BUPATIMOJOKERTO PERATURANBUPATIMOJOKERTO NOMOR43 TAHUN2011 TENTANG TATACARA PENYELENGGARAAN IZINGANGGUAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMOJOKERTO, Menimbang: bahwauntukmelaksanakan ketentuanPasal34 ayat (3) dan Pasal71 PeraturanDaerahKabupatenMojokertoNomor7 Tahun2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan dalam rangka ketertiban izin, pembinaan dan pengawasanpelaksanaanizin perlu menetapkan Peraturan BupatitentangTataCaraPenyelenggaraan lzinGangguan. Mengingat
/l^' o
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan PropinsiJawaTimur JunctoUndang-Undang Nomor2 Tahun 1965tentangPerubahan BatasWilayahKotaprajaSurabayadan DaerahTingkatll Surabaya (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1965 Nomor 19, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor2ftA\; 2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1984 Nomor 22; TambahanLembaranNegaraRepublikfndonesiaNomor3274; Nomor 32 Tahun 2044 tentang Pemerintahan 3. Undang-Undang Daerah(LembaranNeggraRepublikIndonesiaTahun2004 Nomor 125,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437) sebagaimana telahdiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor 12 Tahun2008(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2008 Nomor59, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor38 Tahun 2004 tentangJalan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 132, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor132); Nomor26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang 5. Undang-Undang (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 68, NegaraRepublikfndonesia TambahanLembaran Nomora725); 6. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2007 Nomor61, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 48/,6); 7. Undang-Undang Nomor20 Tahun2008tentangUsahaMikroKecil dan Menengah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008 Nomor93,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor a866); 8. Undang-Undang Nomor25 Tahun2009 tentangPelayananPublik (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 112, NegaraRepublikIndonesia Nomor5038); TambahanLembaran
Nomor28 Tahun2009tentangPajakDaerahdan Undang-Undang RetribusiDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2009Nomor130,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5049); 1 0 . Undang-Undang Nomor32 Tahun2009 tentangPerlindungan dan PengelolaanLingkunganHidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009 Nomor 14A,TambahanLembaranNegara Indonesia Republik Nomor5059); 1 1 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun zA11 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Peraturan Perundang-Undangan IndonesiaTahun 201'l Nomor 82, TambahanLembaranNegara RepubfikIndonesiaNomor5?34); 12. PeraturanPemerintahNomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasionallndonesia(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1991Nomor19, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3a3Q; 1 3 . PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa MengenaiDampakLingkungan Hidup(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1999 Nomor 59, TambahanLembaranNegara Indonesia Nomor3838); Republik 1 4 . PeraturanPemerintahNomor38 Tahun2007 tentangPembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Nomora737); LembaranNegaraRepublikIndonesia 1 5 . PeraturanPemerintah Nomor26 Tahun2008tentangRencanaTata Ruang Wilayah Nasional(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 48, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4833); 1 6 . PeraturanPemerintahNomor 45 Tahun 2008 tentangPedoman PemberianInsentifdan PemberianKemudahanPenanamanModal di Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 119, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4139); 1 7 . PeraturanMenteriDalam NegeriNomor24 Tahun 2006 tentangj Pelayanan TerpaduSatuPintu; PedomanPenyefenggaraan 1 8 . PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang PedomanPenetapan lzinGangguan di Daerah; 1 9 . PeraturanDaerah KabupatenMojokertoNomor 7 Tahun 2011 tentangRetribusiPerizinanTertentu;
9.
: MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IZINGANGGUAN PENYELENGGARAAN
TATA
CARA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1
hJ_
iniyangdimaksuddengan: DalamPeraturan Mojokerto. 1. Pemerintah Kabupaten adalahPemerintah Kabupaten 2. BupatiadalahBupatiMojokerto. Perijinan Terpaduyangselanjutnya disingkatBPPTadalahBadan 3. BadanPelayanan Pelayanan Perijinan TerpaduKabupaten Mojokerto. ,--14. KepalaBPPTadalahKepalaBPPTKabupaten Mojokerto.
It r.L/
5. BadanLingkungan HidupadalahBadanLingkungan HidupKabupaten Mojokerto. 6. Tim Teknisizin gangguanadalahtim yang dibentukoleh Bupatidengananggota terdiridari unsursatuankeriaperangkatdaerahterkaityang mempunyaitugasdan kewenanganuntukmelakukankoordinasi, tinjaulokasi,memberikanrekomendasi penyuluhan, teknis,pembinaan dan sertamonitoring, evaluasidan pengendalian izin gangguan. 7. Pengumuman Setempatlzin Gangguanadalahpemberitahiran yang disampaikan oleh KepalaBadanPerijinanTerpaduKabupatenMojokertokepadamasyarakatdi sekitarlokasiyang akan didirikantempatusahadenganjangkawaktuselama10 (sepuluh) hari. 8. Badanadalahsekumpulan orangdan/ataumodalyang merupakankesatuan,baik yang melakukanusaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroanterbatas,perseroankomanditer,perseroanlainnya,badan usaha milik negara(BUMN),ataubadanusahamilikdaerah(BUMD)dengannamadan dalam bentukapapun,firma,kongsi,koperasi,dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasimassa, organisasisosial politik, atau organisasilainnya, lembagadan bentukbadanlainnyatermasukkontrakinvestasikolektifdan bentuk usahatetap; 9. lzin Gangguan( HO ) adalahizin tempatusaha/ kegiatanyang diberikanoleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluastempat usaha di lokasitertentuyang dapat menimbulkanbahaya, kerugian dangangguan. 10. Gangguanadalahsegalaperbuatan dan / atau kondisiyangtidakmenyenangkan atau mengganggukesehatan,keselamatan, ketentraman dan / atau kesejahteraan terhadapkepentingan umumsecaraterusmenerus; 11. Retribusilzin Gangguanyang selanjutnyadisebutRetribusiadalahpembayaran atas pemberianizin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentuyangdapatmenimbulkan bahaya,kerugiandan gangguan,tidaktermasuk tempatusahayanglokasinya telahditunjukolehPemerintah PusatatauPemerintah Daerah; 12. Surat KetetapanRetribusiDaerahyang selanjutnya disingkatSKRD adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukanbesarnyajumlah pokok retribusi yang terutang; BAB II TUJUAN Pasal2 Tata cara pemberianizin gangguanbertujuanuntuk mewujudkanketertibandalam pengajuan pelaksanaan izin,pembinaan dan pengawasan izin. BAB III PERIZINAN Pasal3 (1) Setiaporang pribadiatau badanyang mempunyaitempatusaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancamanbahaya,kerugiandan/ataugangguan,termasuk pengawasandan pengendaliankegiatanusaha secara terus-menerusuntuk mencegahterjadinyagangguanketertiban,keselamatan, atau kesehatanumum, memeliharaketertibanlingkungan,dan memenuhi norma keselamatandan kesehatan kerjawajibmemilikiizingangguandariBupati.
f,tQ
4
(2) Jenisizingangguanmeliputi: a. lzinGangguan Baru; b. DaftarUlanglzinGanguan; c. Pengalihan lzinGangguan (3) Untukmendapatkan izinsebagaimana dimaksudpadaayat (2) setiaporangpribadi atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan. BAB IV PERSYARATAN PERIZINAN Pasal4 (1) Persyaratan permohonan lzinGangguanBaru: permohonan a. Mengisiformulir lzinGangguan bermateraiRp 6.000,00; b. FotocopyRekomendasi Bupati; c. FotocopyKlarifikasiLahanI lzin Lokasi; d. FotocopylzinMendirikan Bangunan; e. Fotocopyaktapendirianperusahaan; f. Fotocopysurat bukti status hak atas tanah yang diputuskanoleh Pemerintah dapatberupasertipikat/ suratkeputusanpemberianhak penggunaan atastanah yang oleh Pejabat berwenangdi bidang pertanahan/ surat kavling dari Pemerintah/ fatwatanahataurekomendasi dari BPN/ suratgirik/ petokD / Akta Jual Beli yang sah disertaisurat pernyataanpemilikbahwatidak dalam status sengketa yang dketahui obh Lurah setempat / Surat Kohir verponding Indonesia, disertaisuratpernyataan bahwapemiliktelahmenempati lebihdari 10 pemilikbahwatidakdalamstatussengketa; tahundan disertaiketerangan g. Suratpernyataanpersetujuan tetanggadilampirifotocopyKTP ; persetujuan h. Surat ketuaBPDdan KadesSetempat; i. FotocopyNPWP; i. FotocopysurattandalunasPBBtahunterakhir; k. Focopykartuidentitas; l. BeritaAcaraSosialisasi Wargauntukpendiriantower; m.Dokumen AMDAL/ UKL/ UPL/ SPPLsesuaidenganjenisdan luasankegiatan usaha; n. Jaminankeamananfrekuensitowerdari provider(tower); o. Jaminanasuransidariperusahaan asuransi(tower); p. lzin Penyelenggaraan dan KanalisasiFrekuensidari Pemerintah; (2) PersyaratanpernlohonanDaftarUlanglzin Gangguan: a. MengisiformulirDaftarUfanglzinGangguan bermaterai Rp.6.000,00; b. Fotocopylzin Gangguan/ DaftarUlangTerakhir; c. FotocopyTandaLunasPBBtahunterakhir; d. FotocopyKartuldentitas; e. MateraiRp 6.000,00sebanyak2(dua) lembar; f. Gambardenahdenganukuranskala palingsedikit1 : 200 dan gambarsituasi (site plan) denganskala 1 : 1000 sesuai IMB dilengkapiketerangantata letak mesin mesin peralatanproduksi/ peralatanbantUlainnyadan keterangan kekuatandayamasing-masing (untuktempatusahayangmenggunakan mesin).
ftLO
(3) Persyaratan permohonan Pengalihan lzinGangguan: a. Surat bukti pengalihan tempatusahadan surat keteranganperubahanpemilik yang dibuktikanmelalui Risalah Lelang / Akta Jual Beli dari Pejabatyang berwenang; b. Fotocopysertipikattanahatau buktikepemifikan / penguasaan tanahdan I atau bangunanyangsahsebagailokasitempatusahasebanyak1 (satu)lembar; c. FotocopyKartuTandaPenduduk(KTP)sebanyak1 (satu)'lembar ; d. FotocopyNPWP; e. FotocopySurat lzin Gangguandisertailampirangambar sebanyak2 (dua) lembar; f . DokumenAMDAL/ UKL-UPL/ SPPLsesuaidenganjeniskegiatanusaha; (4) Persyaratan permohonan Perubahan lzinGangguan: a. Surat keteranganperubahansarana usaha / penambahankapasitasusaha I perluasanlahan, bangunanusaha dan / atau perubahanwaktu atau durasi operasiusahadiketahuiKadesdan Camatsetempat; b. Surat Pernyataan PersetujuanTetangga dengan dilampiri fotocopy KTP diketahuiKadesdan Camatsetempat; c. Fotocopysertipikattanahatau buktikepemilikan / penguasaan tanahdan / atau bangunanyangsah sebagailokasitempatusahasebanyak1 (satu)lembar; d. BaganAlur ProsesProduksi,Daftar Bahan Baku dan RancanganTata Letak TempatUsaha; e. FotocopyKartuTandaPenduduk(KTP)sebanyak1 (satu)lembar; t. FotocopySurat lzin Gangguandisertai lampirangambar sebanyak2 (dua) lembar; g. DokumenAMDAL/ UKL-UPL/ SPPLsesuaidenganjeniskegiatanusaha; BAB V PENGUiIUITIIAN DAN PENINJAUANLOKASI Pasal5 (1) Setiappermohonan izin gangguanyangtelahdinyatakanlengkap,diumumkanke masyarakatpadatempatusaha/kegiatanberadadan melaluiCamatserta Kepala Desasetempatselama10 (sepuluh)haii. (2) Dalamjangka waktu 3 (tiga) hari setelahpengumumansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan peninjauanlokasidan rapat pembahasanolehTim Teknis. (3) Tim Teknis izin gangguandibentukofeh Bupati dengan anggota sekurangkurangnya terdiridariunsur: a.BadanLingkungan Hidup; b.BadanPelayananPerijinanTerpadu; c.SatuanPolisiPamongPraja; d.BagianPerekonomian Sekretariat Daerah; e.BagianHukumSekretariat Daerah; f. Camatdan KepalaDesasetempat; (4) TugasTimTeknisizingangguanmeliputi: pengkajian permohonan a. Melaksanakan lzinGangguan; peninjauanlokasi; b. Melaksanakan c. MenyampaikanrekornendasikepadaKepalaBPPT; pembinaan d. Melaksanakan danpengawasan ; e. Melaksanakan monitoring, evaluasidan pengendalian tempatusaha;
FL^Q
6
Pasal 6 (1) Setiap peninjauanlokasi dan rapat pembahasandibuatkanBeritaAcara yang oleh Tim Teknissebagaimana ditandatangani di maksuddalam Pasal5 ayat (3) danpemohon. (2) Berdasarkan Hasil peninjauan lokasi dan rapat pembahasan Tim Teknis memberikanrekomendasikepadaKepalaBPPT sebagaidasar pemberianizin ataupenolakan izingangguan. BAB VI KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN Pasal7 Pemberianlzin Gangguanditetapkandalam Keputusanyang ditandatangani Kepala BPPTatasnamaBupatiyangsekurang-kurangnya memuat: a. Namapemohon; b. Lokasiusaha; c. Luasruangtempatusaha; d. Buktikepemilikan lahan; e. Pemiliklahan yangberbatasan langsung; pemegangizin; f . Hakdan kewajiban g. Rekomendasi teknisdariTimTeknis; h. Nilaiinvestasimodaltertanam;dan i. Besaranretribusi; Pasal8 permohonan (1) Jangkawaktupenyelesaian lzin GangguanBarudan lzin Gangguan Perubahanpalinglambat25 (duapuluhlima)hari kerjasetelahsuratpermohonan diterimasecaralengkapdan telahmembayarretribusiizingangguan. (2) Jangkawaktu penyelesaianpermohonanpendaftaranulangdan atau pengalihan lzin Gangguanpalinglambat5 (lima)harikerjasetelahsuratpermohonan diterima secaralengkapdan telahmembayarretribusiyangtelahditetapkanoleh BPPT. BAB VII PENGURANGAN ATAUKERINGANAN Pasal9 (1) Pengurangan retribusiizingangguandiberikanpalingbanyak30 o/o ataukeringanan (tigapuluhpersen)dari retribusiyangditetapkan. (2) Pengurangan ataukeringananretribusidiberikankarenapertimbangan : a. Terjadikejadianluarbiasa(wabahpenyakit); b. Teriadibencanaalam; c. Pailityangdinyatakan olehPengadilan; d. Menunjangprogram Pemerintah,PemerintahProvinsi dan/atau Pemerintah Daerah; (3) Pemberiankeringananatau pengurangan retribusisebagaimana dimaksudpada
ayat(2)ditetapkan denganKeputusan Bupati. A+
i>\
n
u/
7
Pasal10 retribusiizin gangguan,wajib (1) Untukmendapatkan keringananatau pengurangan persyaratan. permohonan kepadaBupatidengandilengkapi retribusimengajukan permohonan dimaksudpadaayat(1) meliputi: sebagaimana (2) Persyaratan jawablpemohon; a. Foto copyKTPpenanggung retribusisesuaiketentuanyangberlaku; b. Rincianperhitungan oleh c. Fotocopyaktependirianbadanhukumyangbersifatsosialyangdilegalisasi pejabatyangberwenang. BAB VIII IZINDAN IZIN,PENCABUTAN PEMBEKUAN TEMPATUSAHA PENUTUPAN Pasal11 (1) Setiaporang atau badan yang memilikitempat usaha/ kegiatansebagaimana dapatdilakukan dalamPasal3 ayat(1)danbelummemilikiizingangguan dimaksud penutupanatastempatusaha/ kegiatannya. (2) Setiap orang atau badan yartg memiliki tempat usaha / kegiatan sebagaimana dari menyimpang dimaksuddalam Pasal3 ayat (1) yang dalampelaksanaannya izin gangguanyang ditetapkandapatdilakukanpembekuanizin dan penghentian tempatusahalkegiatan. sementara dalamizingangguanantaralain: ditetapkan (3) Bentukpenyimpangan sebagaimana a. Melakukanperluasanbangunanmaupunproduksisebesar30o/o(tiga puluh) persentanpa izin b. Melakukanpeneemaranlingkunganyang rnelebihiambangbatas baku mutu dari intansiyang membidangi hasil uii laboratorium limbahcair berdasarkan hidup; lingkungan (4) Pembekuanizin dan penghentiansementarakegiatansebagaimanadimaksud pada ayat (2) serta penutupantempat usahaI kegiatansebagaimanadimaksud jawab atau pemilikizin diberikan pada ayat (1) dilakukansetelahpena'nggung peringatandengantahapansebagaiberikut: a. PerlngatantertulisI denganiangkawaktu 14 (empatbelas)hari keria; tertulisll denganjangkawaktu14 (empatbelas)harikerja: b. Peringatan tertulislll denganjangkawaktu14 (empatbelas)harikerja: c. Peringatan dimaksudpada ayat(1) dan sebagaimana sementara (5) Penutupan dan penghentian dilaksanakan. atastempatusaha/kegiatan (2),denganmelakukanpenyegelan (6) Terhadaptindakanpenghentiansementaradapat dilanjutkandenganpencabutan lzin gangguansekaliguspenutupan tempat usaha/kegiatanapabifapenanggung jawab atau pemilikizin dalamjangkawaktu 30 (tiga puluh)hari tidak lapor kepada KepalaBPPT. Pasal12 ( 1 ) Pembekuanizin, penghentiansementara,penyegelandan penutupantempat sebagaimanadimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) usaha/kegiatan dilakukanoleh instansiyang mempunyaitugas dan fungsi penertibandan penegakanPeraturanDaerahdengandibantuTim Teknis.
b-4^o
8
(2) Peringatan,pembekuandan pencabutanizin gangguansebagaimana dimaksud olehKepalaBPPT. dalamPasal11 ayat (2),(4)dan (6)dilakukan (3) Pelaksanaan tindakansebagaimana dimaksudpadaayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelahmendapatpertimbangan tertulisdariTimTeknis. BAB IX DAN PENGENDALIAN PENGAWASAN Pasal13 (1) Dalam upaya penertiban izin gangguan dilaksanakanpengawasan dan pengendalian. (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukanterhadaptempatusaha/kegiatan belum memilikiizindan/atauyangtelahmemilikiizin,namundalampelaksanaannya tidak sesuaidenganizingangguanyangtelahditerbitkan. (3) Pengawasan izindilaksanakan olehTimTeknis dan pengendalian BAB X PENUTUP KETENTUAN Pasal14 PeraturanBupatiini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. pengundangan Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan PeraturanBupatiini dalamBeritaDaerahKabupatenMojokerto. Ditetapkandi Mojokerto pada tanggal
MUSTOF Diundangkandi Moiokerb padatanggal ro o€se^ge
2-oI'r
PIt SEKRETARISDAERAH KABUPATENMO'OKERTO,
I
r|,/\ MOCH.ARDIP II'IO.'OKERTO TAHUN2,0IlNON'PR +3 BERITADAERAHKABUPATEN
g o Pe=ser,tBg:t- ?,o \l
