DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,

1

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pemilihan, dan pemberhentian Perbekel di Kabupaten Badung, perlu menetapkan pengaturan lebih teknis sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3

4. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 7. Pemilihan Perbekel adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 8. Pemberhentian Perbekel adalah pemberhentian Perbekel karena masa jabatannya telah berakhir, meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. 9. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 10. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel; 11. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Perbekel. 12. Calon Perbekel adalah bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Perbekel; 13. Calon Perbekel Terpilih adalah calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel. 14. Penjabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu; 15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Perbekel; 16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru; 17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;

4

18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Perbekel; 19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Perbekel untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMILIHAN PERBEKEL Pasal 2 (1) Pemilihan Perbekel dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah. (2) Pemilihan Perbekel secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. (3) Pembagian gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada : a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Perbekel; b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Perbekel. (4) Pemilihan Perbekel secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. (5) Pembagian gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

5

Pasal 3 (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah dengan Keputusan Bupati. (2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati. Pasal 4 Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi: a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah; b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Perbekel terhadap panitia pemilihan Perbekel tingkat desa; c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e. memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Perbekel; g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; h. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan; i. mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan; dan j. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 5 (1) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat terdiri dari unsur : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Kepolisian Resort Badung; c. Komando Distrik Militer; d. Kejaksaan Negeri Denpasar; e. Inspektorat Daerah; f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang; g. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa; h. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat; i. Satuan Polisi Pamong Praja; j. Bagian Hukum dan HAM; k. Bagian Keuangan; l. Bagian Humas dan Protokol; dan m. Camat

6

(2) Jumlah keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan dan ketersediaan personil pada unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 6 (1) Susunan kepanitiaan Panitia Pemilihan Daerah terdiri atas : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; dan d. Anggota. (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibagi dalam kelompok kerja. (3) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN Bagian Kesatu Persiapan Paragraf 1 Umum Pasal 7 Persiapan pemilihan di Desa terdiri atas kegiatan: a. pemberitahuan BPD kepada Perbekel tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; c. laporan akhir masa jabatan Perbekel kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan. Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 8 (1) BPD mengadakan rapat pembentukan dan pemilihan anggota Panitia Pemilihan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Perbekel.

7

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak. (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; d. bendahara; dan e. anggota. (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. Pasal 9 (1) Masa jabatan Panitia Pemilihan terhitung sejak ditetapkan dan sampai dengan dilantiknya Perbekel terpilih. (2) Panitia Pemilihan yang diberhentikan, meninggal dunia atau mengundurkan diri kedudukannya diganti dari unsur yang sama berdasarkan hasil rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD. Paragraf 3 Tugas Panitia Pemilihan Pasal 10 Panitia Pemilihan mempunyai tugas : a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, dalam hal : 1. penetapan wilayah pemilihan; 2. penetapan tata tertib pemilihan; 3. tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perbekel; 4. tata cara pendaftaran pemilih; 5. mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan; 6. pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan 7. fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemilihan. b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan Perbekel; c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang meliputi : 1. mengumumkan pendaftaran bakal calon Perbekel; 2. menerima berkas pendaftaran bakal calon; 3. meneliti persyaratan bakal calon; 4. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon; dan

8 e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

5. menyelenggarakan seleksi bakal calon. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan; menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan; menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan kampanye; memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS; melaksanakan pemungutan suara; menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara; melaksanakan penghitungan suara; menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara; menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan calon Perbekel terpilih; dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. Pasal 11

(1) Penetapan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 dapat dibagi berdasarkan jumlah Banjar Dinas. (2) Panitia Pemilihan menetapkan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Panitia Pemilihan.

wilayah pemilihan ayat (1) dengan

Pasal 12 (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf a angka 2 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD. (3) Bakal Calon Perbekel dan Calon mentaati tata tertib pemilihan.

Perbekel

wajib

Pasal 13 (1) Dalam hal memudahkan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, anggota Panitia Pemilihan dapat dikelompokkan dalam seksi-seksi.

9

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari : a. Seksi penjaringan dan penyaringan bakal calon Perbekel; b. Seksi pendaftaran dan pendataan pemilih; c. Seksi konsumsi; d. Seksi perlengkapan; dan e. Seksi Keamanan. Paragraf 4 Pemberhentian Panitia Pasal 14 (1) Apabila anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka kedudukannya diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan dengan Keputusan BPD. (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti dimaksud pada ayat (1) karena : a. meninggal dunia; b. atas pemintaan sendiri; dan c. diberhentikan.

sebagaimana

(3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena ; a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perbekel. Bagian Kedua Pencalonan Paragraf 1 Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Perbekel Pasal 15 (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perbekel paling lama 9 (sembilan) hari. (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Perbekel dilakukan Panitia Pemilihan melalui Kelian Banjar Dinas dan/atau ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis. (3) Pendaftaran bakal calon Perbekel diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas : a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

10 b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; c. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; d. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; f. fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat dari Kelian Banjar Dinas dan Perbekel setempat; h. surat Pernyataan Bersedia tinggal di Desa selama menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; i. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; l. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit; m. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit yang berwenang; n. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; o. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bahwa Calon Perbekel tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan p. Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Panitia Pemilihan. (4) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua). (5) Jangka waktu penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan persyaratan, pengembalian kekurangan serta penetapan dan pengumuman nama lama 20 (dua puluh) hari.

persyaratan kekurangan persyaratan calon paling

11

Pasal 16 Penghitungan bertempat tinggal di desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g berdasarkan pada tanggal terbit KTP-el. Pasal 17 (1) Dalam hal Bakal Calon Perbekel yang mendaftar dan memenuhi persyaratan tidak mencapai 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dan penelitian kelengkapan persyaratan paling lama 20 (dua puluh) hari. (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran dan penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon Perbekel tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemilihan perbekel ditunda dan ikut pada gelombang pemilihan perbekel berikutnya. (3) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati. (4) Bupati menetapkan penundaan Pemilihan Perbekel bagi Desa bersangkutan dan mengikutkannya pada Pemilihan Perbekel gelombang berikutnya. Pasal 18 (1) Dalam hal Bakal Calon Perbekel yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima), Panitia Pemilihan mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan/atau swasta, tingkat pendidikan, dan usia paling lama 20 (dua puluh) hari. (2) Selain menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat menetapkan persyaratan lain meliputi : a. seleksi tes tertulis; atau b. dukungan KTP– el. (3) Panitia Pemilihan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diikuti oleh semua Bakal Calon Perbekel. (5) Penetapan Calon Perbekel melalui seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan nilai tertinggi. (6) Penetapan Calon Perbekel melalui dukungan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan dukungan KTP-el terbanyak. (7) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

12

(8) Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Pasal 19 (1) Perbekel yang akan mencalonkan diri wajib mengajukan cuti kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak ditetapkan sebagai Calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Perbekel terpilih. (2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Perbekel wajib mengajukan cuti kepada Perbekel atau Penjabat Perbekel sejak terdaftar sebagai bakal calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Perbekel terpilih. (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Perbekel harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Paragraf 2 Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Pasal 20 (1) Penetapan calon Perbekel paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (2) Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. Pasal 21 (1) Bakal Calon Perbekel yang telah ditetapkan menjadi Calon Perbekel tidak diperbolehkan mengundurkan diri. (2) Dalam hal Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) meninggal sebelum atau setelah pengundian nomor urut calon yang mengakibatkan Calon Perbekel yang tersisa untuk mengikuti pengundian nomor urut calon serta tahapan pemilihan berikutnya kurang dari 2 (dua) orang, maka penyelenggaraan pemilihan ditunda dan mengikuti gelombang berikutnya. (3) Dalam hal Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) meninggal dunia sebelum atau setelah pengundian nomor urut calon dengan jumlah calon yang tersisa 2 (dua) orang atau lebih, maka pelaksanaan pengundian dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Perbekel berikutnya tetap dilanjutkan.

13

(4) Calon Perbekel yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanda atau foto yang bersangkutan tetap dicantumkan dalam surat suara untuk pelaksanaan pemilihan. (5) Dalam hal Calon Perbekel yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata memperoleh suara terbanyak atau sama dengan satu atau lebih calon lainnya, maka suara bagi Calon Perbekel yang meninggal dunia dinyatakan nol dan Calon Perbekel yang ditetapkan sebagai Calon Perbekel terpilih adalah Calon Perbekel peringkat kedua terbanyak. Pasal 22 (1) Sebelum pengundian nomor urut calon Perbekel, Panitia Pemilihan menetapkan penggunaan foto calon Perbekel yang akan digunakan pada surat suara. (2) Penetapan penggunaan foto calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan bersama Calon Perbekel. Pasal 23

(1) Pengundian nomor urut Calon Perbekel dilaksanakan setelah penetapan Calon Perbekel. (2) Pengundian nomor urut Calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Perbekel. (3) Nomor urut dan nama Calon Perbekel yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Perbekel. (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang penetapan nama Calon Perbekel, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. Paragraf 3 Penetapan Pemilih Pasal 24 (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

14 c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum di sahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat keterangan penduduk. (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pasal 25 (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk Desa. (2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana pada ayat (1) dilakukan karena : a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah; c. telah meninggal dunia; d. pindah domisili ke desa lain; atau e. belum terdaftar. (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS. (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat yang mudah dijangkau. (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari. Pasal 26 (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kelian Banjar Dinas. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan. (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. (4) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan. Pasal 27 (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

15

(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daftar Pemilih Tambahan yang telah ditambahkan dalam DPS. (3) Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tidak dapat pindah antar wilayah pemilihan. (4) Panitia Pemilihan mengumumkan DPT selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT. Pasal 28 DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan untuk selanjutnya direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Daerah. Pasal 29 (1) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia. (2) Dalam hal pemilih meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”. Paragraf 4 Penyediaan dan Pendistribusian Surat Suara Pasal 30 (1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara yang paling sedikit mencantumkan nomor urut, foto Calon Perbekel, dan nama Calon Perbekel. (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 5 % (lima persen). Pasal 31 (1) Panitia Pemilihan mengadakan dan mendistribusikan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel. (2) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

16

Pasal 32 (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara. (2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan. (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan. Pasal 33 (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan. (2) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima panitia pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara. Paragraf 5 Kampanye Pasal 34 (1) Calon Perbekel dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Pasal 35 (1) Pelaksana Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum;

17

f.

mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. mencetak, membawa, memasang, atau menggunakan gambar dan/atau atribut selain dari gambar dan/atau atribut yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. (2) Pelaksana Kampanye dalam dilarang mengikutsertakan: a. Perbekel; b. perangkat desa; c. anggota BPD

kegiatan

Kampanye

Pasal 36 (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa: a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan sanksi Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib Pemilihan Perbekel. Paragraf 6 Masa Tenang dan Penyampaian Kartu Undangan Pasal 37 Masa tenang dalam pemilihan Perbekel paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pasal 38 (1) Penyampaian surat undangan pemilihan kepada pemilih paling lambat diterima pemilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. (2) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pemilihan.

18

(3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum ditutupnya pelaksanaan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti diri. (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai kartu pemilih. Bagian Ketiga Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 39 (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan oleh Bupati. (2) Penetapan hari Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pembagian gelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (3) Waktu pelaksanaan penyerahan surat undangan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wita dan berakhir pada pukul 12.00 wita. (4) Batas akhir pemberian suara bagi pemilih yang sudah menyerahkan surat undangan paling lambat pada pukul 13.00 wita. (5) Pada saat akan dimulainya pemungutan suara para saksi dari masing-masing calon Perbekel harus hadir dan berada pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 40 Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nomor urut, foto Calon Perbekel dan/atau nama Calon Perbekel salah satu Calon Perbekel dalam surat suara. Pasal 41 Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih. Pasal 42 (1) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 di setiap TPS paling sedikit 1 (satu) buah. (2) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan meminjam ke Komisi Pemilihan Umum Daerah atau melalui pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

19

Pasal 43 (1) Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara membentuk KPPS. (2) Jumlah dan anggota KPPS paling banyak 7 (tujuh) orang. (3) Panitia Pemilihan menyampaikan penetapan keanggotaan KPPS kepada Panitia Pemilihan Daerah, Perbekel dan BPD. Pasal 44 (1) Panitia Pemilihan memfasilitasi penyediaan TPS pada setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dengan memperhatikan jumlah pemilih. (2) Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. (4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (5) Dalam penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan dapat bekerja sama dengan KPPS dan masyarakat Desa. Pasal 45 (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dibuat dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain yang sejenis. (3) Pintu masuk dan pintu keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas. (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan : a. apabila diruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang dibelakang pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;

20

b. apabila diruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara. (5) Dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup. (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana : a. papan pengumuman; b. tempat duduk dan meja KPPS; dan c. tempat duduk pemilih dan saksi. Pasal 46 (1) Pemilih penyandang disabilitas pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. Pasal 47 Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS khusus. Pasal 48 (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melalui KPPS melakukan kegiatan: a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Perbekel, BPD, dan warga masyarakat. (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurangkurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. Pasal 49 (1) Saksi dari Calon Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) harus menunjukkan surat mandat atau surat tugas dari Calon Perbekel.

21

(2) Nama-nama saksi dari Calon Perbekel disampaikan oleh Calon Perbekel kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara. Pasal 50 (1) KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara berdasarkan Tata Tertib Pemilihan Perbekel. (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (3) Dalam hal Pemilih menerima surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS. (4) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS. (5) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilaksanakan untuk satu kali pergantian. Pasal 51 Suara untuk pemilihan Perbekel dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS atas nama Ketua Panitia Pemilihan dan diberi stempel Panitia Pemilihan Perbekel; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Perbekel; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Perbekel yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Perbekel; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Perbekel. Pasal 52 (1)

(2)

(3)

Dalam hal seluruh Pemilih telah melaksanakan hak pilihnya maka KPPS atas persetujuan Panitia Pemilihan dapat mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara. Setelah pemungutan suara berakhir KPPS selanjutnya membuat Berita Acara jalannya Pemilihan Perbekel di TPS yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi di masing – masing TPS. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

22

(4)

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan melalui KPPS menghitung: a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS; b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(5)

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Perbekel, BPD, dan warga masyarakat.

(6)

KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurangkurangnya 1 (satu) orang anggota KPPS serta saksi Calon Perbekel.

(7)

Dalam hal saksi Calon Perbekel tidak mau menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS tetap sah.

(8)

Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(9)

KPPS menyerahkan berita acara jalannya pemungutan suara, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS kepada Panitia Pemilihan. Bagian Keempat Penetapan Pasal 53

Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan menuangkannya dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (9). Pasal 54 (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Perbekel Terpilih untuk Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.

23

(2) Dalam hal jumlah calon Perbekel terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Perbekel pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon Perbekel terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak. (3) Dalam hal jumlah calon Perbekel terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Perbekel pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon Perbekel terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar. Pasal 55 Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya. Bagian Kelima Pelaporan Pasal 56 (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Perbekel yang dilampiri berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara Perbekel kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. (2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon Perbekel terpilih dengan Keputusan BPD. (3) BPD menyampaikan laporan Calon Perbekel terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Perbekel Terpilih.

Bagian Keenam Pengangkatan Pasal 57

(1) (2)

Calon Perbekel terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Perbekel dari BPD.

24

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERBEKEL Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan Pasal 58 (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Perbekel dilaporkan kepada Panitia Pemilihan oleh masyarakat, Calon Perbekel dan / atau saksi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi : a. nama dan alamat pelapor; b. waktu dan tempat kejadian perkara; c. nama dan alamat pelanggar; d. nama dan alamat saksi – saksi; dan e. uraian kejadian. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib pemilihan perbekel. Pasal 59 (1) Panitia Pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. (2) Panitia Pemilihan memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. (3) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan. (4) Dalam hal laporan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Penyelesaian Masalah Pasal 60 (1) Panitia Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), dilakukan melalui tahapan: a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat; b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan berwenang memutuskan hasil sengketa tersebut.

25

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan sudah diputuskan. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pihak – pihak yang bersengketa. Pasal 61 (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Perbekel, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan dari Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan Panitia Pemilihan. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB V PELANTIKAN PERBEKEL Bagian Kesatu Pelantikan Perbekel Pasal 62 (1) Pelantikan Calon Perbekel terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Perbekel terpilih. (2) Pelantikan Calon Perbekel terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Susunan acara pelantikan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Perbekel. b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji. d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. f. Pembacaan Amanat Bupati. g. Pembacaan doa. (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan pada tempat dan tanggal yang telah ditentukan.

26

(5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut : “Demi Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perbekel dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan pisah dan kenal Perbekel sesuai dengan sosial budaya setempat. (5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sebagaimana maksud pada ayat (4), dibebankan pada APBDesa. Bagian Kedua Serah Terima Jabatan Pasal 63 (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Perbekel terpilih. (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Perbekel terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan. (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Pendahuluan b. Monografi Desa c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu d. Rencana program yang akan datang e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir. f. Hambatan yang dihadapi. g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

27

Pasal 64 (1) Dalam hal Calon Perbekel terpilih belum mengucapkan sumpah/janji dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) meninggal dunia maka dilakukan musyawarah desa untuk menetapkan Calon Perbekel terpilih sebagai pengganti Calon Perbekel terpilih yang meninggal dunia. (2) BPD menyampaikan laporan Calon Perbekel terpilih hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk disahkan. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Perbekel terpilih dan pelantikan Calon Perbekel terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1). BAB VI PENGANGKATAN PENJABAT PERBEKEL Pasal 65 (1) Pengangkatan Penjabat Perbekel dilakukan dalam hal : a. Perbekel berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Perbekel antarwaktu melalui musyawarah desa; b. Perbekel berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Perbekel serentak; c. Perbekel berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Perbekel. (2) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah. (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. (4) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Perbekel sampai dengan ditetapkannya Perbekel. Pasal 66 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di desa setempat. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme atas usulan Camat berdasarkan musyawarah BPD.

28

(3) Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan kemampuan pemahaman dalam bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan, asal atau alamat tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan. (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Perbekel wajib mendapatkan persetujuan atau ijin atasan langsung tempat Pegawai Negeri Sipil bersangkutan bertugas. Pasal 67 (1) Penjabat Perbekel melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Perbekel terpilih. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa tugasnya sebagai Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dikembalikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah tempatnya bertugas. Pasal 68 (1) Penjabat Perbekel yang mencalonkan diri sebagai calon Perbekel diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (2) Dalam hal Penjabat Perbekel mencalonkan diri sebagai Calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel sampai dengan berakhirnya cuti Penjabat Perbekel atau sampai dengan dilantiknya Perbekel. (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, Bupati dapat mengangkat Perangkat Desa Lainnya sebagai Pelaksana Tugas Perbekel. (4) Masa jabatan Pelaksana Tugas Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII PEMBERHENTIAN PERBEKEL Pasal 69 (1) Perbekel berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

29

(2) Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel; d. melanggar larangan Perbekel; e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel; atau g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Apabila Perbekel berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat. (4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Perbekel yang bersangkutan. (5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya. (6) Pengesahan pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 70 (1) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Perbekel sampai terpilihnya Perbekel yang baru. (2) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Perbekel sampai terpilihnya Perbekel antar waktu melalui hasil musyawarah Desa. Pasal 71 Perbekel dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena: a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel; b. melanggar larangan sebagai Perbekel;

30

c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 72 (1) Biaya pemilihan Perbekel secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Biaya Pemilihan yang berasal dari APBD meliputi : a. honorarium Panitia Pemilihan; dan b. kelengkapan lainnya selama proses pemilihan. (3) Selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pemilihan Perbekel juga dapat dibantu dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara. (4) Biaya dari APBDesa antara lain untuk: a. pengadaan surat suara; b. pengadaan surat undangan; c. honorarium tenaga pengamanan;dan d. kelengkapan lainnya yang dipergunakan pelaksanaan pemungutan suara.

pada

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 73 Ketentuan mengenai bentuk surat pernyataan, surat keterangan, surat undangan, formulir surat suara, Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

31 Pasal 74 Peraturan Bupati diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 22 April 2016 BUPATI BADUNG, ttd. I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundanglan di Mangupura pada tanggal 22 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 30 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 30 TAHUN 2016 TANGGAL : 22 APRIL 2016 TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

I.

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ............................................................... Jenis Kelamin : ............................................................... Agama : ................................................................. Pekerjaan : ............................................................... Alamat : ............................................................... menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ……………. , ...................... Yang Membuat Pernyataan Materai (....................................)

2

II. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ........................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ................................/......................................... Jenis Kelamin : ........................................................................... Pekerjaan : ........................................................................... Alamat : ............................................................................ ........................................................................., menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ………………., ....................... Yang Membuat Pernyataan Materai (....................................)

3

III. SURAT PERNYATAAN PERBEKEL

BERSEDIA

DICALONKAN

MENJADI

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ................................................................ Jenis Kelamin : ................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................. Agama : ................................................................ Pekerjaan : ................................................................ Alamat : ................................................................. .................................................................., menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Perbekel..................., Kecamatan ....................dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Perbekel. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. ………………. , ...................... Yang Membuat Pernyataan Materai (....................................)

4

IV. SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ................................................................ Jenis Kelamin : ................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................. Agama : ................................................................ Pekerjaan : ................................................................ Alamat : ................................................................. .................................................................., menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah bertempat tinggal di Banjar Dinas…….... Desa ............ Kecamatan ............. Kabupaten Badung sebelum pendaftaran Bakal Calon Perbekel. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. ……………….., ................... Yang membuat Pernyataan,

(....................................) Mengetahui, Kelian Banjar Dinas............... ,

Perbekel............,

Stempel & TTD

Stempel & TTD

(................................)

(………………………………….)

5

V.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TINGGAL DI DESA SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ................................................................... Jenis Kelamin : ..................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ..................................................................... Agama : ................................................................…. Pekerjaan : .................................................................... Alamat : .............................................................…….. ..................................................……, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tinggal di Desa selama menjadi Perbekel. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. ……………, .......................... Yang Membuat Pernyataan Materai (....................................)

6

VI.

SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI PERBEKEL SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN BAIK BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK BERTURUT-TURUT KOP SKPD SURAT KETERANGAN NOMOR : ……………………

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Gol. Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : Nama : .................................................................... Alamat : .................................................................... yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Perbekel selama tiga kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………………, .......................... Kepala SKPD

(....................................)

7

VII. BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON PERBEKEL

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN…………………… KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... BERITA ACARA Nomor : …………... Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel…………………, Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perbekel ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten Badung dengan hasil sebagai berikut : 1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar : ………… orang. 2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi : a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; c. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; d. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; f. fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat dari Kelian Banjar Dinas dan Perbekel setempat; h. surat Pernyataan Bersedia tinggal di Desa selama menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; i. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

8

k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; l. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit; m. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit yang berwenang; n. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; o. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bahwa Calon Perbekel tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan p. Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarnadengan jumlah sesuai ketentuan Panitia Pemilihan. Adapun hasilnya sebagaimana terlampir. 3. Setelah diadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon, maka jumlah Bakal Calon Perbekel yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan Perbekel sebanyak……..orang. Daftar nama terlampir. 4. Jumlah Bakal sebanyak…….orang.

calon

5. Jumlah bakal calon sebanyak……..orang.

yang yang

mengundurkan

tidak

memenuhi

diri syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya. ………………..,…………………… PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……………., KECAMATAN…………., KABUPATEN BADUNG KETUA PANITIA

SEKRETARIS,

(………………………..)

(…………………)

9

VIII. KEPUTUSAN PANITIA CALON PERBEKEL.

PEMILIHAN

TENTANG

PENETAPAN

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN…………………… KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………KECAMATAN……………. KABUPATEN BADUNG NOMOR…………… TENTANG PENETAPAN CALON PERBEKEL DESA…… KECAMATAN…………………KABUPATEN BADUNG PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……… Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel, Bakal Calon Perbekel yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan; b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel Desa…….Kecamatan……Kabupaten Badung, Nomor……tanggal………………, tentang Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Perbekel yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel yang berhak mengikuti Pemilihan Perbekel; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Calon Perbekel Desa……Kecamatan…..Kabupaten Badung.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

10

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel; 8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel; MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: : Menetapkan Calon Perbekel yang berhak mengikuti Pemilihan Perbekel Desa……, Kecamatan……., Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia ini.

11

KEDUA

: Keputusan ditetapkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di……………. pada tanggal…………….. PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……KECAMATAN…….. KABUPATEN BADUNG, KETUA,

(…………………………….) Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Bupati Badung 2. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten di Mangupura. 3. Camat…… 4. Perbekel…….. 5. Ketua BPD Desa…… 6. Arsip.

12

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL NOMOR : …. TANGGAL : TENTANG : PENETAPAN CALON PERBEKEL DESA ……. KECAMATAN ….. KABUPATEN BADUNG DAFTAR NAMA CALON PERBEKEL.......... KECAMATAN……………..KABUPATEN BADUNG NO

NAMA

TEMPAT/TGL LAHIR

PENDIDIKAN

AGAMA

1. 2. 3. 4. 5. PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL .... KECAMATAN……KABUPATEN BADUNG KETUA, (…………………………………….)

ALAMAT

13

IX.

BERITA ACARA PERBEKEL

PENGUNDIAN

NOMOR

URUT

CALON

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN…………………… KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... BERITA ACARA Nomor : ……………….. Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. ,kami, Panitia Pemilihan Perbekel ……, Kecamatan ……………….., Kabupaten telah mengadakan pengundian Nomor Urut Calon Perbekel Desa…….., dengan hasil sebagai berikut : 1. Nomor Urut 1 : …………….. 2. Nomor Urut 2 : …………….. 3. Nomor Urut 3 : …………….. 4. Nomor Urut 4 : …………….. 5. Nomor Urut 5 : …………….. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya. …………….., …………………………. PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL………, KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG Ketua, (.......................) Mengetahui : KETUA BPD ...... KECAMATAN..... KABUPATEN BADUNG Ketua,

Para Calon : 1. (nama)………………..ttd 2. (nama)……………….ttd

...................................

3. (nama)……………….ttd 4. (nama)…………………ttd 5. (nama)……………….ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten di Mangupura 2. Camat…… 3. Arsip.

14

X. FORMULIR SURAT SUARA

LAMBANG DESA

SURAT SUARA

TPS NO : Banjar : a.n. Ketua Panitia Pemilihan Ketua KPPS,

PEMILIHAN PERBEKEL DESA..........

(..............................)

1

2

3

4

5

FOTO CALON

FOTO CALON

FOTO CALON

FOTO CALON

FOTO CALON

NAMA CALON

NAMA CALON

NAMA CALON

NAMA CALON

NAMA CALON

15

XI. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... BERITA ACARA Nomor : …………... Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel Desa…………………, Kecamatan

………………..,

Kabupaten

Badung

telah

mengadakan

penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Perbekel Desa ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten Badung dengan hasil sebagai berikut : 1. Jumlah laki-laki : …. 2. Jumlah Perempuan : …. 3. Jumlah Daftar Pemilih Sementara : ….. Adapun nama Daftar Pemilih Sementara adalah sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya. …………………, tgl-bln-tahun Mengetahui, BPD ...... KECAMATAN..... KABUPATEN BADUNG Ketua,

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG Ketua,

...................................

...................................

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat ......... 3. Arsip.

16

XII.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG NOMOR : ................ TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN PERBEKEL DESA …………….. KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL ……………., Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel, bahwa daftar pemilih sementara perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel ………........ Kecamatan ............... Kabupaten Badung, Nomor ……………. tanggal ...................... tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan Perbekel; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Perbekel Desa…… Kecamatan……………. Kabupaten Badung.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

17

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel; 8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel ;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Perbekel Desa, …………….. Kecamatan ………….Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ................... pada tanggal ................... PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG KETUA, ...................................

Tembusan disampaikan kepada : 1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat ………..............; 3. Ketua BPD….. Kecamatan …… 4. Arsip.

18

XIII. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... BERITA ACARA Nomor : …………... Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel Desa…………………, Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung telah mengadakan penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Perbekel Desa ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten Badung dengan hasil sebagai berikut : a. Jumlah laki-laki : b. Jumlah Perempuan : c. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan : Adapun nama Daftar Pemilih Tambahan adalah sebagimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya. ………………, tgl-bln-tahun Mengetahui, BPD ...... KECAMATAN..... KABUPATEN BADUNG Ketua,

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG Ketua,

...................................

...................................

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat ......... 3. Arsip.

19

XIV. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG NOMOR : ................ TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN PERBEKEL DESA …………….. KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL ……………., Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel, bahwa daftar pemilih tambahan perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel ………........ Kecamatan ............... Kabupaten Badung, Nomor ……………. tanggal ...................... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan Perbekel; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Perbekel Desa…………, Kecamatan………., Kabupaten Badung.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

20

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel; 8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan dalam Pemilihan Perbekel Desa, …………….. Kecamatan ………….Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ditetapkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di ................... pada tanggal ................... PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG KETUA,

................................... Tembusan disampaikan kepada: 1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat ………..............; 3. Ketua BPD….. Kecamatan …… 4. Arsip.

21

XV. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... BERITA ACARA Nomor : …………... Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel Desa…………………, Kecamatan

………………..,

Kabupaten

Badung

telah

mengadakan

penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Perbekel Desa ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten Badung dengan hasil sebagai berikut : 1. Daftar Pemilih Sementara : ………. a. Jumlah laki-laki : ….. b. Jumlah Perempuan : ….. 2. Daftar Pemilih Tambahan : ………. a. Jumlah laki-laki : ….. b. Jumlah Perempuan : ….. 3. Daftar Pemilih Tetap : ………. a. Jumlah laki-laki : ….. b. Jumlah Perempuan : ….. Adapun nama Daftar Pemilih Tetap adalah sebagimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya. …………………, tgl-bln-tahun Mengetahui, BPD ...... KECAMATAN..... KABUPATEN BADUNG Ketua,

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG Ketua,

...................................

...................................

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat ......... 3. Arsip.

22

XVI. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG NOMOR : ................ TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PERBEKEL …………….. KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL ……………., Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel, bahwa daftar pemilih tetap perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel ………........ Kecamatan ............... Kabupaten Badung, Nomor ……………. tanggal ...................... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan Perbekel; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Perbekel Desa…………, Kecamatan………., Kabupaten Badung.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

23

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel; 8. Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel; MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang Berhak Mengikuti Pemilihan Perbekel Desa, …………….. Kecamatan ………….Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ................... pada tanggal ................... PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG KETUA,

................................... Tembusan disampaikan kepada : 1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat ………..............; 3. Ketua BPD….. Kecamatan …… 4. Arsip.

24

XVII. SURAT UNDANGAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos..........

UNDANGAN Daftar Pemilih Nomor : ............................... Kepada : Nama pemilih : ...................................................................... Laki-laki/perempuan : ...................................................................... Umur : ...................................................................... Alamat : ...................................................................... Untuk memberikan suara pada : Hari : ........................tgl. ..................di ................... Jam : .................... sampai dengan ......................... ……………., tgl – bulan – tahun PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG Ketua,

PERHATIAN : Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak boleh diwakilkan.

…………………………………..

--------------------------------------------------Potong disini-----------------------------TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PEMILIHAN PERBEKEL ....................... DAFTAR PEMILIH NOMOR .............................................. WILAYAH ..............

………………., tgl-bln-Thn Penerima,

…………………………

25

XVIII. BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... BERITA ACARA Nomor : …………... Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami KPPS Pemilihan Perbekel ..................... , Kecamatan ..................., Kabupaten Badung telah mengadakan pemungutan suara Pemilihan Perbekel .................. yang dihadiri oleh seluruh KPPS, Saksi dan disaksikan oleh masyarakat bertempat di TPS ....... Banjar, Desa............................ Kecamatan …………………………Kabupaten Badung. Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut : 1. Pemungutan suara dimulai dari jam ............ s/d ............ WITA 2. Jumlah Calon Perbekel yang berhak mengikuti Pemilihan : ................ 3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih : ............................ 4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih : ............................ 5. Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih : ............................ Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya. Disahkan Dalam Rapat Pleno KPPS Tgl, …………….. TPS...................Banjar ……………… Ketua

...........................................

MENGETAHUI : 1. 2. 3. 4. 5.

SAKSI-SAKSI Saksi Calon Perbekel Saksi Calon Perbekel Saksi Calon Perbekel Saksi Calon Perbekel Saksi Calon Perbekel

1………………… 2………………… 3………………… 4………………… 5…………………

26

XIX. BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... BERITA ACARA Nomor : …………... Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami Panitia Pemilihan Perbekel …………………, Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung, atas dasar laporan dan Berita Acara dari masing-masing KPPS, telah mengadakan pemungutan suara pada Pemilihan Perbekel, Desa............................ Kecamatan …………………………Kabupaten Badung. Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut : 1. Pemungutan suara dimulai dari jam ............ s/d ............ WITA 2. Jumlah Calon Perbekel yang berhak mengikuti Pemilihan : ................ 3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih : ............................ 4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih : ............................ 5. Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih : ............................ Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

……………….., tgl – bln – thn PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……………., KECAMATAN…………., KABUPATEN BADUNG KETUA PANITIA

SEKRETARIS,

(………………………..)

(…………………)

MENGETAHUI : 1. 2. 3. 4. 5.

SAKSI-SAKSI Saksi /Calon Perbekel Saksi /Calon Perbekel Saksi /Calon Perbekel Saksi /Calon Perbekel Saksi /Calon Perbekel

1………………… 2………………… 3………………… 4………………… 5…………………

27

XX. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... BERITA ACARA Nomor : …………... Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami KPPS Pemilihan Perbekel ..................... , Kecamatan ..................., Kabupaten Badung telah melaksanakan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Perbekel .................. yang dihadiri oleh seluruh KPPS, Saksi dan disaksikan oleh masyarakat bertempat di TPS ....... Banjar ...........: Dari hasil Penghitungan Pemilihan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut : I.. Pemilih a. Jumlah Pemilih : ……………..Orang b. Hadir : ……………..Orang c Tidak Hadir : ……………..Orang II.. Surat Suara a. Jumlah surat b. Jumlah surat c. Jumlah surat d. Jumlah surat

suara : …. lembar suara yang rusak atau keliru dicoblos : …. lembar suara yang tidak terpakai : ….. lembar suara yang terpakai : …...lembar

III.. Perolehan Suara a. Suara sah masing-masing calon 1. ………………… :……………..Suara 2. ………………… : ……………..Suara 3. ………………… : ……………..Suara 4. ………………… : ……………..Suara 5. ………………… : ……………..Suara b. Tidak sah

: ……………..Suara

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan dasar dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan Perbekel ………………………………. Disahkan Dalam Rapat Pleno KPPS Tgl, …………….. TPS...................Banjar ……………… KETUA KPPS

SEKRETARIS,

(………………………..)

(…………………) MENGETAHUI :

1. 2. 3. 4. 5.

SAKSI-SAKSI Saksi Calon Perbekel Saksi Calon Perbekel Saksi Calon Perbekel Saksi Calon Perbekel Saksi Calon Perbekel

1………………… 2………………… 3………………… 4………………… 5…………………

28

XXI. BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... BERITA ACARA Nomor : …………... Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami Panitia Pemilihan Perbekel …………………, Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung, berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada masing-masing KPPS, telah mengadakan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Perbekel, ...............Desa ………...... Kecamatan …………….., Kabupaten Badung.

Dari hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut : I.. Pemilih a. Jumlah Pemilih : ……………..Orang b. Hadir : ……………..Orang c Tidak Hadir : ……………..Orang II.. Surat Suara a. Jumlah surat b. Jumlah surat c. Jumlah surat d. Jumlah surat

suara : …. Lembar suara yang rusak atau keliru dicoblos : …. lembar suara yang tidak terpakai : ….. lembar suara yang terpakai : …...lembar

III.. Perolehan Suara a. Suara sah masing-masing calon 1. ………………… :……………..Suara 2. ………………… : ……………..Suara 3. ………………… : ……………..Suara 4. ………………… : ……………..Suara 5. ………………… : ……………..Suara b. Tidak sah

: ……………..Suara

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas, maka Sdr. ..................……. dengan nomor urut ………………. telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa………............., Kecamatan ………................ Kabupaten Badung untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel Terpilih. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya. ……………….., tgl – bln – thn PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……………., KECAMATAN…………., KABUPATEN BADUNG KETUA PANITIA

SEKRETARIS,

(………………………..)

(…………………)

29

MENGETAHUI : 1. 2. 3. 4. 5.

SAKSI-SAKSI Saksi/ Calon Perbekel Saksi /Calon Perbekel Saksi /Calon Perbekel Saksi /Calon Perbekel Saksi /Calon Perbekel

1………………… 2………………… 3………………… 4………………… 5…………………

30

XXII.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PERBEKEL

PANITIA PEMILIHAN DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.......... KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG NOMOR : ................ TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PERBEKEL DESA …………….. KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL ……………., Menimbang

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Perbekel menetapkan Calon Perbekel yang mendapat suara sah terbanyak sebagai Perbekel terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel; b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel Desa………… Kecamatan ……….. Kabupaten Badung tanggal ……………. Nomor …………….. tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Perbekel, Sdr. ……………… telah memperoleh suara sah terbanyak dalam Pemilihan Perbekel sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel Terpilih; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Perbekel Desa…………, Kecamatan………., Kabupaten Badung.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

31

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel; 8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Perbekel...... Kecamatan.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Saudara : a. Nama : b. Tempat / Tanggal Lahir

:

c. Jenis Kelamin

:

d. Pendidikan

:

e. Agama

:

f. Alamat

:

telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa………............., Kecamatan ………................ Kabupaten Badung untuk ditetapkan

32

sebagai Calon Perbekel Terpilih Desa…..…..., Kecamatan…………., Kabupaten Badung.

KETIGA

: Keputusan ditetapkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di ................... pada tanggal ................... PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA…… KECAMATAN.......... KABUPATEN BADUNG KETUA,

................................... Tembusan disampaikan kepada : 1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat ………..............; 3. Ketua BPD….. Kecamatan …… 4. Arsip.

33

XXIII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PERBEKEL LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL NOMOR : …. TANGGAL : ….. TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PERBEKEL ..... KECAMATAN….. KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PERBEKEL..... KECAMATAN….. KABUPATEN BADUNG

TPS BANJAR

JUMLAH PEMILIH

HADIR

SUARA SAH CALON PERBEKEL

TIDAK HADIR 1

2

3

4

JUMLAH SUARA 5

SAH

TIDAK SAH

1 2 3 Dst JUMLAH PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG KETUA,

...................................

BUPATI BADUNG, ttd. I NYOMAN GIRI PRASTA