BUPATI MOJOKERTO PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KETAHAHAN PANGAN KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
-3-
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MOJOKERTO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 4. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. 6. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto. 7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto.
-4-
BAB II KANTOR KETAHANAN PANGAN Pasal 2 Kantor Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 28 A dan pasal 28 B Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto. Bagian Kesatu KEPALA KANTOR Pasal 3 Kepala Kantor, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Kantor Ketahanan Pangan. Bagian Kedua SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 4 Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan, urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta pengelolaan peralatan; b. Menghimpun data seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dan perimbangan keuangan serta gaji; c. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. Bagian Ketiga SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN Pasal 5 Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat; b. Melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal; c. Melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
-5-
d. Memberikan informasi harga; e. Melaksanakan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat; f. Melaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakat; g. Melaksanakan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu; h. Melaksanakan pengembangan infrastruktur distribusi pangan; i.
Melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
j.
Melaksanakan identifikasi pangan pokok masyarakat;
k. Melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani agar mendapatkan kepercayaan dari pihak ketiga di bidang permodalan; l.
Melaksanakan pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan;
m. Melaksanakan bimbingan pengembangan usaha; n. Melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi hasil tanaman pangan; o. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. Bagian Keempat SEKSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN Pasal 6 Seksi Penganekaragaman Pangan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembinaan produk pangan;
pengembangan
penganekaragaman
b. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunya mutu gizi dan keamanan pangan; c. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan; d. Melaksanakan peningkatan mutu kunsumsi masyarakat; e. Melaksanakan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat; f. Melaksanakan anilisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat; g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/ rumah tangga; h. Melaksanakan identifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat; i.
Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
j.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
-6-
Bagian Kelima SEKSI KEWASPADAAN PANGAN Pasal 7 Seksi Kewaspadaan Pangan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan identifikasi kelompok rawan pangan; b. Melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan; c. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan; d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat; e. Melaksanakan penanganan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu; f. Melaksanakan masyarakat;
pembinaan
dan
monitoring
cadangan
pangan
g. Melaksanakan pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat; h. Melaksanakan identifikasi pangan pokok masyarakat; i.
Melaksanakan penerapan standar Body Mass Rate (BMR);
j.
Melaksanakan pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan;
k. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan; l.
Melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima;
m. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-7-
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 25 Juni 2010 BUPATI MOJOKERTO, ttd. SUWANDI
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 30 Juni 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. BUDIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 39