BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 31A TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR / IJIN BELAJAR / DIKLAT / KURSUS / PENATARAN / PELATIHAN DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan tuntutan nasional serta tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan; b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut diatas, maka perlu diberikan kesempatan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengikuti tugas belajar / ijin belajar / diklat / kursus / penataran / pelatihan dan sejenisnya; c. bahwa untuk mempelancar pelaksanaan tugas belajar/ ijin belajar / diklat / kursus / penataran / pelatihan dan sejenisnya yang ditunjuk / disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Badung dipandang perlu untuk memberikan biaya pendidikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung yang mengikuti tugas belajar / ijin belajar / diklat / kursus / penataran / pelatihan dan sejenisnya yang ditunjuk / disetujui oleh Pejabat yang Berwenang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR/DIKLAT/KURSUS/PENATARAN / PELATIHAN DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK/DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
3 Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Bali, Bupati Badung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. 2. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya adalah Pegawai negeri Sipil yang ditunjuk/disetujui untuk mengikuti tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/penataran/pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. 3. Tugas Belajar adalah penugasan/penunjukan (bukan permohonan sendiri) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung (bukan status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk mengikuti pendidikan S3, S2, S1/D IV, D III, D II dan D I pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta yang terakreditasi yang diikuti diluar maupun di dalam Provinsi Bali yang harus meninggalkan tugas kedinasan. 4. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung (bukan berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk mengikuti pendidikan S3, S2, S1/D IV, D III, D II dan D I di Provinsi Bali pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta yang terakreditasi dan program tersebut mendapat ijin dari Dirjen Dikti yang dilaksanakan diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan. 5. Kelas jauh adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di luar kampus tersebut berada, baik dalam maupun di luar provinsi Bali tanpa kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mendapat ijin untuk melaksanakan program pendidikan tersebut. Pasal 2 (1) Bupati dan Wakil Bupati Badung yang ditunjuk untuk mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya diberikan bantuan, berupa : a. transport dari tempat asal ketempat tujuan dan kembali ketempat asal; b. biaya diklat, PKL, Penyusunan Kertas Kerja yang disesuaikan dengan jenis Diklat dan / atau ketentuan Panitia Penyelenggara ; c. bagi yang tidak ditanggung biaya akomodasi diberikan batuan berupa biaya akomodasi, uang saku, angkutan setempat dan angkutan dari/ke bandara; d. bagi yang ditanggung akomodasi diberikan bantuan berupa uang saku, angkutan setempat dan angkutan dari/ke bandara; e. bagi yang dikenakan biaya disetor ke panitia penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabuapten Badung; f. biaya Visa dan Fiskal bagi pendidikan ke luar negeri yang disesuaikan dengan tarif yang berlaku; (2) Bantuan biaya pendidikan bagi Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah kabupaten Badung yang mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya dibagi dalam : a. Diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar Provinsi Bali termasuk keluar negeri. b. Diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang diselenggarakan di Provinsi Bali. (3) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi Bupati dan Wakil Bupati Badung yang mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya di luar Provinsi Bali termasuk keluar negeri dihitung sesuai dengan Lampiran I Peraturan ini.
4 (4) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi Bupati dan Wakil Bupati Badung yang mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya di Provinsi Bali dihitung sebagai yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
Pasal 3 (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk mengikuti tugas belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan berupa uang bulanan atau uang saku, biaya buku/diklat, biaya penelitian/praktek/Kuliah Kerja Nyata dan biaya penyusunan skripsi/tesis/disertasi. (2) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tugas belajar : a. Strata 3; b. Strata 2; c. Strata 1 / Diploma IV; d. Diploma I, II, III. (3) Besarnya bantuan biaya pendidikan tugas belajar dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.
Pasal 4 (1) Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat surat ijin belajar dari Bupati Badung diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pendidikan Strata 3 (S3), Strata 2 ( S2), Strata 1 (S1), DiplomaVI dan Diploma III. (2) Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat surat ijin belajar dari Bupati Badung diberikan apabila pendidikan tersebut tidak menggangu tugas-tugas kedinasan serta mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan yang dilaksanakan di Provinsi Bali pada Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan program tersebut mendapat ijin dari Dirjen Dikti. (3) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Bupati Badung dimaksud pada ayat (1), pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lmpiran IV Peraturan ini. Pasal 5 Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar/ijin belajar adalah sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil. b. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun di Kabupaten Badung. c. Memiliki Surat Tugas Belajar / Surat Ijin Belajar dari Pemerintah Kabupaten Badung. d. Umur maksimal 45 tahun pada saat mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan. e. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat, mendapat tugas Belajar lebih dari 6 bulan diberhentikan dari jabatannya.
5 Pasal 6 (1) Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya dibagi dalam : a. b.
Diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar Provinsi Bali; Diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang diselenggarakan di Provinsi Bali;
(2) Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya berupa uang saku, biaya angkutan setempat, biaya penginapan, biaya buku/diklat, PKL dan biaya penyusunan Kertas Kerja. (3) Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya dibagi dalam : a. b. c.
Diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang lamanya 1 sampai 5 hari di luar Provinsi Bali. Diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang lamanya lebih dari 5 hari diluar Provinsi Bali. Diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang diselenggarakan di Provinsi Bali.
(4) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya di luat Provinsi Bali untuk lamanya 1 sampai 5 hari dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampian V dan selebihnya dihitung sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan ini. (5) Besarnya bantuan biaya pendidikan Non Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya di luar Provinsi Bali dihitung sesuai Lampiran VI. (6) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya di Provinsi Bali dihitung sesuai Lampiran VII. Pasal 7 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar/diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang diselenggarakan diluar Provinsi Bali, pada saat pemberangkatan dan kembali diberikan biaya perjalanan pulang pergi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 8 (1) Bagi Bupati dan Wakil Bupati yang harus mengikutsertakan istri/suami untuk mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya diberikan bantuan sebesar berikut : a. Uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) selama mengikuti pendidikan dan pelatihan. b. Biaya pulang pergi sesuai ketentuan yang berlaku.
6 (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang harus mengikutsertakan istri/suami untuk mengikuti diklat/kursus/penetaran/pelatihan dan sejenisnya diberikan bantuan sebagai berikut : a. Uang saku sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) selama mengikuti pendidikan dan pelatihan. b. Biaya pulang pergi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 9 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar / diklat / kursus / penataran / pelatihan dan sejenisnya, apabila dikenai biaya penyelengaraan ( kontribusi biaya ) ke panitia di bebankan pada Pemerintah Kabupaten Badung. Pasal 10 (1) Biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas belajar / diklat / kursus / penataran / pelatihan dan sejenisnya tidak diberikan apabila telah ditanggung oleh panitia peyelenggara. (2) Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijin belajar tidak diberikan lagi apabila telah mendapat beasiswa atau sejenisnya di luar sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
Pasal 11 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4 tersebut diatas yang mengikuti kelas jauh atau yang sejenjisnya tidak dibenarkan dan tidak mendapat bantuan biaya pendidikan. Pasal 12 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar / diklat / kursus / penataran / pelatihan dan sejenisnya apabila telah selesai mengikuti pendidikan agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Badung paling lambat 2 (dua) hari setelah selesai pendidikan dengan melampirkan photocopy sertifikat dan ijazah. Pasal 13 Peraturan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat / kursus / penataran / pelatihan dan sejenisnya yang lamanya tidak lebih dai 2 (dua) hari di Provinsi Bali. Pasal 14 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
7 Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Badung Nomor 49 Tahun 2005 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar / Ijin Belajar / Kursus / Penataran / Pelatihan dan sejenisnya yang Ditunjuk / Disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Badung dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 14 Juni 1007 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 14 Juni 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 41
