BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, bahwa pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 5. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
3 BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas terdiri dari: 1. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung terdiri dari : a) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Petang; b) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal; c) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Mengwi; d) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara; e) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta; f) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta Selatan; g) UPT Sanggar Kegiatan Belajar; 2. UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Badung terdiri dari : a) UPT Puskesmas Petang I; b) UPT Puskesmas Petang II; c) UPT Puskesmas Abiansemal I; d) UPT Puskesmas Abiansemal II; e) UPT Puskesmas Abiansemal III; f) UPT Puskesmas Mengwi I; g) UPT Puskesmas Mengwi II; h) UPT Puskesmas Mengwi III; i) UPT Puskesmas Kuta Utara ; j) UPT Puskesmas Kuta I; k) UPT Puskesmas Kuta II; l) UPT Puskesmas Kuta Selatan; m) UPT Instalasi Farmasi; 3. UPT Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung terdiri dari : UPT Musium Yadnya di Mengwi;
4 4. UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung terdiri dari : a) UPT
Dinas
Pertanian,
Perkebunan
dan
Kehutanan
Perkebunan
dan
Kehutanan
Perkebunan
dan
Kehutanan
Perkebunan
dan
Kehutanan
Pertanian,
Perkebunan
dan
Kehutanan
Pertanian,
Perkebunan
dan
Kehutanan
Kecamatan Petang; b) UPT
Dinas
Pertanian,
Kecamatan Abiansemal; c) UPT
Dinas
Pertanian,
Kecamatan Mengwi; d) UPT
Dinas
Pertanian,
Kecamatan Kuta Utara; e) UPT
Dinas
Kecamatan Kuta; f) UPT
Dinas
Kecamatan Kuta Selatan; g) UPT Balai Benih Utama (BBU) Padi, Palawija dan Holtikultura; h) UPT
Pembibitan
dan
Arboretum
Tanaman
Hutan
dan
Perkebunan.
5. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung terdiri dari : a) UPT
Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
Perikanan
dan
Kelautan
Perikanan
dan
Kelautan
Perikanan
dan
Kelautan
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
(RPH)
Mambal
Kecamatan Petang; b) UPT
Dinas
Peternakan,
Kecamatan Abiansemal; c) UPT
Dinas
Peternakan,
Kecamatan Mengwi; d) UPT
Dinas
Peternakan,
Kecamatan Kuta Utara; e) UPT
Dinas
Kecamatan Kuta; f) UPT
Dinas
Kecamatan Kuta Selatan; g) UPT
Rumah
Potong
Hewan
Kecamatan Abiansemal; h) UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang; i) UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan;
5 6. UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung terdiri dari : a) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Petang dan Abiansemal; b) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Mengwi; c) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Kuta Utara; d) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan.
b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan meliputi : UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung terdiri dari : a) UPT
Badan
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
Kecamatan Petang; b) UPT
Badan
Keluarga
Kecamatan Abiansemal; c) UPT
Badan
Keluarga
Kecamatan Mengwi; d) UPT
Badan
Keluarga
Kecamatan Kuta Utara; e) UPT
Badan
Keluarga
Kecamatan Kuta; f) UPT
Badan
Keluarga
Kecamatan Kuta Selatan;
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3
(1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas / Badan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas / Badan serta secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
6 Bagian Kedua Tugas Pasal 4 UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas / Badan di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi :
a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas / Badan dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai bidangnya; b. melaksanakan urusan administrasi;
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
7 BAB V TATA KERJA Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Badung. (2) Setiap Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Setiap Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu. (5) Setiap Laporan yang diterima ole Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusannya wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8
UPT pada Dinas / Badan dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII URAIAN TUGAS Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut tentang Uraian Tugas Masing-masing UPT pada Dinas / Badan dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8
BAB VIII ESELONERING Pasal 10
(1) Kepala UPT Dinas / Badan adalah jabatan struktural eselon IV a. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas / Badan adalah jabatan struktural eselon IV b.
BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 11 (1) Kepala UPT Dinas / Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas / Badan dilingkungan Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Jabatan Fungsional dilingkungan UPT Dinas / Badan dilingkungan Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
BAB X PEMBIAYAAN Pasal 12
Segala pembiayaan kegiatan UPT Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Daerah di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
9 Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 25 Juni 2008 BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Pada tan Diundangkan di Badung Pada tanggal 25 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 16
10 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BADUNG TANGGAL : 25 JUNI 2008 NOMOR : 20 TAHUN 2008 TENTANG : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DILINGKUNGAN PEMERITAH DAERAH KABUPATEN BADUNG BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ____________________________________________________________
KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
