BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 15A TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa memperhatikan surat An. Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, tanggal 20 Februari 2009, Nomor 213/432.DIII, perihal Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2009, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian terhadap jumlah bantuan yang diberikan kepada partai politik;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan adanya tertib administrasi perlu diadakan perubahan terhadap besarnya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
-2Mengingat
: 1. Undang–Undang
Nomor
69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
-3-
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 6 ) diubah sebagai berikut :
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
: 6 TAHUN 2009
TANGGAL
: 10 FEBRUARI 2009
TENTANG
: PEMBERIAN
BANTUAN
KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004,
-4Diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 27 Mei 2009 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Badung pada tanggal 27 Mei 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009 NOMOR 23
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
: 15A TAHUN 2009
TANGGAL : 27 MEI 2009
-5TENTANG
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BESARNYA
BANTUAN
KEUANGAN
KEPADA
PARTAI
POLITIK
YANG
MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 No
Nama Partai Politik
Perolehan
Indeks bantuan
Jumlah bantuan yang
Kursi
keuangan per Kursi
diberikan (7/12 x Jumlah Kursi x Rp. 20.000.000,-)
1
Partai Perhimpunan Indonesia
2
Rp. 20.000.000,-
Rp. 23.333.333,-
2
Rp. 20.000.000,-
Rp. 23.333.333,-
Baru (PIB) 2
Partai
Nasional
Banteng
Kemerdekaan (PNBK) 3
Partai Demokrat
2
Rp. 20.000.000,-
Rp. 23.333.333,-
4
Partai Keadilan dan Persatuan
2
Rp. 20.000.000,-
Rp. 23.333.333,-
1
Rp. 20.000.000,-
Rp. 11.666.666,-
Bangsa
1
Rp. 20.000.000,-
Rp. 11.666.666,-
Partai Demokrasi Indonesia
19
Rp. 20.000.000,-
Rp.221.666.654,-
9
Rp. 20.000.000,-
Rp.104.999.994,-
Partai Pelopor
2
Rp. 20.000.000,-
Rp. 23.333.333,-
JUMLAH
40
Rp. 20.000.000,-
Rp.466.666.645,-
Indonesia 5
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
6
Partai
Kebangkitan
(PKB) 7
Perjuangan (PDIP) 8
Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
9
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
