BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 52 TAHUN 2006
TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME BANTUAN PERMODALAN BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BADUNG
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberdayakan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung dilakukan melalui perkuatan struktur permodalan bagi Industri Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Persyaratan dan mekanisme Bantuan Permodalan Bagi Industri Kecil dan menengah di Kabupaten Badung dengan Peraturan Bupati Badung;
Mengingat
: 1. Undang–Undang
Nomor
69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 );
-23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743 ); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PERSYARATAN
DAN
MEKANISME BANTUAN PERMODALAN BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BADUNG
Pasal 1
Persyaratan dan Mekanisme bantuan Permodalan bagi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan ini
-3-
Pasal 2
Persyaratan dalam penerimaan pinjaman permodalan Bagi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung adalah ;
Mengajukan Proposal Permodalan Industri Kecil dan Menengah kepada Bupati Badung melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung dengan kelengkapan sebagai berikut :
1. Surat Permohonan dengan materai Rp. 6000,2. Profil Usaha (Proposal); 3. Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan program yang sejenis dengan materai Rp. 6.000,4. Surat persetujuan istri / suami; 5. Surat keterangan identitas diri / KTP; 6. Foto copy ijin yang dimiliki; 7. STDI ( Surat Tanda Daftar Industri ).
Pasal 3 Mekanisme dan Pengembalian Bantuan Permodalan Industri Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :
a. Tata cara pencairan pinjaman dimaksud menggunakan sistim bergulir
b. Jumlah dana yang dialokasikan untuk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung sebagai pinjaman permodalan Industri kecil Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 230.000.000,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Juta ) c. Dari Jumlah dana sebesar Rp. 230.000.000,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah ) akan dialokasikan kepada 23 ( Dua Puluh Tiga ) pengusaha Industri Kecil dan Menengah yang akan ada di Kabupaten Badung d. Masing – masing Industri Kecil dan Menengah akan mendapat bantuan permodalan sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah );
-4e. Perguliran Bantuan permodalan bagi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. f.
Industri Kecil dan Menengah yang telah mendapat bantuan permodalan agar membayar angsuran setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan di BRI Cabang Utama Denpasar melalui rekening tabungan Tim Pembina dan Pengelola Bantuan Permodalan Industri Kecil dan Menengah pada Disperindag di Kabupaten Badung;
g. Industri Kecil dan Menengah penerima bantuan permodalan dikenakan Dana Pembinaan sebesar 6 % / Tahun terhitung mulai dana diterima oleh Industri Kecil dan Menengah ; h. Dari Dana Pembinaan yang dikenakan tersebut dapat digunakan untuk dana pembina Tim Pembina dan Pengelola Bantuan permodalan bagi Industri Kecil Menengah sesuai Keputusan Bupati Badung; i.
Pengembalian pokok dan Dana Pembinaan dilaksanakan setiap bulan oleh penerima bantuan selama 25 ( Dua Puluh Lima ) bulan terhitung mulai diterimanya bantuan tersebut.
Pasal 4
Setiap industri kecil dan menengah yang mengajukan Bantuan Permodalan harus memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini.
-5Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 5 September 2006 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 5 September 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 43
