BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang
: a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Badung yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku,
maka
pengawasan
atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diintensifkan; b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional Pengawasan sebagai panduan dan pegangan bagi pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pegawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
-3-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Badung. 5. Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Badung. 6. Pengawas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 8. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah Orang yang jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah. 9. Pemeriksaan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas atau obyek pemeriksaan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis. 10. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana. 11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
-4-
12. Program Kerja Pemeriksaan selanjutnya disingkat PKP adalah langkah-langkah prosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis untuk dipedomani, diikuti/dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan. 13. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan-catatan yang dibuat dan data-data dihimpun pemeriksa secara sistematis, obyektif dan rasional selama melaksanakan pemeriksaan. 14. Obyek Pemeriksaan selanjutnya disebut Obrik adalah semua SKPD dan/atau unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung atau Lembaga/Organisasi di luar itu yang menjadi sasaran pemeriksaan.
BAB II STANDAR OPERASIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 2 Menetapkan Standar Operasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah.
Pasal 3 Standar Operasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : I.
Pemeriksaan;
II.
Pemerintahan Daerah;
III. Monitoring dan Evaluasi; IV. Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; V. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; VI. Pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; VII. Pelaporan.
Pasal 4 Uraian sistimatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5 Setiap Pejabat Pengawas Pemerintahan di Daerah dalam melaksanakan pengawasan berpedoman
pada Standar Operasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
-5-
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 25 Juni 2012
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 25 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 44
