BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR BANTUAN PERMODALAN BERGULIR UNTUK PEMBINAAN PERMODALAN KOPERASI KABUPATEN BADUNG
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberdayakan Usaha Koperasi di Kabupaten Badung melalui perkuatan struktur permodalan dengan memberikan Bantuan Permodalan bergulir; b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur persyaratan dan prosedur bantuan permodalan bergulir untuk pembinaan
permodalan Koperasi Kabupaten Badung dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung.
Mengingat
: 1. Undang–Undang
Nomor
69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-22004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR BANTUAN PERMODALAN BERGULIR UNTUK PEMBINAAN PERMODALAN KOPERASI KABUPATEN BADUNG.
Pasal 1
Persyaratan dan Prosedur Bantuan permodalan bergulir untuk pembinaan Permodalan Koperasi Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini .
Pasal 2
Setiap Koperasi yang mengajukan Bantuan Permodalan Bergulir Baru harus memenuhi Persyaratan dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini.
Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Bergulir untuk Pembinaan Permodalan
Koperasi Kabupaten Badung di cabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
-3Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengendapan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di
: Badung
pada tanggal
: 23 Maret 2006
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 23 Maret 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 19
-4LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI BADUNG TANGGAL
: 23 MARET 2006
NOMOR
: 22 TAHUN 2006
TENTANG
: PERSYARATAN
DAN
PROSEDUR
BANTUAN
PERMODALAN BERGULIR UNTUK PEMBINAAN PERMODALAN KOPERASI KABUPATEN BADUNG.
PERSYARATAN DAN PROSEDUR BANTUAN PERMODALAN BERGULIR UNTUK PEMBINAAN PERMODALAN KOPERASI KABUPATEN BADUNG
1. Persyaratan calon penerima bantuan permodalan Koperasi adalah : a. Koperasi yang telah berdiri dan mempunyai Badan Hukum. b. Belum pernah mendapat bantuan program sejenis dari APBD Kabupaten Badung. c. Mengajukan Proposal kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung cq Tim Pembina Permodalan Koperasi. d. Lulus seleksi penerimaan bantuan permodalan bergulir. e. Membuat Surat perjanjian Kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung. f.
Menetapkan Koperasi terpilih dengan Surat Keputusan Ketua Tim Pembina Permodalan Koperasi Kabupaten Badung.
g. Setelah lulus seleksi calon penerima permodalan bergulir dengan melengkapi sebagai berikut: 1. Copy Kartu Rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali. 2. Copy KTP Pengurus. 3. Copy Kartu Anggota Koperasi Khusus pengurus. 4. Surat Kuasa dari pengurus. 2. Tata Cara pencairan bantuan permodalan bergulir Jumlah bantuan permodalan bergulir Koperasi yang diberi pinjaman masing-masing maksimum sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan tata cara pencairan sebagai berikut : a. Wajib membuka rekening tabungan di kantor bank pelaksana (BPD Propinsi Bali cabang Utama Denpasar). b. Pencairan bantuan permodalan bergulir oleh Koperasi kepada Bank Pelaksana dapat dilaksanakan sekaligus maupun bertahap. 3. Pembayaran dan Pemanfaatan Bantuan Permodalan Bergulir Baru. Koperasi terpilih dikenakan jasa Bank Pelaksana PT Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar atas perolehan bantuan permodalan bergulir baru sebesar
4%
-5(Empat per seratus) pertahun, secara menetap, terhitung mulai Dana Cair ke Rekening Koperasi dengan mekanisme pembayaran dan pemanfaatan jasa diatur sebagai berikut : a. Sebesar 2% dibayarkan kepada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan. b. Sebesar 2% dibayarkan kepada Tim Pembina Permodalan Koperasi Kabupaten Badung dalam rangka pembinaan dan monitoring. c. Pokok dan Jasa dibayar setiap bulan oleh Koperasi selama 3 (tiga) tahun. d. Penerimaan pokok dan jasa seperti huruf c dibayarkan pada rekening tabungan Tim Pembina Permodalan Koperasi, sebagai rekening penampungan permodalan bergulir baru. e. Dana pada rekening penampungan permodalan bergulir baru, mendapatkan jasa dari Bank sesuai ketentuan yang berlaku. f.
PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar harus mengalokasikan jasa setiap 3(tiga) bulan sesuai dengan huruf a dan b diatas.
BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
