BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 84 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak terhadap pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
-22.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
-37.
8.
9. 10.
11.
12.
13.
14.
15. 16.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
-4BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Atas nama Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan : a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDN; f. SKPDLB; g. STPD; h. Surat Keputusan Pembetulan; atau i. Surat Keputusan Keberatan. yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak. Pasal 3 Ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi : a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo; b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, STPD, dan surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan sanksi administratif, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.
-5BAB III TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DAERAH Pasal 4 (1) Permohonan pembetulan diajukan oleh Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut: a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa. (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 5 (1) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak dapat dipertimbangkan. (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak. Pasal 6 (1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada Dinas Pendapatan Daerah : a. secara langsung; atau b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat. (2) Atas penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan tanda bukti penerimaan surat. (3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan pembetulan.
-6Pasal 7 Tanggal bukti penerimaan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), yaitu : a. tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal permohonan pembetulan disampaikan secara langsung; atau b. tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal permohonan pembetulan disampaikan melalui pos. Pasal 8 (1) Dinas Pendapatan Daerah setelah menerima permohonan pembetulan melakukan penelitian terhadap surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang menurut Wajib Pajak terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak. (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memanggil Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan yang diperlukan. (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak harus menunjukkan Surat Kuasa. Pasal 9 (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan pembetulan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal bukti penerimaan permohonan pembetulan. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi belum diterbitkan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan. (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 10 Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan setelah melakukan penelitian.
-7Pasal 11 Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat berupa menambahkan, mengurangkan, menghapuskan jumlah pajak yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak. Pasal 12 (1) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengenai alasan yang menjadi dasar menambah, mengurangkan, menghapuskan, atau menolak permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak. (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 21 Nopember 2012 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 21 Nopember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 79.
-8-
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 84 TAHUN 2012 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2012 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DAERAH. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN ............, ...........Tahun . .... Kepada :
Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Pembetulan
Yth. Bupati Badung up.Kepala Dinas Pendapatan Daerah/ Sedahan Agung Kabupaten Badung di – Mangupura
Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Pemilik / Pengelola Alamat Bertindak untuk dan atas nama Nama Usaha/Perusahaan
: ............................................................................................................... : ......................................................................... Telp............................. : : ...............................................................................................................
NPWPD
:
Alamat
: ......................................................................... Telp.............................
Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas surat ketetapan pajak/surat tagihan pajak/surat keputusan lain yang terkait dengan perpajakan daerah. Jenis Surat Nomor dan tgl Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak
: : : :
Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagai berikut : URAIAN
MENURUT SURAT
MENURUT WP
Permohonan Wajib Pajak tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut : ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .............................. ................................................................................................................................................................................... Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terimakasih. Hormat Saya, Pemohon ……………………………………….
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
