Ketua DPRD

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD

5

Wakil Ketua DPRD

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD

6

Anggota DPRD

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD

7

Sekretaris Dewan

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD

- Pejabat Eselon III

Sektretaris DPRD

Sekretaris DPRD

- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi

Sektretaris DPRD

Sekretaris DPRD

- Pejabat eselon IV dan Staf

Sektretaris DPRD

Kasubag. Tata Usaha pada Sekretaris DPRD

8

Asisten

Sekretaris Daerah


9

Staf Ahli

Sekretaris Daerah


10

Kepala bagian

Asisten



Kepala Bagian


- 38 -

NO.

11

12

13

14

URAIAN



Kepala Bagian


- Pejabat Eselon IV dan Staf

Asisten

Kepala Bagian Masing-masing

Inspektur

Sekretaris Daerah

Sekretaris SKPD


Inspektur

Sekretaris SKPD


Inspektur

Sekretaris SKPD


Inspektur

Sekretaris SKPD

Kepala Bappeda

Sekretaris Daerah

Sekretaris SKPD


Kepala Bappeda

Sekretaris SKPD


Kepala Bappeda

Sekretaris SKPD


Kepala Bappeda

Sekretaris SKPD

Kepala Dinas

Sekretaris Daerah

Sekretaris SKPD


Kepala Dinas

Sekretaris SKPD


Kepala Dinas

Sekretaris SKPD


Kepala Dinas

Sekretaris SKPD

LembagaTeknis Daerah a. Badan - Badan - Kepala badan

Sekretaris Daerah

Sekretaris SKPD


Kepala Badan

Sekretaris SKPD


Kepala Badan

Sekretaris SKPD

- 39 -

NO.

URAIAN

- Pejabat Eselon IV dan staf

Kepala Badan

Sekretaris SKPD

Sekretaris Daerah

Kepala Bagian TU


Kepala Satuan

Sekretaris SKPD


Kepala Satuan

Sekretaris SKPD


Kepala Satuan

Sekretaris SKPD

Sekretaris Daerah

Kepala Bagian TU


Direktur RSUD

Kepala Bagian TU


Direktur RSUD

Kepala Bagian TU


Direktur RSUD

Kepala Bagian TU

Sekretaris Daerah

Ka. Sub. Bag TU


Kepala Kantor

Ka. Sub. Bag TU


Kepala Kantor

Ka. Sub. Bag TU

Pengguna Anggaran

Sekretaris / Kepala Bagian TU / Ka. Sub. Bag TU di SKPD

b. Polisi Pamong Praja - Kepala Satuan

c. Rumah Sakit Umum Daerah - Direktur RSUD

d. Kantor- Kantor - Kepala kantor

15


Orang Pribadi

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,

Recommend Documents