BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS SE-KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan cakupan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana retribusi pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel, dipandang perlu penetapan tata kelola penggunaan dana retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas seKabupaten Badung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas se-Kabupaten Badung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS SEKABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
-34. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. 5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. 6. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Badung tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu. 8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. 9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas yang dipergunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi tidak termasuk penyediaan makanan dan minuman. BAB II TATA LAKSANA, PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA JASA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 2 Tempat pelayanan kesehatan dasar di Daerah, dilaksanakan pada Puskesmas beserta jejaringnya di wilayah Daerah. Pasal 3 (1) Semua penerimaan Retribusi disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah. (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras. (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai komponen jasa pelayanan sebesar 40 % dikelola oleh Puskesmas melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
-4a. untuk jasa petugas medis sebesar 30 %; b. untuk jasa paramedis dan non medis sebesar 55 %; c. untuk pengelola keuangan di Puskesmas sebesar 10 %; d. untuk pembinaan dari Dinas Kesehatan sebesar 5 %. (4)
Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai komponen jasa sarana sebesar 60 % untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional, alat kesehatan dan belanja obat/bahan habis pakai yang diperlukan oleh Puskesmas sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 4
(1)
Puskesmas melakukan pengelolaan dana untuk jasa pelayanan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebesar 40 % dengan rincian: a. untuk jasa petugas medis sebesar 30 %; b. untuk jasa paramedis dan non medis sebesar 55 %; c. untuk pengelola Program JKBM di Puskesmas sebesar 10 %; d. untuk pembinaan dari Dinas Kesehatan sebesar 5 %. Pasal 5
(1)
Puskesmas melakukan pengelolaan dana jasa pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebesar 40 % dengan rincian : a. untuk jasa petugas medis sebesar 30 %; b. untuk jasa paramedis dan non medis sebesar 55 %; c. untuk pengelola Program JKN di Puskesmas sebesar 10 %; d. untuk pembinaan dari Dinas Kesehatan sebesar 5%. Pasal 6
(1)
Puskesmas melakukan pengelolaan dana jasa pelayanan Program Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebesar 40 % dengan rincian : a. untuk jasa petugas medis sebesar 30 %; b. untuk jasa paramedis dan non medis sebesar 55 %; c. untuk pengelola Program JKKB Manguwaras di Puskesmas sebesar 10 %; d. untuk pembinaan dari Dinas Kesehatan sebesar 5 %.
-5-
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas se Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 7 Maret 2014 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 7 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 20 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
