BUPATI MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Pemerintah
Nomor 6
Tahun
2010
tentang
Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga harus c.
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor
Pembentukan Lingkungan
12
Tahun
Daerah-daerah Propinsi
Jawa Timur
1950
tentang
Kabupaten
Dalam
sebagaimana
telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Indonesia Nomor 5038);
Lembaran
Negara
Republik
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
-3-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Paraja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Pendidikan
dan
Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010
tentang
Ketentraman,
Ketertiban
dan
Perlindungan
Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional
Pamong Praja;
Prosedur Satuan
Polisi
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
KABUPATEN
MOJOKERTO.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. 5.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto. 7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutanya disebut PPNS, adalah
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya. 10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan non struktural sesuai dengan keahlian, profesi, ketrampilan yang penetapannya dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan. BAB II PEMBENTUKAN
Pasal2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dengan Klasifikasi tipe A.
BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3
(1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
(2) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Pasal 4
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pasal5
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Satuan
Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
(2) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
a. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu WIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
c. pelaksanaan teradministrasi
pengamanan sesuai
dan
dengan
penertiban ketentuan
aset
yang
Peraturan
belum
Perundang-
undangan;
d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum Gubernur dan pemilihan umum Bupati; e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan
f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peratuan perundangundangan. Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : a. Kepala Satuan b. Sekretariat, yang terdiri atas :
1) Sub Bagian Program;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas : 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat terdiri atas : 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2) Seksi Kerjasama.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas : 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
2) Seksi Bina Potensi Masyarakat. f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BABV
WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal7
Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang :
a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
b. menindak warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c. memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib: a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan e. menyerahkan kepada PPNS daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Pasal 9
(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum. BAB VI TATA KERJA
Pasal 10
(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain. (2) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas. (3) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab secara berjenjang
BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11
(1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. BAB IX ESELONERING JABATAN
Pasal 13
(1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II b.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b. (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.
Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
-9-
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal V9 -^vfonQtyr &*)& BUPATI MOJOKERTO,
MUSTOFA
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2jO QjpVwGv -2-fc>\£> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR A-O
10
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR
lO
TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO
I.
UMUM
Bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika
kegiatan masyarakat di Kabupaten Mojokerto seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat guna meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja perlu untuk disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Bahwa tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, dalam penegakkan peraturan daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya seperti peraturan Bupati serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
-12
Pasal 8
Yang dimaksud dengan "norma sosial lainnya" adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/ etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.
Yang dimaksud dengan "membantu menyelesaikan perselisihan" adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah tindak pidana diluar yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Pasal 9
Cukup jelas Pasal 10
Cukup jelas Pasal 11
Cukup Jelas Pasal 12
Cukup jelas Pasal 13
Cukup Jelas Pasal 14
Cukup jelas Pasal 15
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR
PENYIDIKAN
PENYELIDIKAN DAN
SEKSI
DAN PENYULUHAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN
SEKSI
UNDANGAN DAERAH
PENEGAKAN PERUNDANG-
BIDANG
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KERJASAMA
SEKSI
OPERASI DAN PENGENDALIAN
SEKSI
MASYARAKAT
DAN KETENTRAMAN
_
BIDANG
KEPEGAWAIAN
UMUM DAN
SUB BAGIAN
MUSTOR
BUPATI M
>KERXO,
BINA POTENSI MASYARAKAT
SEKSI
MASYARAKAT
SATUAN PERLINDUNGAN
SEKSI
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KEUANGAN
PROGRAM
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
BIDANG BIDANG KETERTIBAN UMUM
_
TANGGAL VQ ^£jfc*gkf ^^
NOMOR IOTAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
SUB BAGIAN
KEPALA SATUAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN
