BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 50 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/HONORER/TENAGA HARIAN LEPAS DALAM LINGKUNGAN PEMBAYARAN KAS KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah Kabupaten Badung dan memperhatikan kelebihan jam kerja atau bekerja di luar jam kerja bagi karyawan Pemerintah Kabupaten Badung, dipandang perlu adanya pengaturan tentang ketentua kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi Pegawai Negeri Sipil/Honorer/Tenaga Harian Lepas dalam lingkungan pembayaran kas Kabupaten Badung; b. bahwa pengaturan tentang ketentuan kerja lembur dan pemberian uang lembur sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
-2-
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
-3-
10. Peraturan
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
Nomor
PER – 13 / PB / 2007 Tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KETENTUAN
KERJA
LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/HONORER/TENAGA HARIAN LEPAS DALAM LINGKUNGAN PEMBAYARAN KAS KABUPATEN BADUNG
Pasal 1 Yang dimaksud dengan kerja lembur menurut peraturan ini adalah segala pekerjaan unsur kepentingan dinas yang harus dilakukan oleh Pegawai
Negeri
Sipil/Honorer/Tenaga
Harian
Lepas
pada
waktu-waktu tertentu di luar jam kerja.
Pasal 2 Kerja lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan unsur kepentingan dinas yang mengingat sifatnya sangat penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan. Pasal 3 (1)
Untuk melakukan kerja lembur harus diterbitkan Surat Perintah Kerja Lembur oleh Kepala Kantor/SatuanKerja/Pemimpin Kegiatan dengan menyebutkan urgensinya serta keterangan mengenai nama dan
atau jabatan serta golongan gaji dari
Pegawai-pegawai yang diperintahkan dalam satuan kegiatan ( misalnya selama satu bulan disertai jumlah jam saat yang bersangkutan melakukan kerja lembur tiap harinya). (2)
Surat Perintah Kerja Lembur hanya dapat diterbitkan oleh yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1), jika telah tersedia dana
uang
lembur
pada
masing-masing
Kantor/Satuan
Kerja/Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersangkutan.
-4-
Pasal 4 (1)
Uang Lembur hanya diberikan kepada pegawai yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali paling sedikit 1 (satu) jam penuh.
(2)
Kerja Lembur yang dilakukan kurang dari 1 (satu) jam penuh dibulatkan ke bawah, misalnya jam lembur yang dilakukan selama 2 ¾ jam, hanya dapat dibayarkan uang lembur untuk 2 (dua) jam.
(3)
Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur adalah sebagai berikut : a. Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor : -
Golongan I/Honorer/THL sebesar
Rp. 5.000,- /jam
-
Golongan II sebesar
Rp. 6.500,- /jam
-
Golongan III sebesar
Rp. 8.000,- /jam
-
Golongan IV sebesar
Rp. 9.500,- /jam
b. Pada hari sabtu, minggu dan hari besar sebesar 200% dari besarnya uang lembur pada hari kerja biasa. (4)
Waktu kerja lembur pada hari kerja, paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
(5)
Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran uang lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) jam kerja lembur.
(6)
Dalam hal kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur dalam sehari paling banyak 8 (delapan) jam kerja.
Pasal 5 (1)
Disamping uang lembur kepada pegawai yang melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan pula uang makan sebesar Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) dan diberikan paling banyak satu kali.
(2)
Dalam hal kerja lembur dilaksanakan pada hari libur kerja, pemberian uang makan hanya dapat diberikan satu kali.
-5-
Pasal 6 (1)
Pembayaran Uang Lembur didasarkan pada daftar hadir lembur Pegawai Negeri Sipil/Honorer/THL.
(2)
Uang Lembur dan uang makan lembur dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
(3)
Khusus untuk lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenan.
Pasal 7 Untuk memperoleh pembayaran uang lembur maka atas dana yang tersedia, Bendahara Pengeluaran bersangkutan mengajukan
Surat
Permintaan Pembayaran Langsung dengan dilampiri : a. Surat perintah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); b. Daftar hadir untuk hal-hal kerja lembur dari pegawai yang diperintahkan kerja lembur dengan dibubuhi catatan yang bersangkutan mulai dan sampai pulang kerja lembur; c. Untuk Golongan IV dan Golongan III dikenakan pajak penghasilan sebesar 15 %.
Pasal 8 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah wajib menolak SP2D uang lembur dan SP2D uang makan, jika untuk keperluakeperluan tertentu : a. Tidak cukup tersedia dana untuk lembur pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja/Kegiatan bersangkutan; b. Dilampauinya batas pembiayaan triwulan untuk pengeluaran uang lembur tersebut.
Pasal 9 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2005 tentang Ketentuan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil/Honorer/Tenaga Harian Lepas dalam Lingkungan Pembayaran Kas Kabupaten Badung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
-6-
Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 4 Desember 2007
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 4 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 43
