BUPATI MOJOKERTO PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2OT2 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOI(ASI DANA DESA (ADDI DENGAIS RATIMAT TUHAN YANG MATIA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2O07 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tirnur Juncto UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaratt Negara Republik Indonesia Nomor 273Q;
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara"n Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286l;
4.
Undang-Undang Nomor I Tahun 2AO4 tentang (Lembaran Negara Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
-2*
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaoQ; 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8aal;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembarart Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a587);
1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLI;
'31 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OOT tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 1 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 20A6 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6); 1 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7l; 1 6 . Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2AA6 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor B); 1 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 6 Seri B, Daerah Kabupaten Lembaran Tambahan Mojokerto Nomor 9); 1 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 1O Seri B, Daerah Kabupaten Lembaran Tambahan Mojokerto Nomor 13); 1 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2A06 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
r7l; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 dan Pembentukan Tahun 2OO7 tentang Desa Peraturan Pen5rusunan Mekanisme (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2OA7 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7);
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan
PEDOMAN TENTANG BUPATI PERATURAN (ADD). PELAKSANAANALOKASI DANA DESA
-4-
Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ADD sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan.ini. Pasal 2 Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk Desa ditetapkan masing-masing dalam Keputusan Bupati. Pasal 3 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2OLl Tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 201 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 5 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada tanggal
Agar orang setiap dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal
z<
a.er--rL 2-.o tL
BUPATI
MUSTOE Diundangkan di Mojokerto /reN^{* pada tanggal e{
2stL
PIt. SEKRETARIS DAERATI KABUPATEN MOJOKERTO
MOCH. ARDI P. BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR Tb
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN2OT2 -rvftLr r_ zo r\ TANGGAL lq
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOI(ASI DANA DESA
I.
LATAR BELAI{ANG 1. Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugastugasnya dibidang pemerintahan maupun pembangunan. penyelenggaraan peningkatan 2. Untuk mendorong kinerja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten memandang perlu adanya dukungan pendanaan yang memadai kepada Desa.
rr.
PRINSIP.PRINSIP PENGELOLI\AN ADD 1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa yang dikelola berdasarkan az,as-az,astransparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. 3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan administratif, teknis dan hukum.
secara
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
ilI.
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN ADD A. MAKSUD Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa kegiatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. B. TUJUAN T\rjuan Alokasi Dana Desa adalah: 1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2. Meningkatkan pembangunan masyarakat;
perencanaan di
tingkat
dan desa
dan
penganggaran pemberdayaan
-23 . Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 4 . Meningkatkan pengamaran nilai-nilai keagamaan, sosiar budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5 . Meningkatkan ketentr€unan dan ketertiban masyarakat; 6 . Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7 . Mendorong peningkatan masyarakat;
keswadayaan dan gotong royong
8 . Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan usaha Milik Desa (BUMDesa).
desa
C. SASARAN a. Sasaran utama ADD adalah : 1' Meningkatnya efektifitas penyelengaraan pemerintahan desa; 2. Meningkatnya peraksanaan pembangunan desa; 3. meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat; 4 ' meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa. b' Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan ADD antara lain : 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
2 . Meningkatnya
pertisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
3 . Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD
dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di Desa;
4 . Meningkatnya swadaya masyarakat; 5 . Meningkatnya penyerapan tenaga kegiatan pembangLrnan Desa; 6 . Meningkatnya jumlah manfaat;
kerja
lokal
kelompok masyarakat
7 . Terjadinya peningkatan pendapatan asri Desa.
pada
penerima
-3-
rV. AI.OKASI DANA A. KETENTUAN UMUM 1. ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil : Asas merata : adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). Asas adil : adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu : kemiskinan, kesehatan, pendidikan dasar, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, partisipasi masyarakat dan jumlah dusun yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). 2. Berdasarkan kedua asas tersebut di atas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan alokasi dana Desa Proporsional (ADDP)
ADD=(ADDM+ADDP)
3. Besarnya prosentase perbandingan antara asas adil dan merata ditetapkan sebagai berikut : a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditetapkan sebesar 600/0dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa. b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 4Oo/o dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx). B. SUMBER ANGGARAN ADD ADD bersumber dari Dana Perimbangan (Non Dana Alokasi Khusus) yang diterima oleh Kabupaten Mojokerto sebesar lOo/o (sepuluh per seratus) terdiri dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai ditambah IOo/o(sepuluh per seratus) Dana Bagi Hasil Pajak Non Pajak.
v.
PERHITUNGAN BESARAN AI)Dx (ADD tiap-tiap
Desa|
1. Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa sebagai berikut :
-4-
a. Rumus penetapan ADD :
fADDx=J(ADDM+ADDP)
b.
ADDx
:
Alokasi Dana Desa x.
ADDM
:
Alokasi Dana Desa Minimal sama) sebesar 600/o.
ADDP
:
Alokasi Dana Desa Proposional (Berdasarkan koefisiensi variabel-variabel) sebesar 4oolo.
(Perolehan Desa
Formula Penerimaan ADD kepada Desa :
ADD = ADDM+ BDx (ADDP) BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x
c.
Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD x) Desa x B D x = a 1 K V 1 + a 2 j S l z + . . .. . . . .+ a 8 K V 8 aI, a2
...... a8
: adalah angka masing variabel
KV 1, KV2
.. . . KV8
: adalah koefisien variabel
bobot
masing-
masing-masing
2. Rumus Koefisien Variabel Desa x a. KV Kemiskinan Jumlah Keluarga Miskin Desa Jumlah Keluarga Miskin Desa se Kab. b. KV Kesehatan Ju{nlah Gizi Buruk Desa Jumlah Grzi Buruk Desa se Kab. c.
KV Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia 7 sld 15 Thn Tidak Sekolah Desa Jumlah Anak Usia 7 sld 15 Thn Tidak Sekolah Desa se Kab.
d. KV Keterjangkauan (km) Jarak Desa ke Kabupaten Jumlah Jarak Desa ke Kab. e. KV Jumlah Penduduk Jumlah Pendr+duk D_esa Jumlah Penduduk Desa se Kab.
-5-
KV Luas Wilayah Luas Wilayah Desa Jumlah Luas Wilayah Desa se Kab. o
b'
KV Partisipasi Masyar akat Prosentase Pembayaran PBB (Buku I, 2 dan 3) Desa Prosentase Pembayaran PBB (Buku l, 2 dan 3) Desa se Kab.
h. KV Jumlah Dusun Jumlah Dusun di Desa Jumlah Dusun se Kab. 3. Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel Notasi
Notasi
Variabel
Bobot
a. Kemiskinan
V1
al
o,30
b. Kesehatan
v2
a2
o ,1 5
c. Pendidikan Dasar
V3
a3
o ,1 0
d. Keterjangkauan
v4
a4
o ,1 0
e. Jumlah Penduduk
V5
a5
o,10
f.
V6
a6
O ,1 O
g. Partisipasi Masyarakat
v7
aT
o ,1 0
h. Jumlah Dusun
V8
a8
o,05
Variabel
Luas Wilayah
Jumlah
Bobot
1
4. Definisi Variabel a. Variabel Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin di Desa bersumber dari Badan Perencanaan Pembangr-rnan (variabel ini mewakili Mojokerto Daerah Kabupaten kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan); penduduk yang b. Variabel Kesehatan adalah jumlah mengalami gizi buruk dan angka kesakitan di Desa bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto danlatau Kecamatan; c
Variabel Pendidikan Dasar adalah jumlah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun yang tidak sekolah di Desa danlatau Badan bersumber dari Dinas Pendidikan
-6Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Kabupaten Mojokerto dan latau Kecamatan;
Berencana
d. Variabel Keterjangkauan adalah jarak Desa ke Kabupaten berdasarkan data Kecamatan; e. Variabel Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto danlatau Kecamatan; f.
Variabel Luas Wilayah adalah berdasarkan Data Kecamatan;
luas
wilayah
Desa
g. Variabel Partisipasi Masyarakat prosentase adalah pembayaran PBB (Buku 1, 2 dan 3) Desa berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Kabupaten Mojokerto; h. Variabel Jumlah Dusun adalah jumlah dusun di Desa berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. VI.
PROPORSI DAN JENIS PENGGUNAAN ADD ADD yang diterima oleh Desa, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut : 1. Sebesar 3oo/o digunakan untuk Belanja Operasional Pemerintah Desa yang meliputi :
Aparatur
dan
a. Biaya Operasional Pemerintahan Desa yang terdiri dari : 1) Biaya perjalanan dinas; 2) Biaya rapat; 3) Biaya pembelian ATK; 4) Biaya listrik, air dan telepon kantor desa; (Laporan 5) Biaya penyusllnan Laporan Kepala Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa); 6) Biaya penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD; 7) Biaya pengadaan buku-buku administrasi Desa; 8) Biaya pengadaan inventaris mesin ketik, meubeler).
kantor
Desa (komputer,
b. Biaya Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) besarannya ditetapkan sebagai berikut : 1) Kepala Desa
: Rp. 6o.000,-/bulan;
2l Sekretaris Desa
: Rp. 50.0o0,-/bulan;
-7-
3) Kasi. lKaur./Kadus.
: Rp. ao.Oo0,-/bulan.
Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) yang secara definitif menduduki jabatanqya berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku. Dalam hal terdapat jabatan kosong, maka dana yang tersedia dialihkan untuk Operasional Pemerintah Desa. Apabita jabatan yang kosong tersebut kemudian diisi, maka T\rnjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa diberikan sejak tanggal pengangkatannya. c. Biaya Operasional BPD Digunakan untuk biaya kegiatan/operasional dan tunjangan pimpinanlanggota BPD, yang besarnya ditentukan sebagai berikut : 1) Jumlah anggota BPD Rp.3.OOO.OOO,-;
5
2) Jumlah anggota BPD 9 Rp.4.OOO.OO0,-.
s/d s/d
7
orang,
maksimal
11 orang,
maksimal
Rencana penggunaan biaya operasional dan tunjangan BPD disusun dan ditetapkan dalam musyawarah BpD. Laporan administrasi keuangan BPD wajib disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. d. Administrasi Pemerintahan Desa 1) Pembuatan data Desa (Monografi Desa, Prolil Desa, d11); 2l Pembuatan papan nama kantor Desa, BPD, LpM, Perangkat Desa, papan nama Balai Dusun, papan nama RT/RW. 2. Sebesar 7Oo/o untuk Pemberdayaan Masyarakat a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil antara lain digunakan untuk : 1) Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa : a) Pembangunan Balai Desa; b) Pembangunan Balai Dusun; c) Pembangunan Tugu batas Desa/Dusun; d) Pembangunan Gapura Desa; e) Pembangunan pagar balai Desa/Dusun. 2l Pembangunan Prasarana Perekonomian : a) Perbaikan jalan desa; b) Perbaikan jalan lingkungan;
-8-
c) Perbaikan saluran; d) Perbaikan jembatan; e) Perbaikan gorong-gorong. 3) Pembangunan sosial budaYa : a) Pembangunan Masjid, Mushola dan TPQ; b) Pembangunan sarana olah raga; c) Pembangunan Poskamling. 4l Perbaikan prasarana kesehatan dan pendidikan : a) Pembuatan jamban keluarga; b) Pengadaar-L Polindes; c) Pembangunan PAUD dan TK. 5) Perbaikan lingkungan dan pemukiman; 6) Biaya Operasional Kegiatan Fisik ditentukan maksimal sebesar 3o/odari keseluruhan anggaran kegiatan fisik. Biaya operasional tersebut dapat digunakan : a) Honor Tim Pelaksana Kegiatan; b) Alat Tlrlis Kantor (ATK); c) Biaya RaPat; d) dan lain-lain. Ketentuan terhadap penggunaan biaya operasional tersebut berdasarkan pada standarisasi biaya kegiatan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Bupati. b. Biaya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) antara lain digunakan untuk : 1) Biaya penunjang pelaksanaan 10 program PKK; 2l Biaya penunjang kegiatan LPM; 3) penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa; 4l Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; 5) Pendayagllnaan Teknologi Tepat Guna; pemberdayaan kegiatan 6) Biaya penunjang (Karang Taruna dan Remaja Masjid); 7l Biaya penunjang TPQ);
kegiatan
penunjang 8) Biaya Linmas/HansiP;
pemberdayaan kegiatan
Remaja
Anak
(TK,
pemberdayaan
9) Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan RT/RW;
*9-
VII. INSTITUSI PENGELOLA ADD Guna menunjang aktifitas ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sedangkan sebagai pelaks.ana ADD di Tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Institusi Pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk melakukan fasilitasi, pendampingan dan pelaksanaan ADD.
untuk
A. Tingkat Kabupaten 1. Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Bupati sebagai Penanggung Jawab; b. Wakil Bupati sebagai Pengarah; c. Sekretaris Daerah sebagai Pembina; d. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Ketua; e. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris; f.
Setda. Kab. Mojokerto
Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda. Kab. Mojokerto sebagai wakil Sekretaris;
g. Staf Bagian Pemerintahan Setda. Kab. Mojokerto sebagai Bendahara; h. Kepala Sub Bagian Perangkat Desa pada Bagian Pemerintahan Setda. Kab. Mojokerto sebagai Anggota; i.
Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda. Kab. Mojokerto sebagai Anggota;
j.
Staf Bagian Pemerintahan Setda. Kab. Mojokerto sebagai anggota.
2. Tim Fasilitasi Kabupaten mempuyai tugas sebagai berikut : a. Merumuskan kebijakan tentang ADD; b. Melaksanakan sosialisasi atas informasi mengenai ADD;
kebijakan,
data
c. Menetapkan yang besaran ADD diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
dan Desa
d. Melakukan kegiatan pembinaan, monito.ittg dan evaluasi pelaksanaan ADD; e. Membantu Tim Pendamping Kecamatan dalam memberikan pelatihanlorientasi kepada Tim Pelaksana Desa;
- 10f.
Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan pihak masyarakat dan lain serta mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten;
g. Memberikan laporan pelaksanaan ADD kepada Bupati. B. Tingkat Kecamatan 1. Tim Pendamping Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Camat sebagai Ketua; b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua; c. Kepala Seksi Sekretaris;
Pemerintahan
Kecamatan
sebagai
2. Tim Pendamping Kecamatan mempunyai tugas utama melakukan verifikasi atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, antara lain : a. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD; b. Memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam rencana penggunaan ADD;
menyusun
c. Memverifikasi dan merekapitulasi rencana penggllnaan ADD dengan kegiatan lainnya agffi tidak terjadi pembiayaan ganda; d. Memfasilitasi T1* Pelaksana Desa dalam pengelolaan dan pertanggun$awaban ADD; e. Melakukan pemeriksaan pemantauanfpengendalian yang dibiayai dengan ADD; f.
pekerjaan (verifikasi) dan terhadap proses kegiatan
Merekomondasi usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati;
g. Memfasilitasi upaya pelaksanaan ADD;
pemecahan
masalah
dalam
perkembangan rekapitulasi laporan h. Menyusun pelaksanaan kegiatan ADD setiap Tahapan Pencairan Akhir Tahun Anggaran kepada Tim Fasilitasi dan Kabupaten sebagaimana Lampiran II (Form. 8 dan 9); i.
pembinaan langsung, Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi.
pengawasan,
C. Tingkat Desa 1. Tim Pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
-Lta. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab; b. Sekretaris Desa sebagai Ketua; c. Kepala Urusan Umum sebagai Sekretaris; d. Kepala Urusan Keuangan atau Perangkat Desa yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Desa sebagai Bendahara; e. Perangkat Desa lainnya sebagai anggota. 2. Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas : a. Menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya; b. Menyusun jadwal rencana pencairan mengadministrasikan keuangan pertanggungiawaban;
dana
dan serta
c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD; d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan; e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Pendamping Kecamatan. fisik 3. Pelaksanaan kegiatan pembangunanlpemeliharaan dalam pemberdayaan masyarakat, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Tim Pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. a. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut : l)
Ketua Lembaga Pemberdayaan sebagai Ketua;
Masyarakat
(LPM)
2) Sekretaris LPM sebagai Sekretaris; 3) Bendahara LPM sebagai Bendahara; 4) Wakil Ketua LPM dan Ketua Seksi-Seksi sebagai anggota. b. Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas : l)
melaksanakan Merencanakan dan pembangunan I pemeliharaan fi sik;
kegiatan
pelaksanaan kegiatan 2) Mempertanggungjawabkan pembangunan/pemeliharaan fisik kepada Tim Pelaksana Desa.
_12_ VIII.MEKANISME
PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD A. PEITYALURAN ADD 1'
dialokasikan dalam APBD Kabupaten Mojokerto setiap ,ooo Tahun Anggaran;
2' Kepala Desa menunjuk Bendahara Desa (Kaur. Keuangan atau Perangkat Desa lainnya) dengan Keputusan Kepala Desa; 3' Bendahara Desa sebagaimana dimaksud angka 2, membuka rekening pada Bank pemerintah yang ditunjuk; 4 ' Setelah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi oleh Tim Pendamping Kecamatan, Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati rnelalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto; 5' Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto akan merekomendasikan pencairan terhadap pengajuan yang sudah memenuhi syarat dan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala DppKA Kabupaten Mojokerto; 6. Berdasarkan rekomendasi dari Bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud angka s, Kepala DppKA menerbitkan SP2D sebagai dasar pembayaran ADD dan langsung menyalurkan ADD dimaksud dari kas Daerah ke rekening Bendahara Desa melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk; 7 - Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, meliputi : a. Tahap I : 5Oo/o dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan; b' Tahap II
: 5Oo/o dari berjalan.
nilai
ADD
keseluruhan
tahun
8. Apabila terdapat perubahan perhitungan ADD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun berjalan maka akan diperhitungkan kembali dalam ADD perubahan. PENCAIRAN ADD 1' Pencairan ADD dilakukan setelah ada permohonan dari Desa kepada Bupati melalui Camat. Pencairan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap adalah SOo/o dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 13-
a. Pencairan ADD Tahap I Permohonan pencairan ADD Tahap I dengan dilampiri : 1) Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1 (satu) Tahun yang dibuat oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana Lampiran II (Form. 7l berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1 (satu) Tahun dari Desa sebagaimana Lampiran II (Form. 1) setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan; 2l Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I yang dibuat oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana Lampiran II (Form. 8) berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I dari Desa sebagaimana Lampiran (Form. 2l II setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan; 3) Foto kondisi fisik Oo/o; 4) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa; 5) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan; 6) Keputusan Kepala Bendahara Desa;
Desa
7l Laporan Penyelenggaraan (LPPDesa)tahun sebelumnya;
tentang
Penunjukan
Pemerintahan
Desa
8) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan; 9) Peraturan Desa tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya; 10) Tanda terima (Kwitansi) Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai; 11) Surat Pernyataan Pertanggungiawaban Mutlak terhadap penggunaan anggaran ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa; 12) Surat Pertanggungiawaban Pernyataan Mutlak penyelesaian administrasi Surat Pertanggungiawaban (SPJ) terhadap penggunaan anggaran ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Camat. b. Pencairan ADD Tahap II Permohonan pencairan ADD Tahap II dengan dilampiri : 1) Rekapitulasi Perkembangan Pelaksanaan ADD Tahap I yang dibuat oleh Tim Pendamping Kecamatan II (Form. I dan 10) sebagamana Lampiran berdasarkan Laporan Perkembangan Pelaksanaan
- t4ADD Tahap I dari Desa sebagaimana Lampiran II (Form. 3 dan 4l setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan; 2) Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II yang dibuat oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana Lampiran II (Form. 8) berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II dari Desa sebagaimana Lampiran (Form. 2l II setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan; 3) Foto kemajuan fisik Tahap I; 4l Tanda terima (Kwitansi) Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai; 5) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap penggunaan anggaran ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa; 6l Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak penyelesaian administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap penggunaan anggaran ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Camat. c . Pencairan AI)D Perubahan Permohonan pencairan ADD Perubahan dilaksanakan apabila terdapat perubahan perhitungan ADD pada Perubahan Anggaran Pendap atan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun berjalan dengan menyampaikan permohonan pencairan ADD Perubahan dengan dilampiri: 1) Rekapitulasi Perkembangan Pelaksanaan ADD Tahap II yang dibuat oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana Lampiran II (Form. 9 dan 1O) berdasarkan Laporan Perkembangan Pelaksanaa.n ADD Tahap II dari Desa sebagaimana Lampiran II (Form. 3 dan 4) setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan; 2l Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam 1 (satu) Tahun (Tahap I, Tahap II dan ADD Perubahan) yang dibuat oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana Lampiran II (Form. 7l berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1 (satu) Tahun (Tahap I, Tahap II dan ADD Perubahan) dari Desa sebagaimana Lampiran II (Form. 1) setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan; 3) Rekapitulasi Perubahan Kecamatan berdasarkan
Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD yang dibuat oleh Tim Pendamping sebagaimana Lampiran II (Form. 8) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD
- 15Perubahan dari Desa sebagaimana Lampiran II (Form. 2l setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan; 4) Foto kemajuan fisik Tahap II; 5) Tanda (Kwitansi) ADD terima Perubahan ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai;
yang
6)
Surat Pernyataan Pertanggungiawaban Mutlak penggunaan terhadap ADD Perubahan anggaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
7)
Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak penyele saian administrasi Surat Pertanggungi awaban penggunaan (SPJ) terhadap anggaran ADD Perubahan yang ditandatangani oleh Camat.
2. Terhadap setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bahwa Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi pencairan dana;
3 . Rekomendasi dikeluarkan Camat setelah dilakukan verifikasi terhadap Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD setiap Tahap (Form. 3) dan Laporan Perkembangan Kemajuan Fisik ADD setiap Tahap (Form. 4l oleh Tim Pendamping Kecamatan. Sedangkan besaran pencairan dana yang direkomendasikan oleh Camat harus sesuai dengan yang diterima Desa berdasarkan tahapan penyaluran dana sebagaimana diatur dalam Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD huruf A angka 7 dan 8; 4 . Pengambilan dana ADD pada Bank dilaksanakan Bendahara Desa dengan surat tugas Kepala Desa;
oleh
5 . Setiap pengeluarart atau pembayaran yang terkena obyek pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk keperluan pembayaran pajak tersebut Bendahara Desa wajib mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)di Kantor Pajak. I)(.
PERTANGGUNCnTAWABAIY DAN PELAPORAN AI)D A. PERTANGGUNCnIAWABAN Pertanggungjawaban terintegrasi ADD dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sehingga bentuk pertan ggun gj awabannya adalah pertan ggun gj awaban APB D esa. B. PELAPORAI{ 1. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
-t6a. Laporan Berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD (Form. 3 dan 4). Laporan ini dibuat rutin setiap bulannya dan yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dan belanja ADD; b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD pada setiap Tahap terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD setiap Tahap; (2) Laporan Perkembangan Kemajuan Fisik ADD setiap Tahap; (3) Foto kemajuan fisik setiap Tahap; c. Laporan Akhir Laporan Akhir dari penggunaan ADD, mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD (Form. 6), dengan susunan sebagai berikut : 1) Pendahuluan; 2) Program dan kegiatan ADD/rencana dana (RPD)ADD;
penggunaan
3) Pelaksanaan penggunaan ADD; 4) Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah; 5) Perkembangan fisik 07o sampai dengan lAOo/o; 6) Penutup. Laporan akhir disampaikan selambat-lambatnya minggu ke 3 (ketiga) Januari tahun berikutnya. d. Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) SPJ ADD disampaikan selambat-lambatnya minggu ke 3 (ketiga) Januari tahun berikutnya kepada Bupati melalui Kepala DPPKA tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud angka 1 dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Desa dan diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap. 3. Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud angka 2 membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tingkat Desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- r 7X.
PENGAWASAN Pengawasan terhadap berikut :
pelaksanaan
ADD
adalah
sebagaimana
a' Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan ADD. Hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (Form. 5). b'
Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan permusyawaratan Desa.
c'
Pengawasan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan ADD.
d'
Pengawasan oleh aparat pengawas yaitu Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten Mojokerto yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
e'
Pengawasan oleh Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5tentang Desa.
sebagai bentuk
kontrol
sosial
xr. SAwKSI Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan akan dikenakan sanksi sesuai d.engan peraturan undangan yang berlaku.
XII
ADD, maka perundang-
PENUTUP Program Pengelolaan ADD adalah terobosan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pemberdayaan Desa dan Masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Desa dan masyarakat dalam proses pembangunan, 'sehingga diharapkan Desa di Kabupaten Mojokerto akan dapat menentukan sendiri kebutuhan pembangunan desanya sesuai potensi yang dimiliki, terutama di bidang pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja di pedesaan, peningkatan kesehatan dan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum.
BUPATI
MUSTOF
LAMPIRANII : PERATURANBUPATI MoJoKERTo NOMORlg TAHUNzAn TANGGAL 2t
#r{L{ L
24l rL
CONTOH FORMAT PENGAJUAN DAN LAPORAN ADD Form. 1
Blanko Rencana Penggunaan Dana ADD 1 Tahun (Tahap I & IllTahap I, U & Perubahan)
Form. 2
Blanko Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap l/Tahap rr/perubahan Blanko Laporan Perkembangan Pelaksanaan ADD Tahap l/Tahap II (Penggunaan Dana)
Form. 3
Form. 4
Blanko Laporan Perkembangan Pelaksanaan ADD Tahap I/Tahap (Kemajuan Fisik)
Form. 5
Blanko Berita Acara pemeriksaan Kas Blanko Sistimatika Laporan Akhir
Form. 6
II
Form. 7
Blanko Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana ADD 1 Tahun (Tahap I perubahan) & II/Tah"p I, II &
Form. 8
Blanko Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap l/Tahap IllPerubahan
Form. 9
Blanko Rekapitulasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan ADD Tahap I/Tahap II (Penggunaan Dana)
Form. 10
Blanko Rekapitulasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan ADD Tahap I/Tahap II (Kemajuan Fisik)
Form. 1 :
Contoh Blanko Rencana Penggunaan Dana ADD I Tahun (Tahap I & II/Tahap
I, II &
Perubahan) REITCA1YAPEtrGIGI'TYAAN DAIYA AI,OKASI DANA DEAA TAHI'N ANGGARAN ..... DESA : ..... KBCAMATAN: RENCANA PENGUNAAN DANA (RPDI I TAIIUN/TAIIAP NO
URAIAN
VOLUME
SATUAN
JUMLATI
KET
2
3
4
5
6
I
I
I dan TAI{AP II
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (3O%l 1, Blaya Operasional Pemerintahan De_sa - Biaya perjalanan dinas Biaya rapat-rapat Biaya pembelian
ATK
Biaya listrik, air, telepon kantor desa Biaya penyusunan pelaporan (LPPDesa, LKPJ, APBDesa) Biava SPJ ADD - Biaya pengadaan buku-buku administrasi Desa Biaya pengadaan inventaris kantor Desa 2. Biaya Tunjangan Kesejahteraan Aparat 3. Biaya Operasional BPD 4. Administrasi il
Pemerintahan
Desa
Pemberdayaan Masyarakat 17Oo/ol 1. Pembangunan sarana dan prasarana Fisik Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa Pembangunan Prasarana Perekonomian
Pembangunan Sosial Budaya Pembangunan Prasarana Kesehatan & Pendidikan Pembangunan Lingkungan & Pemukiman Biaya Operasional Kegiatan Fisik 2. Pembangunan Kelompok Masyarakat (Pokmas) - Pelaksar:'aar:'10 program PKK Biaya penunjang kegiatan LPM Pemberdayaan kelompok usaha bersama Biaya pengadaan ketahanan pangan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
- Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan remaja (Karang Taruna, Remas) Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan anak {TK, TPQ} pemberdayaan penunjang kegiatan Biaya Linmas/ Hansip Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan RT/RW
JUMLITH (r.OO%l
Mengetahui Kepala Desa
Tim Pelaksana Desa Ketua
Forrn. 2 :
Contoh Blanko Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap l/Tahap Il/Perubahan RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOI(ASI DANA DDSA TAIIAP I/TAIIAP IIIPERT'BAHAN TAHUN ANGGARAN ..........
DESA : ..... KECAMATAN: ..... RENCANA PENGUNAAN DAIIIA (RPDI TAITAP I/TAIIAP
l{o
URAIAN 2
1
I
IIIPERUBAIIAIT
Penyelenggaraan Pemerintahan
VOLUME
SATUAN
3
4
JT'MLAH
Desa (3O%l
1. Biaya Operasional Pemerintahan Biaya perjalanan dinas
Desa
Biaya rapat-rapat Biaya pembelian ATK Biaya listrik, air, telepon kantor desa Biaya penyusun€rn pelaporan (LPPDesa, LKPJ APBDesa) Biava SPJ ADD
Biaya pengadaan buku-buku administrasi Desa Biaya pengadaan inventaris
kantor Desa
2. Biaya Tunjangan Kesejahteraan Aparat 3. Biaya Operasional BPD 4. Administrasi Pemerintahan Desa il
Pemberdayaan Masyarakat (7O%l l. Pembangunan sarana dan prasarana Fisik Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Prasarana Perekonomian Sosial Budaya Prasarana Kesehatan & Pendidikan Lingkungan & Pemukiman
Biaya Operasional
Kegiatan
Fisik
2. Pembangunan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan 10 program PKK Biaya penunjang
kegiatan LPM
Pemberdayaan kelompok usaha bersama - Biaya pengadaan ketahanan
pangan
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan remaja (Karang Taruna, Remas) kegiatan pemberdayaan Biaya penunjang anak (TK, TPQ)
- Biaya penunjang Linmas/ Hansip Biaya penunjang
kegiatan
pemberdayaan
kegiatan pemberdayaan
RT/RW
JUMLATT (1OO%l
Mengetahui Kepala Desa
Tim Pelaksana Desa Ketua
5
KET 6
Form. 3 :
Contoh Blanko Laporan Perkembangan Pelaksanaan ADD Tahap I/Tahap II (Penggunaan Dana) LITFORAIT PERIIEMBA.ITGAIT PElTtriTIltAAN ALOKASI DAITA DESA TIIIIAP I/TIIIIAP TAHUI\I AITGGIIRAIY..........
DESA IIECIIUATAX EI'LII
: : :
NO
URAIAN
REALISASI KEUANGAN (Rpl
a\ IIII
I
REALISA SI
2
1
I
DANA II
SPJ
4
3
5
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (3O%l 1. Biaya Operasional Pemerintahan Desa Biaya perjalanan
dinas
Biaya rapat-rapat Biaya pembelian ATK Biaya listrik, air, telepon kantor desa - Biaya penyusunan pelaporan (LPPDesa, LKPJ APBDesa) - Biava SPJ ADD - Biaya pengadaan buku-buku administrasi Desa - Biaya pengadaan inventaris kantor Desa 2. Biaya Tunjangan Kesejahteraan Aparat 3. Biaya Operasional BPD 4. Administrasi
u
Pemerintahan
Desa
Pemberdayaan Masyarakat (7O%l 1. Pembangunan
sarana dan prasarana
Fisik
Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa Pembangunan Prasarana Perekonomian Pembangun€rn Sosial Budaya - Pembangunan Prasarana Kesehatan & Pendidikan - Pembangunan Lingkungan & Pemukiman - Biaya Operasional Kegiatan Fisik 2. Pembangunan Kelompok Masyarakat
(Pokmas)
- Pelaksanaan 10 program PKK - Biaya penunjang kegiatan LPM - Pemberdayaan kelompok usaha bersama - Biaya pengadaan
ketahan€rn pangan
- Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna - Biaya penunjang kegiatan (Karang Taruna, Remas)
pemberdayaan
remaja
Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan anak (TK, TPQ} - Biaya penunjang pemberdayaan kegiatan Linmas/ Hansip Biaya penunjang
kegiatan pemberdayaan
RT/RW
JUMLATTlloo%l 20...
Mengetahui Kepala Desa.
Tim Pelaksana Desa Ketua
Keterangan : 1.
kolom 3 : Diisi berdasarkan RPD 1 tahun
2.
Kolom 4 : Diisi realisasi pencairan sampai bulan bersangkutan
3.
Kolom 5 : Diisi realisasi SPJ sampai dengan bulan bersangkutan
Form. 4 : Contoh Blanko Laporan Perkembangan Pelaksanaan ADD Tahap l/Tahap II (Kemajuan Fisik) I,AFORAIV PERKEilBAIVGAN NIEMAJUAIY FISIK ALOKASI DANA DESA TAIIAP I/TAIIAP II TAIII'N AIY(X}ARAN .......... DESA I{FCAMATAI{ BT'LAN
! l :
I. I,APORANPERXTUBAITGAIT No 1
I
PEIYG{IUITAAN ADD TAIIAP I/TAII,ITP II
Uraian
Volume
2
3
ADD 4
Anggaran lRp.l Swadaya Sumber Laln 5
6
Jumlah 7
Reallsasl
Anggaran
SPJ
8
I
1, P9m b-a-ngun g.n -Pra-s ar-ana Peme_rint-a-han D es_a - Balai Dusun. Desa Tugu Batas Dusun, Desa Gapura Dusun, Desa Pagar Balai Dusun, Desa 2. Pembangunan Prasarana Perekonomian ; _Ja_l4nLlng-kg-ng_an,De_sa - Saluran, Gorong-gorong Jembatan 3. Pembangunan Sosial Budaya Masjid, Mushola, TPQ Sarana Olahraga
Poskamling 4. Prasarana Kesehatan dan Pendidikan Jamban Keluarga Polindes, P_AUD,TK 5. Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman
Biaya Operas_ionaJFigik K'e-giatan_6_, JUMLAH Mengetahui
20... Tim Pelaksana Desa Ketua
Kepala Desa
Keterangan : 1. Kolom 4 Diisi Anggaran yang bersumber dari ADD 1 Tahun 2. Kolom 5 Diisi Anggaran yang bersumber dari swadaya masyarakat 3. Kolom 6 Diisi Anggaran yang bersumber dari dana lain 4. Kolom 7 Diisi Jumlah Anggaran kolom 4,5, dan 6
5. 6. 7. 8.
Kolom Kolom Kolom Kolom
8 9 10 11
Diisi Diisi Diisi Diisi
Realisasi Anggaran ADD Realisasi SPJ ADD Target Fisik Realisasi Fisik
Realleasi Fistk {%l Target Realisasl 10
11
Form. 5 : contoh Blanko Berita Acara pemeriksaan Kas
BERITA ACARA PEMERIKSAAIT I{AS Pada hari ini.. tanggal..... ....bulan.... Yang bertandatangan di bawah ini : Nama Jabatan Keterangan
..tahun
: Kepala Desa............... : Ditunjukkan sebagai penanggung jawab Tim pelaksana Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.........-.-.......... N o m o r . . . . . . . . .T. a n g g a l . . . . . . . . . . . . . .
Telah melakukan pemeriksaan kepada : Nama
Jabatan Keterangan
: Bendahara Tim pelaksana Desa : Ditunjukkan sebagai Bendahara Tim pelaksana Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Nomor .... Tanggal.
Dengan hasil sebagai berikut : - Jumlah uang yang diterima Rp. - Jumlah uang yang dipertanggungiawabkan Rp. ( saldo kas )
Rp.
Saldo Buku
Rp.
-
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Yang diperiksa,
20... Yang memeriksa,
Form. 6 :
Contoh Blanko Sistimatika Laporan Akhir
LAPORA!{ AKTIIR PELAI(SANAAIT AI,OI{ASI DAITA DESA TAHUN AIVGGASIAII ..... DESA
:
KECAMATAN : I.
PENDAHULUAN
II.
PROGRAM DAN KEGIATAN ADD A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
M. PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA A. REALISASI ALOKASI DANA DESA 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT B. MANFAAT ALOKASI DANA DESA IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI A. PERMASALAHAN B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH V. PERKEMBANGAN FISIK KEGIATAN A. TARGET DAN REALISASI KEGIATAN FISIK B. FOTO-FOTO KEGIATAN VI. PENUTUP
20.... KETUA TIM PELAKSANA DESA
Mengetahui KEPALA DESA
CAMAT
?onn.7
:
Contoh Blanko
Rekapitulasi
Rencana Penggunaan
Dana ADD
1 Tahun
(Tahap I &
II/Tahap I, II & Perubahan) REITAPITI'LASI RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN ..... KECAMATAN REI(APITII,ASI No.
DESA
I
2
I
RENCANA PENGITNAAN DANA (RPDI I TAHUN/TAIIAP T'RAIAN Penyelenggaraan
3 Pemerintahan
I dan TAI{AP II
voL
SATUAN
4
5
JUMLAII 6
Desa (3O%l
1. Biaya Operasional Pemerintahan Desa Biaya perjalanan
dinas
Biaya rapat-rapat Biaya pembelian ATK Biaya listrik, air, telepon kantor desa Biaya penyusunan pelaporan (LPPDesa, LKPJ, APBDesa) Biaya SPJ ADD Biaya pengadaan buku-buku administrasi Desa Biaya pengadaan
inventaris
kantor
Desa
2. Braya Tunjangan Kesejahteraan Aparat 3. Biaya Operasional BPD 4. Administrasi Pemerintahan Desa il
Pemberda5raan Masyarakat 17Oo/"1 1. Pembangunan sarana dan prasarana Fisik Pembangunan Desa
Prasarana
Pemerintahan
Pembangunan Prasarana Perekonomian - Pembangunan Sosial Budaya - Pembangunan Prasarana Kesehatan & Pendidikan Pembangunan Lingkungan & Pemukiman Biaya Operasional
Kegiatan Fisik
Kelompok 2. Pembangunan Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan 10 program PKK - Biaya penunjang kegiatan LPM Pemberdayaan kelompok usaha bersama Biaya pengadaan ketahanan pangan - Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
- Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan remaja (Karang Taruna, Remas) Biaya penunjang anak (TK, TPQ) Biaya penunjang Linmas/ Hansip
kegiatan
pemberdayaarr
kegiatan
pemberdayaan
Biaya penunjang RT/RW
kegiatan pemberdaya€rn
JUMLATI
20.....
Mengetahui Camat.
Tim Pendamping Kecamatan Sekretaris
I{ET 7
Form.8
:
Contoh
Blanko
Rekapitulasi
Rencana
Penggunaan
Dana
ADD
Tahap
l/Tatrap
II / Perubahan REKAPTTULASI RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOI(ASr DANA DESA TAIHP I/TAI{AP IIIPERI'BAT{AN TATIUN ANGGARAN ..... KECAMA'TAN
:
REKAPTTITLI\SI REI{CANA PENGUNAAT{ DAI{A (RPD} TArrAp r/TArIAp No.
DESA
1
2
I
I'RAIAN Penyelenggaraan
3 Penerintahan
IrlpERnBATIAN
voL
SATUAN
JUMLATI
Kgr
4
5
6
7
Desa [3O%]
1. Biaya Operasional Pemerintahan Desa - Biaya perjalanan dinas - Biaya rapat-rapat
Biaya pembelian ATK - Biaya listrik, air, telepon kantor desa Biaya penyusunurn LKPJ, APBDesa)
pelaporan
- Biaya SPJ ADD Biaya pengadaan buku-buku Desa Biaya pengadaan inventaris
(LPPDesa,
administrasi
kantor Desa
2. Biaya Tunjangan Kesejahteraan Aparat 3. Biaya Operasional BPD 4. Administrasi Pemerintahan Desa
u
Pemberda5raan Mas5rarakat 17Oo/ol 1. Pembangunan sarana dan prasarana Fisik Pembangunan Desa
Prasarana
Pemerintahan
Pembangunan Prasarana Perekonomian - Pembangunan Sosial Budaya Pembangunan Pendidikan
Prasarana
&
Kesehatan
Pembangunan Lingkungan & Pemukiman Biaya Operasional
Kegiatan
Fisik
Kelompok Masyarakat 2. Pembangunan (Pokmas) - Pelaksanaan 1O program PKK - Biaya penunjang kegiatan LPM - Pemberdayaan kelompok usaha bersama - Biaya pengadaan ketahanan pangan - Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
- Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan remaja (Karang Taruna, Remas) Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan anak (TK, TPQ) - Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan Linmas/Hansip - Biaya
penunjang
kegiatan
pemberdayaan
RT/RW JI'T[LATI
24.....
Mengetahui Camat.
Tim Pendamping
Kecamatan
Sekretaris
LAPORAIV PERI(EUBANGAN PENGGUNAAN DANA RIKAPITI'LASI ALOI(ASI DANA DESA TAIIAP I/TAIHP II TAHUN ANGGARAN .......... KEICAIIATAN BT'LAIT
NO 1
: :
DESA
AIVGGARAil
TTRAIAN
2
4
3
Penyelenggaraan Pemerintahan
I
REALISASI I(EUAIIGAN (Rpl REALISASI (Rpl
6
D
Desa (3O%l
1. Biaya Operasional Pemerintahan - Biaya perj'alanan dinas
Desa
Biaya rapat-rapat Biaya pembelian
ATK
Biaya listrik, air, telepon kantor desa Biaya penyusunan pelaporan (LPPDesa, LKPJ, APBDesa) - Biava SPJ ADD - Biaya pengadaan buku-buku administrasi Desa Biaya pengadaan inventaris kantor Desa 2. Biaya Tunjangan Kesejahteraan Aparat 3. Biaya Operasional BPD 4. Administrasi Pemerintahan Desa Pembe rdayaan Masyara\+\ 17Oo/;) 1. Pembangunan sarana dan prasarana Fisik Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa
il
Pembangunan
Prasarana Perekonomian
Pembangun?n Sosial Budaya Pembangunan Prasarana Kesehatan & Pendidikan Pembangunan Lingkungan & Pemukiman Biaya Operasional Ke'gialarr Figik 2.
Pembangunan {Pokmas)
Kelompok
Masyarakat
- Pelaksanaan 1O program PKK - Biaya penuniang kegiatan LPM - Pemberdayaan kelompok usaha bersama Biaya pengadaan ketahanan pangan Pendayagunaan
Teknologt Tepat Guna
Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan remaja (Karang Taruna, Remas) Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan anak (TK, TPQ) - Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan Linmas/Hansip Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan RT/RW
JITMLAII (1OO7ol 20...
Mengetahui Camat.
Tim Pendamping Kecamatan Sekretaris
Keterangan : 1. Kolom 4 : Diisi berdasarkan RPD 1 tahun 2. Kolom 5 : Diisi realisasi pencairan sampai bulan bersangkutan 3. Kolom 6 : Diisi realisasi SPJ sampai dengan bulan bersangkutan
sPJ (Rpl
Form. 10 : Contoh Blanko Rekapitulasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan ADD Tahap l/Tahap II (Kemajuan Fisik) REKAPITULASI II\PORAN PERKEMBANGAN KEMAWAN ALOI(ASI DANA DESA TAIIAP I/TAIIAP II TAHUN ANGGARAN KBCAMATAN BT'LAN
: :
I. LAPORANPERKEMBANGAN PENGGUNAAN ADD TAIIAP I/TAIIAP No 1
I
FISIK
DESA
II
Uralan
Volume
3
4
2
ADD
Anggaran (Rp.l Swadava Sumber Lain
5
6
7
Jumlah
Realleasi Anggaran
8
Realisasl Ftsik Target Reallsas
SPJ 10
9
11
1. Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa - Balai Dusun, Desa
Tugu._BF-!aF_ D_u_F.u-g, D ggaGapura Dusun, Desa 2. Pembangunan Prasarana Perekonomian :
Jglan Lin_g-kun-ggn, Pp_pg S31u5an,_G gtg"ft"gBg-to1rg Jembatan 3. Pembg-ngunan Sosial Budaya - M"pjid, M-ushola,TPQ -
Sarana Olahraga
l
Po-gkamling 4. dan Pendidikan - Prasarana Kesehatan^*
',.',..,-....] -l 1
r $muan Ketuiiea
Polindes. PAUD. TK -5_,Pe_rbai-kgnL-_ingkun_gan-da4_P--_qm-ukimqn b-:ulay_aupelaslgnal Ke_#atan l_lslk
I lI
JUMLAII Mengetahui
20...
Canat.
Keterangan 1. Kolom 5 Diisi Anggaran yang bersumber dari ADD 2. Kolom 6 Diisi Anggaran yang bersumber dari swadaya masyarakat 3. Kolom 7 Diisi hnggaran yang bersumber dari dana lain 4. Kolom 8 Diisi Jumlah Anggaran kolom 5, 6, dan 7
Tim Pendamping Kecamatan Sekretaris
5. 6. 7. 8.
Kolom Kolom Kolom Kolom
9 10 11 L2
Diisi Diisi Diisi Diisi
Realisasi Anggaran ADD Realisasi SPJ ADD Target Fisik Realisasi Fisik
t2
