BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAM PENYELENGGARAAN DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN DAN PERKAWINAN YANG TERLAMBAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Badung perlu dilakukan pemasyarakatan akta-akta catatan sipil sebagai bukti autentik tentang peristiwa kejadian kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak ; b. bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Badung yang belum memiliki akta catatan sipil, sehingga perlu ditertibkan secara administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memberikan dispensasi dalam pengurusan akta kelahiran dan akta perkawinan terlambat ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Dispensasi Pencatatan Kelahiran dan Perkawinan yang terlambat ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ; 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4235 ) 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 6. Undang – Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1.785 Tahun 1986 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 Tentang Biayabiaya Akta-akta Catatan Sipil;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN DAN
PERKAWINAN
YANG TERLAMBAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung . 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah . 3. Bupati adalah Bupati Badung . 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagai instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pelaksanaan pelayanan umum administrasi kependudukan di Kabupaten Badung. 5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan proses kejadian pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran dan akta perkawinan ; 6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Badung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 8. Warga Negara Asing adalah orang-orang Asing yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia. 9. Akta Kelahiran adalah bukti otentik yang berisi catatan lengkap mengenai kelahiran anak sebagai dokumen negara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3 10. Akta Perkawinan adalah bukti otentik yang berisi catatan lengkap mengenai perkawinan setelah dilakukan perkawinan secara agama yang dituangkan dalam surat keterangan/ sertifikat dari pemuka agama sebagai dokumen negara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Setiap anak berhak dicatat kelahirannya dan mendapatkan identitas diri serta mendapatkan status kewarganegaraan yang diberikan sejak lahir. (2) Setiap perkawinan berhak dicatatatkan setelah dilakukan perkawinan secara agama/ kepercayaan (3) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. (4) Hak dan Kewajiban dari pasangan yang melakukan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Buku Register Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan untuk suami maupun istri. (5) Setiap pemohon berhak memperoleh Kutipan Akta Kerlahiran. (6) Setiap pemohon pasangan perkawinan berhak memperoleh Kutipan Akta Perkawinan suami istri. (7) Setiap orang tua, atau wali, orang tua asuh, orang tua angkat, atau siapa saja yang membantu proses kelahiran seseorang anak atau menemukan seseorang anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya wajib melaporkan kelahiran seorang anak tersebut kepada Pejabat yang berwenang dengan memberikan keterangan yang benar tentang kelahiran seorang anak.
BAB III PENCATATAN KELAHIRAN Pasal 3 (1) Proses pelaksanaan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan penduduk membedakan dua jenis kelahiran : a. pencatatan kelahiran tidak terlambat dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. b. pencatatan kelahiran terlambat ada dua pelaporan antara lain : 1. kelahiran terlambat yang pelaporan pencatatan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. 2. kelahiran terlambat yang pelaporan pencatatan melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran. (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan setiap Kelahiran dari Warga Negera Indonesia dan Warga Negara Asing dan dapat memberikan dispensasi pencatatan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia
4 Pasal 4 (1) Proses pelaksaan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. (2) Berdasarkan laporan setiap kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (3) Pelaporan kelahiran sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut : a. mengisi formulir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; b. surat Keterangan dokter/bidan yang menolong proses kelahiran ; c. surat Keterangan Kelahiran dari Prebekel / Lurah ; d. foto copy akta Perkawinan Orang Tuanya atau Akta Kelahiran Ibu untuk anak seorang ibu ; e. foto copy KTP kedua orang tuanya dan dua orang saksi ; dan f. foto copy Kartu Keluarga (KK). (4) Ketentuan khusus pencatatan kelahiran sebagai berikut : a. bagi Warga Negara Indonesia yang kawin sebelum 1 Januari 1975 (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 1 Oktober 1974), melampirkan surat keterangan kawin dari Camat; b. bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kawin orang tua dimana pelaksanaan perkawinan orang tuanya dilakukan paling lambat tahun 1980; c. bagi penduduk yang pencatatan kelahiran terlambat yang telah memiliki bukti formal seperti ijazah, harus diminta melampirkannya pada proses pencatatan; d. bagi Warga Negara Asing harus melampirkan foto copy passport yang disyahkan kedutaan negaranya, Surat Tanda Melaporkan Diri (STMD), Kepolisian dan Dokumen Imigrasi.
BAB IV PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU Pasal 5 (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) huruf b pencatatannya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati. (2) Pencatatan kelahiran yang dilaporkan oleh penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat ditindak lanjuti setelah diadakan penelitian warkah persyaratan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pasal 6 (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya diberlakukan kepada peristiwa kelahiran bagi Warga Negara Indonesia. (2) Proses pencatatan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu: a. anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah ;
5 b. anak seorang ibu; c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orangtuanya (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, bagi Warga Negara Asing dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
BAB V PEMBINA DAN PEMASYARAKATAN AKTA – AKTA CATATAN SIPIL Pasal 7 (1) Pebinaan dan pemasyarakatan pencatatan kelahiran dan pencatatan perkawinan dalam rangka peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan akta perkawinan perlu adanya keberpihakkan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan proses pencatatan kelahiran dan perkawinan tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku. (2) Pembinaan dan pemasyarakatan akta kelahiran, akta perkawinan dan akta-akta catatan sipil lainnya dapat dilakukan langsung ke desa, kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Badung
BAB VI PELAKSANAAN PELAYANAN GEBYAR AKTA – AKTA CATATAN SIPIL Pasal 8 (1) Pembinaan dan Pemasyarakatan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Akta akta Catatan Sipil, yaitu : a. dilakukan pelayanan akta – akta Catatan Sipil melalui Gebyar yang langsung berdampak kepada pelayanan masyarakat di Wilayah Kabupaten Badung. b. sasaran dari pelaksanaan Gebyar memberikan kesempatan pada masyarakat Kabupaten Badung mengurus Pencatatan Kelahiran yang terlambat 60 (enam puluh) hari hingga 1 (satu) Tahun dan Pencatatan Perkawinan dengan persyaratan Dispensasi Akta Kelahiran c. diberlakukannya surat keterangan kawin orang tuanya bagi pihak mempelai dalam kepengurusan akte kelahiran berupa Dispensasi Akta Kelahiran guna memenuhi persyaratan pengurusan akta perkawinan : 1. untuk mempelai laki-laki surat keterangan kawin orang tuanya dikeluarkan oleh Bendesa Adat dimana dilakukan perkawinan yang bersangkutan bertempat tinggal dan disahkan Kepala Desa/Lurah dan Camat . 2. Untuk mempelai perempuan yang berkedudukan sebagai pradana surat keterangan kawin dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa kemudian disahkan Camat dan apabila perempuan berkedudukan sebagai Purusa surat keterangan kawin sesuai dengan mempelai laki - laki.
6
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
d. Biaya Pencatatan Dispensasi Akta Kelahiran disamakan dengan biaya kelahiran umum anak pertama dan kedua berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ; Diberlakukan Dispensasi Akta Kelahiran merupakan dasar dari percepatan proses pengurusan akta perkawinan yang berdampak pada mempercepat pengurusan pencatatan kelahiran mengingat dasar formal pengurusan akta kelahiran adalah akta perkawinan orang tuanya. Pengurusan Dispensasi Akta Kelahiran dilakukan paralel/ bersamaan pada waktu pencatatan perkawinan. Dalam pencatatan perkawinan dengan persyaratan Dispensasi Akta Kelahiran dicatatkan dalam Buku Register Kelahiran dan Buku Register Perkawinan dan diterbitkan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Suami Istri. Dengan diberlakukan Peraturan Bupati ini merupakan Dispensasi pelayanan kelahiran dan perkawinan bagi penduduk Warga Negera Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Perkawianan, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran dan pencatatan perkawinan.
BAB VII PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung Pada tanggal 23 Maret 2010 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 23 Maret 2010 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
I KETUT MARTHA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 23
