BUPATIMOJOKERTO PERATURANBUPATIMOJOKERTO
NOrrroR fi TAHUN2011 TENTANG TATA CARA PENYELENGGRAANIZIN MENDIRIKANBANGUNAN
DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA BUPATIN,IOJOKERTO, Menimbang
Mengingat
bahwa untuk melaksanakanketentuanPasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal71 (2) PeraturanDaerahKabupatenMojokertoNomor7 Tahun 2011 tentang RetribusiPerizinanTertentudan dafam rangka pelaksanaan dan pengawasan ketertibanpengajuanizin,pembinaann izin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara lzin Mendirikan Bangunan; Penyelenggaraan Daerah1. Undang-Undang Nomor12Tahun1950tentangPembentukan daerah KabupatenDalam LingkunganPropinsiJawa Timur Juncto Nomor 2 Tahun 1965 tentang PerubahanBatas Undang-Undang Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat ll Surabaya (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1965 Nomor 19, TambahanLembarapNegaraRepublikIndonesiaNomor2730); Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 2. Undang-Undang (LembaranNegara Republik lndonesiaTahun 1985 Nomor: 75, Nomor3117); NegaraRepublikIndonesia TambahanLembaran Nomor4 Tahun 1992 tentangBendaCagar Budaya 3. Undang-Undang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 23, Nomor3469); NegaraRepublikIndonesia TambahanLembaran 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1U, Nomor4247); NegaraRepublikIndonesia Tambahan Lembaran Daerah Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan 5. Undang-Undang (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Nomor12 tefahdiubahterakhirdenganUndang-Undang sebagaimana Tahun 2008 (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor59, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
a$aa);
2
6.
7.
8.
9.
10.
Nomor 33 Tahun 2004 tentangPeuanganAntara Undang-Undang PemerintahPusat dan PemerintahanDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2AO4Nomor 126, TambahanLembaran Nomoraa38); NegaraRepublikIndonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentangJalan (Lembaran Undang-Undang Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 132, Tambahan Nomor132); NegaraRepublik Indonesia Lembaran Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang Undang-Undang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2A07 Nomor 68, NegaraRepublikIndonesia Nomora725); TambahanLembaran Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik Undang-Undang (LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun 2009 Nomor 112, NegaraRepubliklndonesiaNomor5038); TambahanLembaran Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Undang-Undang RetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009 Nomor130,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
50ae); dan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 1 1 . Undang-Undang NegaraRepublikIndonesia Lingkungan Hidup(Lembaran Pengelolaan Tahun 2009 Nomor 14A, TambahanLembaranNegara Republik Nomor5059); Indonesia 1 2 . Undang-UndangNomor 12 Tahun 2Q11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik fndonesiaTahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara RepubliklndonesiaNomor523r:\', Nomor15Tahun1991tentangStandarNasional Pemerintah 1 3 . Peraturan Indonesia(LembaranNegaraRepubfikfndonesiaTahun 1991Nomor Nomor3a34; 19,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia 1 4 . Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa MengenaiDampakLingkunganHidup (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 59, TambahanLembaranNegara Nomor3838); Indonesia Republik 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang PenyelenggaraanTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 107, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3980); 1 6 . PeraturanPemerintahNomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 28 Tahun 2OOZ tentang NegaraRepubliklndonesiaTahun2005 BangunanGedung(Lembaran Nomor83, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
a$4; 1 7 . PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan NegaraRepubliklndonesiaTahun2005 KeuanganDaerah(Lembaran
l/
A ,
n
" uL+ ti
Nomor140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
3
18.
19.
20. 2 1.
22.
4578); PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran NegaraRepublikfndonesia Nomora593); Peraturan Nomor34 Tahun2006tentangJalan(Lembaran Pemerintah Negara RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor 86, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomora655); PeraturanPemerintahNomor26 Tahun 2008 tentangRencanaTata RuangWilayahNasional(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 48, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4833); PeraturanMenteriPekerjaanUmum Nomor 24lPRTlMl2007tentang PedomanTeknislzinMendirikan Bangunan Gedung; Peraturan DaerahKabupaten Mojokerto Nomor18 Tahun2008tentang PenyidikPegawaiNegeri Sipil Daerah (PPNS Daerah)(Lembaran Daerah KabupatenMojokertoTahun 2008 Nomor 18, Tambahan LembaranDaerahKabupatenMojokertoNomor14): PeraturanDaerahKabupaten MojokertoNomor7 Tahun2011tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
MEIIUTUSKAN: tenetapkan:
PERATURANBUPATI TENTAITIG TATA CARA PENYELENGGARAAN lZlN MENDIRIKAN BANGUNAN BAB I KETENTUANUIUIUM Pasal 1
' t
il
U
p
DalamPeraturan Bupatiini,yangdimaksuddengan : 1. DaerahadalahKabupatenMojokerto. 2. PemerintahDaerahadalahPemerintahKabupatenMojokefto. 3. BupatiadalahBupatiMojokerto. 4. Badan PelayananPerizinanTerpadu yang selanjutnyadisingkat BPPT adalah Badan PelayananPerizinanTerpaduKabupatenMojokerto. 5. SatuanKerjaPerangkatDaerahadalahPerangkatDaerahpada PemerintahDaerah. 6. Kepala Badan PelayananPerizinanTerpadu yang selanjutnyadisingkat Kepala BPPT adalahKepalaBadanPelayananPerizinanTerpaduKabupatenMojokerto. 7. Badan adalah sekumpulanorang dan atau modal yang merupakankesatuanbaik yang melakukanusaha maupun yang tidakmelakukanusaha yang meliputiperserban
4
a / A^.
terbatas,perseroankomanditer,peceroanlainnya,badanusahamilik negaraatau daerahdengannamadandalambentukapapun,firmakongsi,koperasi,danapensiun, perkumpulan, yayasan,organisasimassa,organisasisosialpotitik,atau persekutuan, yangsejenis,lembaga, bentukusahatetapdanbentukbadanlainnya. organisasi yangselanjutnya yang Bangunan disingkat denganIMBadalahperizinan 8. lzinMendirikan Daerahkepadapemilikbangunanuntukmembangun diberikanoleh Pemerintah baru, merubah,memperluas,mengurangidan/ataumerawatbangunansesuai dengan persyaratan danteknisyangberlaku. administratif 9. Pemutihan, adalahpemberianijin t€rhadapbangunanyangtelahdidirikandan tanpa memilikiijin. yangmenyatudengantempat 10. Bangunanadalahwujudfisik hasilpekerjaankonstruksi sebagianatauseluruhnya kedudukannya, beradadi atasdan/ataudi dalamtanahdan/ atau air yang berfungsisebagaitempatmanusiamelakukankegiatannya baik untuk hunianatau tempattinggal,kegiatankeagamaan,kegiatanusaha,kegiatansosial, budayamaupunkegiatankhusus. 11. MendirikanBangunanadalah suatu perbuatanuntuk mendirikan,memperbaiki, merubahataumerobohkan memperluas, sesuatubangunan. '12.Merubahbangunanadalahpekerjaanmengganti dan/ataumenambahbangunanyang yang berhubungan sudah ada, termasukpekerjanmembongkar denganpekerjaan mengganti bagianbangunan tersebut. 13. Pembongkaran bangunanadalahpekerjaan meniadakan sebagianatauseluruhbagian bangunan ditinjaudarisegifungsibangunan danataukonstruksi. 14. DindingPembatas adalahdindingyangmenjadipembatas antarbangunan. 15. Dindingluar adalahsuatudindingbangunanterluaryang bukanmerupakandinding pembatas. pemisahyangdikonstruksikan 16. Pagaradalahsuatubangunan persil. untukmembatasi 17.Teras adalahbagianlantai bangunan,bersifatlambahanyang tidak dibatasioleh dinding-dinding sebagaimana ruangtertutup. 18.TinggiBangunan adalahjarakantaragarispotongmendatar permukaan / horizontal atap denganmukabangunan bagianluardanpermukaan lantaidenahbawah. jumlahlantaibangunandikurangi 19.Penyebutan tingkatbangunanadalahmenunjukkan satu. 20. GarisSempadan teritisyangselanjutnya disingkatGST,adalahjarak bebasminimum dari bidang-bidang terluarsuatu masa bangunan,yang tidak boleh dilampauioleh bangunan atausejenisnya danditetapkan olehyangbenvenang, terhadap: a. Ruangrnilikjalan(RUMIJA); b. bataslahanyangdikuasai; c. batastepisungai/ pantai; d. antarmassabangunan lainnya; jaringanlistriktegangan e. rencanasaluran, tinggi,jaringanpipagasdansebagainya; 21. Garissempadanpagar(GSP),adalahgarisbagianluar dari pagarpersilatau pagar pekarangan yangtidakbolehdilampaui olehpagaratautanggadanditetapkan olehyapg bemenang.
5
22. GarisSempadantertutupadalahgarisyang ada pendirianbangunankearahjalan yang berbatasandiatas permukaantanah tidak boleh dilampauikecuali mengenaipagarpagarpekarangan (GSPdan GSTsamadengannol/berimpit). 23. Prasaranautilitasadalahprasaranapenunjangbangunangedung.
BAB II BANGUNAN Bagian Kesatu Lokasi Bangunan Pasal2 ( 1 ) Lokasibangunanditetapkandalam bentukRencanaTeknis BangunanLantai(RTBLy tapak(siteplan). desainkota/rencana (2) RTBudesainkota/rencana tapak(siteplan)sebagaimana dimaksudpadaayat (1) harus sesuai dengan tanah yang dimiliki berdasarkansurat bukti kepemilikantanah yang berupa sertifikat,akta jual beli, bukti surat pelepasanhak dimana bukti tersebut dilengkapidenganGambarSituasi(GS)tanah.
BagianKedua KonstrukcilStruktur Bangunan Paeal3 (1) Setiappendirianbangunanwajib mempedimbangkan aspekstruKurbangunanyang meliputipondasi,kolom, lantai, balok, atap dan prasaranautilitaslainnyasesuai yangberlaku. ketentuan (2) StruKurbangunansebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perhitungan konstruksi bangunan danstruKurtanahsetempat. Pasal4 (1) Konstruksi bangunandidasarkan yangdilakukanseca6l atas perhitungan-perhilungan keilmuan/keahlian dan dikerjakandenganteliti dan/ataupercobaan-percobaan yang dapatdipertanggungjawabkan. (2) Konstruksibangunansebagaimanadimaksudpada ayat (1) dilakukandengan pembebanangaya-gaya,pemindahangaya-gayadan teganganmemperhitungkan teganganpadasaaibebanmaksimal. (3) Perhitungan konstruksibangunanwajib dianalisadan dihitungoleh konstruktoryang sesuaidenganbidangkeahliannya.
0. ..
Pasal5 (1) Setiapbangunan gedungdengantinggibangunan ataujumlahlantainya lebihbesaratau perhitungan samadengan2 (dua)lantaidiperlukan konstruksi. (2) Selainbangunan gedungsebagaimana dimaksudpadaalrat(1),perhitungan konstruksi jugapada: dilakukan ,{arus
tt
o
a. tower/mena ra daribaja/beton; b tandonair denganvolumelebihatau samadengan5 m3dan ketinggianlebihatau samadengan3 m danterbuatdaribaja/ beton; c. portalbajadenganlebarbentangan lebihbesaratausamadengan12m; d. kuda-kldadanbajakayudenganlebarbentangan lebihbe$aratausamadengan12 m: e. kolamrenangdan/atautandonair di dalamtanahdengankedalaman lebihbesaratau samadengan2 (dua)meter; f. dindingPenahan Tanahdengantinggilebihbesaratausamadengan2 (dua)meter; g. silo; papanminimal6 m; h. reklamedenganluaspapan,minimal8 m2danketinggian perhitungan i. struKurbangunan lainyangsecarateknismemerlukan konstruksi. (3) Untukbangunanberlantai3 (tiga) atau lebih serta bentukbangunansebagaimana dimaksudpadaayat(2) hurufa, hurufb, hurufh, dan hurufi perhitungan konstruksinya diklarifikasi olehSatuanKerjaPerangkat Daerahyangmembidangi bangunan. (4) Apabilaterjadikeruntuhan dan/ataukerusakan bangunan sebagaimana dimaksudpada ayat(1) dan ayat(2),yangdiakibatkan olehkesalahan dalamanalisadan perhitungan struldurdan telahdibuktikanoleh para ahli yangindependen secaraakademik,maka yang bertanggungiawab sepenuhnya adalahBadanHukum(KonsultanPerencanaan) yangmelaksanakan. ataukonstruktor (5) Apabilate$adikeruntuhan danataukerusakan bangunan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)danayat(2)yangdiakibatkan olehkesalahan dalampelaksanaannya yangtidak sesuai dengan ketentuanPasal 4, yang bertanggungjawab sepenuhnyaadalah yangbersangkutan. Pelaksana Bangunan danKontraKor Pasal6 Strukturbangunanyang meliputipondasi,.kolom,balok, lantai dan atap, harus cukup kuat untuk menahanbeban gaya-gayadan momen-momenyang diakibatkanoleh konstruksikonstruksidan beban-bebanyangdipikul.
Pasal7 (1) Strukturbangunanberupapondasibangunansebagaimana dimaksuddalamPasal6 harusdisesuaikan dengankondisitanahdimanabangunan tersebutakandidirikandan penurunan tidakbolehmengalami baiksetempatataumeratamelebihiketentuanyang berlakusertakedalamannya ditentukan olehkedalaman tanahpadat. (2) Kondisitanahsebagaimana dimaksudpadaayat (1) harusmemenuhisyaratsebagai berikut: a. tanahharusdimatangkan sebelumdidirikanbangunan; b. dilakukanpengujian tanah(soiltest)untukbangunanbertingkatsedangdan tinggi atau bangunanyang dipandangperlu denganpertimbangan keselamatandan kekokohan bangunan.
nn
*1
Y-!f
lt
V
7
Paeal8 dimaksudpadaPasal6 harusmemenuhi kolomdanbaloksebagaimana StruKurbangunan sebagaiberikut: syarat-syarat kolom'danbalokharusmemenuhi a. bahanbangunanyangdigunakanuntukpembuatan Umum' yangditetapkan olehMenteriPekerjaan bahanbangunan standardanketentuan baut harusmenggunakan b. untukkolomdan balokyangterbuatdaribajasambungannya las listriksesuaidenganketentuanyangditetapkanoteh mututinggiataumenggunakan Umum;dan MenteriPekerjaan c. untukkolomdan balokyangterbuatdari betonharussesuaidenganketentuanyang Umum. olehMenteriPekerjaan ditetapkan Pasal9 dimaksuddalamPasal6 harusmemenuhisyaratStrukturbangunanlantaisebagaimana syaratsebagaiberikut: standardan lantaiharusmemenuhi untukpembuatan yangdigunakan a. bahanbangunan Umum; olehMenteriPekerjaan yangditetapkan ketentuan proses b. untuk lantai yang terbuat dari kayu, bahan yang dipakai harus melalui yangcukup;dan pengeringan danpengawetan harus c. untuk lantai yang terbuat dari pelat baja, sambungan-sambungannya listrik. menggunakan Pasalt0 Strukturbangunanatap sebagaimanadimaksuddalam Pasal 6 harus memenuhisyaratsyarat sebagaiberikut: a. bahanbangunanyang digunakanuntukpembuatanatap harusmemenuhistandardan spesifikasiyangtelahditetapkan;
b. untukkonstruksikuda-kudaatap yang.terbuatdari kayu,bahanyang dipakaiharus yangcukup,sambungan-sambungannya dan pengawetan melaluiprosespengeringan bisa menggunakanpaku, kokot bulldog, atau sambunganlainnya yang telah secarateknis; kekuatannya diperhitungkan c. untukkonstruksikuda-kudaatap yang terbuatdari baja, sambungan-sambungannya bautmututinggiataulaslistrik' harusmenggunakan Pasal11 (1) pendirianbangunanpada persilyang bebatasandenganjalan dan belumterdapat maka dlwajibkankepada pemilik untuk membangun jaringan saluran/drainase, persiltersebut. padaperbatasan bagiandepan/belakang/samping saluran/drainase dimaksudpadaayat(1) dibangunsesuaidengankajian sebagaimana (2) Saluran/drainase teknis. Pasal12
0^
dan/ataumembuatsumurresapandan/atau gedungrrajibmelengkapi setiappembangunan sePli(tank. 'f 1
8 Pasal 13
(1) Setiappembangunan pagaryangberbatasan langsungdqnganjalan harusmemenuhi syaratsebagaiberikut: a. ketinggianmaksimal2,5 (dua koma lima) meterdiataspermukaantanah,pada bangunan rumahtinggal; b. ketinggianmakdmd 2,75 (dua komatujuh lima)meterdiataspermukaantanah, untukbangunan bukanrumahtinggaltermasukunfukindustri; c. bagianatas tembuspandangdan bagianbawahdapat tidak tembuspandang maksimal setinggi1 (satu)meterdiataspermukaan tanah; d. dilarangmenggunakan kawatberdurisebagaipagarpemisahdi sepanjangjalanjalanumum. (2) Pendirianbangunanrumah dapat tanpa adanya pagar pemisahhalamandepan, sampingmaupunbelakangbangunanpada ruas-ruasjalan atau kawasantertentu denganpertimbangan kepentingankenyamanan, kemudahanhubungan,keserasian lingkungan danpenataan bangunan yangdiharapkan. danlingkungan BAB III GARISSEIIPADAN Pasal14 (1) Setiappendirian bangunan harusmempertimbangkan garissempadan bangunan. (2) Garissempadan bangunan padaayat(1)meliputi: sebagaimana dimaksud a. GarisSempadan Teritis(GST); b. GarisSempadan Pagar(GSP). (3) Garis sempadanbangunansebagaimana dimaksudpada ayat (2) diperhitungkan terhadapfungsijalanraya,jalanreldan/atausungai,saluranirigasi. Paeal15 Pengecualian sebagaimana dimaksud dalamPasal14yaituuntukpembangunan : a. Pipa-pipasaluran,jendela-jendela ataututupandaunjendeladan pintuyangberputar keluar,papan-papan merUreklame; b. pinggir-pinggir dinding,plisir-plisirmuka bangunan,kuping-kuping atap dan kanopikanopi; c. Posjagadan parkirkendaraan yangberatapselamaletaknyadidalamgarissempadan pagar;dan pemberhentian d. halte-halte kendaraan umumasaltetaknyatidakmengganggu jaringanjaringan yang ada, tidak mengganggupemandangan jalan dan memperhatikan keseimbangan sertakeserasian denganlingkungan sekitamya.
fr-'
/
I
r
9
BAB IV PERIZINAN Pasal16 (1) Setiap orang atau badan yang melakukanpendirianbangunanbaru, merubah, mengurangi, dan/ataumerawatbangunanharusmendapatIMB terlebih memperluas, dariBupati. (2) IMBsebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputi: a. hunianyaitu: 1. perumahan; 2. nonperumahan. b. usaha; keagamaan; c. sosial,budaya, d. nonhunian; e. pekerjanlainJain/khusus. (3) Dikecualikan dimaksudpadaayat (1) adalahmendirikan dari ketentuansebagaimana bangunanyang sifatnyasementarapalinglama 1 (satu)bulandipergunakan unfuk pameran, perayaan ataupertunjukan. (4) Dilarangmendirikan bangunan apabila: IMB; a. tidakmemiliki yang ditentukandalam b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat suratizin; yangmenjadidasarpemberian darirencanapembangunan c. rnenyimpang izin; d. mendirikan bangunan di atastanahtanpaizinpemiliknya ataukuasayangsah; ketentuan e. tidakmemenuhi tentiang GarisSempadan; dan yangtelahditentukan. f. menyimpang darirencanateknisruangkota/RTRWRTBL PAsal17 IMBsebagaimana Untukmendapatkan dimaksud dalamPasal16ayat(1) setiaporangatau permohonan badanmengajukan secarateftuliskepadaBupatidengandilengkapi dokumen persyaratan dandokumenrencana admnistrasi teknisbangunan. Pasal18 (1) Dokumenpersyaratansebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 untuk IMB kategori hunianbaikbarumaupunperluasan sebagaiberikut: a. SuratPemyataan tidakkeberatan daritetanggayangberbatasan langsungberkaitan denganadanyakegiatandimaksuddiketahuioleh KepalaDesa/Kelurahan dan Camatsetempat; b . Foto copy suratbuktistatushak atas tanahyang diputuskanoleh Pemerintahdapat berupa sertifikaUsurat keputusanpemberianhak penggunaanatas tanah oleh pejabatyang berwenangdibidangpertanahan/surat kavlingdari pemerintah/fatwa tanah atau rekomendasidari BPN/ surat girik/ petok D/Akta Jual Beli yang sah disertaisuratpernyataanpemilikbahwatidakdalamstatussengketayang diketahui
b<0
10
ofeh Lurah setempaUSurat Kohir verpondinglndonesia,disertaisurat pemyataan bahwapemiliktelah menempatilebihdari 10 tahun dan disertaiketeranganpemilik bahwatidak dalamstatussengketadan diketahuilurah/kepaladesa setempaUsurat tanahlainnya; buktikepemilikan c. Surat Perjanjianpemanfaatanl penggunaantanah, merupakanperjanjiantertulis antarapemilikbangunangedungdenganpemiliktanah,apabilapemilikbangunan gedungbukanpemiliktanah; d. Gambarbesteklengkapmeliputi: 1. gambarbangunan, terdiri: 1.1 denahbangunan skala1 : 100; 1.2tampakbangunan(depan,samping)skala1 : 100; 1.3potonganbangunan(melintang, memanjang) skala1 : 100; pondasi,pembesian 2. gambardetailkuda-kuda, denganskala1 :20; 3. gambarsituasi/ siteplanbangunanskala1 :250, 1 : 500atau 1 : 1000; 4. perhitungan konstruksi bagi bangunan (untuk bangunan bertingkat dan konstruksibaja/portalbaia/galvalum) ; 5. Sondir/hasil penyelidikantanah untuk bangunantower dan gedung berlantai lebihdari 2 (dua); e. Foto copysuratkeputusandan gambarIMBlama(lMB Perluasan/Renovasi); f. Fotocopylzin perubahanstatustanahsawah; g. Fotocopylzin sempadanpengairan(yangdipersyaratkan)**; h. FotocopyKTP Pemohon; i. Suratkuasabagi pengurusanizintidakdiurussendiridenganmetampirkan foto copy KTP; j. Semuapersyaratan rangkap3 (tiga).
(2) Dokumenpersyaratan sebagaimana dimaksudpadaPasal17 untukbangunankategori hunianpadaperumahan yangdibangun olehpengembang persyaratan selainmemenuhi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) juga dilengkapilzin Lokasiatau persetujuan Pemanfaatan Ruang. (3) untukbangunan kategorihunianpadaperumahan atasnamapengembang persyaratan selainmemenuhi sebagaimana dimaksudpadaayat(1)jugadilengkapi lzin Lokasiatau Persetujuan Pemanfaatan Ruang,RencanaTapak(site plan)apabilaada perubahan blok/ kavling. Pasallg
n"
Nl
(1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal17 untukbangunankategori usaha,sosial,budaya,keagamaan baikbarumaupunperluasan sebagaiberikut: a. SuratPemyatraan tidakkeberatan daritetanggayangberbatasan langsung atauberita acara sosialisasiwargadenganadanyakegiatandimaksuddiketahuioleh kepala Desa/Kelurahan danCamatsetempat; b. FotocopysuratbuKi statushakatastanahyangdiputuskan olehpemerintah dapat berupasertifikaU pemberian suratkeputusan hakpenggunaan atastranah olehpejabat yangberwenang dibidangpertanahan/ suratkavlingdaripemerintah/ fatwatanahatau
t)
11
rekomendasi dari BPN/suratgiriV petokD/AktaJual Beli yang sah disertiaisurat pemilikbahwatidak dalamstatussengketayang diketahuioleh Lurah pernyataan lndonesia, disertaisuratpemyataan bahwapemitik setempat/SuratKohirverponding 't0 pemilikbahwatidak telah menempatilebihdari tahundan disertaiketerangan dalam status sengketadan diketahuilurah/ kepaladesa setempaUsurat bukti tanahlainnya; kepemilikan dari Bupati Mojokerto bagi c. Foto copy Persetujuan/rekomendasi P e r u s a h a a nP/e n g e m b a nPge r u m a h a n d . F o t oc o p yA n a l i s i sM e n g e n aDi a m p a kL i n g k u n g a n / U P L / UbKaLg i P e r u s a h a a nP/e n g e m b a nPge r u m a h a n e . F o t oc o p yA n a l i s i sM e n g e n aDi a m p a kL a l uL i n t a sb a g iP e r u s a h a a n / P e n g e m b a nPge r u m a h a n f. Surat Pernyataantidak keberatanpemanfaatantanah (apabila pemilik gedung). t a n a hb u k a np e m i l i kb a n g u n a n g. SuratlzinLokasi. statustanahsawah,peil banjir, h. foto copySK BlokPlandangambar,izinperubahan (yangdipersyaratkan); pengairan sempadan daridinaspengairan i. gambarbesteklengkap: meliputi: 1 Gambarbangunan a. denahbangunan skala1 : 100; b. tampakbangunan(depan, samping) skala1 : 100; (melintang, c. potongan, bangunan memanjang) skala1 : 100. pondasi,pembesian, 2 Gambardetail kuda-kuda, denganskala1 : 20; 3 Gambarsituasi/ siteplanbangunan skala1 : 250,1 :500 atau1 : 1000; (untukbangunan yangdipercyaratkan). konstruksi 4 Perhitungan . 5. Sondir/hasilpenyelidikan tanahuntukbangunan towerdangedungberlantailebih dari 2 (dua). 6. Suratpemyataan konstruksi tentangjaminankeamanan konstruksi kuda-kuda dari pelaksana danpemohon(untukbangunan beratapbaja/galvalum). 7. gambarradiusketinggiantower dehganwarga,jaminankeamananfrekuensi towerdariproviderdanjaminanfabrikasi(khususuntuktower). ketinggiandan ijin pemanfaatan 8. rekomendasi ruangdari PemerintahProvinsi pengendalian JawaTimurbagipendirian towerdi lokasikawasan ketat. j. FotocopySuratKeputusan danGambarIMBLama(untukIMBperluasan); k. FotocopyKTPpemohon; l. FotocopyAktePendirian Perusahaan; m. semuapersyaratan rangkap3 (tiga); n. Suratkuasabagipengurusan izintidakdiurussendiridenganmelampirkan foto copy KTP. (2) Untukbangunan persyaratan kategorikeagamaan sebagaimana dimaksudpadaayat(1) rekomendasi dilengkapi Kementerian Agama.
h(Q
L2
Pasal20 (1) Dokumenpercyaratan dimaksuddalamPasal17 untukIMBkategoriNon sebagaimana perluasan sebagai berikut: Lainnya / Khusus baikbarumaupun Pekerjaan Hunian, oleh Pemerintah dapat a. foto copysuratbuktistatushak atiastanahyangdiputuskan pemberian hakpenggunaan atastanaholehpejabat suratkeputusan berupasertffikaU yangbenrenangdibidangpertanahan/ fatwatanahatau suratkavlingdaripemerintah/ rekomendasi dari BPN/suratgiriU petokD/AktaJuat Beli yang sah disertaisurat pemyataanpemilikbahwatidak dalamstatussengketayang diketahuioleh Lurah lndonesia, bahwapemilik SuratKohirverponding disertaisuratpemyataan setempaU telah menempatilebihdari 10 tahundan disertaiketeranganpemilikbahwatidak dalam status sengketadan diketahuilurah/ kepaladesa setempaUsurat bukti kepemilikan tanahlainnya; tidakkeberatan daritetanggayangberbatasan langsung atauberita b. Suratpernyataan acara sosialisasiwargadenganadanyakegiatran dimaksuddiketahuioleh kepala desa/kelurahan dancamatsetempat; c. Foto copy surat pesetujuan pemanfaatanruang / lzin Lokasi / Persetujuan pemasangan reklame. d. FotocopyGambarRencana Tapak(siteplan); e. FotocopyAktePendirian Perusahaan bagiyangberbadan hukum; f. GambarbesteklengkapsesuaiIMBlama; 1. Gambar bangunan meliputi : 1.1Denahbangunan skala1 : 100; (depan,samping) 1.2Tampakbangunan skala1 : 100; (melintang, 1.3 Potongan bangunan memanjang) skala1 : 100; 2. Gambardetailpondasi,pembesian denganskala1 : 10atau1 : 20; 3. Gambarsituasi/siteplanbangunan skala1 : 250,1 :500 atau1 : 1000; 4. Perhitungan Konstruksidan klariflkasiperhitungankonstruksiuntukbangunan yangdipersyaratkan. g. SuratKeputusan danGambarIMBlama(Perluasan/Renovasi); h. FotocopyKTPpemohon; i. Semuapersyaratan rangkap3 (tiga); j. SuratKuasabagipengurusan izintidakdiurussendiridenganmelampirkan fotocopy KTP. Pasal2l (1)Dokumenpersyaratan sebagaimana dimaksuddalampasal 17 untukbalik namaIMB bangunan kategoriusaha,huniansosial,budaya,keagamaan adalahsebagaiberikut: a. foto copysuratbuktistatushak atastanahyangdiputuskan oleh Pemerintah dapat berupasertifikau pemberian suratkeputusan hakpenggunaan atastanaholehpejabat yangberwenang dibidangpertanahan/ suratkavlingdaripemerintah/ fatwatanahatau rekomendasi giriU petokD/AktaJual Beli yang sah disertaisurat dari BPN/surat pemyataanpemilikbahwatidak dalamstatussengketayang diketahuioleh Lunah setempaV SuratKohirverponding Indonesia, disertaisuratpemyataan bahwapemilik
ft/
n t/
telah menempatilebih dari 10 tahun dan disertaiketeranganpemilikbahwatidak
13
dalamstatussengketadandiketahuilurah/kepaladesasetempaUsuratbu tanahlainnya; kepemilikan b.FotocopysuratPensetuiuanPemanfaatanRuangdan/ataulzinLokasi; c. GambarbesteklengkapsesuaiIMBlama: : meliPuti bangunan 1. Gambar skala1 : 100; 1.1Denahbangunan skala1 : 100; (depan,samping) 1.2Tampakbangunan skala1 : 100' memanjang) (metintang, bangunan 1.3 Potongan 2.Gambardetailkuda-kuda,pondasi,pembesiandenganska|a1:10atau 1:250' 1 :500atau1 :1000' /siteplanbangunanskala 3. Gambarsituasi teknis yang d. Melakukanuji ulang kelayakanstruKur bangunankepadainstansi membidangikhususuntukbangunanyangdipersyaratkandante|ahberusia 15(limabelas)tahun; danGambarIMBAsli; e. SuratKeputusan izin f. Foto copy sK Blok Plan dan gambar,izin perubahanstatustanah sawah, ketinggiandaridinasperhubungan,pei|banjir,sempadanpengairandar (Yangdipersyaratkan); pengairan (yangdipersyaratkan); S. FotocopySKBlokPlandanGambar Pemohon; h. FotocoPYKTP perusahaan terbaru; i. FotocopyAKe Pendirian rangkap3 (tiga); j. semuapersyaratan fotocopy izintidakdiurussendiridenganmelampirkan k. suratKuasabagipengurusan KTP. Pasal22 dimaksuddalamPasal17 untukbaliknambIMB sebagaimana (1) Dokumenpersyaratan untuk bangunankategoriNon Hunian,PekerjaanLainnya,Khususadalahsebagai berikut: a. foto copy surat buKi statushak atas tanahyangdiputuskanoleh Pemerintahdapat atastanaholehpejabat pemberian hakpenggunaan suratkeputusan berupasertifikaU fatwatanahatau suratkavlingdaripemerintah/ yangbepenangdibidangpertanahan/ dari BPN/suratgiriU petokD/AktaJual Betiyang sah disertaisurat rekomendasi pemilikbahwatidak dalamstatussengketayang diketahuioleh Lurah pernyataan bahwapemilik disedaisuratpernyataan lndonesia, setempausuratKohirverponding telah menempatilebihdari 10 tahundan disertaiketeranganpemilikbahwatidak dalam status sengketadan diketahuilurah/ kepaladesa setempaUsurat bukti tanahlainnYa; kepemilikan b. Foto copy surat PersetujuanPemanfaatanRuang / lzin Lokasi / Persetujuan pemasangan reklame; Tapak(siteplan); c. FotocopygambarRencana bagiyangberbadanhukum; Perusahaan d. FotocopyAktePendirian e. GambarbesteklengkapsesuaiIMBlama: meliPuti: 1. Gambarbangunan skala1 : 100; 1.1 Denahbangunan
t4
f.
g. h. i. j.
(depan, skala1 : 100; samping) bangunan 1.2Tampak (melintang, memanjang) skala1 : 100. bangunan 1.3 Potongan pondasi,pembesian denganskala1 : 10atau1 : 20; kuda-kuda, 2. Gambardetail 1:250,1:500atau1 :1000. /siteplanbangunanskala 3. Gambarsituasi perhitungan untukbangunan kbnstruksi danKlarifikasi Konstruksi 4. Perhitungan yangdipersyaratkan. Melakukanuji ulang kelayakanstrukturbangunankepadainstiansiteknis yang yangdipersyaratkan sebagaiberikut; khususuntukbangunan membidangi 1. 3 (tiga)tahununtukreklamedanmenaralelekomunikasi; selainreklamedanmenaratelekomunikasi. 2. 5 (lima)tahununtukbangunan IMBlama(Asli); FotocoPYKTPPemohon; 4 (empat); rangkap semuapersyaratan fotocopy izintidakdiurussendiridenganmelampirkan SuratKuasabagip€ngurusan KTP. Pasal23
dimaksuddalamPasal19 ayat(1) hurufa dan Pasal20 (1) Apabilatetanggasebagaimana makaKepalaDesa/ Kelurahanharus ayat (1) hurufb tidakdiketahuikeberadaannya, denganSuratKeterangan. melengkapi (2) Apabilatetanggasebagaimana Pasal19ayat(1)hurufa danPasal20 ayat(1) dimaksud telsebut denganadanyakegiatanpembangunan hurufb keberatan/ tidakmenyetujui makaprosespenerbitanizin denganalasanyangtidakdapatdipertanggungjawabkan, lebihlanjut. akandipertimbangkan BABV PENINJAUAN LOKASI Pasal24 yangdinyatakan (1) Permohonan lengkapdilakukanpeninjauan lokasi besertapersyaratan olehTimTeknisdengandihadiripemohon. (2) Setiappeninjauan lokasidibuatkanBeritaAcarayangditandatangani oleh Tim Teknis danpemohon. yangdinyatakan (3) Permohonan besertapersyaratian lengkapdan hasilpeninjauan lokasi disampaikankepadaKepalaBPPT sebagaidasar keputusanpemberianIMB atau penolakan pemberian keputusan lMB. Pasal25
r, n/
(1) Jangkawaktuprosespenerbitan IMBpalinglambat15 (limabelas)hariterhitungmulai permohonan IMB besertadokumenpeFyaratanadministrasi tanggalpenerimaan dan yangtelahdinyatakan teknisbangunan lengkap. dokumenrenc€rna pemohonanIMBberupadokumenadministrasi (2) Persyaratan dan/ataudokumenrencana dikembalikankepadapemohonuntuk teknis yang belum lengkappersyaratannya, f$ilengkapi. tl
rr^ v
15
(3) Terhadappermohonanyangditolak,dalamjangkawaKu 10 (sepuluh)hari KepalaBPPT mengembalikankepada pemohon beserta berkas pennohonannyadengan disertai alasanpenolakan. BAB VI KEPUTUSANIMB Pasal 26 (1) PemberianIMB ditetapkandalam KeputusanKepala BPPT atas nama Bupati yang memuat: sekurang-kurangnya a. Namapemohon; b. Lokasi; c. Luas: d. Hakdan kewajibanpemegangizin; e. RekomendasiteknisdariTim Teknis: f. Besaranretribusi; (2) SetiapIMB diberikantanda izin yang format,bentukdan ukurannyasebagaimanapada LampiranPeraturanBupati.
BABVII KERINGANAN, PENGURANGAN ATAUPEIIIBEBASAN RETRIBUSI Pasal27 (1) Wajibretribusiyangmerasakeberatan ataspenetapan tarif retribusidapatmengajukan pengumngan permohonan ataukeringanan kepadaBupatidengandisertaipersyaratan sebagaiberikut: a. FotocopyKTPpemohon; penguasaan b. Fotocopybuktikepemilikan/ tianahdengandilegalisir olehpejabatyang berwenang; c. FotocopySPPTPBB(PajakBumidin Bangunan); perhitungan yangberlaku;dan d. Perincian retribusisesuaidenganketentuan e. SketsaPetaLokasi. (2) Pengurangan ataukeringanan retribusiIMBdapatdiberikan olehBupatiuntuk: yangberpenghasilan a. Bangunan GedungfungsiHunianbagimasyarakat rendah; b. Bangunan GedungfungsiSosialdanbudaya. Pasal28
!^,r
pemohonanpembebasan (1) Wajib retribusidapatmengajukan retribusikepadaBupati dengandiseftaipersyaratan sebagaiberikut: jawabproyek: a. FotocopyKTPpenanggung b. Foto copybuKi pemilikan/penguasaan tanahdengandilegalisiroleh pejabatyang beruenang; c. FotocopySPPTPBB(PajakBumidanBangunan); perhitungan yangberlaku; d. Perincian retribusisesuaidenganketentuan a . e. Sketsapetalokasi.
t)
15
(2) Pembebasanretribusidapat diberikanoleh Bupati, apabila pelayanansebagian diperlukanuntukbangunangedungfungsisosialdan budayayaitubangunangedung jasa umum,bangunan gedungsekolah,rumahsakitdan milikdaerahuntukpelayanan puskesmas. Pasal29 dimaksuddalamPasal26 sebagaimana keringanan danpembebasan (1) Selainpemberian ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2), Bupati dapat memberikankeringanandan/atau yangmeliputi: pembebasan denganpertimbangan a. Terjadibencanaalam; b. TefadiKejadianLuarBiasa; propinsidan/ataupemerintah daerah; pemedntah programpemerintah, c. Mendukung dan harijadi Kabupaten; d. Memperingati ayat (2) ditetapkandenganKeputusan retribusisebagaimana (2)Ketentuanpembebasan Bupati Pasal30 peninjauan permohonan tarif retribusikepadaBupati (1) Wajibretribusidapatmengajukan obyekretribusidengandisertaipemyaratan apabilaterdapatperbedaanperhitungan berikut: sebagai a. FotocopyKTPpemohon penguasaan olehpejabatyang tanahdengandilegalisir b. Fotocopybuktikepemilikan/ beruenang; c. FotocopySPPTPBB(PaiakBumidanBangunan); yangberlaku;dan perhitungan retribusieesuaidenganketenfuan d. Perincian e. SketsaPetaLokasi. evaluasifisik oleh Tim Teknis (2) Atas peninjauankembaliTarif retribubidilaksanakan olehTimTeknisdanpemohon. BerithAcarayangditandatangani dengandibuatkan Bupati (3) BeritaAcarasebagaimana dimaksudpadaayat(2) sebagaibahanpertimbangan peninjauan kembalitariffretribusi. setujuataumenolakdilakukan untukmenyetujui BABVIII IZIN PETUTIHAN Pasal3l (1) Setiaporangatau badanyang telah mendirikanbangunantanpa memiliki$in,wajib persyaratan yang pemutihan IMBkepadaKepalaBPPTdengandilengkapi mengajukan dltetapkan. hunianyangdidirikandibawahtahun2000; untukbangunan (2) Pemutihan IMBdikhususkan padaayat(2)dikecualikan bagi: dimaksudkan (3) Pemutihan IMBsebagaimana a.Villa b.BangunanKomersial
t7 m2(duaratusmeterpersegi); c. Rumahdenganluasandiatas2OO padaayat(1)sebagaiberikut: pesyaratansebagaimana dimaksud (4) Ketenfuan IMB; a. Suratpermohonan Pemutihan / petokD / leterG / AktaJualBeliI Surat tanah(sertifikat b. FotocopybuKikepemilikan / SPHyangdilengkapi SewaMenyewa Waris/ SuratHibah/ Perjanjian Keterangan GStanah; meliPuti: c. Gambarbangunan skala1 : 100; 1. Denahbangunan 2. Petasituasirumah1 : 100; dankonstruksi (untukbangunan bertingkat konstruksi bagibangunan 3. Perhitungan baja). baja/portal sawah; statustanah d. Fotocopylzinperubahan (yangdipersyaratkan)""; pengairan e. Fotocopylzinsempadan f. FotocopyKTPPemohon; fotocopy izintidakdiurussendiridenganmelampirkan g. Suratkuasabagipengurusan KTP; rangkap2 (dua). h. Semuapersyaratan pemutihan ayat(1)dapatditolak'apabila: dimaksud ijinsebagaimana (5) Permohonan umummaupunpemohon; keselamatan a. Membahayakan tataruang; denganrencana b. Bertentangan umum; ketertiban c. Mengganggu dengan ketentuanperijinansebagaimanadiatur dalam peraturan d. Bertentangan perundang-undangan. (6) Terhadap penolakanpermohonanizin sebagaimanadimaksudayat (5)' dapat bangunan. denganpembongkaran ditindaklanjuti (7) Ketentuantarif retribusipemutihanizin mendirikanbangunansebesar507odari tarif retribusinormal. BAB IX DAN PENYEGELAN PEi'BEKUAN,PERINGATAN, SEMENTARA, PENGHENTIAN IiIB PENCABUTAN Pasal32 perubahan dan/atau kegiatanpembangunan, (1) Setiaporangataubadanyangmelakukan perluasantanpa memilikiIMB atau memilikiIMB namun dalam pelaksanaanya sementara dalamIMBdapatdilakukanpenghentian dari yangditetapkan menyimpang lMB. kegiatandan/ataupembekuan dimaksud (2) Penghentian sementarakegiatandan/ataupembekuanIMB sebagaimana jawabataupemilikizindiberikanperingatan padaayat(1)dilakukan setelahpenanggung dengantahapansebagaiberikut: tertutisldenganjangkawaktu14(empatbelas)harikerja; a. Peringatan teftulislt denganjangkawaktu14(empatbelas)harikeria: b. Peringatan tertulislll denganjangkawaktu14(empatbelas)harikerja: c. Peringatan
18
(3) Penghentiansementarakegiatan dan/atau pembekuanIMB sebagaimanadimaksud padaayat (1),denganmelakukanpenyegelanatastempatdilaksanakankegiatan. (4) TerhadaptindakanpembekuanIMB dapat dilanjutkandenganpencabutanIMB apabila penanggungjawab atau pemilik izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melaporkankepadaKepalaBPPT.
Pasal33 tugas (1) Penghentian danpenyegelan dilakukan olehinstansiyangmempunyai $ementiara danpenegakan Peraturan DaerahdengandibantuTimTeknis. danfungsipenertiban pembekuan (2) Peringatan, dan pencabutan IMBsebagaimana dimaksuddalamPasal32 olehKepalaBPPT. dilakukan (3) Pelaksanaan dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tindakansebagaimana pertimbangan tertulisdariTimTeknis. setelahmendapat pembongkaran. (4) Terhadap IMByangdicabutdapatdilakukan
BAB X PENGAI'YASAN DANPENGENDALIAN BANGUNAN Paeal34 pendirianbangunan (1) Dalamupayapenertiban dilakukanpengawasan dan pengendalian bangunan. (2) Pengawasandan pengendalian bangunansebagaimanadimaksudpada ayat (1) yangbelumdilengkapiIMBdan/ataupendirian dilakukanterhadappendirianbangunan yangtidaksesuaidenganIMByangtelahditetapkan. bangunan jawabbangunan (3) Apabilasuatubangunan tidakdilengkapi lMB,pemilikataupenanggung . 1 (satu) bulan setelah peringatan wajib mengajukanIMB selambat-lambatnya dimaksud dalamPasal32 ayat(21. sebagaimana (4) Apabilapengajuanizin sebagaimana dimaksudpada ayat (3) tidak dilaksanakan, penyegelan pembongkaran. dilakukan danselaniutnya dilakukan terhadapbangunan
BAB XI PENUTUP KETEI.ITUAN Pasal35 ini mulaiberlaku,Keputusan BupatiMojokerto Nomor22 Tahun2002 PadasaatPeraturan tanggaf24 Juli 20O2tentangTarif HargaDasarBangunandicabutdan dinyatakantidak berlaku. Pasal36 Peraturan Bupatiini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
19
pengundangan peraturanBupati I n l Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan denganpenempatannya dalamBeritaDaerahKabupaten Mojokerto. Ditetapkan di MOJOKERTO pada tanggal ?o o'ef,ef,t€E t zot t
BUPATI
MUSTOF Diundangkan di Mojokerto pada tanggal
3o o€5;g1v.sgt
2-o\r
PIt SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMOJOKERTO, t
MOCH.ARDI P
BERITADAERAHKABUPATEN Mq'OKERTOTAHUN 2EtI NOMOR 4t
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMORtt TAHUN2011 TANGGAL3o P359n8'elv zA rt
FORMAT, BENTUK DANUKURAN TANDAIZINMENDIRIKAN (IMB) BANGUNAN
Panjang= 24,8cm
