1
BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DESA BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa, memerlukan dukungan anggaran yang salah satunya bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; b. bahwa pengelolaan DAU Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten yang diberikan kepada desa, agar dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa Bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupten Badung; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa Lainnya; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan; 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa); 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DESA BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 2. Daerah adalah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Kabupaten Badung. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
4
11. Dana Alokasi Umum Desa yang selanjutnya disingkat DAU Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 14. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Perbekel untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 19. Bendahara Desa adalah seorang perangkat desa yang ditunjuk oleh Perbekel untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
5
BAB II PENGELOLAAN DAU DESA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Sumber Pendanaan DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Sumber DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 Bagian dari penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % ( sepuluh per seratus ) dari penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 4 Bagian dari penerimaan Retribusi Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan kepada desa paling sedikit 10 % ( sepuluh per seratus ) dari penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 5 DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing – masing Desa ditentukan besarannya dengan mempertimbangkan alokasi rata – rata, alokasi tertimbang, dan prioritas pembangunan daerah.
Bagian Kedua Tujuan Pengalokasian DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 Tujuan Pengalokasian DAU Desa Retribusi Daerah :
Bagi Hasil Pajak Daerah dan
a. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
6
b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa untuk pemberdayaan masyarakat; c. menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan mutu pendidikan dan derajat kesehatan, pemerataan pendapatan serta menciptakan kesempatan kerja; d. meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perdesaan; e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; g. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; h. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisifatif sesuai potensi Desa.
Bagian Ketiga Pengelolaan DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 7 (1) Pengelolaan Keuangan DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan. (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel. (3) Seluruh hasil kegiatan DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 8 (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDesa, dimusyawarahkan antara Pemeritah Desa dan BPD.
7
(2) Anggaran DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai kegiatan: a. belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD; b. belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan. (3) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditandatangani oleh Perbekel. Bagian Kelima Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa Pasal 9 (1) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk Opersional Pemerintahan Desa dan BPD, berdasarkan hasil musyawarah. (2) Pemerintah Desa dan perangkatnya berhak mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan atau biaya operasional pada APBDesa yang bersumber dari DAU Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada pos belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa. (3) Besaran Tambahan Tunjangan Penghasilan dan/atau biaya operasional Perbekel dan Perangkatnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. (4) Jenis Kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DAU Desa Bagi Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk : a. Belanja Pegawai, terdiri dari: 1. belanja Penunjang Kegiatan Perbekel, Perangkat Desa dan BPD; 2. belanja Tambahan Penghasilan perbekel dan perangkat Desa non PNS; 3. belanja Tunjangan BPD; 4. belanja Uang Sidang BPD; 5. belanja Tunjangan Koordinator PTPKD; 6. belanja Tunjangan Bendahara Desa. b. Belanja Barang dan jasa, terdiri dari : 1. belanja Alat Tulis Kantor; 2. belanja cetak dan Penggandaan; 3. belanja materai dan perangko; 4. belanja makan dan minum rapat; 5. belanja listrik, air, dan telepon.
8
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
belanja bahan/alat pembersih; belanja pemeliharaan peralatan kantor dan gedung kantor; belanja publikasi dan bahan bacaan; belanja Penyusunan Laporan keuangan; belanja perjalanan dinas dalam kabupaten (Pemerintah desa dan BPD); belanja Pengadaan Pakaian Dinas Harian/lapangan; belanja Pengadaan peralatan kantor; belanja Pengadaan meubeleur kantor; Belanja Premium.
c. Belanja Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari: 1. belanja diklat peningkatan kapasitas Perbekel, sekretaris desa, perangkat desa lainnya dan bendaharan desa; 2. besaran masing-masing jenis kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa. Pasal 10 (1) Biaya penunjang kegiatan Perbekel, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a poin 1, dipergunakan dalam bentuk biaya perjalanan dinas, untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dituangkan dalam APBDesa; (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bukti pendukung berupa: a. surat Perintah Tugas; b. surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); c. lembar perincian Perjalanan Dinas; d. kwitansi pembayaran; e. lembar SPP (Surat Permintaan Pencairan) dan Lembar Verifikasi/Persetujuan; dan f. besaran nilai SPPD mengacu kepada Keputusan Bupati Badung tentang biaya perjalanan dinas. (3) Belanja tambahan penghasilan aparat desa, dengan melampirkan: a. peraturan Desa tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparat Desa; b. keputusan Perbekel tentang Tambahan Penghasilan Aparat Desa; c. daftar tanda terima tiap bulan; dan d. kwitansi pembayaran.
9
(4) Belanja kegiatan BPD, dengan ketentuan: a. tunjangan BPD diberikan selama 12 bulan; b. uang sidang BPD, diberikan kepada anggota BPD yang mengikuti Sidang Paripurna BPD; c. besaran Tunjangan dan Uang Sidang BPD disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima dan ditetapkan dengan keputusan BPD; d. bukti penerimaan tunjangan dan uang sidang BPD dengan melampirkan; kwitansi pembayaran, undangan dan daftar hadir sidang paripurna, daftar tunjangan selama 12 bulan dan daftar penerimaan uang sidang. (5) Belanja Tunjangan Koordinator PTPKD dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan keputusan Perbekel. Pasal 11 (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan desa. (2) Belanja Alat Tulis Kantor, dimaksudkan memenuhi kebutuhan alat tulis menulis selama 12 (dua belas) bulan untuk sekretariat desa, dengan melampirkan: a. nota pesanan barang; b. nota pembelian/pembayaran; c. lembar SPP dan Lembar Verifikasi/persetujuan; dan d. kwitansi pembayaran. (3) Belanja cetak dan penggandaan, digunakan untuk membiayai cetak photo, cetak spanduk, cetak kwitansi dan lain-lain barang cetakan serta fotocopy, dengan melampirkan: a. nota pesanan barang; b. nota pembelian/pembayaran; c. lembar SPP dan Lembar Verifikasi/persetujuan; dan d. kwitansi pembayaran. (4) Belanja materai dan perangko, dimaksudkan untuk membiayai pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya dengan melampirkan: a. nota pesanan barang; b. nota pembelian/pembayaran; c. kwitansi pembayaran; dan d. lembar SPP dan Lembar Verifikasi/Persetujuan. (5) Belanja Makan dan Minum, dimaksudkan untuk membiayai kegiatan makan dan minum tamu dan rapat di tingkat desa, dengan melampirkan: a. nota pesanan barang;
10
b. nota pembelian/pembayaran; c. lembar SPP dan Lembar Verifikasi/persetujuan; d. kwitansi pembayaran; e. undangan rapat; dan f. daftar hadir dan Berita Acara Rapat. (6) Belanja listrik, digunakan untuk membiayai rekening listrik kantor desa dengan melampirkan: a. nota rekening listrik; b. kwitansi pembayaran; dan c. lembar SPP dan Lembar Verifikasi/persetujuan. (7) Belanja bahan/alat pembersih, digunakan untuk membiayai bahanbahan pembersih atau alat pembersih kantor desa selama 12 (dua belas) bulan,dengan melampirkan : a. nota pesanan barang; b. nota pembelian/pembayaran; c. kwitansi pembayaran; dan d. lembar SPP dan Lembar Verifikasi/Persetujuan. (8) Belanja pemeliharaan peralatan dan gedung kantor, digunakan untuk membiayai pemeliharaan alat-alat kantor seperti pemeliharaan gedung/bangunan kantor, pemeliharaan meja dan kursi dan lain-lain pemeliharaan peralatan kantor, dengan melampirkan : a. nota pesanan barang; b. nota pembelian/pembayaran; c. berita Acara Penyerahan Barang; d. kwitansi pembayaran; dan e. lembar SPP dan Lembar Verifikasi/Persetujuan. (9) Belanja Publikasi dan Bahan Bacaan, digunakan untuk membiayai belanja langganan surat kabar/majalah harian/mingguan/bulanan dan pembelian buku-buku peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan: a. nota pesanan barang; b. nota pembelian/pembayaran; c. kwitansi pembayaran; dan d. lembar SPP dan Lembar Verifikasi/Persetujuan. (10) Belanja Penyusunan Laporan Keuangan, digunakan untuk membiayai kegiatan pembuatan laporan keuangan berkala dan laporan keuangan akhir dalam bentuk uang lembur, dengan melampirkan : a. surat Perintah Lembur dari Perbekel; b. daftar hadir lembur; c. daftar tanda terima uang lembur; d. kwitansi pembayaran; dan e. lembar SPP dan lembar verifikasi. (11) Belanja Perjalanan Dinas, mengacu pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan ini.
11
(12) Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Harian/Lapangan, digunakan untuk pengadaan pakaian dinas harian/lapangan aparat desa, dengan melampirkan: a. nota pesanan barang; b. nota pembelian/pembayaran; c. berita Acara Penyerahan Barang; d. berita Acara Pemeriksaaan barang; e. kwitansi pembayaran; dan f. lembar SPP dan lembar verifikasi/persetujuan. (13) Belanja Pengadaan Peralatan Kantor, digunakan untuk pengadaan peralatan kantor seperti komputer, laptop, mesin hitung, mesin ketik, dan lain-lain peralatan kantor, dengan melampirkan; a. nota pesanan barang; b. nota pembelian/pembayaran; c. berita Acara Penyerahan Barang; d. berita Acara Pemeriksaaan barang; e. kwitansi pembayaran; dan f. lembar SPP dan lembar verifikasi/persetujuan. (14) Belanja Pengadaan Meubeleur Kantor, digunakan untuk pengadaan meubeler kantor seperti meja, kursi, almari, brangkas dan lain-lain meubeleur kantor, dengan melampirkan: a. nota pesanan barang; b. nota pembelian/pembayaran; c. berita Acara Penyerahan Barang; d. berita Acara Pemeriksaaan barang; e. kwitansi pembayaran; f. lembar SPP dan lembar verifikasi/persetujuan.
Pasal 12 (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya aparat desa maka dianggarkan belanja peningkatan Kapasitas aparat desa dalam bentuk diklat/kursus pendek seperti diklat keuangan, kursus computer, diklat kearsipan dan tata naskah dinas dan lain-lain diklat/kursus yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, dengan melampirkan: a. undangan/surat/permintaan diklat/kursus dari lembaga/badan/ organisasi pemerintah; b. surat Perintah Tugas dari Perbekel; d. SPPD dan perinciannya; e. kwitansi pembayaran; f. nota pembayaran konstribusi kepada pihak kedua, jika diklat/kursus dimaksud membebankan biaya kepada peserta diklat/kursus;
12
g. sertifikat yang ditandatangani oleh pelaksana diklat/kursus. (2) Dalam rangka meningkatkan wawasan aparat desa, maka dianggarkan biaya pengembangan wawasan dalam bentuk studi lapangan dengan persetujuan BPD, dengan melampirkan : a. surat Perintah Tugas; b. SPPD dan perinciannya; c. kwitansi pembayaran; dan d. jika studi lapangan dilaksanakan di luar provinsi, maka pelaksanaan kegiatan atas persetujuan Bupati dan Surat Tugas ditandatangani Bupati dengan melampirkan tiket dan boardingpass.
Bagian Keenam Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Pasal 13 (1) Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, paling rendah 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan perbaikan infrastruktur perdesaan skala kecil, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa. (2) Kegiatan Belanja Pemberdayaan Masyarakat di Desa, terdiri dari: a. Bidang Sosial Budaya antara lain : Pemantapan nilai-nilai budaya dan pemberdayaan lembaga adat, peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar dan pemberdayaan perempuan, dan pengembangan pariwisata. b. Bidang Ekonomi antara lain : Pemberdayaan masyarakat miskin, pemenuhan kebutuhan pokok keluarga miskin, kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, penguatan ketahanan pangan, penguatan lembaga keuangan mikro pedesaan, pemasyarakatan dan pemberdayaan teknologi tepat guna dan ekonomi kreatif, pengembangan infrastruktur pemasaran dan pengembangan keterampilan masyarakat. c. Bidang Politik antara lain : Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penguatan peran lembaga masyarakat dalam pengembangan pembangunan, pengembangan manajemen partisipatif dan pemantapan sistem pendataan profil desa.
13
d. Bidang Lingkungan Hidup antara lain : Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber alam dan pelestarian lingkungan dan pembangunan prasarana pedesaan. Bagian Ketujuh Pelaporan Kegiatan DAU Desa Bagi Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 14 (1) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut: a. Laporan Berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana DAU Desa Bagi Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara rutin dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, yang memuat: 1. realisasi penerimaan DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. realisasi belanja DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 3. penyerapan swadaya gotong royong. b. Laporan Akhir yaitu laporan penyelesaian akhir penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir tahun anggaran memuat: 1. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; 2. masalah yang dihadapi; dan 3. rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
14
Pasal 16 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi : a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa; c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
Pasal 17 Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi : a. memfasilitasi administrasi keuangan desa; b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa. Pasal 18 Pengawasan atas penggunaan DAU Desa Bagi Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Badung.
BAB IV SANKSI Pasal 19 Penggunaan DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengurangan atas besaran DAU Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersangkutan tahun berikutnya.
15
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 17 Januari 2012 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 17 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR10.
