`
BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN BADUNG KEPADA KABUPATEN BULELENG, JEMBRANA, TABANAN, BANGLI, KLUNGKUNG, DAN KARANGASEM
BUPATI BADUNG Menimbang
: a. bahwa
sebagai
tindak
lanjut
penandatanganan
kesepakatan bersama antara Bupati Badung dan Walikota Denpasar dengan Bupati Buleleng, Jembrana, Tabanan, Bangli, Klungkung dan Karangsem serta Pimpinan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten tanggal 12 Mei 2003 tentang Bantuan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Badung,
kepada
Kabupaten
Buleleng,
Jembrana,
Tabanan, Bangli, Klungkung dan Karangasem, maka dipandang perlu menetapkan bantuan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung kepada Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Bangli, Klungkung dan karangasem; b. bahwa penetapan bantuan pajak sebagaimana dimaksud huruf
a
tersebut
diatas,
perlu
ditetapkan
dengan
Peraturan Bupati Badung. Mengingat
: 1. Undang–Undang Pembentukan
Nomor
69 Tahun 1958 tentang
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Bali, Nusa Tenggara Barat dan (Lembaran
Negara Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-undang
Nomor
Pembentukan
Peraturan
10
Tahun
Perundang
2004 –
tentang undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
-2-
3.
Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4.
Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas
Pembantuan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan
Daerah
serta
Tata
Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata
Usaha
Keuangan
Daerah
dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 – 61 – 131 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Propinsi Bali;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Daerah;
-310. keputusan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembagian
Bantuan
Pajak
Hotel
dan
Restoran
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada 6 (enam) Kabupaten lainnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2005.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG BANTUAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN BADUNG KEPADA KABUPATEN BULELENG, JEMBRANA, TABANAN, BANGLI, KLUNGKUNG, DAN KARANGASEM
Pasal 1 Menetapkan bantuan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung sebagai berikut : a. 22% (dua puluh dua persen) dari Pajak Hotel dan Restoran
Kabupaten
Badung
sebesar
Rp
57.684.000.000,- (lima puluh tujuh milyard enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk 6 Kabupaten di Bali. b. 6 Kabupaten di Bali dimaksud point a diatas adalah : 1. Kabupaten Buleleng 2. Kabupaten Jembrana 3. Kabupaten Tabanan 4. Kabupaten Bangli 5. Kabupaten Klungkung 6. Kabupaten Karangasem
-4Pasal 2 Pengalokasian dana untuk 6 Kabupaten dimaksud pasal 1 point b diatas ditentukan sebagai berikut : a. 50% (lima puluh persen) secara merata b. 50% (lima puluh persen) secara proporsional dengan memperhatikan tingkat PAD, luas wilayah, PDRB per kapita dan Jumlah penduduk miskin di 6 Kabupaten di Bali dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Pasal 3
Penggunaan bantuan Pajak Hotel dan Pajak Restoran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembinaan dan pelestarian budaya sektor pariwisata dan pemeliharaan lingkungan.
Pasal 4 Kabupaten penerima bantuan diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan bantuan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada Pemerintah Kabupaten Badung selaku pemberi bantuan.
-5Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Badung pada tanggal : 6 Juni 2005 PENJABAT BUPATI BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA
Diundangkan di Badung Pada tanggal 6 Juni 2005 Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ttd. KOMPYANG R SWANDIKA, SH. MH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010105934
Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 Nomor 20A
-6LAMPIRAN TANGGAL NOMOR TENTANG
: : : :
PERATURAN BUPATI BADUNG 6 JUNI 2005 30 TAHUN 2005 BANTUAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN BADUNG KEPADA KABUPATEN BULELENG, JEMBRANA, TABANAN, BANGLI, KLUNGKUNG DAN KARANGASEM
Nama – nama Kabupaten Penerima Bantuan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung No
Kabupaten
50% Merata
50% Proporsional
Jumlah
1.
BULELENG
4.807.000.000,00
18,71%
5.396.338.200,00
10.203.338.200,00
2.
JEMBRANA
4.807.000.000,00
16,77%
4.836.803.400,00
9.643.803.400,00
3.
TABANAN
4.807.000.000,00
10,30%
2.970.726.000,00
7.777.726.000,00
4.
BANGLI
4.807.000.000,00
18,67%
5.384.801.400,00
10.191.801.400,00
5.
KLUNGKUNG
4.807.000.000,00
16,28%
4.695.477.600,00
9.502.477.600,00
6.
KARANGASEM
4.807.000.000,00
19,27%
5.557.853.400,00
10.364.853.400,00
JUMLAH
28.842.000.000,00
100,00%
28.842.000.000,00
57.684.000.000,00
PENJABAT BUPATI BADUNG ttd. I WAYAN SUBAWA
