BUPATI BADUNG PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
b. bahwa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Badung
Nomor
20 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Badung
Nomor
20 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan perkembangan aturan dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penetapan kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;
-2Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5494) ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-38. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
-4MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 6. Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas di tempat kedudukan Kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah daerah atas perintah Pejabat yang berwenang. 7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Badung adalah Perjalanan Dinas di wilayah Kabupaten Badung dalam radius lebih dari 6 (enam) kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung atas perintah pejabat yang berwenang.
-58. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Bali adalah Perjalanan Dinas luar Kabupaten Badung dalam Wilayah Provinsi Bali. 9. Perjalanan Dinas luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar Wilayah Provinsi Bali, atas perintah pejabat yang berwenang; 10. Perjalanan
Dinas
Luar
Negeri
adalah
kegiatan
perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dilingkungan pemerintah DPRD
Kabupaten
daerah, dan pimpinan serta anggota
Badung
dalam
rangka
efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan. 11. Perhitungan Surat Perintah Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
Rampung adalah perhitungan kembali terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas 12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 13. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas. 14. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Badung. 15. Surat Perintah Tugas yang selajutnya disingkat SPT adalah Surat Tugas yang diberikan kepada
Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah oleh pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah. 16. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
-618. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas.
BAB II
JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2
Perjalanan Dinas terdiri dari : a. Perjalanan Dinas jabatan; dan b. Perjalanan Dinas pindah.
Pasal 3 (1) Perjalanan Dinas jabatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
(2) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
c. Pengumandahan (Detasering);
d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
mendapatkan
surat
keterangan
kesehatannya guna kepentingan jabatan;
dokter
tentang
-7f.
memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karenamelakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; h.
mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
i.
mengikuti pendidikan dan pelatihan;
j.
menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
k.
menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman
Pasal 4
(1) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri. (2) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka : a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat tujuan Pindah; b. pemulangan
Pejabat
Negara/Pegawai
Negeri
yang
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;
-8c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap; d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai TidakTetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau f. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali
(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku; b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (duapuluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri
(4) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keberangkatan dari tempat kedudukan semula ke tepat tujuan keberangkatan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan.
-9BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 5
(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian; b. biaya transpor; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan; b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya.
(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan
Bupati
tentang
Perjalanan Dinas; b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- 10 -
(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
(7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan
kepada
Pejabat Negara untuk
keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 6
Biaya Perjalanan
Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 5 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 11 Pasal 7
(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
(2) Penyetaraan
tingkat
biaya
Perjalanan
Dinas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan
Perjalanan
ditentukan oleh
Dinas
untuk
kepentingan
negara
PA sesuai dengan tingkat pendidikan /
kepatutan / tugas yang bersangkutan.
(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dengan ketentuan sebagai berikut: a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan
batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Badung tentang Perjalanan Dinas; b. Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat keberangkatan sampai ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan
serta
transport
dari/ke
Terminal
Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan. c. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana huruf b diatas tidak diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- 12 -
d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan
Bupati Badung tentang
Perjalanan Dinas; e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Badung tentang Perjalanan Dinas; f. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
Pasal 8
(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja Pelaksana SPD. (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya. (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 13 (5) Dalam
hal
Perjalanan
Dinas
Jabatan
dilakukan
secara
bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Bupati Badung tentang Perjalanan Dinas, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
Pasal 9
Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluhempat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.
Pasal 10
(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
Pasal 11
(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas / SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
- 14 (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat keterangan kesalahan / kelalaian dari Syahbandar / Kepala Bandara / perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota ada DPA satuan kerja berkenaan.
(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
(5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan
dalam
SPD,
Pelaksana
SPD
harus
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK.
Pasal 12
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja penerbit SPD.
- 15 BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 13
(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut: a. biaya transpor pegawai; b. biaya transpor keluarga; c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau d. uang harian.
(2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.
(3) Komponen
biaya
Perjalanan
Dinas
Pindah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan
Dinas
sesuai
dengan
format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 14
Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1).
Pasal 15
(1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagai berikut: a. biaya transpor pegawai; b. biaya transpor keluarga yang sah;
- 16 c. uang harian; dan/atau d. biaya pengepakan dan angkutan barang.
(2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut: a. biaya transpor keluarga; b. uang harian; dan/atau a. biaya pengepakan dan angkutan barang.
(3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut: a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru; b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung; c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA; atau d. sebanyak
jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang
sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
Pasal 16
Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
Pasal 17
(1) Perhitungan
biaya
pengepakan
dan
angkutan
barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) didasarkan pada:
- 17 a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas; b. volume barang; dan c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.
(2) Jarak
antara
tempat
kedudukan
dengan
tempat
tujuan
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.
Pasal 18
(1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.
(2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.
(3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam jarak: a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa; atau b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau Jawa.
(4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 19
Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah
- 18 BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 20 (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari : a. uang harian; b. biaya penginapan; c. biaya transport; d. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II; e. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
(2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya; dan (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.
(5) Biaya transport dan biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat keberangkatan
sampai
ke
Terminal
Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke
- 19 terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan serta transport dari/ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan.
(6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatas tidak diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
Pasal 21 (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan. (2) Pejabat
yang
berwenang
memberi
surat
perintah
harus
memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
Pasal 22
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
Pasal 23
(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu : a. tingkat A untuk Pejabat Negara ( Bupati / Wakil Bupati ); b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ); c. tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Eselon III / Gol. IV; d. tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut Eselon IV / Gol. III; e. tingkat E untuk pegawai yang digaji menurut golongan II dan Golongan I
( THL / Honorer Sarjana dan / THL / Honorer
SMU serta Sederajat Kebawah ).
- 20 -
(2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan / atau keluarganya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf b digolongan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.
(3) Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan
Pemerintah
Daerah,
dapat
dilakukan
setelah
mendapat ijin Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan
dan
golongannya
ditentukan
berdasarkan
pendidikan atau dengan perlakuan disamakan dengan Pegawai Negeri yaitu Untuk THL/Honorer Sarjana dipersamakan dengan Pegawai
Negeri
Sipil
Golongan
II dan
THL/Honorer
SMU/Sederajat kebawah dipersamakan dengan Pegawai Negeri Pegawai Negeri Sipil Golongan I. (4) Orang Pribadi selain dimaksud dalam Pasal 3 yang melakukan perjalanan dinas untuk
kepentingan Pemerintah Daerah dapat
diberikan dan ditentukan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan serta ketersediaan dana yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pasal 24
(1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan
satuan biaya
untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut : a. biaya angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini; b. uang harian dan penginapan serta angkutan dari/ ke Bandara yang
merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini;
- 21 c. biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini; d. uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Eselon II ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini; e. biaya
pengepakan
barang
dalam
rangka
perpindahan
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini;
Pasal 25 (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
(2) Perjalanan
dinas
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Pasal 26
(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan
dinas
wajib
terlebih
dahulu
mendapat
persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
(2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPD dari pejabat yang berwenang dengan format SPT dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 22 -
Pasal 27
(1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah sebagai berikut : a.
Bupati Badung bagi : 1. Bupati Badung; 2. Wakil Bupati Badung; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
b.
Ketua DPRD bagi : 1. Ketua DPRD; 2. Wakil Ketua DPRD; 3. Anggota DPRD; 4. Sekretaris DPRD.
c.
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung atau yang dikuasakan bagi : 1. Staf Ahli; 2. Para Asisten Sekretaris Daerah; 3. Inspektur; 4. Kepala Badan; 5. Kepala Dinas; 6. Kepala Kantor; 7. Kepala Satuan; 8. Kepala Lembaga Lainnya. d. Asisten bagi Para Kepala Bagian dan Staf bawahannya dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ; e. Inspektur/Kepala
Badan/Kepala
Dinas/Kepala
Satuan/
Kepala Kantor dan Sekretaris DPRD bagi Pegawai bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing.
(2) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum diterbitkan harus mendapat pertimbangan dari sekretaris DPRD.
- 23 Pasal 28
Penandatanganan Surat
Perjalanan Dinas
(SPD) tiba kembali
dilaksanakan sebagai berikut : a.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Badung bagi Bupat/Wakil Bupati;
b.
Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
c.
Kepala Bagian Umum Setda. Kab. Badung bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
d.
Para Asisten dan Para Kepala Bagian dilaksanakan oleh Kepala Bagian
Umum
sedangkan
staf
oleh
Kepala
Bagian
masing-masing; e.
untuk Badan, Dinas dan Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
f.
untuk kantor dilaksanakan oleh Kasubag. T U masing-masing;
g.
untuk orang pribadi dilaksanakan oleh Sekretaris / Kepala Bagian T U / Ka. Sub Bag. TU di SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut.
Pasal 29
(1)
Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan Laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
(2)
Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
(3)
Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPD.
(4)
Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas.
- 24 (5)
Dalam SPD dicantumkan : a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk; b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi; c. tanggal
tiba
kembali
di
tempat
kedudukan
dan
ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk. (6)
Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera dipertanggung jawabkan.
(7)
Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diadakan perhitungan SPD Rampung dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali dituangkan dalam Perhitungan SPD Rampung.
(8)
Perhitungan SPD Rampung sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan boarding pass.
(9)
Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum untuk uang harian
sedangkan biaya angkutan dibayarkan secara riil
( at cost ).
Pasal 30
(1)
Pejabat yang bertanggung jawab atas ekonomis, efektifitas dan efisiensi perjalanan dinas adalah Pejabat yang memberikan / menandatangani Surat Perintah Tugas.
(2)
Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPD serta Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- 25 (3)
Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa : a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. hukuman administrasi dan sanksi lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31
Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah
paling
lama 5 (lima) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
BAB VII
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 32 (1)
Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka : a. pendidikan dan pelatihan ( Training ); b. studi Banding; c. seminar/Lokarkarya/Konferensi atau sejenisnya; d. promosi potensi daerah; e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; f. kunjungan persahabatan / kebudayaan.
(2) Setiap perjalanan dinas keluar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Bali.
- 26 BAB VIII
DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 33
(1)
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk
kepentingan pemerintahan harus
memiliki
dokumen perjalanan dinas luar negeri. (2)
Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
(3)
Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. surat izin Pemerintah; b. paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; c. exit Permit; dan d. visa
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
BAB IX
TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 34
(1)
Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- 27 (2)
Surat
Permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
memuat : a. nama, NIP dan jabatan PNS; b. nama dan profesi bagi pihak swasta; c. tujuan perjalanan dinas luar negeri; d. negara dan kota yang dituju; e. waktu pelaksanaan; dan f. sumber pembiayaan.
Pasal 35
(1)
Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.
Pasal 36
(1)
Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterima oleh Gubernur
paling lama 14 (empat belas) hari
sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri. (2)
Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.
- 28 Pasal 37
Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dalam hal tertentu
jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang
tercantum dalam dokumen pendukung.
Pasal 38 Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
BAB X PEMBIAYAAN
Pasal 39 (1)
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari : a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran Pendapatan Belanja Daerah; c. sumber-sumber lain yang sah.
(2). Biaya Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari : a. biaya angkutan / transportasi; b. biaya airport Tax; c. biaya passport dan/atau biaya visa; d. biaya fiskal; e. uang harian di Negara yang dituju.
Pasal 40
Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban pemerintah dan /atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari Pemerintah Daerah. Pasal 41
Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.
- 29 Pasal 42
Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XI
PELAPORAN Pasal 43
(1)
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta kepada Gubernur Bali melalui Bupati dan Pengguna Anggaran.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 20 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 65 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 30 Pasal 45
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 19 Desember 2014 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 19 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 82 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
- 31 LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
:
82 TAHUN 2014
TANGGAL
:
19 DESEMBER 2014
PERIHAL
:
PERJALANAN DINAS
DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.
I.
Pendidikan dan Pelatihan / Training 1.
Dokumen program pendidikan S1, S2, dan S3 meliputi : a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA / DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MuO / Kontrak / Perjanjian. b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut. c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan. d. MuO kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City / Sister Provice.
2.
Dokumen program pelatihan ( training ) meliputi : a
Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan ( training ), antara lain Rencana DPA / DIPA Surat jaminan dari sponsor, atau MuO / Kontrak / Perjanjian.
b.
Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan / atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan ( training ) di lembaga tersebut.
c.
Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
d.
MuO kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
e.
Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
- 32 II.
Studi Banding Dokumen studi banding meliputi : 1.
Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak / Perjanjian.
2.
Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding
III.
3.
MuO kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
4.
Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
Seminar/Lokakarya/Konferensi Dokumen seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya meliputi : 1.
Surat Undangan dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.
2.
Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak/perjanjian.
IV
Promosi Potensi Daerah Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi : 1.
Dokumen/Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak/Perjanjian.
2.
Surat Undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3.
Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4.
Proposal /kerangka Acuan kerja
5.
Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.
- 33 V
Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi : 3. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DIPA, surat jamainan dari sponsor, atau MuO/kontrak/perjanjian 4. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada. 5. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama 6. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja.
VI.
Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan. Dokumen kunjungan persahabatan/Kebudayaan meliputi : 1.
Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/Kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak/Perjanjian.
2.
Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.
3.
Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
