BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelurahan dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka perlu dibantu oleh Kepala Lingkungan;
b.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
2 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 )
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN Pasal 1 Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan di Kelurahan. Pasal 2 Masing – masing lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan yang bertanggung jawab kepada Lurah. Pasal 3 Kepala Lingkungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Lurah di wilayah lingkungannya masing-masing. Pasal 4 (1) Kepala Lingkungan yang akan berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti kepada Camat melalui Lurah dan menyampaikan kepada warga masyarakat di lingkungannya bahwa masa jabatannya akan berakhir. (2) Permohonan dan penyampaian dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya akan berakhir.
(3) Kepala Lingkungan membentuk Panitia pemilihan Kepala Lingkungan melalui rapat warga masyarakat lingkungan, yang selanjutnya bertugas melaksanakan proses pemilihan Calon Kepala Lingkungan yang baru. Pasal 5 (1) Masyarakat mengusulkan nama-nama Bakal Calon Kepala Lingkungan dari warga lingkungan kepada Panitia Pemilihan Kepala Lingkungan. (2) Nama-nama yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas dan dipilih dalam pertemuan antar warga lingkungan.
3 (3) Pembahasan dan pemilihan Bakal Calon Kepala Lingkungan dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk menjadi Calon Kepala Lingkungan.
Pasal 6 Calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penduduk kelurahan Warga Negara RepubliK Indonesia yang memenuhi persyaratan : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa; d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; f. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang dapat meresahkan masyarakat sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di lingkungan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun terakhir dengan tidak terputus kecuali bagi putra kelurahan yang berada di luar kelurahan yang bersangkutan; h. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Lingkungan; i. paling rendah berumur 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi telah berumur 60 (enam puluh) tahun; j. paling rendah berpendidikan SLTP atau sederajat dan berijasah; k. sehat jasmani dan rohani; l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan paling lama 12 tahun.
Pasal 7 (1) Nama-nama Calon Kepala lingkungan yang telah dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Camat melalui Lurah. (2) Apabila Calon Kepala Lingkungan yang terpilih lebih dari satu orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Camat. (3) Apabila hasil ujian saringan lebih dari satu orang calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan yang sepenuhnya ditentukan oleh Camat dan dituangkan dalam Berita Acara. Pasal 8 (1) Calon Kepala Lingkungan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Camat kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan. (2) Pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Camat setelah mendapat persetujuan Bupati.
4 Pasal 9 Pelantikan Kepala Lingkungan dilakukan oleh Camat dihadapan warga masyarakat lingkungan dan mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 10 Dalam acara pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilanjutkan dengan serah terima tugas dari pejabat maka kepada pejabat baru yang dituangkan dalam Berita acara serah terima tugas dan jabatan. Pasal 11 Masa jabatan Kepala Lingkungan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan dan dapat dipilih serta diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 12 Kepala Lingkungan mempunyai tugas untuk membantu Lurah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Pasal 13 Dalam menjalankan tugasnya Kepala Lingkungan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan di masing-masing lingkungannya dengan bertanggung jawab kepada Lurah serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 14 (1) Kepala Lingkungan berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Lingkungan; d. tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Lingkungan; e. melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat lingkungan terhadap kredibilitasnya sebagai Kepala Lingkungan. (3) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Lurah kepada Camat. (4) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Camat setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
5 Pasal 15 (1) Kepala Lingkungan yang didakwa tersangkut dalam suatu tindak pidana, oleh camat dapat diberhentikan sementara. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat. (3) Selama Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemberhentian sementara, Camat mengangkat penjabat Kepala Lingkungan dari aparat Pemerintah Kelurahan. (4) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara oleh Camat apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah, maka camat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
(5) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat setelah mendapat persetujuan dari Bupati. (6) Tugas dan kewajiban Kepala Lingkungan yang diberhentikan dilaksanakan oleh penjabat Kepala Lingkungan yang diangkat oleh Camat sampai dengan dilantiknya Kepala Lingkungan yang baru.
(7) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara oleh Camat, setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana / tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka Camat harus merehabilitasi dan mencabut Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya. (8) Apabila Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah berakhir masa jabatannya, Camat hanya merehabilitasi Kepala Lingkungan yang bersangkutan. (9) Apabila berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dari putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Camat dapat memberhentikan yang bersangkutan. Pasal 16 (1) Kepala Lingkungan diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan / atau tunjungan lainnya. (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Badung. Pasal 17 Kepala Lingkungan yang telah bertugas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
6 Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 14 Juli 2008 BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Pada tan Diundangkan di Badung Pada tanggal 14 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 38
