BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional serta tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan, maka perlu diberikan kesempatan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah untuk mengikuti pendidikan untuk meningkatkan kompetensi baik teknis maupun manajerial; b. bahwa Keputusan Bupati Badung Nomor 31 A Tahun 2007 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung yang mengikuti Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/Penataran/Pelatihan dan sejenisnya yang Ditunjuk/Disetujui oleh Pejabat yang berwenang, sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Badung. 2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Badung. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 4. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Bali, Bupati Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung serta Seluruh Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 5. Pendidikan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil.
3 6. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan/Kursus/Penataran dan/atau Pelatihan yang ditunjuk/disetujui oleh pejabat yang berwenang. 7. Tugas belajar adalah penugasan/penunjukan (bukan permohonan sendiri) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung (bukan status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk mengikuti pendidikan S3, S2, S1/D IV, D III, D II dan D I pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta yang terakreditasi yang diikuti diluar maupun di dalam Provinsi Bali yang harus meninggalkan tugas kedinasan. 8. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung (bukan berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk mengikuti pendidikan S3, S2, S1/D IV, D III, D II dan D I pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta di Provinsi Bali yang terakreditasi dan program tersebut mendapat ijin dari Dirjen Dikti yang dilaksanakan diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan. 9. Pendidikan Lainnya terdiri dari Pendidikan, Pelatihan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek), Kursus, Penataran, Workshop, dan Training of Trainers (TOT). 10. Kelas jauh adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di luar kampus tersebut berada, baik dalam maupun di luar provinsi Bali tanpa kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mendapat ijin untuk melaksanakan program pendidikan tersebut. BAB II JENIS BIAYA PENDIDIKAN Pasal 2 Jenis Biaya Pendidikan meliputi : a. beasiswa pendidikan tugas belajar; b. beasiswa pendidikan ijin belajar; c. biaya pendidikan lainnya bagi Bupati dan Wakil Bupati d. biaya pendidikan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Besaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. BAB III BEASISWA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR Pasal 4 (1) Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar Strata 3 (S3), Strata 2 (S2), Strata 1 (S1), Diploma IV (D IV), Diploma III (D III), Diploma II (D II) dan Diploma I (D I). (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti Tugas Belajar diberikan Beasiswa berupa Uang Bulanan, Biaya Buku/Diktat, Biaya Penelitian/Praktek/Kuliah Kerja Nyata dan Biaya Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi. (3) Biaya Penelitian/Praktek/KKN dan Biaya Penyusunan Skripsi/Tesis/Desertasi diberikan hanya sekali selama mengikuti pendidikan.
4 (4) Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai Lampiran I Peraturan ini. (5) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti Tugas Belajar di luar Provinsi Bali, pada saat pemberangkatan dan kembali diberikan biaya transportasi pulang pergi sesuai dengan nilai senyatanya (real cost)
BAB IV BEASISWA PENDIDIKAN IJIN BELAJAR Pasal 5 (1) Beasiswa Pendidikan Ijin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijin Belajar dari Bupati Badung yang melanjutkan pendidikan Strata 3 (S3), Strata 2 (S2), Strata 1 (S1), Diploma IV (D IV) dan Diploma III (D III). (2) Beasiswa Pendidikan Ijin Belajar diberikan apabila pendidikan tersebut tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan. (3) Beasiswa Pendidikan Ijin Belajar dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai lampiran II Peraturan ini. BAB V PERSYARATAN BEASISWA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN BEASISWA PENDIDIKAN IJIN BELAJAR Pasal 6 Persyaratan untuk mendapat Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar dan Beasiswa Pendidikan Ijin Belajar adalah sebagai berikut : a. pegawai negeri sipil; b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun di Kabupaten Badung; c. memiliki Surat Tugas Belajar/Surat Ijin Belajar dari Pemerintah Kabupaten Badung; d. umur maksimal 45 Tahun pada saat mengajukan permohonan beasiswa pendidikan; e. bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat dan mendapatkan Tugas Belajar lebih dari 6 bulan diberhentikan dari jabatannya. BAB VI BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI Pasal 7 Biaya pendidikan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Pendidikan Lainnya terdiri dari : a. pendidikan lainnya di luar Provinsi Bali termasuk di luar negeri; b. pendidikan lainnya di Provinsi Bali
5 Pasal 8 Bupati dan Wakil Bupati yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan lainnya di luar Provinsi Bali termasuk di luar negeri diberikan biaya berupa : a. biaya transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan dan kembali ke tempat asal dibayarkan sesuai dengan nilai senyatanya (real cost); b. biaya diktat, PKL, Penyusunan Kertas Kerja yang disesuaikan dengan jenis pendidikan dan/atau ketentuan panitia penyelenggara dan diberikan hanya sekali selama penyelenggaraan; c. bagi yang tidak ditanggung akomodasi diberikan biaya harian akomodasi, uang saku, angkutan setempat dan angkutan dari/ke bandara; d. bagi yang ditanggung akomodasi diberikan biaya harian uang saku, angkutan setempat dan angkutan dari/ke bandara; e. bagi yang dikenakan biaya setor ke panitia penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung; f. biaya Visa dan Fiskal bagi Pendidikan Lainnya ke Luar Negeri disesuaikan dengan tarif yang berlaku; Pasal 9 Bupati dan Wakil Bupati yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan lainnya di Provinsi Bali diberikan biaya berupa : a. biaya diktat, PKL, Penyusunan Kertas Kerja yang disesuaikan dengan jenis pendidikan dan/atau ketentuan panitia penyelenggara yang diberikan hanya sekali selama penyelenggaraan; b. bagi yang tidak ditanggung akomodasi diberikan biaya harian akomodasi dan konsumsi serta uang saku dan angkutan setempat; c. bagi yang ditanggung akomodasi diberikan biaya harian uang saku dan angkutan setempat; d. bagi yang dikenakan biaya disetor ke panitia penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung; Pasal 10 Bupati dan Wakil Bupati yang harus mengikutsertakan istri/suami untuk mengikuti Pendidikan Lainnya diberikan biaya berupa: a. Uang saku sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama penyelenggaraan; b. Bagi Pendidikan Lainnya di Luar Provinsi Bali termasuk di Luar Negeri diberikan biaya transportasi pulang pergi sesuai dengan nilai senyatanya (real cost). Pasal 11 (1) Biaya Pendidikan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Pendidikan Lainnya di Luar Provinsi Bali termasuk di Luar Negeri dihitung sesuai Lampiran III Peraturan ini. (2) Biaya Pendidikan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Pendidikan Lainnya di Provinsi Bali dihitung sesuai Lampiran IV Peraturan ini.
6 BAB VII BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 12 Biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan lainnya terdiri dari : a. biaya pendidikan lainnya di Luar Provinsi Bali yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari; b. biaya pendidikan lainnya di Luar Provinsi Bali yang lamanya lebih dari 5 (lima) hari; c. biaya pendidikan lainnya di Provinsi Bali Pasal 13 Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan lainnya di luar Provinsi Bali diberikan biaya berupa : a. biaya transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan dan kembali ke tempat asal dibayarkan sesuai dengan nilai senyatanya (real cost); b. biaya Diktat, PKL, Penyusunan Kertas Kerja yang disesuaikan dengan jenis pendidikan dan/atau ketentuan panitia penyelenggara dan diberikan hanya sekali selama penyelenggaraan; c. bagi yang tidak ditanggung akomodasi diberikan biaya harian akomodasi, uang saku, angkutan setempat dan angkutan dari/ke bandara; d. bagi yang ditanggung akomodasi diberikan biaya harian uang saku, angkutan setempat dan angkutan dari/ke bandara; e. bagi yang dikenakan biaya setor ke panitia penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. Pasal 14 Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan lainnya di Provinsi Bali diberikan biaya, berupa : a. biaya Diktat, PKL, Penyusunan Kertas Kerja yang disesuaikan dengan jenis pendidikan dan/atau ketentuan panitia penyelenggara dan diberikan hanya sekali selama penyelenggaraan; b. bagi Pendidikan Lainnya yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar diberikan biaya harian transportasi dan uang saku; c. bagi Pendidikan Lainnya yang diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan tidak ditanggung akomodasi diberikan biaya harian akomodasi serta biaya harian transportasi dan uang saku; d. bagi Pendidikan Lainnya yang diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang ditanggung akomodasi diberikan biaya harian transportasi dan uang saku; e. bagi yang dikenakan biaya disetor ke panitia penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. Pasal 15 Pegawai Negeri Sipil yang harus mengikutsertakan istri/suami untuk mengikuti pendidikan lainnya diberikan biaya sebagai berikut : a. uang saku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama penyelenggaraan; b. bagi pendidikan lainnya yang diselenggarakan di Luar Provinsi Bali diberikan biaya transportasi pulang pergi sesuai dengan nilai senyatanya (real cost).
7 Pasal 16 (1) Bagi yang mengikuti pendidikan lainnya yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang lamanya tidak lebih dari 2 (dua) hari tidak diberikan biaya pendidikan; (2) Apabila pendidikan seperti disebutkan pada ayat (1) dikenakan biaya setor ke panitia, maka hanya diberikan biaya setor yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Pasal 17 (1) Biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Lainnya di luar Provinsi Bali yang lamanya 1 (satu) sampai 5 (lima) hari dihitung sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini dan selebihnya sampai dengan 14 (empat belas hari) dihitung sesuai lampiran VI Peraturan ini. (2) Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Lainnya yang lamanya lebih dari 14 (empat belas) hari dihitung sesuai Lampiran VI Peraturan ini. (3) Biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Lainnya di Provinsi Bali dihitung sesuai Lampiran VII Peraturan ini. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1) Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar dan Beasiswa Pendidikan Ijin Belajar tidak diberikan apabila telah mendapat beasiswa atau sejenisnya diluar sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung; (2) Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar dan Beasiswa Pendidikan Ijin Belajar tidak diberikan apabila mengikuti Program Kelas Jauh. (3) Biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Lainnya tidak diberikan apabila telah ditanggung oleh panitia penyelenggara; Pasal 19 Pegawai Negeri Sipil yang yang telah mendapat biaya pendidikan wajib menyerahkan laporan tertulis dan menyerahkan salinan sertifikat/ijazah kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan. Pasal 20 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Badung Nomor 31 A Tahun 2007 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung yang mengikuti Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/Penataran/Pelatihan dan sejenisnya yang Ditunjuk/Disetujui oleh Pejabat yang berwenang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
8 Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 9 Februari 2010 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Badung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 10
