BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 68 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, bahwa pada Dinas dan Badan Daerah dapat di bentuk Unit Pelaksana Teknis ;
b.
bahwa Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung perlu dilakukan penyesuaian agar pelaksanaanya dapat berdaya guna dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
2 4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.
Bupati adalah Bupati Badung.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
5.
Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
6.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Badung
7.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
8.
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
3 BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1)
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
(2)
Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas terdiri dari : 1.
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung: a) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Petang; b) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal; c) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Mengwi; d) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara; e) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta; f) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta Selatan; g) UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
2.
UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Badung : a) UPT Puskesmas Petang I; b) UPT Puskesmas Petang II; c) UPT Puskesmas Abiansemal I; d) UPT Puskesmas Abiansemal II; e) UPT Puskesmas Abiansemal III; f) UPT Puskesmas Mengwi I; g) UPT Puskesmas Mengwi II; h) UPT Puskesmas Mengwi III; i) UPT Puskesmas Kuta Utara; j) UPT Puskesmas Kuta I; k) UPT Puskesmas Kuta II; l) UPT Puskesmas Kuta Selatan; m) UPT Gudang Farmasi;
3.
UPT Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung : UPT Musium Yadnya ;
4 4.
UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung : a) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Petang; b) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Abiansemal; c) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Mengwi; d) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Kuta Utara; e) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Kuta; f) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Kuta Selatan; g) UPT Balai Benih Utama (BBU) Padi, Palawija dan Hortikultura; h) UPT Pembibitan Perkebunan;
5.
dan
Arboretum
Tanaman
Hutan
dan
UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung : a) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang; b) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal; c) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi; d) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kuta Utara;
Kecamatan
e) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta; f) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan; g) UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Mambal Kecamatan Abiansemal; h) UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang; i) UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan; 6.
UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung : a) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Petang dan Abiansemal; b) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Mengwi; c) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Kuta Utara; d) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan;
7.
UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : UPT Terminal Tipe A Mengwi;
5 8.
UPT Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari : a) UPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) Badung Utara; b) UPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) Badung Selatan;
b. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Badan terdiri dari : UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung : 1. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Petang; 2. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Abiansemal; 3. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Mengwi; 4. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kuta Utara; 5. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kuta; 6. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kuta Selatan; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1)
UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas / Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung .
(2)
UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas / Badan serta secara operasional dikoordinasikan dengan Camat. Bagian Kedua Tugas Pasal 4
UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Teknis Operasional Dinas / Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
6 Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi : a.
melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas / Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai bidangnya; dan
b.
melaksanakan urusan administrasi. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
(1)
(2)
Susunan Organisasi UPT terdiri dari : a.
Kepala UPT;
b.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c.
Kelompok Jabatan Fungsional;
Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V TATA KERJA Pasal 7
(1)
Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Badung.
(2)
Setiap Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)
Setiap Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)
Setiap Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
(5)
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6)
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusannya wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7 BAB VI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8 Unit Pelaksana Teknis pada Dinas / Badan dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII URAIAN TUGAS Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut tentang Uraian Tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis pada Dinas / Badan dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII ESELONERING Pasal 10 (1)
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan adalah jabatan struktural eselon IVa.
(2)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan adalah jabatan struktural eselon IV b. BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 11
(1)
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan , Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan dilingkungan Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2)
Jabatan Fungsional dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 12
Segala pembiayaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
8 BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Badung dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ; Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 4 Nopember 2011 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 4 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 57
9
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BADUNG TANGGAL : 4 NOPEMBER 2011 NOMOR : 68 TAHUN 2011 TENTANG : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DILINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN BADUNG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
