BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka perlu menetapkan perhitungan nilai sewa reklame;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-24.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Reklame;
Badung Nomor 18 Tahun 2011
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 6. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. 7. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. 8. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
-39. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggara reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 10. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK Pasal 2 (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame. Pasal 3 Komponen nilai jual objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari : a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame; b. biaya pemasangan reklame; c. biaya pemeliharaan reklame Pasal 4 (1) Komponen nilai strategis penyelenggaraan reklame terdiri dari : a. ukuran reklame; b. sudut pandang reklame; c. kelas jalan reklame; (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan luas reklame yang dipasang. (3) Sudut Pandang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah. (4) Kelas Jalan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggara reklame yang ditetapkan oleh Bupati. (5) Kelas Jalan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
-4BAB III TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 5 (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 6 (1) Apabila suatu objek Pajak dapat digolongkan lebih dari satu jenis Reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis Reklame yang tarifnya paling tinggi. (2) Apabila suatu objek Pajak dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan Reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi. (3) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini
BAB IV PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME Pasal 7 (1) Luas bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang Reklame. (2) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan. (3) Penghitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai,dihitung dari batas bingkai paling luar. (4) Bidang Reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasnya. (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.
-5BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Permohonan ijin Reklame yang masuk sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, perhitungan pengenaan tarif pajak reklame masih berpedoman pada ketentuan besaran tarif Pajak Reklame yang lama. Pasal 9 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 1. Peraturan Bupati Badung Nomor 57 Tahun 2006 tentang Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Badung; 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 25 April 2012 BUPATI BADUNG
ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 25 April 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
KOMPYANG R SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 31
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 32 TAHUN 2012 TANGGAL : 25 APRIL 2012 TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME. KLASIFIKASI JALAN REKLAME 1. Jalan Jalan Utama adalah sebagai berikut : a. Areal Bandara Ngurah Rai Tuban. b. Komplek BTDC Nusa Dua. c. Jalan By Pass Ngurah Rai. d. Jalan Raya Tuban. e. Jalan Raya Kuta. f. Jalan dari simpang empat Jalan Buni Sari Jalan Rayan Legian sampai Jalan Pantai Legian. g. Jalan Gatot Subroto Barat. h. Jalan Sunset Road Timur dan Barat. i. Jalan Dewi Sri. j. Kompleks Kuta Square. k. Jalan Teuku Umar Barat. l. Jalan Sempidi - Mengwi Tani m. Komplek Kuta Gallery. n. Kompleks Mall Bali Galeria. o. Jalan Mertanadi Kuta. p. Jalan Kartika Plaza - Jalan Dewi Sartika. q. Jalan Patih Jelantik. r. Jalan Setibudi Kuta. 2.
Jalan Kelas I adalah sebagai berikut : a. Jalan Bakung Sari. b. Jalan Tanjung Sari. c. Jalan Buni Sari. d. Dari Simpang empat Jalan Buni Sari dan Jalan Bakung Sari, Jalan Raya Legian Seminyak - Basangkasa - Kerobokan - Dalung - Sempidi. e. Jalan Dalung - Abianbase - Kapal. f. Jalan Kahuripan. g. Jalan Melasti. h. Jalan Pura Puseh. i. Jalan Kunti j. Jalan Pratama. k. Jalan Uluwatu - Jimbaran. l. Komplek Kampus Unud Jimbaran. m. Jalan Blambangan. n. Jalan Kesatria/Kediri. o. Jalan Wana Segara. p. Jalan Banjar Tegal Wangi. q. Jalan Padma. r. Jalan Pura Bagus Taruna. s. Jalan Double Six. t. Jalan Dhyana Pura. u. Jalan Oberoi. v. Jalan Padang Luwih. w. Jalan Sempidi - Dalung. x. Jalan Mengwitani - Sembung. y. Perempatan Taman Ayun - Pasar Desa Gulingan. z. Jalan Mertanadi Kerobokan.
-2-
3.
Jalan Kelas II adalah sebagai berikut : a. Jalan Gopala. b. Jalan Pantai Mengiat. c. Jalan Nusa Dua - Ungasan. d. Gang Poppies I dan II. e. Jalan Petitenget. f. Jalan Kerobokan - Canggu. g. Jalan Lukluk - Perang - Darmasaba. h. Dari Pasar Desa Gulingan - Penarungan sampai pertigaan Abiansemal. i. Jalan Lukluk - Penarungan. j. Jalan Darmasaba – Sangeh.
4.
Jalan Kelas III adalah jalan jurusan Sangeh - Petang.
5.
Klasifikasi Jalan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan Klasifikasi Jalan disekitarnya sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4.
6.
Jalan-jalan yang baru terbentuk setelah berlakunya Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan Klasifikasi Jalan yang ada disekitarnya.
BUPATI BADUNG,
ANAK AGUNG GDE AGUNG
