BUPATI MOJOKERTO PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 4);
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 4. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. 6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. BAB II DINAS PERTANIAN Pasal 2 Dinas Pertanian, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto. Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 3 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pertanian.
-4-
Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi urusan umum perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
dan
kepegawaian,
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; b. Pembinaan kelembagaan, kerumahtanggaan dinas;
ketatalaksanaan
dan
c. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai; d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pegawai; e. Perumusan dan penyusunan program pembangunan pertanian; f. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan pertanian; g. Penyusunan perencanaan anggaran Dinas Pertanian; h. Pelaksanaan analisis dan pengendalian pelaksanaan program; i.
Pelaksanaan analisis dan pemutakhiran data statistik pertanian;
j.
Pelaksanaan monitoring;
k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; l.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 5
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyusunan tata naskah dan kearsipan; b. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan protokol; c. Melaksanakan identifikasi/ inventarisasi keperluan dinas;
kebutuhan barang
d. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan kelembagaan dan ketatalaksanaan; e. Melaksanakan penyusunan tata usaha kepegawaian; f. Melaksanakan penerapan persyaratan jabatan pada instansi; g. Melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pemberdayaan karier pegawai; h. Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan mutasi jabatan fungsional; i.
Menyiapkan tenaga didik/ peserta pendidikan keahlian dan ketrampilan;
j.
Melaksanakan pegawai;
perencanaan,
pengembangan
dan
mutasi
-5-
k. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pegawai; l.
Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan pembangunan pertanian; b. Merencanakan kegiatan pembangunan pertanian; c. Merencanakan kebutuhan anggaran pembangunan pertanian; d. Melaksanakan identifikasi/ inventarisasi potensi penyebaran pembangunan pertanian; e. Melaksanakan identifikasi/ inventarisasi data primer, komoditas dan sumber daya alam; f. Menyusun statistik pertanian; g. Melaksanakan bimbingan penerapan sistem informasi pertanian; h. Melaksanakan analisis data statistik serta informasi pertanian; i.
Melaksanakan analisis produksi, produktivitas pertanian;
j.
Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan anggaran pertanian; b. Melaksanakan bimbingan dan pengelolaan anggaran; c. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan anggaran kegiatan; d. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pengelolaan anggaran; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian Ketiga BIDANG PRODUKSI PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA Pasal 6 (1) Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian yang meliputi produksi padi dan palawija, hortikultura serta sarana produksi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan rencana kebutuhan dan penyaluran sarana produksi padi, palawija dan hortikultura; b. Penyusunan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi penangkar benih dan balai benih padi, palawija dan hortikultura;
-6-
c. Penyusunan bahan petunjuk operasional dalam peningkatan produksi padi, palawija dan hortikultura melalui percontohan dan uji lapang penerapan teknologi produksi; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 7 (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknologi produksi pada dan palawija; b. Melaksanakan percontohan dan uji lapang penerapan teknologi produksi padi dan palawija; c. Melaksakan bimbingan, pengembangan penangkaran benih padi dan palawija;
dan
pengawasan
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura. (2) Seksi Hortikultura, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknologi produksi hortikultura; b. Melaksanakan percontohan dan uji lapang penerapan teknologi produksi hortikultura; c. Melaksakan
bimbingan,
pengembangan
dan
pengawasan
penangkaran benih hortikultra; d. Melaksakan bimbingan, pemanfaatan lahan pekarangan yang berorientasi pada usaha perbaikan gizi keluarga dan tanaman obat; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura. (3) Seksi Sarana Produksi, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan kebutuhan sarana produksi padi, palawija dan hortikultura; b. Melaksanaan bimbingan dan pengelolaan balai benih padi, palawija dan hortikultura; c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura.
-7-
Bagian Keempat BIDANG REHABILITASI, PENGEMBANGAN LAHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN Pasal 8 (1) Bidang Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi rehabilitasi, pengembangan lahan dan bencana alam, pengkajian iklim dan tata guna air serta perlindungan tanaman pertanian. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan pembinaan penetapan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan; b. Pelaksanaan rehabilitasi dan pendayagunaan lahan marjinal; c. Penyiapan alat dan bahan operasional serta alat dari bahan yang diperlukan dalam mengurangi beban petani yang terkena bencana alam; d. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan peramalan, pengkajian iklim, tata guna air serta monitoring dan pemantauan terhadap gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan bencana alam; e. Penyiapan alat dan bahan pengendalian OPT, peramalan OPT, iklim dan bencana alam; f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 9 (1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Bencana Alam, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pendayagunaan sumber daya lahan dan bencana alam; b. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pendayagunaan sumber daya lahan serta inventarisasi dan pemantauan endemis daerah bencana alam; c. Melaksanakan pemetaan tata ruang dan pemetaan daerah endemis bencana alam; d. Melaksanakan investigasi terhadap pemanfaatan lahan non pertanian dan investigasi kerusakan tanaman akibat bencana alam bersama tim;
-8-
e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman. (2) Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim serta tataguna air; b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam menentukan pola tanam dan tata tanam; c. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan prasarana usaha tani berupa jaringan irigasi tersier dan jalan usaha tani; d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengembangan himpunan petani pemakai air dan gabungan himpunan pemakai air; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman. (3) Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan pembinaan dan bahan informasi dalam pengendalian gangguan OPT; b. Menyediakan alat dan bahan pengendalian OPT; c. Melaksanakan inventarisir, investigatif terhadap gangguan OPT dan penelitihan daerah indemis/ kronis gangguan OPT, pemantauan dan pengawasan terhadap alat dan bahan pengendalian OPT; d. Melaksanakan pengembangan, pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok/ regu pengendalian OPT dan Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu (IPPHTI); e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman. Bagian Kelima BIDANG USAHA TANI DAN PENGOLAHAN HASIL Pasal 10 (1) Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi pasca panen dan pengolahan hasil, pengembangan Alat dan Mesin Pertanian serta usaha tani agribisnis.
-9-
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan dan pedoman penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikukltura; b. Pemantauan dan pengawasan ijin usaha tanaman pangan dan hortikultura; c. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil; d. Perekomendasian usulan kebijakan sektor pertanian dibidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 11 (1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, mempunyai tugas : a. Melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil; b. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura; c. Melaksanakan perhitungan kehilangan hasil; d. Melaksanakan bimbingan penerapan standar untuk pengolahan, transportasi, penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura; e. Menyebarluaskan dan memantau penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil; f. Merekomendasikan usulan kebijakan sektor pertanian dibidang standarisasi sesuai pengalaman daerah; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil. (2) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pertanian;
inventarisasi
dan
penyebaran
alat
mesin
b. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan alat dan mesin pertanian; c. Melaksanakan bimbingan pemanfaatan alat mesin pertanian; d. Menyusun rencana pengembangan alat mesin pertanian; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.
- 10 -
(3) Seksi Usaha Tani Agribisnis, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan penyusunan bahan pembinaan usaha tani dan agribisnis pertanian tanaman pangan; b. Mengumpulkan data usaha tani dan informasi pasar; c. Memberikan bimbingan pengumpulan data usaha tani dan analisa usaha tani; d. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemberian ijin usaha; e. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengajuan ijin usaha dan pengawasan ijin usaha; f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil. Bagian Keenam BIDANG PENYULUHAN Pasal 12 (1) Bidang Penyuluhan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi sarana dan prasarana penyuluhan, tatalaksana penyuluhan serta pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi: a. Penyiapan dan penyusunan kebijakan penyuluh dan program penyuluh yang sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan daerah; b. Pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluh; c. Penumbuhkembangan dan pemfasilitasian kelembagaan dan forum kegiatan bagi petani/ kelompok tani; d. Penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme; e. Penyuluh pertanian dan penerapan sertifikasi, akriditasi jabatan fungsional penyuluh pertanian; f. Penyiapan bahan dan pembinaan pada Balai Penyuluhan Pertanian meliputi wadah, isi dan fungsi; g. Penyusunan program penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani/ kelompok usaha serta sesuai kebijakan pusat dan propinsi; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; i.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 11 -
Pasal 13 (1) Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan identifikasi prasarana penyuluh;
dan
inventarisasi
sarana
dan
b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan bagi penyuluh dalam penyusunan program penyuluhan sesuai kebutuhan; c. Pembentukan forum, jaringan dan kelembagaan pelaku usaha; d. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis lokakarya lapangan serta temu lapang dengan pelaku utama dan pelaku usaha; e. Menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan; f. Menumbuhkembangkan kepemimpinan kelembagaan pelaku utama dan usaha;
kewirausahaan
serta
g. Melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan model usaha bagi petani/ kelompok tani; h. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; i.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.
(2) Seksi Tatalaksana Penyuluhan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyuluhan;
identifikasi
dan
inventarisasi
sumber
daya
b. Menerapkan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian; c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan bagi penyuluh dalam menyusun rencana kerja berdasar program penyuluhan; d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan bagi penyuluh dalam penyuluhan dengan pendekatan partisipatip melalui mekanisme kerja dan metode sesuai kebutuhan; e. Menerapkan persyaratan, sertififkasi dan akriditasi jabatan penyuluh pertanian; f. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan. (3) Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Penyuluhan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan; b. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian lingkungan;
- 12 -
c. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi petani dan kelompok usaha/ agribisnis; d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerja sama, kemitraan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh/ kelompok tani/ kelompok usaha; e. Menumbuhkembangkan dan fasilitasi bagi kelembagaan tani/ pelaku usaha dalam mengembangkan usaha tani dan agribisnis; f. Meningkatkan kemampuan dan profesional penyuluh melalui proses pembelajaran dan kemampuan dalam melaksanakan sertifikasi dan akriditasi jabatan fungsional penyuluh pertanian; g. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 14 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta semua Peraturan Perundang-undangan
yang
merupakan
peraturan
pelaksanaan
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 13 -
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 25 Juni 2010 BUPATI MOJOKERTO, ttd. SUWANDI
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 30 Juni 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. BUDIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 35
