BUPATI MOJOKERTO PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 4);
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
PENDAPATAN,
ORGANISASI
DAN
PENGELOLAAN
TATA
KERJA
KEUANGAN
DINAS
DAN
ASET
KABUPATEN MOJOKERTO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 4. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto. BAB II DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Pasal 2 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.
-4-
Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 3 Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan
koordinasi
penyusunan
program
kerja,
pengumpulan dan pengolahan data; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan; c. Pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana; d. Pengolahan
administrasi
kepegawaian,
keuangan
dan
perlengkapan; e. Pengelolaan
urusan
rumah
tangga,
surat
menyurat
dan
kearsipan; f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat dan investasi; g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Melaksanakan tata naskah dan tata kearsipan; b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol; c. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain; d. Menghimpun dan mengolah data serta dokumentasi; e. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan;
-5-
f. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai; g. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai; h. Melaksanakan
tugas
pengembangan
karier,
kesejahteraan
pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan; b. Menyiapkan urusan anggaran dinas; c. Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, menyiapkan bahan koordinasi, mengolah data dan informasi untuk bahan penyusunan perencanaan dan program dinas; b. Merumuskan dan menyusun program dan kegiatan dinas; c. Mengusulkan program dan kegiatan; d. Melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan; e. Mengumpulkan, menyiapkan bahan koordinasi, mengolah data sebagai bahan laporan; f. Merumuskan dan mengevaluasi program dan kegiatan untuk penyusunan laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
-6-
Bagian Ketiga BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/ BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Pasal 6 (1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan/ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset meliputi pendataan dan penetapan, penagihan pajak serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan/ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perimbangan dan pendapatan lainnya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Bumi dan Bangunan/ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Pendaftaran, Pengolahan data, Penetapan, memproses pengajuan keberatan, pengurangan dan pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); b. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak PBB/ BPHTB; c. Pelaksanaan administrasi penerimaan PBB/ memproses restitusi, kompensasi PBB/ BPHTB;
BPHTB
dan
d. Pengelolaan administrasi dan mengkoordinasikan penerimaan dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendapatan daerah lainnya; e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 7 (1) Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pendaftaran obyek dan subyek PBB/ BPHTB; b. Melaksankan pendataan obyek dan pengumpulan potensi PBB/ BPHTB;
subyek
PBB
serta
c. Melaksanakan proses penilaian dan klasifikasi tanah dan bangunan; d. Menyusun buku peta wilayah/ desa, peta blok, peta Zona Nilai Tanah (ZNT); e. Menyusun buku Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); f. Melaksanakan pengolahan data obyek PBB/ BPHTB; g. Menyusun Daftar Hasil Rekaman (DHR, Up Dating, Back Up);
-7-
h. Melaksanakan proses penetapan besaran PBB terutang; i. Menerbitkan Surat Peberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/ Surat Tagihan Pajak (STP)/ Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan serta data keluaran lainnya yang diperlukan; j. Memproses keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan PBB serta melaksanakan pemeriksaan obyek PBB/ BPHTB; k. Melaksanakan verifikasi berkas BPHTB; l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan/ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; (2) Seksi Penagihan Pajak, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pemungutan dan penagihan PBB/ BPHTB; b. Mengusulkan penghapusan piutang PBB/ BPHTB; c. Menyusun buku tunggakan PBB/ piutang PBB; d. Mendistribusikan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan PBB/ BPHTB; e. Menghimpun tanda terima SPPT/ STP/ SKP; f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan/ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (3) Seksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan/ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perimbangan dan Pendapatan Lainnya, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penatausahaan penerimaan, restitusi, kompensasi PBB/ BPHTB; b. Menyusun konsep rencana penerimaan PBB/ BPHTB; c. Mengolah dan menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk mengetahui perkembangan penerimaan PBB/ BPHTB; d. Memproses restitusi dan kompensasi PBB/ BPHTB; e. Melaksanakan monitoring penyetoran PBB/ BPHTB; f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan bank tempat pembayaran, bank persepsi PBB/ BPHTB dan bank lainnya; g. Menyiapkan konsep Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan bank tempat pembayaran, bank persepsi PBB/ BPHTB dan bank lainnya; h. Melaksanakan pengelolaan administrasi penerimaan dan menyiapkan bahan koordinasi dana perimbangan pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK serta pendapatan daerah lainnya;
-8-
i.
Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
j.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan/ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bagian Keempat BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA Pasal 8
(1) Bidang Pajak Daerah Lainnya, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset meliputi pendaftaran dan pendataan, pengolahan data dan penetapan serta penagihan, keberatan dan pengawasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak (WP) daerah lainnya; b. Pengolah data obyek dan subyek WP daerah dan pemeriksaan; c. Penyusunan daftar induk WP daerah lainnya; d. Pelaksanaan proses perhitungan penetapan pajak daerah lainnya; e. Pelaksanaan proses angsuran dan pembayaran pajak daerah lainnya; f. Penertiban dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah lainnya; g. Pelaksanaan penagihan pelayanan keberatan dan permohonan banding pajak daerah lainnya; h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; i.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 9
(1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas : a. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah lainnya; b. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran WP daerah yang belum diterima; c. Mencatat nama dan alamat calon WP daerah dalam formulir pendaftaran WP; d. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); e. Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak daerah lainnya;
-9-
f. Melakukan pemeriksaan data obyek dan subyek pajak daerah lainnya; g. Membuat daftar mengenai formulir Surat Tahunan (SPT) yang belum diterima kembali;
Pemberitahuan
h. Membuat dan memelihara daftar induk WP daerah; i.
Memberikan kartu pengenal NPWPD;
j.
Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya. (2) Seksi Pengolahan Data dan Penetapan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan perhitungan penetapan pajak daerah; b. Menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak
(SKP)
daerah,
surat
perjanjian angsuran dan surat-surat ketetapan pajak daerah lainnya; c. Menerima surat permohonan angsuran; d. Menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pembayaran pajak daerah; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya. (3) Seksi Penagihan, Keberatan dan Pengawasan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan penagihan; b. Mendistribusikan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan penagihan; c. Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding; d. Menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya. Bagian Kelima BIDANG ANGGARAN Pasal 10 (1) Bidang Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset meliputi anggaran pendapatan dan pembiayaan, anggaran belanja serta perencanaan, evaluasi, belanja, pendapatan dan retribusi anggaran.
- 10 -
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD dan nota keuangan untuk disampaikan kepada DPRD; b. Penyiapan
pedoman
dalam
penyusunan
usulan
program,
kegiatan dan anggaran satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten; c. Penyelenggaraan, perumusan dan penyusunan perencanaan teknis anggaran pendapatan daerah dan pembiayaan; d. Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis anggaran belanja daerah; e. Penerbitan surat keputusan pngesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)
dan
Dokumen
Perubahan
Pelaksanaan
Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); f. Perumusan, penganalisa dan penyusunan kemampuan fiskal daerah; g. Perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; h. Pelaksanaan
penggalian
dan
Peningkatan
potensi
dan
pembinaan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ unit penghasil; i.
Pencatatan/ pembukuan penetapan, penerimaan dan penyetoran serta evaluasi pendapatan;
j.
Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 11 (1) Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, mempunyai tugas : a. Merumuskan dan melakukan rekomendasi kebijakan pendapatan dan pembiayaan daerah; b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pendapatan dan pembiayaan daerah; c. Menyusun
pedoman
dan
petunjuk
teknis
penganggaran
pendapatan dan pembiayaan daerah; d. Menyusun rancangan APBD dan perubahan APBD bidang pendapatan dan pembiayaan daerah;
- 11 -
e. Merumuskan, menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang pendapatan dan pembiayaan daerah; f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran. (2) Seksi Anggaran Belanja, mempunyai tugas : a. Merumuskan dan melakukan rekomendasi kebijakan belanja daerah; b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data belanja daerah; c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran belanja daerah; d. Menyusun rancangan APBD dan perubahan APBD bidang belanja daerah; e. Menganalisa dan menetapkan alokasi belanja daerah; f. Merumuskan, menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang belanja daerah; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran. (3) Seksi Perencanaan, Evaluasi, Belanja, Pendapatan dan Retribusi, mempunyai tugas : a. Merumuskan surat edaran dan pedoman teknis penyusunan APBD dan perubahan APBD; b. Merumuskan dan menyusun kebijakan umum APBD; c. Merumuskan dan menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Standar Analisa Belanja (SAB); d. Merumuskan petunjuk teknis penyusunan Rencana kegiatan Anggaran(RKA) SKPD serta meneliti dan mengevaluasi dokumen tersebut sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahan APBD; e. Merumuskan petunjuk tenis penyusunan DPA-SKPD serta meneliti dan mengevaluasi dokumen tersebut sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD; f. Merumuskan
dan
menyusun
nota
keuangan
APBD
dan
perubahan APBD; g. Merencanakan target retribusi; h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.
- 12 -
Bagian Keenam BIDANG PERBENDAHARAAN Pasal 14 (1) Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset meliputi pelayanan perbendaharaan, pengelolaan kas dan administrasi perbendaharaan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi: a. Perumusan dan penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana; b. Penyelenggaraan pelayanan perbendaharaan; c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); d. Perumusan kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah; e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan kas daerah; f. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan bank g. Penyelenggaraan pembinaan perbendaharaan dan pengelolaan administrasi kas daerah; h. Penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD); i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 15 (1) Seksi Pelayanan Perbendaharaan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD; b. Melakukan pengelolaan administrasi penerbitan SP2D; c. Menyusun laporan rekapitulasi SP2D; d. Melakukan pembinaan kepada unsur pengelola keuangan SKPD dalam rangka administrasi pengeluaran belanja; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan. (2) Seksi Pengelolaan Kas, mempunyai tugas : a. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi anggaran kas dengan SKPD; b. Menyusun dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); c. Menerima dan meneliti bukti setoran penerimaan daerah; d. Menyusun dan melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan SKPD terkait; e. Menyusun laporan posisi kas daerah dalam suatu periode yang ditentukan;
- 13 -
f. Melakukan pembinaan dalam rangka tertib pengelolaan kas kepada unsur pengelola keuangan SKPD; g. Menyusun laporan keuangan BUD; h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan. (3) Seksi Administrasi Perbendaharaan, mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan administrasi SKPKD penerimaan daerah; b. Menyelenggarakan administrasi SKPKD pengeluaran daerah; c. Merumuskan kebijakan teknis belanja pegawai; d. Melaksanakan pembinaan kepada pengelola urusan gaji SKPD; e. Melaksanakan administrasi pengelolaan pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah; f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan. Bagian Ketujuh BIDANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS Pasal 16 (1) Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset meliputi penerimaan, pengeluaran dan administrasi pemegang kas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas mempunyai fungsi: a. Pengaturan, pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah; b. Pengkoordinasian seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah; c. Pengkoordinasian pelaporan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 17 (1) Seksi Penerimaan, mempunyai tugas : a. Menerima dan menyimpan setoran keuangan daerah; b. Menerima, menyimpan dan membukukan dana perimbangan dan gaji; c. Meneliti berkas dan bukti keuangan daerah; d. Melakukan pembukuan/ pengadministrasian terhadap semua jenis penerimaan daerah; e. Melakukan pencocokan data penerimaan keuangan daerah;
- 14 -
f. Menerima pengembalian potong gaji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibayarkan oleh unit kerja di lingkungan pemerintah daerah; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas. (2) Seksi Pengeluaran, mempunyai tugas : a. Meneliti berkas dan bukti pengeluaran daerah; b. Melakukan pembukuan/ pengadministrasian terhadap semua jenis pengeluaran daerah; c. Melakukan pencocokan data pengeluaran keuangan daerah; d. Melakukan pembayaran dana perimbangan dan gaji; e. Melakukan pembayaran pada bendaharawan dari pihak ketiga berdasarkan SP2D; f. Memungut dan menyetorkan pajak negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Menyusun rekapitulasi seluruh pengeluaran keuangan daerah; h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas. (3) Seksi Administrasi Pemegang Kas, mempunyai tugas : a. Melakukan pelaporan pengelolaan administrasi pemegang kas; b. Menghimpun data seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dan perimbangan keuangan serta gaji; c. Melakukan pembukuan dan evaluasi terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah; d. Membuat laporan dan mendokumentasikan perhitungan posisi saldo kas dan menutup buku register penerimaan dan pengeluaran; e. Menyusun laporan bulanan, tribulan dan tahunan atas realisasi penerimaan dan pengeluaran; f. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap mekanisme pelaksanaan serta menyajikan data dan informasi; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Bagian Kedelapan BIDANG AKUNTANSI DAN ASET Pasal 18 (1) Bidang Akuntansi dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset meliputi akuntansi, pendataan dan inventarisasi aset serta pemanfaatan dan perubahan status aset.
- 15 -
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dan pengelolaan aset dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah; b. Perumusan kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik; c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah; d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah; e. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang daerah dan inventarisasi barang daerah; f. Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan perubahan status hukum barang daerah; g. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah; h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 19 (1) Seksi Akuntansi, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan meneliti data sumber sebagai dasar pencatatan akuntansi; b. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang selanjutnya diposting ke buku besar dan buku besar pembantu; c. Menyusun laporan realisasi anggaran konsolidasi; d. Menyusun neraca daerah konsolidasi; e. Menyusun laporan arus kas; f. Menyusun daftar penyesuaian; g. Menyusun laporan keuangan dalam rangka perhitungan APBD; h. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pengelolaan data akuntasi SKPD guna penyusunan laporan keuangan SKPD; i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset. (2) Seksi Pendataan dan Inventarisasi Aset, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, menganalisa dan menelaah data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan penatausahaan barang daerah serta pendokumentasian aset daerah;
- 16 -
b. Merencanakan kebutuhan barang milik daerah dengan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)/ Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) untuk diintegrasikan dan disinkronisasikan sebagai bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Menyusun dan meneliti Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan dihimpun dalam suatu Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah; d. Melaksanakan pengadaan barang dan aset daerah yang dibutuhkan; e. Melakukan penyimpanan, pendistribusian dan penatausahaan serta pendokumentasian barang milik daerah; f. Mencatat dan membukukan segala jenis barang yang ada dalam gudang dalam suatu daftar inventaris barang; g. Melakukan stock opname barang untuk mencocokan data yang ada dalam persediaan; h. Mempersiapkan kelengkapan administrasi terhadap barang yang diterima dan barang yang akan didistribusikan; i. Menghimpun data, mencatat, menyusun laporan pengadaan dan laporan barang inventaris milik daerah dalam suatu daftar inventaris barang milik daerah; j. Menghimpun, meneliti dan membuat laporan data keadaan inventaris kekayaan daerah yang akan dipersiapkan untuk dihapus; k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset. (3) Seksi Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, menganalisa dan menelaah data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, pengawasan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah; b. Menganalisa data barang milik daerah untuk pemberdayaan dan mengoptimalkan pemanfaatannya; c. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah; d. Melaksanakan pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola; e. Mencatat secara sistematis dan mendokumentasikan data pemanfaatan barang milik daerah;
- 17 -
f. Melakukan pengendalian pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum; g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administratif pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah; h. Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah; i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 20 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolan keuangan dan Aset sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 1. Paragraf 2 Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 43); 2. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 59); 3. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 69); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta semua Peraturan Perundangundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 18 -
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 25 Juni 2010 BUPATI MOJOKERTO, ttd. SUWANDI
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 30 Juni 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. BUDIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 37
