BUPATI MOJOKERTO PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
-3-
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 4. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto.
-4-
BAB II BADAN KESATAUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 2 Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto. Bagian Kesatu KEPALA BADAN Pasal 3 Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat. Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, umum dan kepegawaian. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi pada semua bidang; b. Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran; c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana; d. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor; e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi; g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
-5-
Pasal 5 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyiapan data dalam rangka menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan; b. Melaksanakan pengadaan perlengkapan dan peralatan; c. Melakukan tata usaha pemeliharaan perlengkapan dan peralatan; d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. Melakukan pengelolaan surat menyurat dan tata kearsipan; b. Melakukan urusan rumah tangga Badan; c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi; d. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Melaksanakan tata usaha kepegawaian; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi tentang kedudukan, hak dan kewajiban pegawai, peningkatan karier pegawai serta kesejahteraan pegawai; c. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian Ketiga BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Pasal 6 (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi lembaga politik dan pemilihan umum serta lembaga kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka koordinasi Bidang Hubungan Antar Lembaga; b. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga;
-6-
c. Peningkatan kualitas hubungan antar lembaga politik pemerintah; d. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu); e. Peningkatan pemerintah;
kualitas
hubungan
lembaga
Pemilu
dengan
f. Peningkatan kualitas hubungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan pemerintah; g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 7 (1) Sub Bidang Lembaga Politik dan Pemilihan Umum, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan mengolah data, perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hubungan lembaga politik pemerintah, lembaga Partai Politik (Parpol) dan lembaga Pemilu; b. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas hubungan lembaga politik pemerintah, lembaga Parpol dan lembaga Pemilu; c. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam bidang kelembagaan politik pemerintah, lembaga Parpol dan lembaga Pemilu; d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi dukungan pemerintah terhadap lembaga Pemilu dan lembaga Parpol; e. Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan serta mendokumentasikan data tentang hasil pelaksanaan Pemilu; f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga. (2) Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas : a. Menyusun dan mengolah data Ormas, LSM dan organisasi Profesi; b. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas, LSM dan organisasi Profesi; c. Menginventarisasi keberadaan dan kegiatan Ormas, LSM dan organisasi Profesi; d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan peran dan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan sumber daya manusia;
-7-
e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tentang kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat; f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga. Bagian Keempat BIDANG INTEGRASI BANGSA Pasal 8 (1) Bidang Integrasi Bangsa, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat meliputi wawasan kebangsaan dan pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi : a. Pengumpulan data, pengolahan data dan perencanaan program pembinaan ideologi negara serta program pengembangan wawasan kebangsaan; b. Perumusan dan perencanaan kegiatan pengembangan wawasan bela negara, pencegahan terjadinya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya serta peningkatan kewaspadaan nasional; c. Pengembangan ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan; d. Pengembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM); e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; f. Pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 9 (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas : a. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan program pembinaan ideologi negara; b. Menyusun, mengolah data dan merumuskan program pengembangan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara serta pengawasan orang asing; c. Mengumpulkan, menyusun, mengolah data dan merumuskan serta melaksanakan program pengembangan kewaspadaan nasional; d. Mengumpulkan, menyusun, mengolah data dan merumuskan program pembauran dan kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian adanya konflik sosial;
-8-
e. Mengumpulkan, menyusun pengembangan ketahanan kemasyarakatan;
dan mengolah seni budaya,
data tentang agama dan
f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa. (2) Sub Bidang Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, menyusun, mengolah data dan merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan demokrasi dan HAM; b. Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan peningkatan fungsi kelembagaan demokrasi pada tingkat pemerintahan kabupaten sampai desa dan kelurahan; c. Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengembangan budaya demokrasi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; d. Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat; e. Menyusun perencanaan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas etika politik dan budaya politik Pancasila; f. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program kegiatan pengembangan hak asasi manusia; g. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program kegiatan perlindungan serta pengawasan terhadap pelanggaran HAM; h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; i.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa. Bagian Kelima BIDANG KAJIAN STRATEGIS Pasal 10
(1) Bidang Kajian Strategis, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan data dan analisis. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kajian Strategis mempunyai fungsi : a. Pengembangan koordinasi dan kerja sama di bidang intelijen; b. Pengumpulan, pengolahan, perumusan dan analisa data serta informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
-9-
c. Pelaksanaan rekomendasi usulan kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan; b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; c. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 11 (1) Sub Bidang Pengumpulan Data, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan bahan, keterangan, informasi dan data dari berbagai sumber; b. Mengembangkan metode pengumpulan bahan keterangan sesuai situasi, kondisi dan karakteristik masyarakat; c. Membangun dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai kalangan yang menjadi sumber pusat data dan informasi; d. Menyimpan dan mendokumentasikan hasil pengumpulan data sebagai bahan analisis; e. Melakukan pemantauan terhadap segala aktifitas masyarakat dan melaporkan hasil pantauan situasi dan kondisi pada kesempatan pertama; f. Menyusun hasil pengumpulan data dan informasi; b. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis. (2) Sub Bidang Analisis, mempunyai tugas : a. Menerima hasil pengumpulan data dan informasi maupun bahan keterangan lain dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, suara atau bentuk lainnya; b. Melakukan validasi dan akurasi data serta informasi; c. Mencari dan memadukan referensi dari peraturan perundangundangan, teori-teori yang sudah diakui dan diuji validitasnya untuk mendukung pengolahan data dan informasi; d. Melakukan analisis dan melaporkan kepada pimpinan secara hierarkhis; e. Melakukan deteksi dini terhadap segala kemungkinan yang terjadi dan melaporkannya pada kesempatan pertama; f. Melaksanankan evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis.
- 10 -
Bagian Keenam BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 12 (1) Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat meliputi penanggulangan bencana dan potensi perlindungan masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan dalam rangka upaya penanggulangan bencana; b. Pemetaan wilayah yang merupakan potensi bencana; c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana; d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana; e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan potensi perlindungan masyarakat; f. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat; g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 13 (1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah dan menganalisis data terkait dalam penanggulangan bencana; b. Merencanakan dan mekasanakan program penanggulangan bencana; c. Melakukan pemetaan jenis, karakter dan daerah rawan bencana; d. Menyusun dan mengolah data yang terkait potensi bencana; e. Melakukan kegiatan dalam rangka upaya pencegahan terhadap terjadinya bencana dan penanggulangan apabila terjadi bencana; f.
Mengolah bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan terjadinya bencana dan cara penanggulangannya;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- 11 -
(2) Sub Bidang Potensi Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas : a. Menyusun dan mengolah data tentang rencana kegiatan pengembangan potensi perlindungan masyarakat; b. Melakukan program pembinaan terhadap lembaga satuan perlindungan masyarakat; c. Merencanakan, menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat; d. Menyusun Standart Operating Procedures (SOP) penugasan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat; e. Menyiapkan bahan koordinasi antar lembaga pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan potensi perlindungan masyarakat; f. Melaksanankan evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 14 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 12 -
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 25 Juni 2010 BUPATI MOJOKERTO, ttd. SUWANDI
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 30 Juni 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. BUDIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 38
