BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa dengan adanya usulan pembentukan UPT baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung maka perlu mengadakan Perubahan Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu mengadakan Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
Menimbang
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peratutan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG .
3
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1)
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
(2)
Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas terdiri dari : 1.
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung: a) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Petang; b) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal; c) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Mengwi; d) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara; e) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta; f) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta Selatan; g) UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
2.
UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Badung : a) UPT Puskesmas Petang I; b) UPT Puskesmas Petang II; c) UPT Puskesmas Abiansemal I; d) UPT Puskesmas Abiansemal II; e) UPT Puskesmas Abiansemal III; f) UPT Puskesmas Abiansemal IV; g) UPT Puskesmas Mengwi I; h) UPT Puskesmas Mengwi II; i) UPT Puskesmas Mengwi III; j) UPT Puskesmas Kuta Utara; k) UPT Puskesmas Kuta I; l) UPT Puskesmas Kuta II;
4
m) UPT Puskesmas Kuta Selatan; n) UPT Instalasi Farmasi; 3.
UPT Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung : UPT Musium Yadnya ;
4.
UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung : a) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Petang; b) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Abiansemal; c) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Mengwi; d) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Kuta Utara; e) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Kuta; f) UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Kuta Selatan; g) UPT Balai Benih Utama (BBU) Padi, Palawija dan Hortikultura; h) UPT Pembibitan dan Arboretum Tanaman Hutan dan Perkebunan;
5.
UPT Dinas Peternakan, Kabupaten Badung :
Perikanan
dan
Kelautan
a) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang; b) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal; c) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi; d) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara; e) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta; f) UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan; g) UPT Rumah Potong Hewan Kecamatan Abiansemal;
(RPH)
Mambal
h) UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang; i) UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan;
5
6.
UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung : a) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Petang dan Abiansemal; b) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Mengwi; c) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Kuta Utara; d) UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan;
7.
UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika : a) UPT Terminal Tipe A Mengwi; b) UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan;
8.
UPT Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung : a) UPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) Badung Utara; b) UPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) Badung Selatan;
9.
UPT Dinas Pemadam Kebakaran : a) UPT Dinas Pemadam Kebakaran Badung Utara; b) UPT Dinas Pemadam Kebakaran Badung Selatan.
b. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Badan terdiri dari : UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung : 1. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Petang; 2. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Abiansemal; 3. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Mengwi; 4. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kuta Utara; 5. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kuta; 6. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kuta Selatan;
6
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 19 Desember 2012 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 19 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 86
