I
BUPATI MOJOKERTO PERATURAN BUPATIMOJOKERTO NOMOR30 TAHUN2011 TENTANG PENJABARAN TUGASPOKOKDAN FUNGSIORGANISASI DANTATAKERJA BADANPENANGGULANGAN BENCANADAERAHKABUPATENMOJOKERTO DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannyaPeraturan Daerah Kabupaten MojokertoNomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasidan Tata Kerja BencanaDaerahKabupatenMojokerto,perlu Badan Penanggulangan menjabarkanTugas Pokok dan Fungsi Organisasidan Tata Kerja Badan PenanggulanganBencanaDaerah KabupatenMojokertoyang ditetapkandenganPeraturanBupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-DaerahKabupatendalam LingkunganPropinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang PerubahanBatas Wilayah KotaprajaSurabaya dan Daerah Tingkatll Surabaya(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun NegaraRepubliklndonesia 1965Nomor19,Tambahan Lembaran Nomor2730); 2 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok (LembaranNegaraRepublikIndonesia Kepegawaian Tahun1974 Nomor 55, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor3041),sebagaimana telahdiubahdenganUndang-Undang Nomor43 Tahun 1999 (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1999Nomor169,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor3890); Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Undang-Undang (LembaranNegara Republik PeraturanPerundang-undangan lndonesiaTahun2004 Nomor53, TambahanLembaranNegara lndonesia Republik Nomor4389);
-2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik lndonesiaTahun 2404 Nomor 125, TambahanLembaranNegara Republiklndonesia Nomor4437)sebagaimana telahdiubahterakhirdenganUndangUndangNomor 12 Tahun 2008 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia menjadiUndang-Undang Tahun2008 Nomor59, TambahanLembaranNegaraRepublik fndonesia Nomor484il; 5. Undang-Undang Nomor24 Tahun2007tentangPenanggulangan Bencana(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 66, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4723); 6. PeraturanPemerintah Nomor38 Tahun2007tentangPembagian Pemerintahan UrusanPemerintahan antaraPemerintah, Daerah Provinsidan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2OO7Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4737); 7. PeraturanPemerintah Nomor41 Tahun2007tentangOrganisasi Perangkat Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun NegaraRepubliklndonesia 2007Nomor89,Tambahan Lembaran Nomor4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2008 Nomor42, TambahanLembaran NegaraRepublikfndonesia Nomora828); 9. PeraturanPemerintah Nomor22 f ahun2008tentangPendanaan PengelolaanBantuan Bencana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor43, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4829)', 10.Peraturan Presiden Nomor8 Tahun2008tentangBadanNasional Penanggulangan Bencana; 11.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor57 Tahun2007tentang PetunjukTeknisPenataanOrganisasi Perangkat Daerah; 12.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor46 Tahun2008 tentang PedomanOrganisasidan Tata Kerja Badan Penanggulangan BencanaDaerah, l3.PeraturanDaerahKabupaten MojokertoNomor12 Tahun2010 Organisasidan Tata Kerja Penanggulangan BencanaDaerah KabupatenMojokerto(LembaranDaerahKabupatenMojokerto Tahun2010Nomor8, TambahanLembaranDaerahKabupaten Mojokerto Nomor2);
-3-
MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURANBUPATITENTANG PENJABARANTUGASPoKoK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.
BAB I KETENTUAN UMUM pasal I DalamPeraturan Bupatiini,yangdimaksuddengan: 1. Daerah,adalahKabupaten Mojokerto. 2' Pemerintahan Daerah,adarahpemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto. 3. Pemerintah Daerah,adarahpemerintah Kabupaten Mojokerto. 4. Bupati,adalahBupatiMojokerto. 5. sekretarisDaerah,adalahsekretarisDaerahKabupaten Mojokerto. 6' Badan PenangguranganBencana Daerah, adarah Badan Penanggulangan BencanaDaerahKabupaten Mojokerto. 7. KepalaBadan,adarahKeparaBadan penanggurangan Bencana DaerahKabupaten Mojokerto. 8. Kepala peraksana, adarah Kepara peraksana Badan Penanggurangan BencanaDaerahKabupaten Mojokerto. 9. Eselon,adalahtingkatan jabatanstruktural. l0.JabatanFungsionar, adarahkedudukanyang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenangdan hak seorangpegawaiNegerisipil dalam rangkamenjarankan tugas pokok dan fungsi keahriandan ketrampilan untukmencapaitujuanorganisasi. 11.Bencana,adarahperistiwaatau rangkaianyang mengancamdan mengganggu kehidupan dan penghidupanmasyarakat yang disebabkan baikolehfaktoralamdan ataufaktornon alam maupun faktor manusia,kerusakanringkungan, kerugianharta benda dan dampakpsikologis.
-4-
l2.PenyelenggaraanPenanggulanganBencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggapdaruratdan rehabilitasi. l3.Kegiatan PencegahanBencanaadalah serangkaiankegiatanyang difakukansebagaiupayauntukmenghilangkan dan/ataumengurangi ancamanbencana. 14.Kesiapsiagaanadalah serangkaiankegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasibencana melalui pengorganisasianserta melalui langkahyang tepatgunadan berdayaguna. l5.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana,baik melalui pembangunanfisik maupun penyadarandan peningkatan kemampuanmenghadapiancamanbencana. l6.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menanganidampakburuk yang ditimbulkan,yang meliputikegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan perlindungan, pengurusan pengungsi, kebutuhan dasar penyelamatanserta pemulihanprasaranadan sarana. '17.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayananpublik atau masyarakatsampai tingkat yang mewadahi pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahandan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. lS.Rekonstruksiadalah pembangunankembalisemua prasaranadan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahanmaupun masyarakatdengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnyakegiatan perekonomian,sosial dan budaya,tegaknyahukumdan ketertiban,dan bangkitnyaperan serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakatpada wilayahpasca bencana. l9.Ancaman Bencana adalah suatu kejadianatau peristiwayang bisa menimbulkan bencana. 20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakatdan lingkungan hidup yang terkena bencana denganmemfungsikan kembalikelembagaanprasaranadan sarana denganmelakukanupayarehabilitasi.
-5-
2l.PencegahanBencanaadalahserangkaiankegiatanyang dilakukan resikobencana,baik melalui untukmengurangiatau menghilangkan penguranganancaman bencana maupun kerentananpihak yang terancambencana. 22.Resiko Bencanaadalah potensi kerugianyang ditimbulkanakibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,luka, sakit, jiwa, terancam,hilangnyarasa aman, mengungsi,kerusakanatau kehilanganhartadan gangguankegiatan masyarakat. 23.BantuanDaruratBencanaadalahupayamemberikanbantuanuntuk memenuhikebutuhandasar pada saat keadaandarurat. 24. Pengungsiadalah orang atau kelompokorang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnyauntuk jangka waktu yang belumpastisebagaiakibatdampakburukbencana. 25.Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderitaatau meninggalduniaakibatbencana.
BAB II BENCANADAERAH BADANPENANGGULANGAN Pasal2 BencanaDaerah,mempunyaikedudukan, Badan Penanggulangan diaturdalam Pasal2 Peraturan tugas pokokdan fungsisebagaimana MojokertoNomor12 Tahun2010tentangOrganisasi DaerahKabupaten BencanaDaerahKabupaten dan Tata Kerja BadanPenanggulangan Mojokerto. Bagian Kesatu KEPALABADAN Pasal3 KepalaBadanmempunyaitugas membantuBupatidalam menyusun melaksanakan tugas kebijakan, mengkoordinasikan dan daerah' penanggulangan bencana penyelenggaraan
-6-
Bagian Kedua UNSURPENGARAH Pasal 4
(1) Unsur Pengarahmempunyaitugas memberikanmasukandan saran kepada Kepala Badan penanggulangan bencana.
dalam
rangka
penyerenggaraan
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksudpada ayat (1), UnsurPengarahmempunyaifungsi: a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencanadaerah; b. memantau;dan c. mengevaluasi dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. (3) Keanggotaanunsurpengarahsebagaimanadimaksudpada ayat (1) dipilihmelaluiuji kepatutanyang dilakukanoleh Dewan perwakilan RakyatDaerah.
BagianKetiga UNSURPELAKSANA Pasal5 (1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencanasecaraterintegrasi meliputi: a. prabencana; b. saattanggapdarurat; dan c. pascabencana. (2) UnsurPelaksana BPBDmenyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian; b. pengkomandoan; dan c. pelaksana.
-7 -
paragrafKesatu KEPALAPELAKSANA pasal6 (1) Kepara peraksana mempunyai tugas memimpin pefaksanaan penanggurangan bencanayangmeriputiprabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana serta menjarankantugas dan fungsi KepalaBpBDsehari_hari. (2) Darammeraksanakan tugassebagaimana dimaksudpada ayat (1), Kepalapefaksana mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian danperlengkapan; b' pemberian dukungan teknis, administratifdan operasional pelaksanaan penanggulangan bencana: c. pengkoordinasianpefaksanaan kegiatan penanggulangan bencanasecaraterencana, terpadudanmenyefuruh; d' perumusan kebijakan penanggufangan bencanadan penanganan pengungsi denganbertindak cepat,tepat,efektifdan efisien; e' pelaksanaantugas-tugas kedinasanrain yang diberikan ofeh KepalaBadan.
paragrafKedua SEKRETARIAT pasal 7 (1) Sekretariat mempunyai
tugas merencanakan, mefaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendafikan kegiatanadministrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan,penyusunan program'keuangan, hubunganmasyarakat (humas)dan protokor. (2) Datammefaksanakan tugassebagaimana dimaksudpada ayat(1), Sekretariat mempunyai fungsi: a . pengefofaan danperayanan administrasi umum: b . pengelofaan administrasi kepegawaian : c. pengelolaan administrasi keuangan; d . pengeloaan administrasi perlengkapan;
-8-
e . pengelolaan urusanrumahtangga,hubunganmasyarakat dan
protokol; f.
pelaksanaankoordinasipenyusunanprogram,anggarandan perundang-undangan;
g . pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi tugas-tugas seksi; h . pengelolaan kearsipan danperpustakaan dinas; i . pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
pelaksanaantugas-tugaskedinasanlain yang diberikanoleh KepalaPelaksana.
ParagrafKetiga SEKSIPENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Pasal I
(1) Seksi Pencegahandan Kesiapsiagaan mempunyaitugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikandan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaanmasyarakat pada prabencana serta pengurangan resikobencana. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksudpada ayat (1), dan Kesiapsiagaan mempunyaifungsi: SeksiPencegahan a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaandan pemberdayaanmasyarakatpada prabencana serta penguranganresikobencana; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada prabencana serta pengurangan resiko bencana: c. pelaksanaankerjasamadengan instansiatau lembagaterkait di bidangpencegahan,mitigasi,kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada prabencana serta pengurangan resiko bencana; d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada prabencana serta pengurangan resiko bencana:
-9-
pelatihan e . pendidikan, dasar,lanjutan, teknis,simulasi dangladi; 'lain
t. pelaksanaan tugas-tugaskedinasan
yang diberikanoleh
KepalaPelaksana.
ParagrafKeempat SEKSIKEDARURATAN DAN LOGISTIK Pasal 9
(1) Seksi Kedaruratan dan Logistikmempunyaitugas membantuKepala Pelaksanadalam mengkoordinasikan dan melaksanakankebijakan penanggulangan bencanapada saat tanggapdaruratdan dukungan logistik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksudpada ayat (1), : SeksiKedaruratan dan Logistik,mempunyaifungsi a. perumusankebijakandi bidang penanggulangan bencanapada saat tanggap darurat, penangananpengungsidan dukungan logistik; b. pengkoordinasiandan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penangananpengungsidan dukunganlogistik; c. Komando pelaksanaanpenanggulanganbencana pada saat tanggapdarurat; d. pelaksanaankerja sama di bidang penanggulanganbencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukunganlogistik; e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaankebijakandi bidang penanggulanganbencanapada saat tanggap darurat, penangananpengungsidan dukungan logistik; f. pelaksanakantugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaPelaksana.
-10-
ParagrafKelima SEKSIREHABILITASI DANREKONSTRUKSI Pasal 10
(1) Seksi Rehabilitasidan Rekonstruksimempunyaitugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikandan melaksanakan penanggulangan keb'rjakan bencanapada pascabencana. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksudpada ayat (1), Seksi Rehabilitasidan Rekonstruksimempunyaifungsi : a. perumusankebijakandi bidang penanggulangan bencanapada pascabencana; b. pengkoordinasiandan pelaksanaan kebijakan di penanggulangan bencanapada pascabencana;
bidang
c. pelaksanaankerja sama dengan instansiatau lembagaterkait di bidangpenanggulangan bencanapada pascabencana; d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di penanggulangan bencanapada pascabencana;
bidang
e. pelaksanaantugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaPelaksana.
BAB III KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL Pasal 11
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas Unsur PelaksanaPenanggulangan Bencanasesuai dengankeahliandan kebutuhan. (2) Kelompokjabatan fungsionalterdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsionalyang terbagi dalam berbagai kelompok sesuaidenganbidangkeahliannya. (3) Kelompokjabatanfungsionalditentukanberdasarkankebutuhandan bebankerja. (4) Jenisjabatanfungsionaldiatursesuaidenganperaturanperundangundanganyang berlaku.
11
BAB IV LAIN-IAIN KETENTUAN Pasal12
(1 )D a l a m h a l dianggapper lu, Kepala Pelaksanadapat m embentuk Satuan Pelaksana PenanggulanganBencana sesuai dengan kebutuhandan kemampuandaerah. (2) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat langsungkepadaKepalaPelaksana. bertanggungjawab
(1)
BAB V PENUTUP KETENTUAN Pasal13 Pada saat PeraturanBupati ini mulai berlaku, PeraturanBupati MojokertoNomor23 Tahun 2010 tentangOrganisasidan Tata Kerja BencanaDaerahKabupatenMojokerto(Berita BadanPenanggulangan Daerah KabupatenMojokertoTahun 2010 Nomor 29) dicabut dan dinyatakantidak berlakuserta semuaperaturanperundang-undangan masihtetapberlaku pelaksanaan dinyatakan peraturan yangmerupakan sepanjang tidak bertentangandengan ketentuan dalam Peraturan Bupatiini. Pasal 14
Bupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Peraturan
-12-
pengundangan Agarsetiaporangdapatmengetahuinya, memerintahkan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenMojokerto. /
Ditetapkandi Mojokerto
pada tangsal tl hn*a*
Diundangkan di Mojokerto
padatanssalt7 \1AN d\
fu,lu
PIt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATENMOJOKERTO,
BERITADAE KABUPATENIIOJOKERTO AHUN2011NOTUOR%
ao\
