BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA PERFILMAN, PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI PERDESAAN, WARUNG TELEKOMUNIKASI, WARUNG SELULER/ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN WARUNG INTERNET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam rangka pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan perfilman / telekomunikasi yang cakupan areanya di wilayah Kabupaten Badung, antara lain usaha perfilman, telekomunikasi perdesaan, warung telekomunikasi, warung seluler/alat perangkat telekomunikasi dan warung internet, maka dipandang perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perfilman, Penyelenggaraan telekomunikasi perdesaan, warung telekomunikasi, warung seluler/alat perangkat telekomunikasi dan warung internet.
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Badung Nomor 35 tentang Izin Usaha Perfilman, Penyelenggaraan Telekomunikasi Perdesaan, Warung Telekomunikasi, Warung Seluler/Alat Perangkat Telekomunikasi dan Warung Internet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perfilman, Penyelenggaraan Telekomunikasi Perdesaan, Warung Telekomunikasi, Warung Seluler/Alat Perangkat Telekomunikasi dan Warung Internet;
1.
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
-23.
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
10.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
12.
Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perfilman, Penyelenggaraan Telekomunikasi Perdesaan, Warung Telekomunikasi, Warung Seluler/Alat Perangkat Telekomunikasi dan Warung Internet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perfilman, Penyelenggaraan Telekomunikasi Perdesaan, Warung Telekomunikasi, Warung Seluler/Alat Perangkat Telekomunikasi dan Warung Internet;
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG IJIN USAHA PERFILMAN, PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI PERDESAAN, WARUNG TELEKOMUNIKASI, WARUNG SELLULER/ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN WARUNG INTERNET Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Ijin Usaha Perfilman, Penyelenggaraan Telekomunikasi Perdesaan, Warung Telekomunikasi, Warung Seluler/Alat Perangkat Telekomunikasi dan Warung Internet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2011, diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan dalam Pasal 5 dihapus.
2.
Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9
Dalam mengajukan permohonan ijin usaha perfilman, penyelenggaraan telekomunikasi perdesaan, warung telekomunikasi, warung seluler/alat perangkat telekomunikasi dan warung internet baik yang sudah beroperasi maupun penyelenggara baru dibebankan biaya materai. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 7 Mei 2012 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 7 Mei 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 29
-4-
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 35 Tahun 2010 TANGGAL : 21 Juli 2010 TENTANG : IZIN USAHA PERFILMAN, PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI PERDESAAN, WARUNG TELEKOMUNIKASI, WARUNG SELULER / ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN WARUNG INTERNET. CONTOH 1
Nomor : Lampiran : 1 (satu) gabung Perihal : Permohonan ijin ……………….. ……………….
………………, …………………20… Kepada Yth. Bupati Badung cq. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung di Sempidi
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini saya : Nama : ............................................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ............................................................................................ Pekerjaan/Jabatan : ............................................................................................ Alamat : ............................................................................................ ............................................................................................ Perkenankan kami mengajukan permohonan izin dalam bidang usaha …………………………………………………………………………. dengan lokasi …………………………………………………………………………….. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan : 1. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Surat rekomendasi /SKTU dari Desa/Kelurahan. 3. Surat Pernyataan bersedia mentaati/mematuhi peraturan yang berlaku. 4. Surat Pernyataan para penyanding, fotocopy KTP. 5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Demikian permohonan saya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Pemohon,
(…………………………………)
-5CONTOH 2
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini saya : Nama Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan/Jabatan Alamat
: : : :
..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... .....................................................................................................
Bersama ini kami sampaikan, bahwa kami memang benar melakukan kegiatan usaha …………………………………………….. dan bersedia mentaati / mematuhi Peraturan Bupati Badung No Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perfilman, Penyelenggaran Telekomunikasi Perdesaan, Warung Telekomunikasi, Warung Seluler/alat perangkat telekomunikasi dan Warung Internet, yang menggunakan perangkat tower, tidak dimanfaatkan untuk sambungan seluler, tidak membuka situs porno, serta membatasi waktu operasional malam ( maximum pukul 22.00 wita ) serta tidak menerima pengunjung berseragam sekolah. Demikian surat penyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kelalaian kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan.
Mangupura, ………… Yang membuat pernyataan Materai6000 (…………………………….)
6 CONTOH 3
SURAT PERNYATAAN (PARA PENYANDING) I. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .......................................................................................................................... Umur : .......................................................................................................................... Pekerjaan : .......................................................................................................................... Yaitu pemilik tanah sawah/rumah/tegalan yang terletak di sebelah utara dari tempat usaha saudara …………………………………. II. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .......................................................................................................................... Umur : .......................................................................................................................... Pekerjaan : .......................................................................................................................... Yaitu pemilik tanah sawah/rumah/tegalan yang terletak di sebelah timur dari tempat usaha saudara …………………………………. III. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .......................................................................................................................... Umur : .......................................................................................................................... Pekerjaan : .......................................................................................................................... Yaitu pemilik tanah sawah/rumah/tegalan yang terletak di sebelah selatan dari tempat usaha saudara …………………………………. IV. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .......................................................................................................................... Umur : .......................................................................................................................... Pekerjaan : .......................................................................................................................... Yaitu pemilik tanah sawah/rumah/tegalan yang terletak di sebelah selatan dari tempat usaha saudara …………………………………. Dengan ini kami bersama-sama menyatakan tidak keberatan suatu apapun atas berdirinya usaha yang bersangkutan. Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan ijin usaha. Kepala Lingkungan
Kami yang tersebut diatas
(......................................................)
I. (................................................)
Kepala Desa/Lurah ..............................
(......................................................)
II. (................................................)
Camat ........................................
III. (................................................)
(......................................................)
IV. (................................................)
