1
BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA RUAS JALAN TERTENTU DI KAWASAN WISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
:
a. bahwa arus lalu lintas pada ruas – ruas jalan tertentu di kawasan Wisata di Kabupaten Badung semakin padat sehingga dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas; b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, serta guna mencegah terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dan sebagai evaluasi dari Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 2248 Tahun 1997 tentang Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada ruas jalan tertentu di wilayah Kecamatan Kuta, dipandang perlu untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengendalian di ruas jalan tertentu di kawasan wisata, yang sesuai dengan situasi dan perkembangan yang ada; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada ruas jalan tertentu di kawasan Wisata.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
2
2
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan; 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas di Jalan; 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 17 Tahun 1994 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA RUAS JALAN TERTENTU DI KAWASAN WISATA. Pasal 1 Pengaturan dan Pengendalian lalu lintas bagi angkutan penumpang dengan mobil bus dan angkutan barang pada ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Pasal 2 (1) Mobil bus yang panjangnya lebih dari 7 (tujuh) meter dan angkutan barang dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) lebih dari 5000 (lima ribu) kilo gram dilarang masuk pada ruas – ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. (2) Setiap persimpangan awal dan persimpangan lainnya yang dilintasi larangan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang rambu lalu lintas serta papan tambahan yang bertuliskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1) Mobil bus dan mobil barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang mempunyai kepentingan sangat mendesak untuk memasuki ruas – ruas jalan yang dilarang, wajib mendapat Ijin Masuk / Ijin Dispensasi dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung atas nama Bupati Badung. (2) Bentuk permohonan Ijin Masuk / Ijin Dispensasi dan bentuk Ijin Masuk / Ijin Dispensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan ini. Pasal 4 Ketentuan larangan memasuki ruas – ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini, dapat diberikan pengecualian bagi : a. Kendaraan TNI – POLRI; b. Kendaraan Barisan Pemadam Kebakaran; c. Kendaraan Bermotor untuk keperluan Dinas Khusus atau tamu negara; dan d. Bus reguler bertrayek tetap untuk angkutan umum. Pasal 5 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
4
4
Pasal 6 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 2248 Tahun 1997 tentang Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada ruas jalan tertentu diwilayah Kecamatan Kuta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 30 Nopember 2010 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 30 Nopember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 62
5
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 66 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2010 TENTANG : PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA RUAS JALAN TERTENTU DI KAWASAN WISATA
RUAS – RUAS JALAN YANG DIKENDALIKAN ARUS LALU LINTASNYA DI KAWASAN WISATA
NO 1.
2
LOKASI Jl. Raya Kuta, Kecamatan Kuta
MULAI
Kelurahan
KETERANGAN
Kuta, Simpang 3 Traffic Light Jl. Setia Budi – Jl. Raya Kuta Jl. Raya Tuban, Kelurahan Tuban, Simpang 3 Prioritas Jl. Kecamatan Kuta Raya Tuban (depan supernova)
3.
Jl. Kediri, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta
4.
Jl. Raya Kerobokan, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara
5.
Jl. Raya Seminyak, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara
6.
Jl. Patih Jelantik, Kecamatan Kuta
Kelurahan
Kuta,
Ke Arah Selatan
Ke arah Utara menuju simpang 4 Jl. Bakung Sari – Jl. Raya Kuta – Jl. Raya Tuban – Jl. Kalianget Simpang 3 Traffic Light Ke arah Jl. Dewi Jl. Raya Tuban – Jl. Sartika Kediri (Batalyon 741) Simpang 3 Traffic Light Ke arah Selatan Jl. Raya Kerobokan – Jl. menuju Jl. Raya Padang Luwih – Jl. Gatsu Seminyak Barat Simpang 4 Traffic Light Ke arah Selatan Jl. Raya Seminyak – Jl. menuju Jl. Legian Petitenget – Jl. Raya Kerobokan – Jl. Tangkuban Perahu (LP Kerobokan) Simpang 3 Traffic Light Ke arah Barat Jl. Patih Jelantik – Jl. menuju Jl. Legian Dewi Sri (depan Kuta Galeri)
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
6
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 66 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2010 TENTANG : PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA RUAS JALAN TERTENTU DI KAWASAN WISATA BENTUK RAMBU – RAMBU LALU LINTAS
1. Rambu Larangan Masuk Bus
2. Rambu Larangan Masuk Truk
3. Papan Tambahan BUS > 7 METER TRUK JBB > 5 TON
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
7
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 66 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2010 TENTANG : PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA RUAS JALAN TERTENTU DI KAWASAN WISATA
BENTUK PEMOHONAN IJIN MASUK / IJIN DISPENSASI
KOP PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN Alamat lengkap : .....................................
Nomor : ......................... Lampiran : ......................... Perihal : Permohonan Ijin Masuk/ Ijin Dispensasi
Telepon : ...............................
Yth.
Kepada Bupati Badung Cq. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Di – Denpasar
Bersama ini kami mohon kehadapan bapak kiranya dapat diberikan Ijin Masuk / Ijin Dispensasi pada ruas – ruas jalan di Kawasan wisata................... guna keperluan mengangkut penumpang atau barang (material) dengan menggunakan kendaraan sebagai berikut : a. Nomor Kendaraan : ................................................................................. b. Nomor Uji Kendaraan : ................................................................................. c. Merk / Tahun : ................................................................................. d. Jenis : ................................................................................. e. Nama Perusahaan : ................................................................................. f. Nama Pemilik : ................................................................................. g. Alamat Pemilik : ................................................................................. h. Untuk keperluan/alasan : ................................................................................. ................................................................................................................................... Dari tanggal .......................................... s/d tanggal ................................................. Demikian permohonan ini kami ajukan, untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan atas perhatian bapak kami haturkan terima kasih. Pimpinan Perusahaan/Koperasi/Perorangan
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
8
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 66 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2010 TENTANG : PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA RUAS JALAN TERTENTU DI KAWASAN WISATA BENTUK IJIN MASUK / IJIN DISPENSASI FORMULIR 1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG ”MANGUPRAJA MANDALA” JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, KODE POST 80351, TELEPON (0361)9009406
IJIN MASUK/DISPENSASI NOM0R : 551.21/............./HUBKOMINFO 1. Memperhatikan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Bupati Badung Nomor ...... Tahun 2009 tentang Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada ruas jalan tertentu di Kawasan Wisata. 2. Atas permohonan yang diajukan oleh pengusaha angkutan untuk masuk dalam ruas jalan tertentu di Kawasan Wisata di Kabupaten Badung, maka dengan ini diberikan Ijin Masuk/Dispensasi pada kawasan wisata Kuta dengan menggunakan kendaraan sebagai berikut : a. Nomor Kendaraan : ........................................................................................................... b. Nomor Uji Kendaraan : ........................................................................................................... c. Merk / Tahun : ........................................................................................................... d. Jenis : ........................................................................................................... e. Nama Perusahaan : ........................................................................................................... f. Nama Pemilik : ........................................................................................................... g. Alamat Pemilik : ........................................................................................................... h. Untuk Keperluan Pengangkutan Barang / Material Bangunan / Tinja ; Jam : ……….. Wita s/d ………… Wita Jam : ……….. Wita s/d ………… Wita Selama ... (..............) dari tanggal ………... s/d tanggal ………... 3. Ijin Masuk/Dispensasi diberikan dengan ketentuan : a. Menaikan dan menurunkan barang pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. b. Ijin Masuk/Dispensasi ini harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya. c. Pemegang Ijin wajib mematuhi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Mangupura, ............................................ An. Bupati Badung Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
Tembusan Kepada Yth : 1. ............................................. 2. .............................................
……………………………….. NIP. ………………………….
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
9
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 66 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2010 TENTANG : PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA RUAS JALAN TERTENTU DI KAWASAN WISATA
BENTUK IJIN MASUK / IJIN DISPENSASI FORMULIR 2
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
