BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2005
TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PINJAMAN PERMODALAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BADUNG
BUPATI BADUNG
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung dilakukan melalui perkuatan struktur permodalan Usaha Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;
b.
bahwa untuk memperlancar sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang
perlu
membuat
persyaratan
dan
prosedur
Pinjaman
Permodalan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-131. Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Propinsi Bali;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PINJAMAN PERMODALAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BADUNG
Pasal 1 Persyaratan dan prosedur Pinjaman Permodalan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan ini.
Pasal 2
Persyaratan calon penerima pinjaman permodalan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut : 1.
Pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 baik yang bergabung dalam Paguyuban maupun yang belum tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Kecil Kabupaten Badung.
2.
Mendapat Rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung.
3.
Mengajukan proposal penggunaan Pinjaman Permodalan Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati Badung melalui Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung dengan kelengkapan sebagai berikut : -
Surat Permohonan dengan Materai Rp. 6.000,Profil Usaha. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan program yang sejenis dengan materai Rp. 6.000,Surat persetujuan istri/suami. Surat keterangan identitas diri/KTP. Foto copy ijin yang dimilki. Surat keterangan tempat usaha diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Menyerahkan jaminan/anggunan.
Pasal 3
Prosedur tata cara pencairan dan pengembalian pinjaman permodalan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut : 1.
Tata cara pencairan pinjaman dimaksud menggunakan system “ Bergulir”
2.
Jumlah dana yang dialokasikan untuk Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung sebagai pinjaman permodalan usaha kecil Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 550.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta rupiah ).
3.
Dari jumlah dana sebesar Rp. 550.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta rupiah ) akan dialokasikan untuk tahap I kepada 55 ( lima puluh lima ) pengusaha kecil dan menengah yang ada di Wilayah Kabupaten Badung.
4.
Masing-masing usaha kecil dan menengah yang akan dapat pinjaman permodalan sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) harus membuka rekening di BPD Cabang Utama Denpasar;
5.
Pengguliran selanjutnya kepada Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah lainnya di Kabupaten Badung akan direalisasikan setelah pengembalian pokok pinjaman Tahap I mencapai kelipatan Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );
6.
Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan mendapat pinjaman permodalan usaha kecil agar membayar angsuran kepada Bendahara Khusus yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung dan lanjut menyetorkan kepada Rekening Tabungan Pinjaman PermodalanUsaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung Tahun 2005;
7.
Atas dasar usulan kebutuhan dari Subdin Usaha Kecil dan Menengah, Pemimpin Satuan Pemegang Kas ( SPK ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung / SPP – LS kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung;
8.
Atas dasar SPP-LS tersebut butir 7 diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM-LS) untuk memindah bukukan (transfer) dana dari Kas Daerah ke Rekening masing-masing Usaha Kecil dan Menengah pada Kantor Bank Pelaksana tahap I yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar, Jl. Gajah Mada Denpasar dalam jumlah uang yang utuh/penuh (100%);
9.
Pencarian pinjaman permodalan Usaha Kecil dan Menengah oleh Bank pelaksanan dapat dilaksanakan sekaligus maupun bertahap;
10. Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman permodalan Usaha Kecil dan Menengah dikenakan bunga sebesar Rp 6% pertahun terhitung mulai dana cair ke rekening Usaha Kecil dan Menengah; 11. Dari bunga yang dikenakan sebesar 5% kepada Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman permodalan dapat dipergunakan dengan rincian sebagai berikut : -
2% pertahun dimasukan kepada Rekening Tabungan Daerah Kabupaten Badung sebagai pemupukan modal.
-
4% peraturan dipergunakan untuk biaya pembinaan oleh tim sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 788/02/HK/2005 tanggal 5 Mei 2005.
12. Pengembalian pokok dan bunga dilakukan setiap bulan oleh penerima pinjaman selama 30 (tiga puluh) bulan terhitung mulai pencairan.
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di : Badung Pada tangal : 25 Mei 2005
PENJABAT BUPATI BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA Diundangkan di Badung Pada tanggal, 25 Mei 2005
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ttd. KOMPYANG R SWANDIKA
Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 Nomor 15.
