BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta guna percepatan pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Badung,

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Badung;

: 1.

Undang –Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1

2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Badung;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi pelaksana perangkat pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. 6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 2

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor yang lain. 7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan. 8. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 9. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan. alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 10. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. 11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Badung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disangkat WNI adalah Orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 13. Orang Asing adalah orang bukan WNI. 14. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari Pemerintah Kabupaten Badung. 15. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Badung dan telah mendapat Ijin Tinggal Tetap dari Pemerintah Kabupaten Badung. 16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 17. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap di Kabupaten Badung. 18. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPDPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa / Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk. 19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 20. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3

21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga. 23. Kepala Keluarga adalah : a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama; 24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Badung yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru diwilayah Kabupaten Badung. 26. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 27. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri. 28. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa / Kelurahan bagi WNI tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap di Kabupaten Badung. 29. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI tinggal sementara dan Orang Asing tinggal terbatas di Kabupaten Badung. 30. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan.

Pasal 2 Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan penduduk wajib memberikan data yang tepat waktu, benar dan lengkap.

4

Pasal 3 (1) Pendaftaran Penduduk di wilayah Kependudukan dan Catatan Sipil.

Daerah

dilakukan

pada

Dinas

(2) Perekaman data Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilakukan oleh Penduduk di tempat Perekaman Data Kependudukan. (3) Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang daerah tugasnya meliputi tempat tinggal terjadinya Peristiwa Penting.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Mekanisme Penyelenggaraaan Pendaftaran Penduduk Pasal 4 (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya. (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas, Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, wajib melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya. (3) Petugas registrasi Desa/Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi elemen data pada formulir Biodata Penduduk, kemudian membubuhkan paraf dan selanjutnya ditandangani Perbekel/Lurah. (4) Petugas Administrasi, Operator dan Kasi Pelayanan Umum Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi elemen data pada formulir Biodata Penduduk, kemudian membubuhkan paraf dan selanjutnya ditandatangani Camat. (5) Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap Sistem Perekaman Data Elektronik dan melakukan pembinaan operator KK dan KTP di 6 (enam) Kecamatan. (6) Kepala Bidang Data dan Laporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan sosialisasi, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap petugas administrasi di Banjar Dinas/Lingkungan dan Desa/Kelurahan serta Kecamatan. (7) Pencatatan Biodata Penduduk dilaksanakan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

5

Bagian Kedua Jenis-jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pasal 5 Jenis-jenis penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, meliputi a. Biodata Penduduk WNI dan Orang Asing, serta perubahan/Tambahan Anggota Keluarga; Surat Kuasa Pengisian Biodata; dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan; b. Kartu Keluarga (KK); c. Kartu Tanda Penduduk (KTP); d. Kartu Identitas Anak (KIA); e. Surat Keterangan Pindah; f. Formulir Permohonan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing ; g. Surat Keterangan Pindah Datang untuk WNI ; h. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap; i. Surat Keterangan Pindah Datang untuk Orang Asing Tinggal Terbatas; j. Formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri ; k. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI; l. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri untuk WNI; m. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas; n. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) untuk WNI Tinggal Sementara; o. Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen Kependudukan; p. Formulir Pendaftaran Penduduk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial; q. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (Orang Terlantar); r. Formulir Pendataan Orang Terlantar; s. Surat Keterangan Pindah Sementara ; t. Permohonan Tinggal Sementara. Pasal 6 Pelayanan jenis-jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam bentuk formulir yang khusus diadakan untuk itu. Bagian Ketiga Biodata Penduduk Pasal 7 (1) Pencatatan Biodata Penduduk setelah memenuhi sebagai berikut : a.

surat pengantar Kelihan Banjar Dinas / Kepala Lingkungan;

b.

dokumen kependudukan yang dimiliki (Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah/STTB, KK, KTP, Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah dan Akta Perceraian); 6

(2) Bentuk keluaran dari pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen dan database biodata penduduk WNI/Orang Asing. Bagian Keempat Kartu Keluarga (KK) Pasal 8 (1) Penerbitan KK baru dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut : a.

mengisi formulir dan ditandatangani oleh Kepala Keluarga serta ditandatangani dan dicap Kelihan Banjar Dinas / Kepala Lingkungan, Perbekel / Lurah dan Camat;

b.

foto copy Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan atau Akta Cerai/Akta Perceraian;

c.

foto copy Kutipan Akta Kelahiran;

d.

bagi anak hasil perkawinan campuran yang sah dari salah satu orang tuanya Orang Asing yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, harus mendapat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Anak untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

e.

surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah/datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f.

surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;

g.

ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a.

KK lama;

b.

foto copy kutipan akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(3) Perubahan KK karena perubahan elemen data kependudukan (perubahan status perkawinan, pekerjaan, agama, dan lain-lain) bagi penduduk WNI, wajib dilakukan perubahan setelah memenuhi syarat berupa : a.

KK lama;

b.

mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon, ditandatangani dan dicap, Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan, Perbekel/Lurah dan Camat.

7

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a.

KK lama atau KK yang ditumpangi;

b.

mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon, ditandatangani dan di cap, Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan, Perbekel/Lurah dan Camat;

c.

foto copy Pasport;

d.

ijin Tinggal Tetap;

e.

surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing tinggal tetap.

(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a.

KK lama;

b.

surat Keterangan Kematian; atau

c.

surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia.

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan foto copy KK lama; b. KK yang rusak; c. foto copy atau menunjukan Dokumen Kependudukan dari salah satu anggota keluarga; dan d. dokumen keimigrasian bagi Orang Asing. Pasal 9 (1) Tata Cara memperoleh KK adalah sebagai berikut : a.

pemohon meminta surat pengantar dari Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan;

b.

pemohon menyampaikan surat pengantar ke Desa/Kelurahan dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan;

c.

pemohon mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga dan apabila ada perubahan mengisi formulir perubahan data /penambahan data anggota keluarga dan mengisi formulir ;

d.

petugas registrasi di Desa/Kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan, melakukan verifikasi, validasi data dan mencatatnya dalam BIP, petugas registrasi membubuhkan paraf;

e.

kasi Pelayanan Umum Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan, melakukan verifikasi, validasi data dan denda serta mencatatnya dalam BHPDPK, BIP, Buku Registrasi KK dan laporan rekapitulasi KK, kemudian membubuhkan paraf pada formulir, selanjutnya dicap/stempel dan ditandatangani oleh Camat; 8

f.

petugas operator melakukan perekaman data dan menerbitkan dokumen KK, kemudian petugas Administrasi membubuhkan paraf disebelah kanan dan Operator membubuhkan paraf disebelah kiri dinama jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada cetakan blanko KK;

g.

KK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam bentuk tanda tangan elektronik dan/atau basah.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan ketentuan sebagai berikut : a.

tepat waktu (pelaporan tidak lebih dari 30 hari) untuk WNI gratis dan Orang Asing membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah;

b.

tidak tepat waktu bagi WNI dikenakan denda sesuai Peraturan Daerah;

(3) KK dijadikan dasar dalam pengurusan santunan kematian.

Bagian Kelima Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasal 10 (1) Pembuatan KTP Baru harus memenuhi persyaratan diantaranya : a.

pemohon telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah nikah/kawin atau pernah nikah/kawin;

b.

surat pengantar Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan;

c.

mengisi data dengan benar pada formulir Permohonan KTP, cap jempol atau spesimen tandatangan pada kolom yang tersedia, kemudian ditandangani pemohon dan mengetahui Perbekel/Lurah dan Camat;

d.

datang langsung ketempat Pelayanan untuk membuat photo;

e.

foto copy KK;

f.

foto copy Kutipan surat Nikah/Akta Perkawinan dan/atau Akta Cerai bagi penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin;

g.


h.

surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;

i.

bagi Orang Asing tinggal tetap, melampirkan foto copy KK, surat Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, Kutipan Akta Kelahiran, Pasport, ijin Tinggal Tetap serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Persyaratan penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap adalah : a.

surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan foto copy KTP lama atau membawa KTP yang rusak;

b.

foto copy KK;

c.

foto copy Paspor dan Ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. 9

(3) Persyaratan penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap adalah : a.

surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah datang; dan

b.

surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah. Pasal 11

(1) Tata Cara memperoleh KTP adalah : a. pemohon meminta surat pengantar dari Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan; b. pemohon menyampaikan Surat Pengantar ke Desa / Kelurahan dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan; c. pemohon mengisi formulir KTP ; d. petugas registrasi di Desa / Kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan dan melakukan verifikasi, validasi data dan mencatatnya dalam BHPDPK, kemudian membubuhkan paraf pada formulir, selanjutnya dicap / stempel dan ditandatangani oleh Perbekel / Lurah; e. kasi Pelayanan Umum Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan, melakukan verifikasi, validasi data serta mencatatnya dalam BHPDPK, Buku Registrasi KTP dan laporan rekapitulasi KTP, kemudian membubuhkan paraf pada formulir, selanjutnya dicap / stempel dan ditandatangani oleh Camat; f. petugas operator melakukan pemotretan ( latar belakang warna merah untuk tahun kelahiran ganjil dan warna biru untuk tahun kelahiran genap), perekaman data dan mencetak blanko KTP, kemudian petugas Administrasi membubuhkan paraf disebelah kanan dan operator membubuhkan paraf disebelah kiri dinama jabatan Kepala Dinas pada cetakan blanko KTP; g. KTP ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dalam bentuk tanda tangan elektronik. Bagian Keenam Pendaftaran Perubahan Alamat Pasal 12 Dalam hal terjadi pemekaran / penggabungan wilayah atau perubahan nama wilayah atau perubahan administrasi pemerintahan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

10

Bagian Ketujuh Kartu Identitas Anak (KIA) Pasal 13 (1) Tata cara penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai berikut : a. Kartu Identitas Anak (KIA) diberikan kepada penduduk yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah; b. Kartu Identitas Anak (KIA) diberikan secara gratis; c. Kartu Identitas Anak (KIA) memuat elemen data anak, NIK anak, nama Ibu, NIK ibu, nama bapak, NIK bapak dan alamat lengkap; d. Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2) Persyaratan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi yang sudah memiliki Akta Kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat : a. membawa Surat Pengantar dari Banjar/Lingkungan dan Desa / Kelurahan serta diketahui Camat; b. legalisir Kutipan Akta Kelahiran; c. foto copy Akta Perkawinan Orang Tua; d. foto copy KK; e. foto copy KTP kedua orang tua. (3) Kartu Indentitas Anak (KIA) berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang. (4) KTP dijadikan dasar dalam pengurusan santunan kematian. Bagian Kedelapan Surat Keterangan Pindah WNI Pasal 14 (1) Surat Keterangan Pindah WNI diatur dengan klasifikasi sebagai berikut : a. klasifikasi dalam satu Desa / Kelurahan; b. klasifikasi antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan; c. klasifikasi antar Kecamatan dalam satu Kabupaten; d. klasifikasi antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan/atau Luar Provinsi. (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI dalam satu Desa / Kelurahan : a. menyerahkan Surat Permohonan / Pengantar Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kelihan Banjar Dinas / Kepala Lingkungan; b. menyerahkan KK lama; c. menyerahkan KTP lama; (3) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan :

11

a.

menyerahkan Surat Permohonan / Pengantar Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kelihan Banjar Dinas / Kepala Lingkungan; b. menyerahkan KK lama; c. menyerahkan KTP lama; (4) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten : a. menyerahkan Surat Permohonan/ Pengantar Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan disampaikan kepada Perbekel/Lurah; b. menyerahkan KK lama; c. menyerahkan KTP lama; d. menyerahkan surat pengantar keterangan pindah dari Perbekel / Lurah. (5) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan/atau Luar Provinsi : a. menyerahkan Surat Permohonan/ Pengantar yang ditandatangani Pemohon, Kelihan Banjar Dinas / Kepala Lingkungan, Perbekel / Lurah dan Camat; b. menyerahkan KK lama; c. menyerahkan KTP lama; d. menyerahkan surat pengantar keterangan pindah dari Camat; e. menyerahkan pas foto berwarna 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) buah.

Pasal 15

(1) Tata Cara penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI dalam satu Desa / Kelurahan : a. pemohon membawa persyaratan lengkap dan mengisi serta menandatangani Formulir Permohonan/Pengantar Pindah dari Kelihan Banjar Dinas / Kepala Lingkungan; b. petugas registrasi (Registrar) Desa/Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, mencatat dalam BHPDPK, BIP dan BMP; c. perbekel / Lurah atau Sekretaris Desa/ Kelurahan menandatangani Surat Keterangan Pindah; d surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar proses perekaman kedalam database kependudukan dan perubahan KK bagi Kepala dan atau Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah, maupun proses penerbitan KK dan KTP di tempat alamat baru; e. pada kolom keterangan surat pindah dijelaskan pula tentang pencabutan KK dan KTP bagi warga yang pindah; f surat keterangan pindah berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, diterbitkan dan ditandatangani oleh Perbekel/Lurah, tembusan Camat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; g. KK dan KTP lama diserahkan oleh Perbekel/Lurah kepada Camat.

12

(2) Tata Cara penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan : a. pemohon membawa persyaratan lengkap dan mengisi serta menandatangani Formulir Permohonan/Pengantar Pindah dari Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan; b. petugas registrasi (registrar) Desa/ Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, mencatat dalam BHPDPK, BIP dan BMP; c. perbekel/Lurah atau Sekretaris Desa/ Kelurahan menandatangani Surat Keterangan Pindah; d. surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar proses perekaman kedalam database kependudukan dan perubahan KK bagi kepala dan/atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah, maupun proses penerbitan KK dan KTP di tempat alamat baru; e. pada kolom keterangan Surat Pindah dijelaskan pula tentang pencabutan KK dan KTP bagi warga yang pindah; f. surat Keterangan pindah berlaku paling lama 30 (tiga puluh ) hari kerja, diterbitkan dan ditandatangani oleh Perbekel/ Lurah, tembusan kepada Camat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; g. KK dan KTP lama diserahkan oleh Perbekel / Lurah kepada Camat.

(3) Tata Cara penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten : a. pemohon membawa persyaratan lengkap dan mengisi serta menandatangani Formulir Permohonan / Pengantar Pindah dari Kelihan Banjar Dinas / Kepala Lingkungan; b. petugas registrasi (registrar) Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, mencatat dalam BHPDPK, BIP dan BMP; c. camat menandatangani Surat Keterangan Pindah; d. surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar proses perekaman kedalam database kependudukan dan perubahan KK bagi Kepala dan/atau Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah, maupun proses penerbitan KK dan KTP di tempat alamat baru; e. pada kolom keterangan Surat Pindah dijelaskan pula tentang pencabutan KK dan KTP bagi warga yang pindah; f. surat keterangan pindah berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat tembusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; g. KK dan KTP lama diserahkan oleh Camat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (4) Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten dalam satu Provinsi atau Luar Negeri : a. penduduk membawa Surat Keterangan Pindah yang telah ditandatangani Perbekel/Lurah dan Camat; b. kepala Bidang Administrasi Kependudukan melakukan verifikasi dan validasi data dan memberikan nomor surat dan membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah; 13

c.

d.

e. f.

operator kependudukan melakukan perekaman dalam database kependudukan dan membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten dalam satu Provinsi atau luar Provinsi; Kepala Dinas atau Sekretaris atau Kepala Bidang Administrasi Kependudukan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; surat Keterangan Pindah tersebut diserahkan kepada pemohon untuk dilaporkan ke daerah tujuan; surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar proses perekaman ke dalam database kependudukan dan penerbitan KK dan KTP di tempat alamat baru. Bagian Kesembilan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) Bagi Orang Asing Pasal 16

(1) Persyaratan SKPLN bagi Orang Asing adalah : a. menyerahkan KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap; b. menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas. (2) Tata cara penerbitan SKPLN bagi Orang Asing adalah : a. pemohon Orang Asing melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan mengisi serta menandatangani formulir Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; b. kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi, validasi data dan menarik serta menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah; c. operator kependudukan pada Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perekaman dalam database kependudukan dan membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; d. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sekretaris atau Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing; e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada Pemohon dan tembusannya disampaikan kepada Camat dan Perbekel/Lurah tempat domisili. Bagian Kesepuluh Surat Keterangan Pindah Datang WNI Pasal 17 (1) Surat Keterangan Pindah Datang WNI diatur dengan klasifikasi sebagai berikut : a. klasifikasi dalam satu Desa/ Kelurahan; b. klasifikasi antar Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan ; 14

c. klasifikasi antar Kecamatan dalam satu Kabupaten; d. klasifikasi antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi atau luar Provinsi. (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah : a. klasifikasi antar Kelihan Banjar Dinas / Kepala Lingkungan dalam satu Desa / Kelurahan : 1. menyerahkan surat pengantar kepada Perbekel/Lurah untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang; 2. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) buah. b. klasifikasi antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan : 1. menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan kepada Camat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang; 2. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) buah. c. klasifikasi antar Kecamatan dalam satu Kabupaten : 1. menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari Camat asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang; 2. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) buah. d. klasifikasi antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi atau luar Provinsi : 1. menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari Kabupaten asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang; 2. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) buah. (3) Tata cara perolehan Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah sebagai berikut : a. klasifikasi antar Banjar Dinas / Lingkungan dalam satu Desa / Kelurahan, meliputi : 1. petugas Registrasi (Registrar) melakukan verifikasi dan validasi, BIP dan BMP; 2. perbekel/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang untuk Pemohon tembusan Kelihan Banjar Dinas / Kepala Lingkungan di tempat alamat baru, Camat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 3. kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan di tempat alamat baru mencatat dalam BMP dan BIP; 4. operator Kecamatan melakukan perekaman dalam database kependudukan dan membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah Datang. b. klasifikasi antar Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan : 1. Kepala Seksi Pelayanan Umum melakukan verifikasi dan validasi mencatat BMP dan BIP; 2. Camat menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang untuk Pemohon ditembuskan kepada Perbekel/Lurah, Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan di tempat alamat baru dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

15

c.

d.

3. Perbekel / Lurah dan Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan di tempat alamat baru mencatat dalam Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk; 4. Operator Kecamatan melakukan perekaman dalam database kependudukan dan membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah Datang. klasifikasi antar Kecamatan dalam satu Kabupaten : 1. kepala Seksi Pelayanan umum melakukan verifikasi dan validasi, mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; 2. camat menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang untuk Pemohon ditembuskan kepada Perbekel/Lurah, Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan di tempat alamat baru dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 3. camat, Perbekel / Lurah dan Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan di tempat alamat baru mencatat dalam BMP dan BIP; 4. operator Kecamatan melakukan perekaman dalam database kependudukan dan membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah Datang. klasifikasi antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi atau luar Provinsi: 1. kepala Bidang Administrasi Kependudukan melakukan verifikasi dan validasi, mencatat dalam BIP dan BMP; 2. dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang untuk Pemohon tembusan Camat, Perbekel / Lurah, Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan di tempat alamat yang baru; 3. camat, Perbekel/ Lurah dan Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan di tempat alamat baru mencatat dalam BMP dan BIP; 4. operator kependudukan pada bidang administrasi kependudukan melakukan perekaman dalam database kependudukan, dan membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah Datang.

Bagian Kesebelas Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap Pasal 18 (1) Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap diatur dengan klasifikasi sebagai berikut : a. dalam Kabupaten; b. antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau Luar Provinsi. (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam perolehan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah sebagai berikut : a. klasifikasi Dalam Kabupaten : 1. menyerahkan KK lama; 2. menyerahkan KTP lama; 3. menyerahkan Foto copy Paspor dengan menunjukkan aslinya; 4. menyerahkan Foto copy Kartu Ijin Tinggal Tetap; 5. menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; 16

6. menyerahkan Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian; 7. menyerahkan photo berwarna ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) buah. b. klasifikasi antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi atau luar Provinsi : 1. menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari Kabupaten / Kota asal; 2. menyerahkan Foto copy Paspor dengan menunjukkan aslinya; 3. menyerahkan Foto copy Kartu Ijin Tinggal Tetap; 4. menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; 5. menyerahkan Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian; 6. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) buah. (3) Tata cara perolehan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing tinggal tetap adalah sebagai berikut : a. klasifikasi dalam Kabupaten : 1. mengisi Formulir Surat Keterangan Pindah Datang untuk Orang Asing Tinggal Tetap dalam rangkap 3 (tiga), cukup diisi data daerah asal dan daerah kepindahan; 2. kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi, mencatat dalam BIP dan BMP, membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah datang; 3. operator kependudukan melakukan perekaman dalam database kependudukan, dan mebubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap; 4. kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sekretaris atau Kepala Bidang Administrasi Kependudukan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; 5. surat Keterangan Pindah Datang diserahkan kepada Pemohon untuk diserahkan ke Kecamatan yang dituju sebagai dasar proses penerbitan KK dan KTP di tempat alamat baru. b. klasifikasi Antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi atau luar Provinsi : 1. pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari Kabupaten / Kota asal; 2. mengisi Formulir Surat Keterangan Pindah Datang untuk Orang Asing Tinggal Tetap dalam rangkap 3 (tiga), cukup diisi data daerah asal dan daerah kepindahan; 3. kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi, mencatat dalam BIP dan BMP, membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah Datang; 4. operator kependudukan melakukan perekaman dalam database kependudukan, membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap; 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sekretaris atau Kepala Bidang Administrasi Kependudukan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; 6. surat Keterangan Pindah Datang diserahkan kepada Pemohon untuk diserahkan ke Kecamatan yang dituju sebagai dasar proses penerbitan KK dan KTP di tempat alamat baru. 17

Bagian Kedua belas Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas Pasal 19 (1) Surat Keterangan Pindah Datang Orang Orang Asing Terbatas diatur dengan klasifikasi sebagai berikut : a. dalam Kabupaten / Kota; b. antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi atau Luar Provinsi. (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah : a. klasifikasi dalam Kabupaten : 1. menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal; 2. menyerahkan Foto copy Paspor dengan menunjukkan aslinya; 3. menyerahkan Foto copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas; 4. menyerahkan Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian. 5. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) buah. b. klasifikasi Antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi atau Luar Provinsi : 1. menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal; 2. menyerahkan Foto copy Paspor dengan menunjukkan aslinya; 3. menyerahkan Foto copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas; 4. menyerahkan Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian; 5. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) buah. (3) Tata Cara perolehan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah sebagai berikut : a. klasifikasi dalam Kabupaten / Kota: 1. pemohon melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan lengkap; 2. pemohon mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang; 3. kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi, mencatat dalam BIP dan BMP, memberi paraf pada Surat Keterangan Tempat Tinggal; 4. operator kependudukan melakukan perekaman dalam database kependudukan, dan membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas; 5. Kepala Dinas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sekretaris atau Kepala Bidang Administrasi Kependudukan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing tinggal terbatas; 6. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) tersebut diserahkan kepada pemohon tembusannya disampaikan kepada Camat dan Perbekel/ Lurah untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Orang Asing Tinggal Terbatas. 18

b.

klasifikasi antar Kabupaten dalam satu Provinsi / luar Provinsi : 1. pemohon melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan lengkap; 2. pemohon mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang ; 3. kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi, mencatat, BIP dan BMP, membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Tempat Tinggal; 4. operator kependudukan melakukan perekaman dalam database kependudukan, membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas; 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sekretaris atau Kepala Bidang Administrasi Kependudukan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing tinggal terbatas; 6. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) tersebut diserahkan kepada pemohon tembusannya disampaikan kepada Camat dan Perbekel/ Lurah untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Orang Asing Tinggal Terbatas. Bagian Ketiga belas Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri WNI (SKPLN) Pasal 20

(1) Persyaratan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) yaitu : a.

bagi WNI terdiri dari : 1. menyerahkan Surat Pengantar Pindah dari Banjar Dinas/Lingkungan; 2. menyerahkan KK lama; 3. menyerahkan KTP lama; dan 4. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) buah.

b.

bagi Orang Asing terdiri dari : 1. menyerahkan KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap; 2. menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki ijin Tinggal Terbatas; 3. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) buah.

(2) Tata Cara perolehan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi WNI adalah sebagai berikut : a. pemohon melapor kepada Perbekel/Lurah dengan membawa persyaratan lengkap; b. pemohon mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri; c. petugas Registrasi (Regristrar) desa/kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan mencatat dalam BHPDPK; 19

d. surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (SPPLN) diketahui dan ditandatangani oleh Perbekel/Lurah selanjutnya berkas diserahkan kepada Camat; e. petugas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan merekam dalam database kependudukan serta mencatat dalam BHPDPK, penandatanganan oleh Camat pada kolom pengesahan selanjutnya berkas diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; f. kepala Bidang Administrasi Kependudukan melakukan verifikasi dan validasi, mencatat BIP, BMP, mencabut KK dan KTP kemudian membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN); g. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke Luar Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal; h. operator kependudukan melakukan perekaman dalam database kependudukan, membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN); i.

kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sekretaris atau Kepala Bidang Administrasi Kependudukan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).

(3) Tata Cara perolehan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing adalah sebagai berikut : a. pemohon melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan lengkap; b. pemohon mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri; c. kepala Bidang Administrasi Kependudukan melakukan verifikasi dan validasi, mencatat dalam BIP, BMP, mencabut KK dan KTP bagi Orang Asing tinggal tetap dan SKTT bagi Orang Asing tinggal terbatas, kemudian memberi paraf pada Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN); d. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu Keluarga pindah ke Luar Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal; e. operator kependudukan melakukan perekaman dalam database kependudukan, membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN); f.

kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sekretaris atau Kepala Bidang Administrasi Kependudukan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN), tembusan ke Camat, Perbekel/Lurah;

g. petugas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan merekam dalam database kependudukan serta mencatat dalam BHPDPK; h. petugas Registrasi (Registrar) desa/kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan mencatat dalam BHPDPK. (4) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi WNI digunakan untuk pengurusan paspor di kantor Imigrasi dan pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan. 20

Bagian Keempatbelas Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI Pasal 21 (1) Persyaratan Surat Keterangan Datang dari Negeri WNI adalah Paspor atau dokumen pengganti paspor. (2) Tata Cara perolehan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI : a. WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b.

bagi WNI yang mengajukan permohonan lebih dari 14 (empat belas) hari dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah;

c.

pemohon mengisi dan menandatangani formulir Datang dari Luar Negeri;

d.

kepala Bidang Administrasi Kependudukan melakukan verifikasi dan validasi, mencatat, BIP, BMP, membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

e.

operator pada Bidang Administrasi Kependudukan melakukan perekaman dalam database kependudukan, membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

f.

kepala Bidang Administrasi Kependudukan menandatangani pada kolom petugas dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sekretaris menandatangani pada Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN);

g.

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) diserahkan kepada Pemohon untuk diserahkan ke Kecamatan sebagai proses perekaman database kependudukan dan penerbitan KK dan KTP;

h.

pemohon menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN), Copy KK dan KTP ke Desa/Kelurahan;

i.

petugas registrasi (Registrar) di Desa/Kelurahan mencatat dalam BHPPK, BIP dan BMP.

Surat Keterangan

Bagian Kelimabelas Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 23 (1) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi : a.

penduduk korban bencana alam;

b.

penduduk korban bencana sosial; dan

c.

orang terlantar; 21

(2) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim pendataan yang dibentuk oleh Bupati. (3) Persyaratan Surat Keterangan yang harus dipenuhi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut : a.

b.

surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil : 1.

mengisi formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan (penduduk korban bencana);

2.

mengisi formulir pendataan penduduk korban bencana alam dan bencana sosial;

3.

dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

surat Keterangan Orang Terlantar : 1.

mengisi formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan/orang terlantar;

2.

mengisi formulir pendataan orang terlantar.

(4) Tata Cara Tim Pendataan Kabupaten melakukan pendataan dan penerbitan Surat Keterangan yang harus dipenuhi oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut : a.

b.

surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial : 1.

Tim pendataan mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara;

2.

Tim pendataan mengisikan Formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen Kependudukan (penduduk korban bencana) untuk ditandatangani penduduk;

3.

Tim Pendataan melakukan verifikasi, validasi, mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4.

Tim Pendataan mengisi Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial ditandangani penduduk dan Tim Pendata.

surat Keterangan Orang Terlantar : 1.

tim Pendataan membuat data lokasi orang terlantar;

2.

tim Pendataan mendatangani orang terlantar;

3.

tim Pendataan melakukan verifikasi dan validasi;

4.

tim Pendataan mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

5.

tim Pendataan mengisi Formulir Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan ditandatangani oleh penduduk;

6.

tim Pendataan mengisi Formulir Pendataan Orang Terlantar untuk ditandatangani penduduk dan Tim Pendataan.

(5) Tata Cara Pencatatan dan Penerbitan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah : 22

a.

kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data, mencatat dalam BIP dan membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Surat Keterangan Orang Terlantar;

b.

operator merekam dalam database Kependudukan;

c.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sekretaris menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Surat Keterangan Orang Terlantar dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;

d.

surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada point c diserahkan kepada pemohon selanjutnya diserahkan ke Camat setempat untuk direkam pada database Kependudukan Kecamatan sebagai dasar penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil;

e.

penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada point d, penerbitan KK dan KTP serta penerbitan Akta Catatan Sipil tidak dikenakan biaya. Bagian Keenam belas Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri Pasal 24

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan diri sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain. (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental. (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa. Pasal 25 Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan surat kuasa yang diketahui oleh Perbekel/Lurah. Bagian Ketujuh belas Permohonan Surat Keterangan Tinggal Sementara Pasal 26 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam perolehan Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah sebagai berikut : a.

menyerahkan Surat Permohonan Tinggal Sementara;

b.

menyerahkan foto copy KK daerah asal; 23

c.

menyerahkan foto copy KTP daerah asal;

d.

menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) buah;

e.

bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah membawa surat ijin orang tua atau wali; dan

f.

foto copy KTP Penjamin (yang ditempati) dan telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Tata cara perolehan Permohonan Surat Keterangan Tinggal Sementara, adalah sebagai berikut : a.

mengisi formulir Permohonan Tinggal Sementara yang ditandatangani oleh Pemohon, diketahui oleh Perbekel/Lurah dan disetujui oleh Camat selanjutnya dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Pemohon;

b.

kepala Bidang Administrasi Kependudukan mencatat dalam BMPS dan membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Tinggal Sementara dan ditandantangani pemegang SKTS;

c.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sekretaris atau Kepala Bidang Administrasi Kependudukan menandatangani Surat Keterangan Tinggal Sementara tembusannya diserahkan kepada Perbekel/Lurah dan Camat setempat;

d.

masa berlaku SKTS selama 1 (satu) Tahun, kecuali bagi penduduk yang sedang mengikuti pendidikan atau tugas negara untuk jangka waktu tertentu;

BAB III PELAYANAN PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Mekanisme Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pasal 27 (1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Perbekel/Lurah dan Camat. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perekaman data pada database Catatan Sipil, mencatat pada register Akta dan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil. Bagian Kedua Jenis Pelayanan Pencatatan Sipil Pasal 28 (1) Jenis pelayanan pencatatan sipil, meliputi : a.

pencatatan Kelahiran;

b.

pencatatan perkawinan; 24

c.

pencatatan pembatalan perkawinan;

d.

pencatatan perceraian;

e.

pencatatan pengangkatan anak;

f.

pencatatan pengakuan anak;

g.

pencatatan pengesahan anak;

h.

pencatatan kematian;

i

pencatatan perubahan nama;

j.

pencatatan peristiwa penting lainnya;

k.

pencatatan pembatalan Akta Catatan Sipil;

l.

pencatatan perubahan kewarganegaraan;

m. kutipan kedua Akta Catatan Sipil dan seterusnya. (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, d, f, h dan m dituangkan dalam bentuk kutipan akta catatan sipil. Bagian Ketiga Pencatatan Kelahiran bagi WNI Pasal 29 Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pasal 30 Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya. Pasal 31 Pencatatan kelahiran yang melampui batas waktu satu tahun dalam masa transisi berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 sebagai berikut : a. bagi penduduk warga Kabupaten Badung yang lahir sampai dengan 31 Desember 2012 diberikan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran; b. dispensasi pelayanan Akta Kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan pengadilan bagi WNI yang pencatatan kelahirannya terlambat; c. bagi penduduk WNI yang peristiwa kelahirannya di luar wilayah Kabupaten Badung tidak diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Badung.

25

Pasal 32 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam perolehan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut : a.

surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit / RS Bersalin / Puskesmas / Dokter praktek Swasta/Bidan Praktek Swasta atau dari Pilot/Nakhoda pesawat terbang atau kapal laut;

b.

foto copy KK orang tua anak (nama anak sudah masuk dalam KK berikut NIKnya);

c.

foto copy KTP kedua orang tuanya;

d.

foto copy Akta Perkawinan/Surat Nikah/orang tua anak yang dilegalisir oleh Instansi/Pejabat yang berwenang;

e.

foto copy Ijazah Legalisir, bagi yang telah berusia 12 (dua belas) Tahun atau lebih, bagi yang memiliki ijazah;

f.

surat Keterangan Kelahiran dari Perbekel/Lurah bagi yang terlambat kelahirannya;

g.

surat Keterangan Kesaksian Perkawinan (SKKP) bagi orang tua anak yang perkawinannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

h.

surat Keterangan Kesaksian Kelahiran orang saksi;

i.

surat Kuasa bagi pemohon yang tidak bisa hadir langsung;

j.

bagi anak hasil perkawinan campuran yang sah dari salah satu orang tuanya Orang Asing yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk mendapatkan Status WNI harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Penetapan Status WNI;

k.

bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya cukup membawa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat.

yang ditandatangani 2 (dua)

(2) Tata Cara Pelayanan pencatatan kelahiran adalah sebagai berikut : a.

pemohon mengisi formulir Pelaporan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan lengkap;

b.

petugas pendaftaran diloket pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian formulir dan membubuhkan paraf pada box formulir;

c.

operator pada Pelayanan melakukan perekaman data pada database Catatan Sipil, dan petugas administrator melakukan pencatatan pada buku register kemudian membubuhkan paraf pada formulir;

d.

pelaporan peristiwa kelahiran ditandatangani oleh pelapor dan 2 (dua) orang saksi pada lembar buku Register, kecuali 2 (dua) orang saksi berhalangan hadir dan atas permintaan pelapor dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

e.

kepala Seksi Kelahiran serta Kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi, membubuhkan paraf pada koreksi 1 dan 2 formulir dan pada Kutipan Akta Kelahiran, kemudian register dan Kutipan Akta Kelahiran ditandantangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; 26

f.

kelahiran 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) hari tidak dikenakan biaya atau gratis, dicatat dalam register dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

g.

kelahiran 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dicatat dalam register dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

(3) Sanksi Administrasi dikenakan bagi anak kelahiran yang melebihi waktu : a.

61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenakan denda sesuai Peraturan Daerah;

b.

1 (satu) tahun keatas di kenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah: Bagian Keempat Pencatatan Kelahiran Bagi WNI Yang Kelahirannya Terjadi di Luar Tempat Domisili Pasal 33

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam perolehan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut : a.

surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit / RS Bersalin / Puskesmas / Dokter praktek Swasta/Bidan Praktek Swasta atau dari Pilot/Nakhoda pesawat terbang atau kapal laut;

b.

foto copy KK orang tua anak (nama anak sudah masuk dalam KK berikut NIKnya);

c.

foto copy KTP kedua orang tuanya;

d.

foto copy Akta Perkawinan/Surat Nikah/ orang tua anak yang dilegalisir oleh Instansi/Pejabat yang berwenang;

e.

surat Keterangan Kelahiran dari Perbekel/Lurah bagi yang terlambat kelahirannya;

f.

surat Keterangan Kesaksian Kelahiran orang saksi;

g.

surat Kuasa bagi pemohon yang tidak bisa hadir langsung;

h.

bagi anak hasil perkawinan campuran yang sah dari salah satu orang tuanya Orang Asing yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk mendapatkan Status WNI harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Penetapan Status WNI;

i.

bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya cukup membawa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat.

yang ditandatangani 2 (dua)

(2) Tata Cara Pelayanan pencatatan kelahiran adalah sebagai berikut : a.

pemohon mengisi formulir Kelahiran dan persyaratan lengkap lainnya;

27

b.

petugas pendaftaran diloket pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan persyaratan kemudian melakukan perekaman data oleh operator Seksi Kelahiran;

c.

kepala Seksi Kelahiran serta Kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi, membubuhkan paraf pada Kutipan Akta Kelahiran serta 2 (dua) orang saksi kelahiran diwajibkan hadir di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menandatangani kesaksian pada Buku Register Akta Kelahiran, bila kedua orang saksi tidak dapat hadir, bisa mewakilkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian Kepala Dinas menandatanganinya;

d.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberitahukan unit kerja yang mengelola pencatatan sipil di tempat tinggal orangtua anak yang bersangkutan tentang pencatatan pada Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

(3) Sanksi Administrasi dikenakan bagi anak kelahiran yang melebihi waktu : a.

61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenakan denda sesuai Peraturan Daerah;

b.

1 (satu) tahun keatas di kenakan denda sesuai Peraturan Daerah:

(4) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Bagian Kelima Pencatatan Kelahiran bagi Orang Asing Pasal 34 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh Akta Kelahiran Orang Asing adalah : a.

surat Kelahiran dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran;

b.

foto copy Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua anak;

c.

foto copy KK dan KTP orang tua bagi pemegang Ijin Tinggal Tetap;

d.

foto copy SKTT bagi pemegang Ijin Tinggal Terbatas;

e.

foto copy Paspor bagi pemegang Ijin Kunjungan.

(2) Tata Cara Pelayanan pencatatan kelahiran adalah sebagai berikut: a.

pemohon mengisi formulir Kelahiran dengan melampirkan persyaratan lengkap;

b.

petugas pendaftaran diloket pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian formulir dan membubuhkan paraf pada box formulir ;

c.

operator pada pelayanan melakukan perekaman data pada database Catatan Sipil, dan petugas administrator melakukan pencatatan pada buku register kemudian membubuhkan paraf pada formulir ;

d.

pelaporan peristiwa kelahiran ditandatangani oleh pelapor dan 2(dua) orang saksi pada lembar buku Register, kecuali 2 (dua) orang saksi berhalangan hadir dan atas permintaan pelapor dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

e.

kepala Seksi Kelahiran serta Kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi, membubuhkan paraf pada box koreksi 1 (satu) 28

dan 2 (dua) formulir dan pada Kutipan Akta Kelahiran, kemudian register dan Kutipan Akta Kelahiran ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; f.

kelahiran 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh)hari tidak dikenakan denda atau gratis, dicatat dalam register dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

g.

kelahiran 61 hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dicatat dalam register dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(3) Sanksi Administrasi dikenakan bagi anak kelahiran yang melebihi waktu 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan untuk 1 (satu) tahun keatas dikenakan denda sesuai Peraturan Daerah. Bagian Keenam Pencatatan Perkawinan Pasal 35 Pencatatan perkawinan diperuntukan bagi WNI dan Orang Asing yang bukan beragama Islam. Pasal 36 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh Akta Perkawinan adalah : a.

surat Keterangan belum pernah menikah dari Perbekel/Lurah;

b.

foto copy KTP calon mempelai;

c.

foto copy Kartu Keluarga calon mempelai;

d.


e.

surat Baptis bagi yang beragama Khatolik / Surat SIDI bagi yang beragama Kristen Protestan / Surat Keterangan Agama Hindu / Budha yang dikeluarkan oleh pemuka agama masing-masing;

f.

surat ganti nama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;

g.

surat Pemberkatan Nikah/Kawin dari Pemuka Agama/Pendeta;

h.

surat Perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;

i.

kutipan Akta Perceraian dan Kutipan Akta Kematian bagi yang pasangannya meninggal;

j.

ijin dari Komandan bagi mereka anggota TNI/POLRI;

k.

saksi sebanyak 2 (dua) orang (saksi dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria);

l.

bagi WNI yang melakukan perkawinan dengan Orang Asing, yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, STLD dari kepolisian dan surat dari kedutaan/konsulat/perwakilan negaranya; 29

m. bagi Perkawinan Campuran yang dilakukan oleh WNI dengan Orang Asing, yang beragama Islam, apabila pihak Kedutaan Negara dari Orang Asing tersebut meminta keterangan tentang perkawinannya, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mengeluarkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan; n.

bagi perkawinan antar Orang Asing membawa kelengkapan dari kedutaan besar yang bersangkutan.

2) Tata Cara Pelayanan perkawinan adalah sebagai berikut: a.

pemohon mengisi formulir Kelahiran dengan melampirkan persyaratan lengkap;

b.

mempelai beserta 2 (dua) orang saksi menandatangani pada lembaran catatan dalam buku register perkawinan;

c.

kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi, membubuhkan paraf pada Kutipan Akta Perkawinan, Buku Register dan Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya Buku Register dan Kutipan Akta Perkawinan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(3) Retribusi dan Denda Biaya Pencatatan Perkawinan sesuai Peraturan Daerah: a.

untuk WNI : 1. tepat waktu/tidak melebihi 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Pemberkatan Nikah : -

pencatatan dalam kantor;

-

pencatatan luar kantor.

2. 61 (enam puluh satu) hari setelah tanggal Pemberkatan Nikah :

b.

-


-


untuk Orang Asing : 1. tepat waktu/tidak melebihi 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Pemberkatan Nikah : -


-


2. 61 (enam puluh satu) hari setelah tanggal Pemberkatan Nikah : -


-

pencatatan luar kantor. Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal 37

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh pencatatan pembatalan perkawinan adalah : 30

a.

keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

b.

kutipan Akta Perkawinan suami dan isteri;

c.

foto copy KK;

d.

foto copy KTP suami dan isteri;

e.

foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

f.

bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama;

g.

bagi Orang Asing membawa dokumen imigrasi dan STLD.

(2) Tata Cara Pelayanan pencatatan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut : a.

pemohon mengisi formulir Pelaporan Pembatalan Perkawinan dengan melampirkan persyaratan lengkap;

b.

kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir dan mencatat dalam register perkawinan;

c.

kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian menarik Kutipan Akta Perkawinan yang telah diberikan kepada penduduk;

d.

kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir Pembatalan Perkawinan pada Register Akta Perkawinan;

e.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

(3) Retribusi dan Denda pembatalan perkawinan adalah sesuai Peraturan Daerah : a. untuk WNI : 1. tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri : -

surat keterangan pembatalan perkawinan;

-

catatan pinggir pembatalan perkawinan.

2. lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri : -


-


b. untuk Orang Asing : 1. tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri : -


-


2. lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri : -


-


31

Bagian Kedelapan Pencatatan Perceraian Pasal 38 Pencatatan perceraian diperuntukan bagi WNI dan Orang Asing yang bukan beragama Islam. Pasal 39 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh Akta Perceraian adalah : a. putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; b. kutipan Akta Perkawinan asli suami isteri; c. foto copy KK; d. foto copy KTP suami dan isteri; e. foto copy Kutipan Akta Kelahiran; f. foto copy Surat Bukti Ganti Nama Bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama; g. foto copy Dokumen imigrasi dan STLD Bagi Orang Asing yang melakukan perceraian. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan perceraian adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir Pelaporan Perceraian dengan melampirkan persyaratan lengkap; b. kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi, validasi, pencatatan, penerbitan dan membubuhkan paraf pada Kutipan Akta Perceraian, membubuhkan paraf pada Buku Register dan Kutipan Akta Perceraian, selanjutnya Buku Register dan Kutipan Akta Perceraian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Retribusi dan Denda biaya Pencatatan Perceraian : a. untuk WNI : 1. tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri : -

kutipan Akta Perceraian.

2. lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri : -


b. untuk Orang Asing : 1. tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri : -



kutipan Akta Perceraian. 32

Bagian Kesembilan Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 40 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh pencatatan pembatalan perceraian adalah : a. menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri setempat; b. menyerahkan Kutipan Akta Perceraian; c. foto copy KTP yang bersangkutan; d. foto copy KK yang bersangkutan; e. bagi Orang Asing membawa dokumen Imigrasi (Paspor) dan STLD dari Kepolisian; f. menyerahkan Foto copy SKTT Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas; g. menyerahkan Foto copy KTP dan KK. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan pembatalan perceraian adalah sebagai berikut : a. pemohon (pasangan suami istri), mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian dengan melampirkan persyaratan lengkap; b. kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi serta membubuhkan paraf pada Catatan Pinggir di Buku Register Akta Perceraian selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; c. kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian asli suami dan istri, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. (3) Retribusi dan Denda Biaya Pencatatan Pembatalan Perceraian sesuai Peraturan Daerah: a. untuk WNI : 1. tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri : -

catatan pinggir.


catatan pinggir.

b. untuk Orang Asing : 1. tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri : -

catatan pinggir.


catatan pinggir.

33

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 41 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut : a. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran Anak; b. menyerahkan Penetapan Pengadilan Negeri; c. bagi Orang Asing membawa Dokumen Imigrasi dan STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan; d. bagi penduduk Orang Asing tinggal terbatas membawa SKTT dan penduduk Orang Asing tinggal tetap membawa KK dan KTP. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan lengkap; b. kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi, membuat catatan pinggir pada Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran, kemudian membubuhkan paraf pada Catatan Pinggir di Buku Register dan Akta Kelahiran, selanjutnya Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran yang sudah diberi catatan pinggir ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; c. petugas melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir dan mencatat pada Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir. (3) Retribusi dan Denda Pencatatan Pengangkatan Anak sesuai Peraturan Daerah: a. untuk WNI : 1. tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama : -

catatan pinggir pengangkatan anak.

2. lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama : -


b. untuk Orang Asing : 1. tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama : -


2. lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama : -

Catatan pinggir pengangkatan anak.

34

Bagian Kesebelas Pencatatan Pengakuan Anak Pasal 42 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan pengakuan anak adalah sebagai berikut : a. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran Anak; b. menyerahkan Kartu Keluarga; c. menyerahkan KTP Ibu kandung dan Bapak yang mengakui; d. surat pernyataan pengakuan anak dari Bapak yang mengakui dengan persetujuan Ibu dari anak yang bersangkutan; e. bagi penduduk Orang Asing membawa Dokumen Imigrasi STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan; f. bagi penduduk Orang Asing tinggal terbatas membawa SKTT dan penduduk Orang Asing tinggal tetap membawa KK dan KTP. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan pengakuan anak adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir Pelaporan Pengakuan Anak melampirkan persyaratan lengkap;

dengan

b. kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi, atas isian formulir dan mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Pengakuan Anak, selanjutnya Register ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; c. kepala Bidang Pelayanan membuat catatan pinggir pada Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran dan membubuhkan paraf pada Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran yang sudah diberi catatan pinggir ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Retribusi dan Denda Pencatatan Pengakuan Anak sesuai Peraturan Daerah; a. untuk WNI : 1. tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak dari Ayah dan disetujui oleh Ibu kandungnya : -

kutipan Pengakuan Anak.

2. lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak dari Ayah dan disetujui oleh Ibu kandungnya: -

kutipan pengakuan anak.

b. untuk Orang Asing : 1. tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak dari Ayah dan disetujui oleh Ibu kandungnya : - kutipan Pengakuan Anak. 2. lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak dari Ayah dan disetujui oleh Ibu kandungnya: -

kutipan pengakuan anak. 35

Bagian Kedua belas Pencatatan Pengesahan Anak Pasal 43 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan pengesahan anak adalah sebagai berikut : a. kutipan Akta Kelahiran Anak; b. kutipan Akta Perkawinan orangtua; c. foto copy KK orangtua kandung; d. foto copy KTP orangtua kandung; e. bagi Orang Asing membawa Dokumen Imigrasi, STLD dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan; f. bagi Orang Asing tinggal terbatas membawa SKTT dan Orang Asing tinggal tetap membawa KK dan KTP. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan pengesahan anak adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan lengkap, isian formulir tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; b. kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi, validasi dan mencatat pada Buku Register Akta; c. operator melakukan perekaman data pada database Pencatatan Sipil; d. kepala Bidang Pelayanan mencatat pada Buku Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, Kepala Bidang Catatan Sipil membubuhkan paraf, selanjutnya Buku Register dan Kutipan yang sudah diberi catatan pinggir ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Retribusi dan Denda Pencatatan Pengesahan Anak sesuai Peraturan Daerah: a. untuk WNI : 1. tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Ayah dan Ibu anak melangsungkan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan : -

kutipan Pengesahan Anak.

2. lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Ayah dan Ibu anak melangsungkan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan : -


b. untuk Orang Asing : 1. tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Ayah dan Ibu anak melangsungkan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan : -


2. lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Ayah dan Ibu anak melangsungkan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan : -


36

Bagian Ketiga belas Pencatatan Kematian bagi WNI Pasal 44 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan kematian bagi WNI adalah : a. surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan, Surat Keterangan Kematian dari Perbekel/Lurah; b. foto copy KK; c. foto copy KTP yang meninggal; d. akta Kelahiran yang meninggal. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan kematian bagi WNI adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir Pelaporan Kematian dan formulir Keterangan Kesaksian Kematian dengan melampirkan persyaratan lengkap, isian formulir tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; b. operator melakukan perekaman data pada database Pencatatan Sipil; c. kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi, validasi dan membubuhkan paraf pada Register dan Kutipan Akta Kematian, selanjutnya penandatangan Register dan Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Retribusi dan Denda sesuai Peraturan Daerah terhadap Pencatatan Kematian bagi WNI : a. tepat waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian : -

kutipan Akta Kematian.

b. lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian : -

kutipan Akta Kematian. Bagian Keempat belas Pencatatan Kematian Bagi WNI Yang Kematiannya Terjadi Diluar Tempat Domisili Pasal 45

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan kematian adalah : a. surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan, Surat Keterangan Kematian dari Perbekel/Lurah; b. foto copy KK yang bersangkutan; c. foto copy KTP yang bersangkutan; d. akta Kelahiran yang meninggal. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan kematian adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir Pelaporan Kematian persyaratan lengkap; 37

dengan melampirkan

b. petugas pendaftaran diloket pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian formulir. c. operator pada Bidang Catatan Sipil melakukan perekaman data pada database Catatan Sipil, dan Petugas Administrator melakukan pencatatan pada buku register kemudian membubuhkan paraf pada formulir; d. kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi, validasi dan membubuhkan paraf pada Register dan Kutipan Akta Kematian, kemudian Register dan Kutipan Akta Kematian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil / Pejabat Pencatatan Sipil; e. petugas memberitahukan unit kerja yang mengelola pencatatan sipil di Kabupaten / Kota tempat domisili yang bersangkutan. (3) Retribusi dan Denda sesuai Peraturan Daerah Pencatatan Kematian bagi WNI yang kematiannya terjadi diluar tempat domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. tepat waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian : -

kutipan Akta Kematian.


kutipan Akta Kematian. Bagian Kelima belas Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing Pasal 46

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan kematian bagi adalah : a. surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan, Surat Keterangan Kematian dari Perbekel/Lurah; b. foto copy KK dan KTP yang bersangkutan bagi Orang Asing yang berstatus tinggal terbatas; c. foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang meninggal; d. SKTT yang bersangkutan bagi Orang Asing dengan status tinggal terbatas; e. dokumen imigrasi yang bersangkutan bagi Orang Asing dengan ijin singgah atau visa kunjungan. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan kematian bagi WNI adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir Pelaporan Kematian Orang Asing dengan melampirkan persyaratan lengkap, isian formulir tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; b. operator pada Bidang Catatan Sipil melakukan perekaman data pada database Catatan Sipil; c. kepala Bidang Pelayanan melakukan verfikasi dan validasi, membubuhkan paraf pada Register dan Kutipan Akta Kematian, selanjutnya register dan Kutipan Akta Kematian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Retribusi dan Denda Pencatatan Kematian bagi Orang Asing: a. tepat waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian : -

kutipan Akta Kematian. 38


kutipan Akta Kematian. Bagian Keenam belas Pencatatan Perubahan Nama Pasal 47

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan perubahan nama adalah : a. penetapan dari Pengadilan Negeri; b. kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Catatan Sipil lainnya; c. KK dan KTP yang bersangkutan; d. SKTT, KTP dan KK bagi Orang Asing tinggal tetap; e. membawa STLD dan Surat Keterangan dari perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Orang Asing tinggal terbatas. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan perubahan nama adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan lengkap; b. operator pada Bidang Catatan Sipil melakukan perekaman data pada database Catatan Sipil; c. kepala Bidang Pelayanan melakukan verfikasi dan validasi, membuat catatan pinggir sebagaimana amar Putusan Pengadilan pada register dan Kutipan Akta Kelahiran, kemudian membubuhkan paraf pada register dan Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya register dan Kutipan Akta Kelahiran ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Retribusi dan Denda sesuai Peraturan Daerah Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagi berikut : a. untuk WNI 1. tepat waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri : -

catatan pinggir perubahan nama.

2. lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri : -


b. untuk Orang Asing 1. tepat waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri : -


2. lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri : -


39

Bagian Ketujuh belas Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting lainnya Pasal 48 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya adalah :

a. penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Catatan Sipil lainnya; c. KK dan KTP yang bersangkutan; d. KTP dan KK bagi Orang Asing tinggal tetap; e. SKTT, STLD dan Surat Keterangan Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Orang Asing tinggal terbatas. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan lengkap; b. operator pada Bidang Catatan Sipil melakukan perekaman data pada database Catatan Sipil; c. kepala Bidang Pelayanan melakukan verfikasi dan validasi, membuat catatan pinggir sebagaimana amar Putusan Pengadilan pada register dan Kutipan Akta Kelahiran, kemudian membubuhkan paraf pada register catatan pinggir register dan Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya register dan Kutipan Akta Kelahiran ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Retribusi dan Denda sesuai Peraturan Daerah Pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. untuk WNI 1. tepat waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri : -

catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya.

2. lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri; b. untuk Orang Asing 1. tepat waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri : -

catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya.

2. lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri:

40

Bagian Kedelapan belas Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Pasal 49 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan pembatalan akta adalah : a. penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Catatan Sipil lainnya; c. foto copy KTP dan KK yang bersangkutan; d. foto copy KTP dan KK bagi Orang Asing tinggal tetap; e. SKTT, STLD dan Surat Keterangan dari perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Orang Asing tinggal terbatas. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan pembatalan akta adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan lengkap; b. kepala Bidang Pelayanan melakukan verfikasi dan validasi, membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana amar Putusan Pengadilan kemudian membubuhkan paraf pada register catatan pinggir register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; c. petugas menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah dan putusan Pengadilan. Bagian Kesembilan belas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan Pasal 50 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

dalam

pencatatan

perubahan

a. salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan; c. kutipan Akta Catatan Sipil ; d. kutipan Akta Perkawinan yang sudah kawin; e. foto copy KTP, KK dan Pasport. (2) Tata Cara Pelayanan pencatatan perubahan kewarganegaraan adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir untuk perubahan WNI menjadi Orang Asing, atau Formulir Orang Asing menjadi WNI dengan melampirkan persyaratan lengkap; 41

b. operator pada Bidang Catatan Sipil melakukan perekaman data pada database Catatan Sipil; c. kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi, membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Retribusi dan Denda sesuai Peraturan Daerah terhadap Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagi berikut : a. untuk WNI : 1. tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan / pengesahan ; 2. lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan / pengesahan. b. untuk Orang Asing : 1. tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan Negeri; 2. lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan Negeri. Bagian Kedua puluh Penerbitan Kutipan Akta ke II (dua) dan Seterusnya Pasal 51 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan kutipan akta ke II (dua) dan seterusnya adalah sebagai berikut : a. kutipan Akta Catatan Sipil yang asli bila ada; b. surat Kehilangan dari Kepolisian; c. fotocopy Kutipan Akta Catatan Sipil. (2) Tata Cara perolehan kutipan akta ke II (dua) dan seterusnya adalah sebagai berikut : a. pemohon mengisi formulir yang telah disediakan di loket pendaftaran; b. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditanda tangani dengan persyaratan lengkap, sebagai berikut : 1. apabila Akta Pertama dinyatakan rusak, maka Pemohon cukup menunjukkan dan menyerahkan Kutipan Akta Pertama yang rusak tersebut kepada Petugas; 2. apabila Akta Pertama dinyatakan hilang, maka pemohon diwajibkan untuk membuat surat pernyataan hilang dari Kepolisian; 3. apabila Pemohon dapat membuktikan foto copy Akta sedangkan buku Register Aktanya tidak diketemukan, maka dapat dicatat dalam Buku Register Serbaguna dan diterbitkan Kutipan Akta ke II (dua) dan seterusnya. c. kepala Seksi pada Bidang Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi, kemudian membubuhkan paraf pada catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya register dan Kutipan Akta 42

Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Retribusi biaya penerbitan Kutipan Akta Ke II dan seterusnya sesuai Peraturan Daerah.

Bagian Kedua puluh satu Pembetulan Akta Catatan Sipil Pasal 52 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembetulan Akta Catatan Sipil karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Catatan Sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional. (2) Pembetulan Akta Catatan Sipil karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; b. kutipan Akta Catatan Sipil dimana terjadi kesalahan tulis redaksional. (3) Tata cara pembetulan Akta Catatan Sipil, dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil; b. pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Catatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Catatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut Akta Catatan Sipil lama dari pemohon; c. pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Catatan Sipil.

Bagian Keduapuluh dua Alat Bukti Pembayaran Retribusi dan Denda Pasal 53 (1) Alat bukti pembayaran retribusi dan pembayaran denda berbentuk kwitansi. (2) Dalam kwitansi pembayaran retribusi dan pembayaran denda mencantumkan besaran nilai uang retribusi dan denda yang harus dibayar oleh pemohon. 43

Bagian Keduapuluh tiga Legalisasi Pasal 54 (1) Legalisasi pada foto copy Kutipan Akta Catatan Sipil distempel “Sesuai dengan aslinya” bagi kutipan akta catatan sipil yang sesuai dengan yang tercatat pada buku registernya. (2) Legalisasi pada foto copy Kutipan Akta Catatan Sipil distempel “Sesuai dengan kutipan aslinya” bagi kutipan Akta Catatan Sipil yang tidak diketemukan buku registernya dan/atau buku regiternya pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Pengesahan penandatanganan legalisasi oleh Kepala Bidang atau Sekretaris mencatat dalam Buku Legalisasi, menerima satu set lengkap foto copy legalisir sebagai arsip. (4) Legalisasi pada foto copy KTP dan KK distempel legalisir “Sesuai dengan aslinya” setelah dilakukan pengecekan pada database. (5) Pengesahan penandatanganan dilakukan oleh kepala Bidang atau Sekretaris mencatat dalam Buku Legalisasi, menerima satu set lengkap foto copy legalisir sebagai arsip. (6) Camat dapat melegalisir foto copy KTP dengan stempel “Sesuai KTP aslinya” dan KK dengan stempel “Sesuai KK aslinya” stempel Camat. Pasal 55 Pemberian stempel Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada dokumen hasil pelayanan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil menggunakan “Stempel Basah”. BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 56 Pembinaan dan pengawasan langsung penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

44

Pasal 57 (1) Pelaporan pendaftaran kependudukan : a. perbekel/Lurah wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendafataran penduduk kepada Camat paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya; b. camat wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya; c. kepala Bidang Administrasi Kependudukan menyusun laporan dari masing-masing Kecamatan, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Bali dan Departemen Dalam Negeri paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya; d. laporan Penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada point a, point b dan point c meliputi Lahir Mati Pindah Datang (LAMPID), jumlah kepala keluarga, data penduduk rentan, penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, penduduk berdasarkan pekerjaan, penduduk berdasarkan agama, jumlah pemilih dan jumlah Orang Asing. (2) Pelaporan Pencatatan Sipil : a. kepala Bidang Pelayanan menyampaikan bahan laporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan Pencatatan Sipil setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

b. kepala Bidang Data dan Laporan wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Bali dan Departemen Dalam Negeri Cq. Dirjen Administrasi Kependudukan setiap bulan; c. laporan penyelenggaraan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada point a dan b meliputi jenis-jenis pelayanan pencatatan sipil. Pasal 58 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

45

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 59 Pembiayaan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan untuk kelancaran tugas operasional pelaksanaan Peraturan Bupati ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. BAB VI PENUTUP Pasal 60 Dalam hal program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mendapat gangguan system aplikasi on line di 6 (enam) Kecamatan, maka penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dapat langsung dikoordinasikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pasal 61 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 62 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Badung Nomor 967 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

46

Pasal 63 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2011 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan Di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 5

47

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG

Recommend Documents