BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI BARANG DAERAH DALAM RANGKA PENDATAAN DAN PENATAAN ASSET BARANG DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendataan dan Penataan Asset Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung, perlu diatur tata cara penilaian dan penetapan nilai Barang Daerah sebagai bahan penyusunan Neraca Awal SKPD dan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai barang Daerah dalam rangka Pendataan dan Penataan Asset Barang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009;
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
-2-
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
-3-
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENILAIAN
DAN PENETAPAN NILAI BARANG DAERAH DALAM RANGKA PENDATAAN DAN PENATAAN ASSET BARANG DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009.
Pasal 1
(1) Barang Daerah hasil Pendataan dan Penataan Asset Tahun 2009 yang dinilai digolongkan sebagai berikut : a. Tanah; b. Mesin; c. Gedung dan bangunan; d. Jalan, irigasi dan jaringan; e. Aset tetap lainnya; f. Konstruksi dalam pengerjaan.
(2) Penialian Barang Dearah hasil Pendataan dan Penataan Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan golongan Barang Daerah.
Pasal 2
Penilaian dan penetapan nilai Barang Daerah Kabupaten Badung hasil Pendataan dan Penataan Asset Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh masing-masing SKPD/UKPD ( Pengurus Barang ) dengan berpedoman kepada kriteria sebagai berikut:
a. Penilaian tanah dinilai berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) tanah tersebut atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Klarifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak
-4-
sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Bupati Badung Nomor 793/01/HK/2007 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Tiap Meter Persegi di Desa/Kelurahan Kabuapten Badung, atau berdasarkan buktibukti perolehan.
b. Penilaian kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan nilai NJKB tahun 2009 dengan mengacu Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009. c. Untuk penilaian mesin dan peralatan lainnya sebelum tahun 2007 berdasarkan harga barang tersebut yang tercatat pada data awal atau jika tidak diketemukan pada
data
awal,
penilaian
dilakukan
berdasarkan
taksiran
dengan
membandingkan dengan data harga barang sejenis. Untuk Pengadaan Tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan. d. Penilaian gedung dan bangunan untuk pengadaan sebelum tahun 2007 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Kontruksi Bangunan per m2 sebagaimana terlampir, untuk pengadaan Tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan. e. Penilaian jalan, irigasi dan jaringan untuk pengadaan sebelum tahun 2007 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Kontruksi Bangunan per m2 sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini, untuk pengadaan Tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan. f. Aset tetap lainya, untuk pengadaan sebelum tahun 2007 dinilai berdasarkan harga barang tersebut yang tercatat pada data awal atau jika tidak diketemukan pada
data
awal
penilaian
dilakukan
berdasarkan
taksiran
dengan
membandingkan dengan data harga barang sejenis, untuk pengadaan Tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan. g. Konstruksi dalm pengerjaan berdasarkan bukti-bukti perolehan.
-5-
Pasal 3
Sebagai dasar penentuan luasan tanah dalam rangka penilaian Barang Daerah hasil Pendataan dan Penataan Asset mengacu pada luas tanah yang tercantum pada sertifikat tanah yang bersangkutan, jika tanah tersebut belum bersertifikat maka dapat mengacu pada hasil ukur Badan Pertanahan Nasional, jika hasil ukur Badan Pertanahan Nasional atau belum ada dapat mengacu pada hasil ukur pembebasan atau jika hasil ukur pembebasan tidak diketemukan maka dapat mengacu pada hasil ukur dilapangan oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan.
Pasal 4 Sebagai dasar penentuan luasan Gedung dan Bangunan, mengacu pada luasan Izin Mendirikan Bangunan, jika bangunan tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan maka dapt mengacu pada hasil ukur dilapangan oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan.
Pasal 5
Barang Daerah hasil Pendataan dan Penataan Asset berupa heritage ( benda-benda bersejarah ) atau Barang Daerah lainnya tidak diketahui nilainya atau belum dapat diketahui nilainya maka pada hasil Pendataan dan Penataan Asset ini untuk sementara dinilai sebesar Rp 1,00 ( satu rupiah ).
Pasal 6
Barang Daerah hasil Pendataan dan Penataan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dinilai pada tahun 2009 dan seterusnya sesuai ketersediaan anggaran.
-6-
Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 31 Desember 2009 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 31 Desember 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009 NOMOR 35
-7-
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
: 41 TAHUN 2009
TANGGAL
: 31 DESEMBER 2009
TENTANG
: TAT CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI BARANG DAERAH DALAM RANGKA PENDATAAN DAN
PENATAAN
ASSET
BARANG
DAERAH
KABUPATEN BADUNG TABEL BIAYA KONSTRUKSI BANGUNAN PER m2
1. Gedung Kelas Sederhana
No
Konstruksi Bangunan
1
Tidak Bertingkat
2
Bertingkat
B 3.496.000 s/d 2.447.200 4.640.000 s/d 3.248.000
Kondisi Bangunan KB RB 2.447.200 1.922.800 s/d s/d 1.922.800 1.223.600 3.248.000 2.552.000 s/d s/d 2.552.000 1.624.000
Keterangan
Kondisi Bangunan KB RB 3.488.800 2.741.200 s/d s/d 2.741.200 1.744.400 4.547.200 3.572.800 s/d s/d 3.572.800 2.273.600
Keterangan
m2
m2
2. Gedung Kelas Tidak Sederhana
No
Konstruksi Bangunan
1
Tidak Bertingkat
2
Bertingkat
B 4.984.000 s/d 3.488.800 6.496.000 s/d 4.547.200
m2
m2
TABEL BIAYA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN 1. Jalan No 1 2 3 4
Konstruksi Jalan Hotmix Lapen Paving Limestone
B 184.413,58 55.392,17 72.556,25 40.065,26
Kondisi Jalan KB 165.001,63 49.561,63 64.918,42 35.857,87
Keterangan RB 145.589,67 43.730,66 57.281,25 31,.630,47
m2 m2 m2 m2
-8-
2. Jembatan No
Konstruksi Jembatan
1 2
Beton Bertulang Boog
Kondisi Jembatan B KB RB 16.002.750,00 14.318.250,00 12.633.750,00 9.759.973,44 8.732.607,81 7.705.242,19
Keterangan m2 m2
3. Bagunan Air/Irigasi
No
Konstruksi Saluran B
1
5
Saluran terbuka Beton Batu Kali Saluran tetutup Beton Pintu Air/Dam Pintu Air Baja Beton Bendung Beton Batu Kali Jalan Inspeksi
6
Rumah Pintu Air
2 3
4
Kondisi Saluran KB
Keterangan RB
760.774 604.600
600.611 477.210
400.407 318.000
m3 m3
3.279.671
2.589.213
1.726.142
m3
19.000.000 15.000.000
10.000.000
Unit/Buah Unit/Buah
6.106.757 604.600 215.594
4.821.000 477.210 170.205
3.214.000 318.000
m3
113.470
m3
475.000
375.000
250.000
m2
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
