BUPATI MOJOKERTO PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR S9 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR S9 TAHUN 2013 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3

dan

Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemenntah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Mengingat

1.

Undang-Undang Pembentukan

Nomor

12

Tahun

Daerah-daerah

1950

tentang

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 2730) ;

2.

Undang-Undang

Pemerintahan

Nomor

Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor

108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3. 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintah

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota;

5. 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008

tentang

Urusan

Pemerintahan

Yang

Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto; 8.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015.

Memperhatikan:

1.

2.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1999

tentang

Instruksi

2004

tentang

Presiden

Nomor

5

Tahun

Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN

BUPATI

TENTANG

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 2. Pemerintah Daerah adalah

Pemerintah

Kabupaten

Mojokerto.

3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.

4. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran

mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun

tujuan

organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi,

misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka untuk mengukur strategis

keberhasilan serta

untuk

pencapaian

tujuan

meningkatkan

dan

kinerja

sasaran instansi

pemerintah.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Indikator Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Pemerintah adalah : a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Setiap instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan Indikator Kinerja Utama.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Indikator

Kinerja

Utama

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran I (Per Urusan) dan Lampiran II (Per Satuan Kerja Perangkat Daerah) Peraturan Bupati ini,merupakan acuan

ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana

kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sertja melakukan

evaluasi pencapaian kinerja. BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan

Bupati

ini,

Inspektorat

Kabupaten

Mojokerto

diberikan tugas melakukan evaluasi atas capaian kinerja

setiap instansi pemerintah dalam rangka menyakinkan keandalan

informasi

yang

disajikan

dalam

Laporan

Akuntabilitas Kinerja. BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

«* o»e»^sefi 2,013

BUPATI MOJOKERTO,

9 MUSTOF

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal

£=» ^s^iwfie- 2_oa

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR

£>7

Lampiran I

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERATURAN J3UPATI MOJOKERTO NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERKELOMPOK URUSAN I.

URUSAN WAJIB 1.

UFLUSAN PENDIDIKAN

No.

Indikator Kinerja Utama

Alasan

1

2

3

SKPD Terkait & Sumber Data

1

APM APM APK APK

SD/MI SMP/MTs SD/MI SMP/MTs

Persentase jumlah penduduk usia > 15 tahun yang melek huruf Jumlah siswa qakin SMP/MTs sasaran bantuan

persentase kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang memadai (dari SDN/MIN = 501, 2

SMPN/MTsN = 38) APM SMA/MA/SMK APK SMA/ MA /SMK Persentase SMKN berakreditasi minimal B. (dari 8 sekolah)

Persentase SMAN/ MAN yang memiliki laboratorium fisika, kimia, dan biologi. Persentase kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang memadai (dari 12 SMAN dan 2 MAN) 3

Persentase buta aksara usia > 15 tahun yang terselesaikan

4

Mengukur peningkatan angak partisipasi sekolah Mengukur peningkatan angak partisipasi sekolah Mengukur peningkatan angak partisipasi sekolah Mengukur peningkatan angak partisipasi sekolah Mengukur peningkatan kualitas sumber daya manusia Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata

Dinas Pendidikan

Mengukur peningkatan Mengukur peningkatan Mengukur peningkatan Mengukur peningkatan

angak partisipasi sekolah angak partisipasi sekolah layanan pendidikan yang berkualitas dan merata layanan pendidikan yang berkualitas dan merata

Dinas Pendidikan

Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata Mengukur peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Persentase UPT yanq telah memiliki TBM 4

5

Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Gratis biaya

guru SD/MI berkualifikasi akademik S1/D4 quru SMP/MTs berkualifikasi akademik S1/D4 guru SMAN/MAN berkualifikasi akademik S1/D4 guru SMKN berkualifikasi akademik S1/D4 guru SMKN bersertifikat kompetensi dasar pendidikan

Persentase SMKN menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis IT (dari 8 SMKN) Persentase SMKN memiliki bengkel kerja kejuruan

Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata Mengukur peningkatan Mengukur peningkatan Mengukur peningkatan Mengukur peningkatan

layanan layanan layanan layanan

pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan

yang yang yang yang

berkualitas dan berkualitas dan berkualitas dan berkualitas dan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinac Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

merata merata merata merata

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata

j Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

2.

URUSAN KESEHATAN No.


Alasan

l

2

3


1

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

2

Jumlah puskesmas yang memiliki fasili^as rawat inap (dari 27 puskesmas) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase balita ditimbang berat badannya Persentase peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan Pustu (dari 27 puskesmas dan 55

3

4

7

3.

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas


Gratis ibu melahirkan di Puskesmas rawat inap

Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas Mengukur tingkat aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas

Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi


Dinas Kesehatan

Persentase Peningkatan Pelayanan rumah sakit (standar BLUD dan peningkatan tipe ) Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan

6

4

Dinas Kesehatan


Pustu) Gratis biaya pengobatan di puskesmas 5

Mengukur tinqkat layanan kesehatan yang berkualitas Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas Mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat


UflAJSAN PEKERJAAN UMUM

No.


Alasan

l

2

3


l

Persentase jalan kabupaten konstruksi aspal

4

Mengukur pemenuhan standar kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan

DPU Bina Marga

Mengukur pemenuhan standar kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan

DPU Bina Marga

Mengukur pemenuhan infrastruktur jaringan irigasi Mengukur pemenuhan infrastruktur jaringan irigasi Mengukur pemenuhan infrastruktur waduk/embung Mengukur pemenuhan infrastruktur sungai Mengukur pemenuhan infrastruktur pelayanan PDAM Mengukur pemenuhan infrastruktur pelayanan PDAM Mengukur pemenuhan infrastruktur pelayanan PDAM Menilai pemenuhan sarana dan prasarana kota

DPU Pengairan

(dari 864 km) 2

Persentase jalan kabupaten kondisi baik (dari 864 km)

3

4

5

Luas layanan jaringan irigasi teknis (Ha) Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi Jumlah kumulatif waduk/ embung yang dinormalisasi Jumlah kumulatif sungai yang dinormalisasi Jumlah desa terlayani jaringan PDAM Jumlah pelanggan PDAM Kumulatif jumlah prasarana sanitasi komunal

6

Kebersihan Kota (11 IKK) dan terpeliharanya LPJU

DPU Pengairan

PDAM, DPUCipta Karya dan Tata Ruang

DPU Gpta Karya dan Tata Ruang

(4400 titik LPJU) 7

Kumulatif Penambahan LPJU

Menilai pemenuhan sarana dan prasarana kota

Jumlah desa status sangat maju dan maju (versi KPDT)

Persentase jalan lingkungan

Mengukur pemenuhan infrastruktur perdesaan Mengukur pemenuhan infrastruktur perdesaan

konstruksi aspal/pavinq/makadam (dari 2484,61 km jalan lingkunqan) Persentase pusat permukiman yang mempunyai jalan lingkungan berkualitas baik (dari 1198

Mengukur pemenuhan infrastruktur perdesaan

dusun/lingkungan)

DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

4.

URUSAN PERUMAHAN No.


Alasan

l

2

3


Pengembangan perumahan baru

l 2

Kumulatif jumlah desa yang teriayani Prasarana dan Sarana Air Bersih ( PSAB)

3

Jumlah unit PMK

5.

Menilai tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan Menilai tingkat pemenuhan PSAB Menilai tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahaya kebakaran

4

DPU Cipta Karya dan Tata Ruanq DPU Opta Karya dan Tata Ruang DPU Opta Karya dan Tata Ruanq

URUSAN PENATAAN RUANG No.


Alasan

l

2

3

SKPD Terkait & Sumber Data 4

l

Jumlah rencana tata ruang (RTRW, RUTRK,/RDTRK, RTRK)

Menilai adanya konsistensi dalam penerapan aturan tata ruang

Bappeda, DPU Cipta Karya dan Tata

2

Prosentase Pemanfaatan rencana tata ruang pada setiap perijinan


Bappeda, DPU Opta Karya dan Tata

3

Prosentase evaluasi rencana tata ruang


Bappeda, DPU Cipta Karya dan Tata

Ruang Ruang

Ruang

6.

UR AJSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN No.


Alasan

l

2

3


l

Tersedianya data dan informasi pembangunan

2

Tersusunnya RKPD

Persentase kesesuaian RKPD dengan usulan Musrenbang

Untuk menilai ketersediaan materi/bahan pengendalian dan evaluasi untuk peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah Untuk menilai peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah Untuk menilai peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembanqunan daerah

Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD

Untuk menilai peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan,

Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD dengan visi, misi, dan program Bupati terpilih


pengawasan dan evaluasi pembanqunan daerah pengawasan dan evaluasi pembanqunan daerah

Terdapatnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan


Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Untuk menilai peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah Untuk menilai peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah

penqawasan dan evaluasi pembanqunan daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

4

Bag. PDE, Bappeda

Bappeda

1

2

3

Perencanaan bidang ekonomi pedesaan

4

Perencanaan bidang sosial budaya

4

3

Untuk menilai peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah bidanq ekonomi pedesaan Untuk menilai peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan,

Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Bappeda

Bappeda

penqawasan dan evaluasi pembanqunan daerah bidang sosial budaya

7.

URUSAN PERHUBUNGAN No.


Alasan

l

2

3


l

Persentase Kualitas dan kuantitas rambu lalu lintas, RPPJ, APILL dan marka jalan Persentase Prasarana penunjang LLAJ (halte, quard drill)

Untuk menilai pemenuhan sarana dan prasarana peerhubungan darat Untuk menilai pemenuhan sarana dan prasarana penunjang LLAJ

Dishubkominfo

2

Ketertiban angkutan umum dan perparkiran

Untuk mengukur peningkatan pelayanan angkutan

Dishubkominfo

8.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP No.


Alasan

l

2

3


Pembinaan peningkatan kualitas linqkunqan hidup dan pelayanan uii lab

l

9.

Mengukur kualitas penqelolaan lingkungan hidup

4

BLH

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL No.


Alasan

l

2

3


l

Aplikasi jaringan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

Mengukur tingkat pelayanan administrasi kependudukan

Gratis pengurusan KTP, KK, Akte kelahiran anak ke 1 - 2, Akte nikah

Mengukur tingkat pelayanan administrasi kependudukan

4

Dispendukcapil Baq. Kesra

10.

U RUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No.


Alasan

l

2

3


l

jumlah lembaga berbasis gender yann diberdayakan

Mengukur peran gender dalam pembangunan

4

BPPKB

11. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA No.


Alasan

2

3


l 1

2

Jumlah peserta KB baru /PB Jumlah peserta KB aktif/PA

4

BPPKB

Jumlah peserta KB aktif mandiri

Untuk mengukur tingkat pelayanan KBdi masyarakat Untuk mengukur tingkat pelayanan KBdi masyarakat Untuk mengukur tingkat pelayanan KBdi masyarakat

pembinaan kesehatan ibu dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Mengukur b'ngkat kualitas kesehatan ibu dan anak

BPPKB

12. URUSAN SOSIAL No.


Alasan

l

2

3


2

Persentase jumlah anak terlantar yang berhasil dibina baik di dalam maupun diluar panti Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial

3

Jumlah operasi tramu'bmas

l

Pekerja sosial dan tenaga kerja sosial yanq kompeten/terlatih 4

Prosentase PMKS penerima manfaat yang mampu berperan dalam penyelanggaraan kesejahteraan

Menilai Menilai Menilai Menilai Menilai

penanqanan penanganan penanqanan penanganan penanganan

4

Dinas Sosial

PMKS PMKS PMKS PMKS PMKS

Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

sosial (dari 80 oranq)

13. URUSAN TENAGA KERJA No.


Alasan

l

2

3

l

Jumlah Tenaga kerja yanq memeriuhi ketentuan standar kompetensi kerja Adanya sistem informasi lapanqan kerja (AKAL, AKAD, AKAN) Pembinaan organisasi ketenaqakerjaan, pembinaan hubungan bipartit,tripartit, dewan pengupahan % perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak (dari 550 perusahaan)


2 3

Untuk menilai Untuk menilai Untuk menilai Untuk menilai

14. UFWSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH No. Indikator Kinerja Utama

penurunan penurunan penurunan penurunan

jumlah jumlah jumlah jumlah

pengangguran pengangguran pengangguran pengangguran

4

usia usia usia usia

produktif produktif produktif produktif

Alasan

Disnakertrans

Disnakertrans Disnakertrans


l

2

4

3

l

Terbinanya kelompok UKM

Menilai peninqkatan kemampuan teknis, manajerial dan permodalan UKM

Dinkop dan UMKM

2

Jumlah sasaran pembinaan kewirausahaan UKM

Menilai peningkatan kemampuan teknis, manajerial dan permodalan UKM

Dinkop dan UMKM, Disperindag

3

Persentase pembinaan usaha koperasi. (dari 747 koperasi)

Menilai peningkatan kemampuan teknis, manajerial dan permodalan

Dinkop dan UMKM

koperasi

1

4

3

2

Persentase koperasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengendalian koperasi.

Menilai peningkatan kemampuan teknis, manajerial dan permodalan koperasi

15. URUSAN KEBUDAYAAN


Alasan

l

2

3

l

Jumlah inventarisasi, dan dokumentasi kelompok

No.


Mengukurketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan di daerah

4

Disporabudpar

budaya jumian rasmtasi

2

Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan di daerah

pergelaran budaya Jumlah pagelaran budayc daerah

Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan di daerah

Disporabudpar

16. URUSAN PEMUDA DAN 0 LAH RAGA


No.

Alasan


l 2

Jumlah cabor yanq aktif Jumlah klub pada semua cabor

Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi Jumlah penyelenggaraan/ invitasi olahraga

17. UR.USAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI No. Indikator Kinerja Utama

Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana olah raqa di daerah

Disporabudpar, KONI

Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana olah raga di daerah Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana olah raga di daerah Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana olah raga di daerah

Disporabudpar

Alasan


l

Deteksi situasi keamanan wilayah dan rawan bencana

Menilai tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif

2

Terpeliharanya trantibmas

Menilai tinqkat keamanan dan kenyamanan lingkunqan yanq kondusif

Menilai tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan yanq kondusif Menilai tinqkat keamanan dan kenyamanan lingkungan yanq kondusif Menilai tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif

3

Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan

4

Jumlah Operasi tramtibmas

5

Jumlah pembinaan Kadarkum

Bakesbangpolinmas, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bakesbangpolinmas, Satpol PP Bakesbangpolinmas, Satpol PP Bakesbanqpolinmas, Satpol PP

Bag. Hukum, Bakesbangpolinmas, Satpol PP

18. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM No.


Alasan


1

Mengukur pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam memberikan

tersedianya tanah aset Pemerintah Daerah

DPPKA

pelayanan

Pelatihan, pembinaan dan aplikasi pengelolaan keuangan serta aset daerah Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Jumlah pendidikan fungsional pengawasan Persentase penanqanan penqaduan administratif Persentase penerimaan/ penanganan unjuk rasa Penerbitan Perda sesuai kebutuhan aktual

Mengukur tingkat kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah Mengukur tinqkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan KDH Mengukur kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat

Inspektorat Inspektorat Bakesbanqpollinmas

Setda (Bagian Hukum)

Mengukur pemenuhan peningkatan mental spiritual karyawan Pemda Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat

Setda (Bag. Kesejahteraan rakyat)

Terbantunya TDL pada tempat peribadatan Jumlah jenis pelayanan prima

Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat

BPPT, Dispendukcapil, RS/Puskesmas,

Jumlah pembinaan keagamaan bagi karyawan

DPPKA

Dinas Pendidikan

19. URUSAN KEPEGAWAIAN No.


Alasan

l

2

3


l 2

Pendidikan penjejanqan dan teknis funqsional

Pengelolaan administrasi kepegawaian Penqujian kesehatan peqawai/pejabat struktural

3

Peningkatan pembinaan disiplin pegawai melalui pembinaan waskat dan khusus

20. UF IUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA No. Indikator Kinerja Utama

Mengukur Mengukur Mengukur Mengukur

kualitas tenaga fungsional tingkat ketertiban administrasi keppegawaian tingkat kesehatan pejabat structural tingkat kedisiplinan pegawai

Alasan

4

BKPP BKPP semua SKPD


l

2

4

3

l

Jumlah program yang melibatkan partisipasi masyarakat

Menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2

Terbinanya aparatur desa

3

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan organisasi wanita

Menilai tingkat kemampuan aparatur desa Menilai partisipasi perempuan dalam pembangunan

Bapemas Bapemas Bapemas

21. URUSAN KEARSIPAN No.


Alasan

1

2

3


l

Meningkatnya tertib administrasi kearsipan

Menilai pengelolaan kearsipan

2

Kapasitas penyimpanan arsip yang memenuhi syarat

Menilai pengelolaan kearsipan

4

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

22. URUSAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.


Alasan

l

2

3

l

Meningkatnya jumlah sarana IT dan jenis media informasi yang digunakan (KIM, Wika FM, Tabloid

Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan

Majatama, Web)

komunikasi, informasi dan media massa

2

Terjalinnya kerjasama dengan mass media (media cetak dan elektronik)

Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media massa


Dishubkominfo

Setda (Bag. Humas dan Protokol)

II. URUSAN PILIHAN 1.

URUSAN PERTANIAN


No.

SKPD Terkait & Sumber

Alasan

Data

KumulatifJumlah desa penerima program pengembangan usaha agribisnis

Mengukur tingkat kesejahteraan petani

Dinas Pertanian

Peningkatan prasarana usaha tani

Mengukur ketersediaan fasilitas untuk peningkatan ketahanan pangan

Dinas Pertanian

Produksi padi Jagung

Mengukur tingkat produksi pertanian/perkebunan

Dinas Pertanian

kedelai

Ketersediaan bahan pangan daerah

Mengukur tingkat produktivitas bahan pangan daerah

beras

Pembinaan peningkatan usaha ternak

Dinas Petemakan dan Perikanan

Mengukur tingkat produktivitas usaha ternak daerah Mengukur tingkat produktivitas usaha ternak daerah

Persentase peningkatan jumlah ternak Sapi potong (66.175 ekor) Sapi perah (2.614 ekor) Kambing (156.260 ekor) Ayam potong (1.241.065 ekor) Ayam petelur(275.471 ekor)

Itik (246.018 ekor)

2.

URUSAN KEHUTANAN

No.


Alasan

l

2

3


l

Pelestarian penghijauan lahan kritis dan hutan kemasyarakatan

4

Mengukur tingkat pengelolaan dan pelestarian hutan dan lahan

UFWSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL No. Indikator Kinerja Utama

Dinas Hutbun

3.

SKPD Terkait & Sumber

Alasan

Data l

2

4

3

l

Pembinaan kegiatan usaha pertambangan

Mengukur

2

Pengembangan energi altematif terbarukan

pengelolaan lingkungan Mengukur tingkat pengembangan energy alternative di daerah

tingkat

kesadaran

pengusaha

pertambangan

tentang

Setda (Bagian perekonomian) Bappeda, BLH, Setda (Bagian perekonomian)

4.

URUSAN PARIWISATA No.


Alasan

1

2

3


2 3

5.

Menilai efektivitas promosi pariwisata Menilai efektivitas penataan dan penqelolaan pariwisata Menilai efektivitas penataan dan penqelolaan pariwisata

Promosi skala regional dan nasional Peningkatan kualitas obyek wisata Kumulatif jumlah program kemitraan

1

4

Disporabudpar Disporatjdpar Disporabudpar

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN No.


Alasan

l

2

3


Mengukur tingkat kemampuan budidaya ikan rakyat Mengukur pemenuhan fasilitasi Balai Benih Ikan

Pembinaan usaha budidaya ikan (5 lokasi)

l

Operasional Balai Benih Ikan (BBI)

6.

4

Dinas Peternakan dan Perikanan

URUSAN PERDAGANGAN No.


Alasan

l

2

3


l

2

3

7.

4

Disperindag

Peningkatan pengelolaan pasar

Mengukur tingkat pelayanan pasar

(14 pasar) Persentase penanganan penqaduan konsumen

Mengukur tingkat kepuasan konsumen

Jumlah mengikuti kegiatan promosi pasar regional, nasional, dan intemasional Terbina dan tertatanya pedagang kaki lima

Menilai kualitas hasil produksi daerah Menqukur tinqkat keteru'ban pedaqanq kaki lima

Disperindag, Bag.Perekonomian Disperindag, Bag.Perekonomian

URUSAN PERINDUSTRIAN No.


Alasan

l

2

3


l

Meningkatnya Jumlah pengusaha industri kecil dan menengah yang sehat (dari 2790 IKM)

Mengukur tingkat pertumbuhan industri di daerah

Disperindag

2

Peningkatan kualitas sentra industri kecil (pembinaan 5 sentra)

Mengukur tingkat pertumbuhan industri di daerah

Disperindag

8.

URUSAN TRANSMIGRASI No.


Alasan

1

2

3


1

Pembinaan kesiapan peserta transmigrasi

Mengukur tingkat kesiapan peserta transmigrasi

4

Disnakertrans

BUPATI MOJQKERTO

MUSTOFA KAMAt: PASA

Lampiran II

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR

:

TANGGAL

:


PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PER SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA

1.

SKPD / UNIT KERJA

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

1.1

Tugas

Bagian Umum Setda mempunyai tugas menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan, pedoman dan petunjuk teknis, Pemerintahan dibidang umum yang meliputi Bina Aset, Rumah Tangga serta Sandi dan Telekomunikasi.

1.2

Fungsi:

a. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah b.

Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Milik Pemerintah Daerah

c. Penyiapan Rekomendasi Pemberian Izin Penggunaan Sarana dan Prasarana Milik Pemerintah Daerah d.

1.3

Pelaksanaan Urusan Sandi dan Telekomunikasi

e. Pengelola dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) untuk kepentingan Dinas. Indikator Kinerja Utama : .

—•

No.


Formula

Alasan

1

2

3

4

5

Meningkatkan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat

Terlaksanya kegiatan penerimaan Tamu dan Rapat

Penerangan dan daya listrik kantor Pemerintah Kabupaten Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Laporan Sub Bagian Rumah Tangga

Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah

Meningkatkan kondisi fisik aset

dinas Jabatan

Pemerintah Daerah

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan

Laporan Sub Bagian Bina Aset

1.

'" 2.

Terlaksananya penyediaan jasa Listrik

Terlaksananya pemeliharaan rutin Mobil Dinas Jabatan

Aset Pemerintah Daerah

Sumber Data


PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PER SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA

2.

SKPD / UNIT KERJA

2.1 Tugas

:

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan di bidang hukum meliputi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum serta dokumentasi hukum.

2.2

Fungsi:

a. b. c. d. e. f. g.

Penelitian perumusan produk hukum; Pelaksanaan analisis produk hukum daerah; Pembahasan rancangan produk hukum daerah; Pemberian paraf terhadap produk hukum daerah; Penghimpunan peraturan perundang-undangan, melaksanakan publikasi dan dokumentasi produk hukum; Penomoran/ pengundangan dalam Lembaran Daerah dan pengumuman dalam Berita Daerah tcrhadap produk hukum daerah; Pelaksanaan evaluasi produk hukum Desa;

h. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan pelaksanaan penyebarluasan produk hukum (pusat dan daerah); i. Pelaksanaan sosialisasi produk hukum (pusat dan daerah); j. Pelaksanaan bimbingan/ pelatihan produk hukum (pusat dan daerah); k. Pelaksanaan penyuluhan produk hukum;

I. Pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas dasar permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

2.3

m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. Indikator Kinerja Utama :

BUPATI MOJOKERTO PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR S9 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Recommend Documents