BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG POLA TARIF PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA PUSKESMAS SE - KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Badung, diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Puskesmas se-Kabupaten Badung; b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengajuan klaim oleh puskesmas di Kabupaten Badung dalam Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas)
maka
dipandang
perlu
menetapkan pola tarif pelayanan pada Puskesmas se- Kabupaten Badung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada Puskesmas se-Kabupaten Badung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 515/Menkes/SK/ III/2011 tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
3
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF PELAYANAN PROGRAM
JAMINAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
(JAMKESMAS) PADA PUSKESMAS SE-KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggungjawab
menyelenggarakan
pembangunan
kesehatan
disuatu wilayah kerja. 7. Puskesmas
Non
Perawatan
adalah
Puskesmas
yang
hanya
memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan. 8. Puskesmas
Perawatan
adalah
Puskesmas
yang
memberikan
pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap. 9. Jejaring Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang berada dibawah koordinasi Puskesmas yang meliputi Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Pos Kesehatan Desa, P ondok Bersalin Desa. 10. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan jejaringnya. 11. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas, yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultas i medis, pemeriksaan
fisik
dan
penyuluhan
kesehatan,
sederhana (darah, urine, faeces) dan radiologi.
laboratorium
4
12. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Badung tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan . 13. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Puskesmas. 14. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiata n pelayanan di puskesmas, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya. 15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya. 16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas yang digunakan langsung maupun
tidak
langsung
dalam
rangka
observasi,
di agnosis,
pengobatan dan rehabilitasi.
BAB II TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DAN PESERTA Pasal 2 Tempat pelayanan kesehatan program Jamkesmas dilaksanakan pada Puskesmas beserta jejaringnya di wilayah Daerah Kabupaten Badung. Pasal 3 Peserta Jamkesmas adalah : a. masyarakat Badung dan anggota keluarganya yang memiliki Kartu Jamkesmas; atau b. masyarakat Badung yang mendapat Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tentang Penetapan masyarakat terlantar; c. gelandangan, pengemis dan anak terlantar serta penghuni panti, yang mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; d. khusus penghuni Lapas dan Rutan mendapat rekomendasi dari Kepala Lapas/Kepala Rutan setempat.
5
BAB III PROSEDUR DAN FASILITAS PELAYANAN Pasal 4 Prosedur pelayanan kesehatan Program Jamkesmas pada Puskesmas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, yaitu dengan membawa : a. identitas diri berupa Kartu Jamkesmas; atau b. surat Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bagi yang tidak mempunyai Kartu Jamkesmas. BAB IV JENIS DAN POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5 Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagai berikut : a. rawat Jalan; b. rawat Inap; c. tindakan Medik; d. pemeriksaan Penunjang Diagnostik; e. rujukan pasien ke Rumah Sakit. Pasal 6 (1) Jenis pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibedakan antara : a. rawat jalan paramedik; b. rawat jalan medik umum; c. rawat jalan medik spesialis. (2) Komponen pola tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa sarana; b. jasa pelayanan. (3) Pola tarif pelayanan rawat jalan adalah sebagai berikut:
No
Jenis Pelayanan Rawat Jalan
Jasa Sarana
Jasa Pelayanan
Total
a
rawat jalan paramedik
Rp. 2.000,-
Rp. 3.000,-
Rp. 5.000,-
b
rawat jalan medik umum
Rp. 2.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 8.000,-
c
rawat jalan medik spesialis.
Rp. 2.000,-
Rp. 13.000,-
Rp. 15.000,-
6
Pasal 7 (1) Komponen pola tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi : a. jasa sarana; b. jasa pelayanan. (2) Pola tarif Rawat Inap sebagai berikut : No 1.
Jenis Pelayanan Rawat Inap
Jasa Sarana (Akomodasi)
Jasa Pelayanan
Rp. 15.000
Rp. 8.000
Rp.23.000
Rp. 15.000
Rp. 12.000
Rp. 27.000
Rp. 20.000
Rp. 13.000
Rp. 33.000
Rp. 20.000
Rp. 17.000
Rp. 37.000
Total
a. Kelas III/A dasar Kelas III/A tanpa dokter b. Kelas III/A Umum Kelas III/A dg Dokter Umum
2.
a. Kelas III/B dasar Kelas III/B tanpa dokter b. Kelas III/B Umum Kelas III/B dg Dokter Umum
Pasal 8 (1) Puskesmas Rawat Inap tidak menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap. (2) Apabila dibutuhkan, Puskesmas Rawat Inap dapat melaksanakan pelayanan
dengan
menyediakan
dan
menjual
makanan
dan
minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat. Pasal 9 (1) Jenis Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. tindakan Sederhana; b. tindakan Kecil; c. tindakan Sedang.
7
(2) Komponen pola tarif tindakan medik meliputi : a. jasa sarana; b. jasa pelayanan. (3) Pola tarif tindakan medik tidak termasuk penunjang medik dan konsultasi spesialis. (4) Klasifikasi jenis tindakan medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. (5) Pola tarif tindakan medik adalah sebagai berikut :
No 1
2
3.
Jenis tindakan
Jasa pelayanan
Jasa sarana
Total
Sederhana a. Sederhana 1
Rp. 4.000
Rp. 7.500
Rp. 11.500
b. Sederhana 2
Rp. 6.000
Rp. 7.500
Rp. 13.500
a. Kecil 1
Rp. 8.000
Rp. 15.000
Rp. 23.000
b. Kecil 2
Rp. 12.000
RP. 22.000
Rp. 34.000
a. Sedang 1
Rp. 18.000
Rp. 22.500
Rp. 40.500
b. Sedang 2
Rp. 24.000
Rp. 30.000
Rp. 54.000
Kecil
Sedang
Pasal 10 (1) Jenis pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi : a. laboratorium; b. radio diagnostik; c. elektromedik. (2) Komponen Pola tarif pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi: a. jasa sarana; b. jasa pelayanan. (3) Rincian Pola tarif laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
8
No 1
Jenis pelayanan
Jasa sarana
Jasa pelayanan
Total
Sederhana
2
a. Sederhana 1
Rp. 4.500
Rp. 2.500
Rp. 7.000
b. Sederhana 2
Rp. 7.500
Rp. 2.500
Rp. 10.000
a. Kecil 1
Rp. 10.000
Rp. 5.000
Rp. 15.000
b. kecil 2
Rp. 15.000
Rp. 5.000
Rp. 20.000
a. Sedang 1
Rp. 15.000
Rp. 10.000
Rp. 25.000
b. Sedang 2
Rp. 35.000
RP. 10.000
Rp. 45.000
Kecil
3
Sedang
(4) Rincian
pola
tarif
radio
diagnostik
dan
elektromedik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :
No 1
2
3
Jenis pelayanan
Jasa sarana
Jasa pelayanan
Total
Sederhana a. Sederhana 1
Rp. 15.000
Rp. 10.000
Rp. 25.000
b. Sederhana 2
Rp. 20.000
Rp. 10.000
Rp. 30.000
a. Kecil 1
Rp. 22.500
Rp. 17.500
Rp. 40.000
b. kecil 2
Rp. 27.500
Rp. 17.500
Rp. 45.000
a. Sedang 1
Rp. 30.000
Rp. 20.000
Rp. 50.000
b. Sedang 2
Rp. 40.000
Rp. 20.000
Rp. 60.000
Kecil
Sedang
(5) Klasifikasi jenis tindakan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 11 Rujukan pasien ke Rumah Sakit. Pola tarif rujukan pasien ke Rumah Sakit sebesar Rp. 100.000, -
9
BAB V TATA LAKSANA PENDANAAN Pasal 12 (1) Biaya
Pelayanan
Kesehatan
Program
Jamkesmas
di
Daerah
ditanggung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2) Pelaksanaan pembayaran atau pembiayaan pelayanan kesehatan Program Jamkesmas oleh Puskesmas di Daerah, dilaksanakan dengan
cara
klaim
oleh
Puskesmas
berdasarkan
Pola
tarif
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. (3) Mekanisme
penyaluran
pemanfaatan/penggunaan mengacu
pada
dana, dana
pedoman
pengajuan
Jamkesmas
pelaksanaan
klaim
dan
oleh
Puskesmas
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas).
Pasal 13 (1) Semua penerimaan disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten. (2) Penerimaan komponen jasa sarana dikembalikan sebesar 50% kepada Puskesmas melalui mekanisme APBD. (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional dan belanja obat/bahan habis pakai yang tidak tersedia di Puskesmas atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 14 Bagi masyarakat tergolong miskin yang terdaftar dalam data base, mereka mendapat pelayanan sesuai dengan Program Jamkesmas.
10
Pasal 15 (1) Pelayanan pemeriksaan/pengobatan/perawatan di rumah pasien dengan memanggil petugas Puskesmas/Pustu pada jam kerja dinas hanya diijinkan terhadap pasien yang gawat. (2) Terhadap pemeriksaan/pengobatan/perawatan dimaksud ayat (1) diatas dikenakan biaya transport disesuaikan dengan aturan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 15 Juni 2011 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 15 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 33
11
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
: 44 TAHUN 2011
TANGGAL
: 15 JUNI 2011
TENTANG
: POLA TARIF PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT ( JAMKESMAS ) PADA PUSKESMAS SE-KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2011
A. DAFTAR JENIS TINDAKAN MEDIK SESUAI KATAGORI No Katagori Tindakan Medik 1.
Tindakan Sedehana 1
Jenis Tindakan Medik 1.
Injeksi Obat
2.
Rawat Luka
3.
Aff Kateter
4.
Observasi< 1 jam
5.
Balance Cairan
6.
Memberi Oksigen
7.
Rectal Tusai
8.
Suction
9.
Refraksi
10.
Tonometer Shiot
11.
Irigasi Telinga
12.
Perawatan Saraf Gigi
13.
Kontrol Tindakan Bedah
14.
Cabut Gigi Sulung dengan anastesi Topical
15.
Curetage Pergigi
16.
Jahit Luka < 3
17.
Debridemen tanpa anastesi
18.
Tindik sepasang telinga
19.
Tanpon Telinga/Hidung
20.
Angkat jahitan
21.
WoundToilet
22.
Pasang infuse
23.
Pasang Spalk Pasang Mitela Follow up IUD
2.
Tindakan Sedehana 2
1. Tumpatan sementara
12
2. Corpus Alienum THT
3.
Tindakan Kecil 1
1. Tindakan Estetik Gigi/Protesa 2. Cabut Gigi Sulung dengan Anastesi lokal 3. Jahit Luka 4 – 10 4. Eksplorasi Gigitan Binatang 5. Dilatasi Phimosis 6. Kateterisasi 7. Incisi Abses 8. Insersi IUD 9. Insersi Implant 10. Pengambilan PAP Smear 11. IV A
4.
Tindakan Kecil 2
1. Nebuliser 2. Tumpatan Permanen 3. Cabut Gigi Permanen 4. Insisi Abses Intraoral 5. Eksisi 6. Ekstrasi Clavus 7. Jahit Luka 10-20 8. Luka Bakar 5-10% 9. Oxygenasi < 1 Jam 10. Ektraksi kuku 11. Cabut Iplant
5.
Tindakan Sedang 1
1. Pterigium 2. Pembersihan karang gigi per rahang 3. Jahit luka > 20
6.
Tindakan Sedang 2
1. Irigasi Mata 2. Corpus Alienum Mata
13
B. DAFTAR JENIS PELAYANAN LABORATORIUM No. Katagori Tindakan Medik
Jenis Tindakan Medik
1.
1. LED
Laboratorium Sederhana I
2. BT 3. CT 4. HB Sahli 2.
Laboratorium sederhana 2
3
Laboratorium Kecil 1
1. Glukose Stick 2. Golongan Darah 3. PP Test 4. Darah Malaria 5. UL 6. FL
4.
Laboratorium Kecil 2
1. Asam Urat Stick 2. Colesterol Stick 3. Trigliseride Stick 4. Blood smear
5.
Laboratorium Sedang 1
1. Widal 2. DL ( 3 item )
6.
Laboratirium Sedang 2
1. DL ( 5 item )
C. DAFTAR JENIS PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK DAN ELEKTROMEDIK No.
Katagori Tindakan Medik
Jenis Tindakan Medik
1.
Sederhana 1
1. Dental X-Ray
2.
Sederhana 2
3.
Kecil 1
1.
4.
Kecil 2
1. Thorax AP/PA/Lat
USG
2. BOF/BNO 3. Pelvis/Panggul 4. Shoulder/Bahu 5. Clavicula 6. Scapula 5.
Sdang 1
1. Basis Cranii/Sheedel/Basis 2. Waters/SPN 3. Manus AP/Lat/Oblique 4. Wsi/Perg.Tangan AP/Lat 5. Antebranci Ap/Lat
14
6. Cubit Ap/LAT 7. Hmerus Ap/Lat 8. Pedis Ap/Oblique 9. Ankle AP/Lat 10. Cruris AP/Lat 11. Genu AP/Lat 12. Femur AP/Lat 13. EKG 6.
Sedang 2
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
