BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), DAN PENCATATAN SIPIL SECARA MOBILE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengolahan Data Kependudukan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); b. bahwa pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mewajibkan penduduk untuk datang sendiri ke tempat pelayanan sehingga akan menyulitkan warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada hari kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pencatatan Sipil Secara Mobile;
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Badung; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pelayanan Catatan Sipil;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN PENCATATAN SIPIL SECARA MOBILE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. 4. Petugas pelaksana adalah staf pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk memberi pelayanan KK, KTP dan Pencatatan Sipil secara Mobile. 5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Pemerintah Kabupaten Badung. 7. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil. 8. Penduduk Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat Penduduk WNI adalah Penduduk/orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3
9. Database Kependudukan selanjutnya disebut Database adalah Kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 10. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang selanjutnya disingkat BHPKPP adalah Buku yang digunakan untuk mencatat pelayanan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan. 11. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah Buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Orang Asing. 12. Pelayanan perpanjangan KK, KTP dan Pencatatan Sipil secara Mobile selanjutnya disebut Pelayanan Mobile adalah Pelayanan KK, KTP dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Badung yang dilakukan secara online pada hari dan lokasi yang ditentukan dengan menggunakan kendaraan atau transportasi lainnya, yang dirancang khusus agar dapat memberikan pelayanan dari dalam kendaraan atau transportasi dimaksud. 13. Pelayanan Mobile adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Mobile (keliling). BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pelayanan Mobile bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi penduduk yang tidak dapat memanfaatkan pelayanan pada tempat pelayanan yang telah ditentukan dan pada hari dan jam kerja. Pasal 3 (1) Pelayanan Mobile diberikan kepada penduduk Kabupaten Badung dengan menunjukan identitas diri ,serta memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu. (2) Terhadap penduduk yang membutuhkan pelayanan namun administrasinya belum lengkap, maka pelayanannya harus dilakukan di Kantor Camat dan/atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
4
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN Bagian Kesatu Pelaksana Pelayanan Pasal 4 (1) Pelayanan Mobile dilaksanakan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas. (2) Surat Tugas Kepala Dinas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tim yang menangani prasarana dan sarana Teknologi Informasi yang mendukung kelancaran pelayanan secara Mobile, serta kepada Tim yang bertugas melaksanakan pelayanan KK, KTP dan Pencatatan Sipil secara Mobile. (3) Pelaksanaan Pelayanan Mobile dikoordinasikan dengan Camat, Perbekel/ Lurah, Kelihan Dinas / Kepala Lingkungan. Bagian Kedua Waktu Pelayanan Pasal 5 (1) Pelayanan Mobile dilaksanakan pada hari-hari kerja tertentu, mulai pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 13.00 di masing-masing Desa/Kelurahan atau Banjar/Lingkungan pada satu lokasi yang ditentukan. (2) Pemberlakuan waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap juga akan diberlakukan pada hari libur dengan waktu pelayanan sesuai jam kerja Pegawai. Bagian Ketiga Informasi Pelayanan Pasal 6 Informasi Pelayanan Mobile diberitahukan kepada Penduduk baik secara langsung maupun melalui pengumuman di Desa / Kelurahan atau tempat lain yang lebih mudah dilihat masyarakat. Bagian Keempat Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pelayanan Pasal 7 Pelayanan KK, KTP dan Pencatatan Sipil melalui Pelayanan Mobile diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. b. c. d.
pengantar Kelihan Dinas / Kepala Lingkungan; KK asli dan Fotokopi; KTP asli dan Fotokopi; dan mengisi Formulir yang telah ditentukan.
5
Pasal 8 Tata cara Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Pelayanan Mobile sebagai berikut : a. sebagian proses pelayanan dilakukan dilokasi pelayanan Mobile termasuk penandatanganan oleh saksi-saksi. b. penandatanganan oleh Kepala Dinas dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; c. setelah keseluruhan proses selesai, penyerahan dilakukan melalui Kelihan Dinas / Kepala Lingkungan atau Perbekel / Lurah; d. petugas pelayanan akta-akta pencatatan sipil : 1. menerima dan meneliti formulir permohonan dan berkas persyaratan serta menandatangani formulir; 2. menerima, membukukan dan menyetorkan retribusi denda; 3. mencatat dalam BHPKPP; dan 4. menyerahkan formulir permohonan dan berkas persyaratan kepada Petugas Perekaman Data. e. petugas perekaman data : 1. menerima formulir permohonan dan berkas persyaratan; 2. melakukan verifikasi dan validasi data ke dalam database dan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan database maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Petugas Penyelesaian Masalah; 3. melakukan penyerapan sidik jari dan pengambilan foto penduduk; dan 4. mencetak dan menyerahkan KK, KTP dan Pencatatan Sipil beserta formulir permohonan dan berkas kepada Petugas Pelayanan. f. petugas pelayanan KK dan KTP : 1. menerima dan meneliti formulir permohonan dan berkas persyaratan; 2. membubuhkan paraf pada KK dan KTP; 3. memintakan tanda tangan penduduk pada KTP; 4. menyerahkan tanda bukti untuk pengambilan KTP; dan 5. menghimpun dan melaporkan KTP yang telah dicetak dan berkas pelayanan kepada Petugas Pelaksana. g. Penduduk : 1. menyerahkan kelengkapan dan persyaratan yang ditentukan; dan 2. menerima tanda terima pengambilan. h. petugas penyelesaian masalah : 1. menyelesaikan permasalahan terhadap ketidaksesuaian data penduduk dengan database; 2. prosedur penyelesaian permasalahan sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 9 Pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan Mobile dilakukan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
6
Pasal 10 Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Pelayanan Mobile kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 11 Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Mobile ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2011 BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG
ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 4
