BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TRAYEK PENGUMPAN TRANS SARBAGITA DI KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum trayek pengumpan di Kabupaten Badung yang mendukung trayek utama Trans Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), telah ditetapkan jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Badung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita di Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2720); 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
-2-
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TRAYEK PENGUMPAN TRANS SARBAGITA DI KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita ini, yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Badung, sebagai penanggung jawab kebijakan pelaksanaan trayek pengumpan di wilayah masing-masing yang menjadi satu kesatuan sistem Angkutan Umum Trans Sarbagita. 2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas pada Pemerintah Kabupaten Badung yang membidangi perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas, sebagai Pembina Teknis Angkutan Umum trayek pengumpan pada wilayah masing-masing, sebagai bagian dari sistem angkutan umum Trans Sarbagita. 3. Sarbagita adalah suatu wilayah di provinsi Bali, mencakup wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan. 4. Pengelola Trayek Pengumpan Trans Sarbagita adalah unit kerja, yang dibentuk dan bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Angkutan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita. 5. Trans Sarbagita adalah sistem angkutan umum massal berbasis angkutan jalan pada jaringan trayek tetap dan teratur di wilayah Sarbagita. 6. Sistem Pembelian Layanan (Buy The Service) adalah sejumlah pembayaran yang diberikan kepada Operator angkutan umum untuk melaksanakan pemberian layanan angkutan penumpang, berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang ditetapkan. 7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau non bus, yang mempunyai asal-tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam trayek.
-3-
8.
9.
10.
11. 12.
13. 14. 15.
16.
17.
18.
Rute adalah lintasan ruas jalan yang ditetapkan untuk dilalui kendaraan umum mulai dari start awal sampai tujuan akhir dan kembali ke start awal. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Kendaraan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita adalah kendaraan bus atau non bus umum yang ditetapkan untuk pelayanan jasa angkutan orang pada trayek pengumpan Trans Sarbagita. Trayek Pengumpan Trans Sarbagita adalah lintasan rute yang ditetapkan untuk dilalui kendaraan umum trayek pengumpan Trans Sarbagita. Trayek Utama adalah lintasan rute trayek lintas kabupaten/kota dari tempat start awal sampai tujuan akhir PP untuk pelayanan angkutan orang berbasis asal-tujuan tetap, dengan jarak tertentu yang telah ditetapkan. Koridor adalah istilah yang digunakan sebagai nama lain dari Trayek Utama. Trayek Pengumpan adalah lintasan rute yang ditetapkan secara memutar, berfungsi untuk mendukung Trayek Utama Trans Sarbagita. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 seat dengan ukuran dan jarak antar seat normal termasuk seat pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 seat dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter. Bus Kecil yang selanjutnya disebut Minibus adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal termasuk seat pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter. Mobil Penumpang Umum yang selanjutnya disebut Microlet adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 seat termasuk seat pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.Spesifikasi Kendaraan adalah dokumen spesifikasi rancang bangun kendaraan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai kendaraan umum trayek pengumpan Trans Sarbagita sebagaimana tersebut dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Standar Pelayanan Minimal ini. Kendaraan Laik Jalan adalah kendaraan umum angkutan orang yang telah memenuhi persyaratan laik jalan dan dinyatakan dengan bukti lulus uji berupa buku uji kendaraan. Kendaraan Siap Operasi adalah kendaraan umum yang siap dioperasikan pada Trayek Pengumpan. Kendaraan Operasi adalah kendaraan umum yang dioperasikan pada Trayek Pengumpan. Jadwal Operasi Kendaraan adalah pengaturan waktu keberangkatan kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita selama beroperasi dalam trayek sejak dari lokasi pemberangkatan awal, lokasi persinggahan sampai akhir perjalanan. Round Trip adalah perjalanan pergi dan pulang Kendaraan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita yang dihitung dari lokasi pemberangkatan awal hingga kembali ke lokasi pemberangkatan awal (tidak termasuk perjalanan dari Pool menuju Trayek Pengumpan Trans Sarbagita dan sebaliknya). Headway selisih waktu keberangkatan antara kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya yang diatur pada terminal/ halte pemberangkatan awal. Kapasitas adalah daya angkut kendaraan dihitung berdasarkan jumlah seat penumpang dalam satuan orang.Kecepatan Maksimum adalah batas tertinggi kecepatan kendaraan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita yang diperbolehkan. Kilometer Tempuh adalah jumlah jarak tempuh produksi (isi) ditambah jumlah jarak tempuh empty (kosong), digunakan satuan kilometer. Kilometer Kosong adalah jarak
-4-
19. 20.
21.
22.
23.
tempuh kosong kendaraan, dihitung dari jumlah jarak tempuh dalam kilometer mulai dari pool hingga lokasi awal pemberangkatan dan sebaliknya pada periode waktu tertentu dengan satuan kendaraan kilometer. Kilometer Produksi adalah jarak tempuh isi, dihitung dari jumlah jarak tempuh saat melayani rute trayek, sejak lokasi awal pemberangkatan hingga lokasi akhir pemberangkatan dan sebalikn ya pada periode waktu tertentu digunakan satuan kendaraan -kilometer per rit atau hari, minggu, bulan, tahun. Lalu Lintas Normal adalah kondisi lalu lintas didalam dan diluar Trayek Pengumpan Trans Sarbagita yang berpengaruh langsung terhadap operasi Angkutan Umum Trans Sarbagita sesuai karakteristik umum lalu lintas di suatu wilayah. Operasi Kendaraan adalah pengoperasian kendaraan angkutan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita untuk mengangkut penumpang. Waktu Operasi adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan sejak pemberangkatan awal sampai dengan pemberangkatan akhir dalam satu hari. Waktu Istirahat adalah waktu diantara waktu operasi yang dibebaskan dari kegiatan pelayanan. Pelayanan adalah pelayanan dibidang angkutan umum di wila yah Sarbagita. Standar Pelayanan adalah parameter pelayanan prima yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dalam aspek sarana, operasional, waktu, kehandalan, ketersediaan permintaan, kenyamanan keselamatan dan keamanan. Keadaan Darurat atau Emergency adalah situasi dan kondisi pada wilayah, trayek maupun kendaraan sedemikian rupa, sehingga atas pertimbangan keamanan dan keselamatan serta usul Pengelola melalui Kepala Dinas, Bupati menyatakan untuk tidak mengoperasikan kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita karena ada huru-hara, bencana alam, demonstrasi, dan lainnya . Pelayanan Khusus adalah pengoperasian Kendaraan Umum untuk melayani pengguna jasa kat egori VIP ( Very Import ant Person ), yaitu Rombongan, Tamu Pemerintah Daerah. Ticket adalah alat pengganti uang pembayaran bagi penumpang Trayek Pengumpan Trans Sarbagita berupa Karcis dan/ atau Smart Card.Sistem Ticketing adalah sistem pembayaran yang ditetapkan dalam pengoperasian Angkutan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita. Penjualan Ticket adalah tempat-tempat yang ditetapkan oleh Pengelola, dimana calon penumpang dapat memperoleh Ticket Trans Sarbagita. Agent Tunggal Pemegang Merk yang selanjutnya disebut ATPM adalah perusahaan dan/atau badan hukum lain yang memiliki hak usaha penyaluran atau pendistribusian dan perawatan terhadap suatu merk dagang kendaraan bermotor beserta kelengkapan / suku cadangnya. Workshop atau bengkel resmi adalah bengkel kendaraan yang ditunjuk oleh ATPM untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan merk tertentu. Rencana Pemeliharaan dan Perawatan adalah pola pemeliharaan dan perawatan kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita yang terencana di Bengkel Resmi, berdasarkan standar yang berlaku di ATPM. Pengawas adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh Pengelola dan bertugas memeriksa kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita serta mengawasi Petugas Pencatat. Petugas Pencatat adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh Pengelola untuk bertugas, mengendalikan time table dan headway kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita serta mencatat jumlah penumpang yang ada. Pool Kendaraan adalah tempat yang dilengkapi fasilitas pemeliharaan, perawatan kendaraan, ruang kantor dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Pengelola untuk men ampung kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita. Halte / Shelter
-5-
adalah bangunan/ fasilitas yang dirancang khusus untuk pemberhentian kendaraan umum, tempat tunggu penumpang dan naikturun penumpang Trayek Pengumpan Trans Sarbagita. Lokasi Pemberangkatan adalah tempat start awal beroperasinya kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita pada trayek/rute yang ditetapkan. Lokasi Pemulangan adalah tempat akhir beroperasinya kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita pada trayek /rute yang ditetapkan. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang diakibatkan oleh ketidak sengajaan atau lalai dengan melibatkan pemakai j a l a n d a n / a t a u t a n p a p e m a k a i j a l a n y a n g mengakibatkan meninggal dunia atau luka dan kerugian material sesuai Pasal 93 PP No.43 Tahun 1993 tentang Sarana Prasarana dan Lalulintas Jalan. 24. Pelanggaran adalah suatu tindakan penyimpangan dari Standar Pelayanan Minimal, yang dikategorikan dalam Pelanggaran Ringan, Pelanggaran Sedang dan Pelanggaran Berat. Pelanggaran Ringan adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator, pengawas dan petugas pencatat yang dikenakan sanksi administrasi berupa Surat Peringatan Pertama (SP-1) dan Surat Peringatan Kedua (SP-2). Pelanggaran Sedang adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator, pengawas dan petugas pencatat yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Ketiga (SP-3) berupa Pembebasan Tugas Sementara/ Skors. Pelanggaran Berat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh operator, pengawas dan petugas pencatat yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat. Rencana Operasi adalah pola, prosedur dan mekanisme yang ditetapkan sebagai acuan pengoperasian kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita, dan pelayanan penumpang dengan memperhatikan aspek : Keamanan dan keselamatan kendaraan yang laik jalan, laik operasi dan laik pandang. Kehandalan operasi mencakup kesiapan jumlah kebutuhan kendaraan, jadwal perjalanan, headway, kepastian perjalanan. Aspek sarana yaitu penyiapan kendaraan umum laik jalan, laik operasi dan laik pandang. Aspek permintaan yaitu menetapkan sistem split-system jumlah armada operasi yang disesuaikan fluktuasi permintaan angkutan pada waktu puncak dan off- peak. Aspek kenyamanan yaitu wujud kenyamanan penumpang/ pelanggan melalui prioritas pelayanan dengan indikator faktor muat 70 % . Aspek rasio pengemudi-kendaraan yaitu menetapkan dan mengendalikan jumlah kebutuhan pengemudi dengan rasio/perbandingan 1 kendaraan umum operasi per hari membutuhkan 2,1 orang.
BAB II STANDAR OPERASI Pasal 2 Standar Operasi yang diterapkan dalam Standar Pelayanan Minimal meliputi jaringan trayek, standar halte/shelter atau bus stop, standar kendaraan, standar operasi dan rencana operasi. Pasal 3 Jaringan Trayek Angkutan Umum Trans Sarbagita terdiri atas : a. Trayek Utama Trayek angkutan orang dengan menggunakan jenis kendaraan
-6-
umum Bus Besar atau Bus Sedang pada rute trayek lintas kabupaten/ kota di wilayah Sarbagita, yang ditetapkan oleh Gubernur Bali. b. Trayek Cabang Trayek angkutan orang dengan menggunakan jenis kendaraan umum Bus Kecil pada rute trayek lintas kabupaten / kota di wilayah Sarbagita, yang ditetapkan oleh Gubernur Bali. c. Trayek Pengumpan Trayek angkutan orang dengan menggunakan jenis kendaraan umum Bus Kecil atau Mobil Penumpang Umum pada rute trayek dalam kabupaten/ kota di wilayah Sarbagita yang ditetapkan oleh Bupati. d. Lintasan Operasi Kendaraan Lintasan kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita berupa bus kecil dan/atau mobil penumpang umum, dioperasikan secara mix traffic dengan sistem prioritas (bus priority) pada rute trayek-trayek yang ditetapkan. Jaringan Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini. Pasal 4 (1) Halte/shelter yang dibangun harus dilengkapi bangunan dan identitas berupa nama dan/ atau nomor halte, papan informasi trayek/time table, rambu petunjuk kurangi kecepatan, bus berhenti/stop, marka bus stop, marka bus priority, zebracross, kotak saran/ pengaduan, tempat duduk, lampu penerangan, tempat sampah dan fasilitas penyandang cacat; (2) Bangunan halte Permanen maupun Portable, didesign sistem terbuka, dengan ketentuan bangunan halte sebagai berikut : a. bangunan halte untuk bus kecil, didesign dengan tinggi lantai 60 cm dari muka jalan atau sama dengan tinggi lantai pintu bus kecil dan di bangun sepanjang rute trayek pengumpan pada lokasi yang ditetapkan; b. lokasi halte untuk bus berhenti, naik/ turun penumpang bus kecil dan/atau mobil penumpang umum, dibangun pada trayek pengumpan yaitu pada lokasi koneksitas antar rute trayek utama dan trayek cabang dan atau trayek pengumpan; dan c. bangunan halte dilengkapi dengan relling pembatas penumpang dengan bus. (3) Pada rute trayek cabang dan trayek pengumpan, harus disediakan Bus Stop dan dilengkapi identitas berupa nama atau nomor lokasi bus stop, rambu petunjuk dan papan informasi trayek; (4) Jarak lokasi halte atau Bus Stop, yang akan dibangun harus memenuhi syarat keamanan, keselamatan dan ditetapkan sebagai berikut : a. Jarak antara lokasi halte satu dengan halte berikutnya atau lokasi halte dengan lokasi bus stop sepanjang rute trayek minimal 300 meter; b. Jarak halte atau bus stop dengan fasilitas penyeberangan pejalan kaki maksimal 100 meter; c. Jarak halte sebelum persimpangan jalan minimal 50 meter atau setelah persimpangan jalan minimal 20 meter atau disesuaikan dengan panjang antrian. Pasal 5 Kendaraan umum yang dioperasikan untuk pelayanan angkutan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita terdiri dari jenis kendaraan bus kecil dan/ atau
-7-
mobil penumpang umum, sesuai dengan lintasan trayek yang ditetapkan, dengan standar kendaraan sebagai berikut : a . Persyaratan Umum Penampilan kendaraan dalam keadaan bersih dan laik pandang, baik bagian Exterior maupun Interior, meliputi: 1. Exterior a) bodi kendaraan dalam kondisi baik tanpa kerusakan, cat tidak rusak atau pudar; b) kaca pintu, jendela kendaraan dalam kondisi baik, bersih, tidak retak/ pecah; c) identitas, stiker / tanda/ tulisan pada bodi kendaraan terlihat jelas, dan harus dipasang dengan baik, meliputi : 1) tanda nomor kendaraan bermotor (plat nomor); 2) tanda uji kendaraan bermotor (plat dan stieker uji); 3) tanda nama operator (nama perusahaan/ operator); 4) tanda urut kendaraan (nomor bodi); 5) tanda informasi trayek (papan trayek); 6) tanda informasi pengaduan. d) pintu utama dan pintu darurat, panil dan cat dalam kondisi baik tidak rusak; e) papan trayek, mudah terlihat, terbaca dan dipasang dengan baik pada bagian depan dan belakang kendaraan; 2. Interior a) kabin, dalam kondisi baik tanpa kerusakan dan bersih; b) dapat dilengkapi dengan alat pendingin (AC) serta musik/audio visual untuk penumpang; c) jok, dalam kondisi baik tanpa kerusakan, bersih, kuat, ada jok khusus diffable, jok tertentu yang dilengkapi safety belt; d) handle, pegangan/ hand grip untuk penumpang berdiri dan pipa tiang harus terpasang kuat dan dalam kondisi baik; e) partisi, papan pembatas penumpang dengan pintu dalam kondisi baik. f) informasi Tanda / stiker, alat petunjuk / larangan untuk penumpang terpasang / melekat dengan baik. meliputi : 1) larangan makan, minum, dan merokok; 2) larangan menyentuh, menggunakan alat emergency yang terpasang pada kendaraan kecuali dalam kondisi darurat; 3) petunjuk letak jendela darurat dan pintu darurat; 4) petunjuk upaya penyelamatan dalam kondisi darurat dalam kendaraan (cara membuka pintu / jendela darurat cara menggunakan pemadam api / palu pemecah kaca); 5) petunjuk membuang sampah dikotak sampah dalam kendaraan; 6) himbauan prioritas tempat duduk untuk penumpang lanjut usia, ibu hamil dan penyandang cacat; 7) himbauan tidak membawa makanan/minuman yang menimbulkan gangguan bau menyengat kecuali telah dikemas / dibungkus sedemikian rupa agar tidak bau; b. Persyaratan Teknis Kendaraan yang akan dioperasikan harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan, meliputi : 1. Telah dilakukan uji kelaikan teknis setiap 6 (enam) bulan sekali; 2. Memenuhi persyaratan kelaikan teknis dan laik jalan; dan 3. Menjalani pemeliharaan berkala sesuai standar ATPM.
-8-
Pasal 6 (1) Kendaraan umum yang akan dioperasikan wajib memiliki perlengkapan Standar Karoseri dengan kondisi baik dan berfungsi baik sebagai berikut : a. alat pemadam api ringan ( APAR ) berfungsi dengan baik dan masa pakai masih memenuhi ketentuan; b. palu pemecah kaca; c. ban cadangan; d. indikator kondisi baik dan berfungsi dengan semestinya: 1) Pengukur putaran (rpm) dan temperatur (C º); 2) Pengukur kecepatan kendaraan (speedometer); 3) Penunjuk fungsi lampu-lampu. e. alat pendingin udara (AC) pada kondisi kapasitas maksimal kendaraan, kestabilan temperatur t sebesar 10º C ; f. kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K . (2) Kendaraan yang akan dioperasikan wajib dipasang perlengkapan tambahan khusus sebagai berikut: a. alat pengukur kilometer tempuh (odometer) berfungsi baik dan di tera secara berkala sesuai ketentuan yang ditetapkan instansi berwenang; b. pintu penumpang utama adalah pintu lipat untuk bus kecil dan mobil penumpang umum. Pasal 7 Standar operasi diberlakukan untuk operator, pengemudi beserta awak kendaraan, ticketing, dan bengkel. Pasal 8 Dokumen standar yang wajib dimiliki dan / atau dikuasai oleh Operator kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita adalah sebagai berikut : a. akte Pendirian Perusahaan telah berbadan hukum atau Koperasi; b. Izin Usaha Angkutan / IUA dari Kabupaten; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan / Koperasi; d. memiliki dan atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan umum laik jalan, laik pandang dan laik operasi, dengan bukti dokumen kendaraan mencakup : 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 2. polis Asuransi Kendaraan yang terbaru; 3. dokumen manual kendaraan, panduan perawatan dan spesifikasi setiap kendaraan; 4. dokumen panduan peralatan, perlengkapan, fasilitas bengkel sesuai standar ATPM untuk setiap kendaraan e. memiliki dokumen investasi mencakup : a. sarana, prasarana (bengkel), peralatan, perlengkapan dan kendaraan yang menunjang kegiatan operasi pada rute trayek yang akan dilaksanakan; b. daftar nilai aset investasi untuk menunjang operasi rute trayek yang akan dilaksanakan, yang dinilai oleh Penilai Aset Independen berdasarkan metode Nilai Perolehan; f. memiliki / menguasai pengemudi / awak kendaraan umum dengan jumlah minimal 2,1(dua koma satu) kali jumlah kendaraan yang beroperasi dengan kualifikasi sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
-9-
Pasal 9 Standar Pengemudi dan awak kendaraan umum, sebagai berikut : a. Pengemudi 1. usia antara 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun; 2. tinggi badan minimal 160 (seratus enam puluh) cm untuk pria, dan 155(seratus lima puluh lima) cm untuk wanita; 3. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna; 4. bisa berbahasa Bali, bahasa Indonesia dan diutamakan yang bisa bahasa Inggris; 5. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya; 6. berkelakuan baik, sopan, ramah; 7. tidak merokok selama menjalankan tugas pelayanan; 8. memiliki pengetahuan dasar teknik kendaraan bermotor; 9. memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) klasifikasi Golongan AUmum dan / atau Golongan B untuk Bus Kecil / mobil penumpang umum; 10. memakai pakaian seragam lengkap dengan identitas sesuai yang ditetapkan; dan 11. mematuhi dan melaksanakan aturan tata tertib dan disiplin jam kerja sesuai standar operasi yang ditetapkan. b. Awak kendaraan umum 1. usia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun; 2. tinggi badan Minimal 160 (seratus enam puluh) cm untuk pria, dan 155 (seratus lima puluh lima) untuk wanita; 3. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna; 4. bisa berbahasa Bali, bahasa Indonesia dan diutamakan yang bisa bahasa Inggris. 5. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya; 6. berkelakuan baik, sopan dan ramah; 7. tidak merokok selama menjalankan tugas pelayanan; 8. memiliki pengetahuan dasar teknik kendaraan bermotor; 9. memakai pakaian seragam lengkap dengan identitas sesuai yang ditetapkan; dan 10. mematuhi dan melaksanakan aturan tata tertib dan disiplin jam kerja sesuai standar operasi yang ditetapkan. Pasal 10 Standar Ticket, sebagai berikut : a. bentuk ticket dicetak dalam bentuk Smart-Card dan/atau Karcis dengan Besaran Tarif untuk umum / pegawai dan pelajar / mahasiswa; b. masa berlaku ticket untuk sekali pakai dan dapat dilaksanakan dengan cara berlangganan mingguan atau bulanan; c. ticket dapat dibeli pada saat akan naik kendaraan, di kantor, halte/ terminal, mall, sekolah dan tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengelola yang diinformasikan melalui Layanan Informasi Trans Sarbagita.
- 10 -
Pasal 11 Untuk menjaga akuntabilitas kinerja kendaraan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, Operator wajib menyediakan tempat dan fasilitas pemeliharaan dan perawatan (bengkel / workshop) kendaraan dengan standar operasi sebagai berikut : a. memiliki Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMB / IMBB) Bengkel/ Workshop dengan bukti Surat Keterangan Domisili, Ijin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan/HO dan rekomendasi dampak lalu lintas dan dampak lingkungan terkait dengan penggunaan peralatan kompresor, hidrolik, pembuangan limbah; b. pembagian Area Kegiatan bengkel minimal, mencakup : 1. area/ ruang administrasi meliputi ruang penerimaan laporan Pengemudi (technical advisor), ruang pekerja bengkel dan ruang kepala bengkel (workshop manager/technical manager) ; 2. area parkir ( parking pool ); 3. area hanggar ( stall ) minimal dapaat menampung 10 % (sepuluh persen) jumlah armada, meliputi stall perbaikan, stall body repair, stall cuci kendaraan, stall final inspection; 4. area / ruang penunjang kerja meliputi gudang suku cadang (sparepart room), gudang bahan/ material, ruang perbaikan, ruang peralatan (tools/special service tools), ruang kompresor, gudang bengkel untuk barang bekas; 5. area /ruang sosial meliputi ruang pertemuan, kamar kecil/kamar mandi, ruang ganti/ istirahat petugas mekanik, ruang makan, ruang/tempat suci/ibadah. c. memiliki tenaga kerja bengkel, minimal mencakup : a. kepala bengkel minimal : 1 (satu) orang/bengkel; b. kepala mekanik (technical advisor) 1 (satu) orang/40 (empat puluh) kendaraan; c. ketua regu mekanik : 1 (satu) orang/ 20 (dua puluh) mechanic; d. petugas mekanik /mechanic and body repair 1(satu) orang/4 (empat) kendaraan; e. petugas administrasi : 1 (satu) orang / bengkel; f. petugas suku cadang, tool spart : 1 (satu) orang/ bengkel. d. peralatan dan perlengkapan bengkel, minimal mencakup : a. peralatan kerja mencakup Mechanic tools, Master Tolls, measurement tools, special service tools; b. perlengkapan kerja meliputi washing and cleaning, lubricating, tire and whell repair, engine and component repair, air supply, miscellanous, safety, mobil kerja dan mobil Derek; e. operator mengupayakan atau bekerjasama dengan bengkel/ workshop kendaraan yang memiliki suku cadang dan bahan material yang direkomendasikan ATPM . f. untuk menjamin kinerja kesiapan operasi kendaraan sesuai standar pelayanan, maka Operator wajib menyampaikan rencana pemeliharaan dan perawatan terhadap semua kendaraan. Pasal 12 (1) Waktu Operasi Kendaraan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita pada masing-masing rute trayek, ditetapkan mulai pukul 05.00 wita sampai dengan pukul 21.00 wita; (2) Kesiapan Operasi kendaraan, pada lokasi pemberangkatan pertama masing-masing rute trayek, ditetapkan 15 (lima belas) menit sebelum jadwal jadwal operasi;
- 11 -
(3) Jadwal keberangkatan pertama kendaraan dari lokasi awal pemberangkatan pada masing-masing rute trayek adalah pukul 05:00 wita dan disusul kendaraan berikutnya, sesuai jadwal keberangkatan yang ditetapkan; (4) Waktu keberangkatan antar kendaraan (headway) pada masingmasing rute trayek, ditetapkan rata-rata 15 (lima belas) menit disesuaikan dengan pengaturan tarik ulur/split operasi; (5) Kecepatan tempuh kendaraan yang diijinkan selama ber operasi dalam rute trayek pada kondisi normal, ditetapkan terendah 18 (delapan belas) km/jam dan tertinggi 40 (empat puluh) km/jam; (6) Kepulangan kendaraan dari halte/ tempat terakhir rute trayek, menuju ke pool kendaraan adalah pukul 21:00 wita; (7) Kendaraan umum yang telah beroperasi dan akan dipulangkan ke Pool harus dalam kondisi siap bahan bakar untuk pengoperasian hari berikutnya serta bukti serah terima kendaraan sesuai ketentuan administrasi yang ditetapkan. Pasal 13 Penghentian operasi kendaraan umum, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengawas dapat menghentikan dan memulangkan kendaraan yang sedang beroperasi apabila dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam (SPM). b. Penghentian operasi kendaraan umum dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut : 1. kendaraan diberhentikan pada Halte / Terminal atau tempat yang ditunjuk untuk dilakukan pencatatan kilometer tempuh; 2. kendaraan umum dipulangkan sesuai ketentuan jadwal rutin, Pengawas dan Petugas Pencatat mengisi Berita Acara 01 Pengurangan/Penambahan Kendaraan Umum operasi sebagaimana tercantum lampiran III peraturan ini; 3. kendaraan umum dipulangkan tidak sesuai ketentuan jadwal rutin, Pengawas dan Petugas Pencatat mengisi Berita Acara 02 Penghentian Kendaraan Umum Operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan ini; 4. kendaraan umum dipulangkan karena pelanggaran standar pelayanan, petugas lapangan mengisi berita acara 03 bukti penindakan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran–lampiran peraturan ini; 5. berita Acara penghentian operasi kendaraan sekurang kurangnya memuat : a) hari, tanggal, jam penghentian/pemulangan kendaraan; b) nomor bodi kendaraan umum yang dipulangkan; c) nomor Plat Kendaraan (TNKB); d) kilometer pada odometer / speedometer kendaraan umum pada saat dipulangkan; e) identitas Pengemudi dan Awak Kendaraan Umum yang dipulangkan; f) alasan penghentian/ pemulangan operasi kendaraan umum, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) penghentian operasi di karenakan pelanggaran Standard Operation Procedure (SOP), Operator wajib mengganti dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelayanan penumpang; 2) penghentian operasi dikarenakan pelanggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengemudi, Operator wajib
- 12 -
memberikan sanksi kepada Pengemudi dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelayanan penumpang.
BAB III STANDAR PELAYANAN Pasal 14 Standar pelayanan yang diterapkan dalam Standar Pelayanan Minimal meliputi penyediaan angkutan, halte/bus stop, operator, tempat penjualan ticket, tempat pengaduan/saran, kewajiban pengemudi dan penanganan kecelakaan. Pasal 15 (1) Pengelola Trayek Pengumpan Trans Sarbagita, dalam penyediaan kendaraan umum dapat melalui bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah (provinsi / kabupaten / kota) dan/atau pihak ketiga melalui proses perjanjian kerjasama pengangkutan sesuai peraturan perundang-undangan; (2) Pengelola dan Operator dalam melaksanakan proses perjanjian kerjasama pengangkutan, wajib mematuhi dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Pasal 16 (1) Pengelola wajib menyediakan halte/bus stop sesuai spesifikasi teknis dan lokasi yang telah ditetapkan disepanjang rute trayek, untuk pemberhentian kendaraan, penumpang menunggu, dan naik-turun penumpang, serta alih moda angkutan; (2) Pengadaan Halte/ Bus Stop oleh Pengelola Trayek Pengumpan Trans Sarbagita, dapat dilakukan melalui bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan / atau melalui bantuan / kerjasama Swasta. Pasal 17 Operator kendaraan umum yang dapat bekerjasama dengan Pengelola Trayek Pengumpan Trans Sarbagita, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Umum 1. memiliki Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum atau Koperasi; 2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau Koperasi; b. Khusus 1. memiliki Izin Usaha Angkutan dari Kabupaten/Kota; 2. memiliki/menguasai kendaraan umum sejumlah yang ditetapkan untuk koridor/ trayek bersangkutan dengan kendaraan laik operasi sesuai yang ditetapkan dalam SPM; 3. memiliki/ menguasai atau pernyataan kesanggupan menyediakan pengemudi dengan klasifikasi Golongan B1-Umum, SIM B dan / atau golongan A-Umum. 4. memiliki pool atau pernyataan kesanggupan menyediakan pool kendaraan; 5. memiliki atau pernyataan kesanggupan kerjasama pemeliharaan / perawatan kendaraan;
- 13 -
6. memiliki atau pernyataan kesanggupan, komitmen melaksanakan kerja sama pengangkutan sesuai standar operasi yang ditetapkan Pasal 18 Pengelola wajib menyediakan tempat penjualan Ticket pada lokasi pemberangkatan dan / atau tempat lain yang mudah dijangkau pengguna jasa trayek pengumpan Trans Sarbagita. Pasal 19 Pengelola dan atau Operator wajib menyediakan tempat layanan pengaduan / saran selama waktu operasi, baik secara on-line maupun konvensional, dan wajib merespon dengan cara : a. Menindak lanjuti pengaduan dan saran masyarakat sebagai bahan perbaikan pelayanan kepada masyarakat;dan b. Menyampaikan laporan tindak lanjut pengaduan dan saran yang disampaikan masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan pihak lain yang terkait. Pasal 20 Kewajiban pengemudi dan awak kendaraan, meliputi sebagai berikut : a. menyiapkan operasi kendaraan pada lokasi/ halte pemberangkatan pertama paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum jadwal operasi; b. memastikan perlengkapan K-3 telah tersedia di dalam kendaraan telah disosialisasikan, terinformasikan dan dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan operasi; c. mematuhi jadwal operasi dan rute perjalanan sesuai rute trayek yang ditetapkan; d. mencatat kilometer awal dan akhir operasi kendaraan pada Kartu Pengawasan Operasi Kendaraan sesuai rute trayek dan jam kerja yang ditetapkan; e. menghentikan kendaraan pada posisi pintu utama Bus berada tepat di depan halte pada jarak 10-15 cm dari tepi halte; f. memberikan informasi / pelayanan naik-turun penumpang di halte pada rute trayek sesuai standar operasi yang ditetapkan; g. mengatur/mengawasi/ melayani ticket penumpang di dalam kendaraan; h. mencatat jumlah penumpang naik-turun di setiap halte dan trip perjalanan pada rute trayek yang ditetapkan; i. mengawasi keamanan dan keselamatan penumpang di dalam kendaraan; j. memperhatikan keamanan kendaraan dan keselamatan penumpang maupun keselamatan pengguna jalan lainnya; k. menghentikan kendaraan pada lokasi pengawasan rute perjalanan kendaraan yang ditetapkan; l. bertanggungjawab terhadap keamanan kendaraan yang di kemudikan; m. menandatangani berita acara serah terima tugas dan / atau berita acara penghentian purna operasi kendaraan dan / atau akibat kelalaian dan / atau akibat pelanggaran SOP dan SPM oleh Pengemudi / Operator; n. membuat laporan rekapitulasi jumlah kilometer operasi kendaraan, jumlah penumpang dan jumlah penjualan / sisa karcis pada setiap akhir/purna tugas; o. dalam hal Pengawas dan Petugas Pencatat menghentikan operasi kendaraan yang dikemudikan, pengemudi wajib menghentikan kendaraannya pada lokasi yang telah ditetapkan, kecuali dalam
- 14 -
kondisi darurat Pengawas dan Petugas Pencatat dapat menunjuk lokasi yang aman guna pencatatan; Pasal 21 Larangan pengemudi dan awak kendaraan, meliputi sebagai berikut : a. melanggar lampu lalu lintas diluar prosedur yang ditetapkan; b. mengemudikan kendaraan melebihi kecepatan yang diijinkan yaitu maksimal 40 km/jam dalam kota dan 50 km/jam untuk luar kota; c. melakukan pengereman/Deselerasi secara mendadak, kecuali dalam keadaan darurat; d. mengemudikan kendaraan umum dengan mengabaikan faktor keselamatan; e. mengemudikan kendaraan umum terlalu dekat dengan kendaraan didepannya, kecuali keadaan lalu lintas yang tidak memungkinkan; f. mengemudikan kendaraan umum pada malam hari tanpa menyalakan lampu penerangan (di dalam dan di luar); g. mengoperasikan kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita diluar trayek yang ditetapkan, kecuali dalam keadaan darurat atas persetujuan Pengarah Pengelola / Kepala Dinas; h. menerima uang pembayaran tarif dari penumpang di dalam kendaraan, tanpa memberikan bukti ticket / karcis yang sah kepada penumpang; i. membantu / mengijinkan penumpang tanpa ticket/ karcis di dalam kendaraan yang sedang beroperasi melayani rute trayek yang ditetapkan (kecuali dalam kegiatan sosialisasi angkutan umum); j. menambah/mengurangi catatan kilometer operasi kendaraan dan atau jumlah penumpang untuk keuntungan sendiri maupun orang lain. Pasal 22 Dalam hal terjadi kecelakaan dalam pengoperasian Kendaraan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita, yang mengakibatkan luka atau meninggal dunia pada Pihak Ketiga, maka : a. penanganan kecelakaan mengacu kepada Prosedur Penyidikan Perkara Kecelakaan resmi oleh Kepolisian Republik Indonesia; b. pada saat terjadi kecelakaan, Pengemudi wajib melakukan tindakan : 1. segera menghentikan, kecuali dalam keadaan memaksa untuk alasan keselamatan; 2. melaporkan kepada Operator dan Pengawas dan/atau Petugas Pencatat; 3. bekerja sama dengan satuan pengamanan dan petugas lain yang berwenang untuk memeriksa kondisi korban dan membuat laporan kecelakaan; c. Melaporkan kejadian kecelakaan kepada Pengelola dalam waktu selambat-lambatnya 1x 12 jam (satu kali dua belas jam), mencakup data : 1. jumlah korban; 2. identitas lengkap korban (nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor telephone/e-mail korban/keluarga/kerabat dekat korban; 3. jenis kecelakaan; 4. deskripsi lengkap/ kronologis kejadian kecelakaan dan kondisi korban kecelakaan. d. Operator wajib untuk memberikan bantuan kemanusiaa n kepada Korban Kecelakaan sebagai berikut : 1. biaya pengobatan untuk yang luka – luka;
- 15 -
2. 3.
biaya pemakaman untuk yang meninggal dunia Membantu korban/ahli waris mendapatkan hak atas Santunan Asuransi sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan UndangUndang No. 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.
BAB IV STANDAR PELAPORAN Pasal 23 Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja operasional Trayek Pengumpan Trans Sarbagita, maka mekanisme pelaporan ditetapkan sebagai berikut : a. Laporan Harian Operator menyampaikan laporan produktivitas kendaraan yang di tandatangani Pengemudi, diketahui Petugas Pencatat, dan disetujui Pengawas kepada Pengarah Pengelola Trans Sarbagita up. Koordinator Pengelola selambat-lambatnya pukul 22.00 pada hari bersangkutan. b. Laporan Mingguan. Koordinator Pengelola melakukan inventarisasi, evaluasi, dan menyusun laporan mingguan produktivitas kendaraan, disetujui dan ditandatangani Pengarah Pengelola Trayek Pengumpan Trans Sarbagita selambat-lambatnya pada hari Senin minggu berikutnya. c. Laporan Bulanan. 1. Operator menyampaikan laporan rekapitulasi produktivitas kendaraan kepada Pengarah Pengelola Trayek Pengumpan Trans Sarbagita, untuk pengajuan permintaan pembayaran, dengan melampirkan bukti-bukti laporan produktivitas harian selama bulan bersangkutan. 2. Anggota bidang Administrasi dan Teknis Pengelola menyusun laporan bulanan produktivitas kendaraan berdasarkan laporan rekapitulasi mingguan. 3. Anggota bidang Keuangan, melakukan verifikasi data laporan pengajuan pembayaran, dan laporan bulanan produktivitas kendaraan, sebelum mendapat persetujuan Pengarah Pengelola Trayek Pengumpan Trans Sarbagita sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pasal 24 Operator wajib menyiapkan data dan informasi dengan sistem komputerisasi sesuai Standar Operasi terkait dengan : a. jumlah Armada sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak; b. jumlah dan Identitas Pengemudi dan Awak Kendaraan Umum; c. jadwal rencana operasi armada dan penugasan harian Pengemudi dan Awak Kendaraan Umum pada masing-masing rute trayek yang ditetapkan dalam Kontrak/ Perjanjian Kerjasama; d. jadwal rencana pemeliharaan/ perawatan armada; e. data catatan pengaduan dan tindak lanjut perbaikan pelayanan; f. data catatan kejadian kecelakaan dan pelanggaran Pengemudi sesuai yang ditetapkan dalam Standar Operasi.
- 16 -
BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 25 Jenis pelanggaran terhadap Standar Pelayanan Minimal dikatagorikan menjadi 3 (tiga) katagori yaitu : 1) Pelanggaran Ringan. Perilaku indisipliner Operator, Pengemudi, Awak Kendaraan Umum, Pengawas dan/atau Petugas Pencatat dengan sanksi Peringatan Lisan sebanyak-banyaknya 3 kali sampai dengan Pemberian Surat Peringatan Pertama (SP1); 2) Pelanggaran Sedang. Perilaku Operator, Pengemudi, Awak Kendaraan Umum, Pengawas dan/atau Petugas Pencatat melakukan kelalaian / kesalahan yang menimbulkan sanksi pengurangan kilometer tempuh, dengan tanda bukti pemberian Surat Peringatan Kedua (SP2) serta Surat Peringatan Ketiga (SP3). 3) Pelanggaran Berat. Perilaku Operator, Pengemudi, Awak Kendaraan Umum, Pengawas dan/atau Petugas Pencatat melakukan kelalaian / kesalahan yang mengakibatkan penumpang pada rute trayek yang telah ditetapkan, dalam keadaan normal tidak dapat terlayani, dengan tanda bukti pemberian Surat Pemberhentian dengan tidak hormat dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja.
- 17 -
BAB VI PENUTUP Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 15 September 2011 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 15 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 46
- 18 -
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 56 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2011 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TRAYEK PENGUMPAN TRANS SARBAGITA DI KABUPATEN BADUNG
JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM TRAYEK PENGUMPAN TRANS SARBAGITA DI KABUPATEN BADUNG, JARAK (KM) DAN KEBUTUHAN KENDARAAN Nomor
Trayek
Jarak
Kode
Km
Kebutuhan Kendaraan
1
Mengwi-Mambal-Jagapati PP
31.80
6
2
Mengwi-Darmasaba-Mambal-Penarungan PP
22.37
5
3
Mengwi-Puspem- Dalung - Canggu PP
28.42
6
4
Mengwi-Blahkiuh-Sangeh PP
31.52
6
5
Munggu-Kerobokan-Sentral Parkir Kuta PP
30.68
6
6
Sentral Parkir-Pantai Kuta PP
10.00
50
7
GWK-Tanjung Benoa PP
33.80
8
8
Kelan-Kedonganan-Uluwatu PP
23.20
6
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 19 -
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 56 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2011 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TRAYEK PENGUMPAN TRANS SARBAGITA DI KABUPATEN BADUNG
Peta Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Badung
a. b. c. d. e. f. g. h.
Mengwi-Mambal-Jagapati Mengwi-Darmasaba-Mambal-Penarungan Mengwi-Puspem-Dalung-Canggu Mengwi-Blahkiuh-Sangeh Sentral Parkir Kuta-Kerobokan-Munggu Sentral Parkir Kuta - Pantai Kuta Jimbaran-GWK-Tanjung Benoa Tuban-GWK-Uluwatu
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 20 -
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 56 TAHUN 2011 TANGGAL :15 SEPTEMBER 2011 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TRAYEK PENGUMPAN TRANS SARBAGITA DI KABUPATEN BADUNG BERITA ACARA 01 JADWAL OPERASI TUNTAS DILAKSANAKAN Pada hari ini, ………………., tanggal …..bulan………. …. Tahun 20…, kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah menghentikan operasi kendaraan dengan penjelasan sebagai berikut : Trayek : ……………………………………………………… Nomor Body kendaraan : ……………………………………………………… Nomor Polisi Kendaraan : ……………………………………………………… Jam Mulai Operasi : ……………………………………………………… Posisi BBM Awal Operasi : ……………………………………………………… Jam Pemulangan : ……………………………………………………… Posisi BBM Akhir Operasi : ……………………………………………………… Kilometer pada hari/tanggal pemulangan Kilometer awal/ kosong (di Pool kend) : …………………………………….. Kilometer awal operasi (halte awal) : …………………………………….. Kilometer saat pemulangan /halte akhir : …………………………………….. Kilometer akhir/ kosong (di Pool kend) : …………………………………….. Nama Pengemudi : ……………………………………… Nama Awak Kendaraan Umum : ……………………………………… Alasan pemulangan : Jadwal Operasi Tuntas Dilaksanakan Mangupura, Pengawas
(……………………..)
20….
Awak Kendaraan Umum Pengemudi
(……………………..)
( ……………………..)
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 21 -
LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 56 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2011 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TRAYEK PENGUMPAN TRANS SARBAGITA DI KABUPATEN BADUNG BERITA ACARA 02 TENTANG PELANGGARAN SOP Pada hari ini, ………………., tanggal …..bulan………. …. Tahun 20…, kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah menghentikan operasi kendaraan dengan penjelasan sebagai berikut : Trayek : ……………………………………………………… Nomor Body kendaraan : ……………………………………………………… Nomor Polisi Kendaraan : ……………………………………………………… Jam Mulai Operasi : ……………………………………………………… Posisi BBM Awal Operasi : ……………………………………………………… Jam Pemulangan : ……………………………………………………… Posisi BBM Akhir Operasi : ……………………………………………………… Kilometer pada hari/tanggal pemulangan Kilometer awal/ kosong (di pool kend) : …………………………………….. Kilometer awal operasi (halte awal) : …………………………………….. Kilometer saat pemulangan : …………………………………….. Nama Pengemudi : …………………………………….. Nama Awak Kendaraan Umum : …………………………………….. Alasan pemulangan : Pelanggaran SOP Jenis Pelanggaran : …………………………………………………………. Kendaraan Pengganti Nomor Body kendaraan : ……………………………………………………… Nomor Polisi Kendaraan : ……………………………………………………… Jam Mulai Operasi : ……………………………………………………… Posisi BBM Awal Operasi : ……………………………………………………… Kilometer awal operasi : …………………………………….. Kilometer saat pemulangan : …………………………………….. Kilometer akhir/ kosong (di pool kend) : …………………………………….. Nama Pengemudi : …………………………………….. Nama Awak Kendaraan Umum : …………………………………….. Mangupura, 20…. Pengawas Awak Kendaraan Umum Pengemudi
(……………………..)
(……………………..)
( ……………………..)
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 22 -
LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 56 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2011 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TRAYEK PENGUMPAN TRANS SARBAGITA DI KABUPATEN BADUNG
BERITA ACARA 03 TENTANG PELANGGARAN SPM Pada hari ini, ………………., tanggal …..bulan………. …. Tahun 20…, kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah menghentikan operasi kendaraan dengan penjelasan sebagai berikut : Trayek : ……………………………………………………… Nomor Body kendaraan : ……………………………………………………… Nomor Polisi Kendaraan : ……………………………………………………… Jam Mulai Operasi : ……………………………………………………… Posisi BBM Awal Operasi : ……………………………………………………… Jam Pemulangan : ……………………………………………………… Posisi BBM Akhir Operasi : ……………………………………………………… Kilometer pada hari/tanggal pemulangan Kilometer awal/ kosong (di pool kend) : …………………………………….. Kilometer awal operasi (halte awal) : …………………………………….. Kilometer saat pemulangan : …………………………………….. Kilometer akhir/ kosong (di pool kend) : …………………………………….. Nama Pengemudi : …………………………………….. Nama Awak Kendaraan Umum : …………………………………….. Alasan pemulangan : Pelanggaran SPM Jenis Pelanggaran : …………………………………………………………. Mangupura, 20…. Pengawas
(……………………..)
Awak Kendaraan Umum Pengemudi
(……………………..)
( ……………………..)
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 23 -
LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 56 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2011 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TRAYEK PENGUMPAN TRANS SARBAGITA DI KABUPATEN BADUNG CONTOH PERHITUNGAN JADWAL (TIME TABLE) PERJALANAN KENDARAAN TRAYEK GWK – TANJUNG BENOA PP Rute : GWK – Tanjung Benoa PP Jarak : 33,80 Km (PP) Waktu perjalanan per roundtrip (PP) 100 menit Kecepatan rata-rata : 20 Km/Jam Headway Keberangkatan rata-rata = 15 menit Lama singgah di Halte max : 60 detik Waktu Operasi : 16 jam/hari (jam 05.00 s.d 21.00) Bus ke
1
Berangkat dari
Tiba di
Berangkat dari
Datang di
Tanjung Benoa
GWK
GWK
Tanjung Benoa
05.00
05.50 05.00
05.50
05.15
06.05
05.30
06.20
05.45
06.35
06.00
06.50
06.15
07.05
06.30
07.20
06.45
07.35
07.00
07.50
07.15
08.05
07.30
08.20
2 3
05.15
06.05
4 5
05.30
06.20
6 7
05.45
06.35
8 2
06.00
06.50
1 4
06.15
07.05
3 6
06.30
07.20
5 8
06.45
07.35
7 1
07.00
07.50
2 3
07.15
08.05
4 5
07.30
6 7
08.20
Dst..
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 24 -
LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 56 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2011 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TRAYEK PENGUMPAN TRANS SARBAGITA DI KABUPATEN BADUNG CONTOH PERHITUNGAN JADWAL (TIME TABLE) PERJALANAN KENDARAAN TRAYEK KEDONGANAN – ULUWATU PP Rute : Kedonganan - Uluwatu PP Jarak : 23,20 Km (PP) Waktu perjalalan per roundtrip (PP) 70 menit Kecepatan rata-rata : 20 Km/Jam Headway Keberangkatan rata-rata = 15 menit Lama singgah di Halte max : 60 detik Waktu Operasi : 16 jam/hari (jam 05.00 s.d 21.00) Bus ke
1
Berangkat dari
Tiba di
Berangkat dari
Datang di
Kedonganan
Uluwatu
Uluwatu
Kedonganan
05.00
05.35 05.00
05.35
05.15
05.50
05.30
06.05
05.45
06.20
06.00
06.35
06.15
06.50
06.30
07.05
06.45
07.20
07.00
07.35
07.15
07.50
07.30
08.05
2 3
05.15
05.50
4 5
05.30
06.05
6 2
05.45
06.20
1 4
06.00
06.35
3 6
06.15
06.50
5 1
06.30
07.05
2 3
06.45
07.20
4 5
07.00
07.35
6 2
07.15
07.50
1 4
07.30
3 6
08.05
Dst ..
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
