BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 83 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemungutan Pajak Air Tanah dipandang perlu menyempurnakan beberapa substansi dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
-23.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
8.
Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
9.
Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
-3Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 4. Dihapus 5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah, atau batuan di bawah permukaan tanah. 6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang. 9. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1)
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Data Objek dan Subjek Pajak.
-4(2)
Data Objek dan Subjek Pajak harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, apabila data Objek dan Subjek Pajak tidak disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak, data Objek dan Subjek Pajak akan ditetapkan secara jabatan. (3) Data Objek dan Subjek Pajak dicatat oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah secara periodik tiap bulan, selambatlambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (4) Ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah berdasarkan penggunaan meter air (water meter) dan diidentifikasi dengan menggunakan sistem barcode yang dikembangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. (4a) Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air (water meter) ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa : a. kapasitas pompa; b. lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan. (5) Apabila meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada ratarata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir. (6) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. (7) Bentuk dan isi Data Objek dan Subjek Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2A (1)
(2)
(3)
Dinas Pendapatan Daerah memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk segera memperbaiki meter air (water meter) yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dari kerusakan meter air (water meter). Apabila Wajib Pajak mengabaikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).
-54. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) (2)
(3) (4) (5)
Setiap orang/badan hukum yang melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah wajib didaftarkan ke Dinas Pendapatan Daerah. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan : a. surat ijin pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah atau yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; b. surat pernyataan segera mengurus ijin apabila belum memiliki ijin sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau jati diri lain yang sah; d. salinan/foto copy akta pendirian bagi Badan Hukum; e. surat kuasa yang bermeterai cukup untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh wajib pajak; f. surat pernyataan mulai memanfaatkan air tanah. Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban melaksanakan pemberkasan terhadap seluruh objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) berdasarkan data objek pajak dan subjek pajak. NPWPD tersebut tidak berubah selama objek pajak dan subjek pajak masih tetap ada.
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1)
(2)
(3)
(4)
Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, petugas pada Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya belum diadakan pendataan data objek dan subjek pajak, maka ketetapan pajak untuk bulan bersangkutan dapat dipergunakan sama dengan bulan lalu. Dalam hal ketetapan pajak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pada bulan berikutnya ditemukan bahwa pemakaian Air Tanah sebagaimana tercatat dalam meter air (water meter) terdapat kekurangan atau kelebihan pemakaian, maka ketetapan pajaknya diperhitungkan pada bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meter air. Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
-66. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1)
Bupati dapat menerbitkan STPD jika : a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (1a) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif dan ditagih melalui STPD. (2) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. 7. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (1) (2) (3)
Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. Bentuk dan isi SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak adalah dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
8. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIIA KEBERATAN DAN BANDING Pasal 14A (1)
(2)
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SKPD; b. SKPDLB; dan c. SKPDN. Syarat pengajuan keberatan adalah sebagai berikut : a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; b. melampirkan foto copy SKPD, SKPDLB, dan SKPDN; c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran; d. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya;
-7e.
(3) (4)
(5)
(6)
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDLB, dan SKPDN, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Formulir Surat Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. Pasal 14B
Pemeriksaan keberatan pajak dilakukan oleh Tim Pemeriksa Keberatan Pajak yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 14C (1) (2) (3)
(4) (5)
(6) (7) (8)
Surat keberatan dari Wajib Pajak dicatat dalam Buku Register. Petugas pada Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan. Atas kelengkapan pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini. Pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan dirumuskan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini. Kesimpulan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
-8Pasal 14D Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 21 Nopember 2012 BUPATI BADUNG,
ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 21 Nopember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 78.
