PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang
:
a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan kebersihan, persampahan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, air limbah domestik, jalan lingkungan dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
-2-
3. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi
dan
Nepotisme
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
12
Tahun
Peraturan
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Propinsi
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 10.Peraturan
Menteri
16/PRT/M/2008
Pekerjaan
tentang
Umum
Kebijakan
dan
Nomor: Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
-3-
11.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 11); 12.Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 53) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MOJOKERTO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. 5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto. 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto. 8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto. 9. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
-4-
BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. (2) UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. (3) UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala
yang
dalam
melaksanakan
tugas
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang berada di 4 (empat) eks wilayah kerja Pembantu Bupati Mojokerto, yaitu : a. eks wilayah kerja Pembantu Bupati Mojokerto; b. eks wilayah kerja Pembantu Bupati Mojokasri; c. eks wilayah kerja Pembantu Bupati Jabung; dan d. eks wilayah kerja Pembantu Bupati Mojosari. (5) Susunan organisasi UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (6) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal pelayanan, operasional teknis dan administrasi terhadap
pengelolaan,
pemeliharaan
dan
perawatan
kebersihan,
pertamanan, persampahan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, jalan lingkungan, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan air limbah domestik.
-5-
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi : a. pelaksanaan
kebijakan
yang
sudah
ditetapkan
dalam
program
pemeliharaan kebersihan, pertamanan, persampahan, TPA sampah, jalan lingkungan, LPJU dan air limbah domestik; b. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kebersihan, pertamanan, persampahan, TPA sampah, jalan lingkungan, LPJU dan limbah; c. pelaksanaan pelayanan pengangkutan sampah; d. pengolahan
dan
pengelolaan
sampah
di
Tempat
Pembuangan
Sementara (TPS) dan TPA; e. pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat hulu sampai hilir; f.
pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat pengelolaan air limbah domestik;
g. pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, penerimaan dan pengolahan air limbah domestik; h. pemanfaatan hasil pengolahan sampah, limbah dan air limbah domestik; i.
penginventarisasian
kerusakan
jalan
lingkungan,
LPJU,
fasilitas
pengolahan limbah dan air limbah domestik; j.
pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan, persampahan, TPA sampah, jalan lingkungan, LPJU, limbah dan air limbah domestik;
k. pengusulan program kebersihan, pertamanan, persampahan, TPA sampah, jalan lingkungan, LPJU, limbah dan air limbah domestik; l.
pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 4 Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
-6-
Pasal 5 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja; b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan; c. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. Pasal 6 (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, dibentuk Satuan Tugas. (2) Satuan Tugas dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. (3) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan bidangnya. (4) Satuan Tugas dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 (1) Pada UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dibentuk Kelompok jabatan fungsional. (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu dan kelompok jabatan fungsional umum. (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai bidangnya dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. (4) Tugas kelompok jabatan fungsional tertentu diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Tugas kelompok jabatan fungsional umum diatur oleh keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. (6) Ketentuan yang berkaitan dengan kelompok jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-7-
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 6 Januari 2014 BUPATI MOJOKERTO, ttd. MUSTOFA KAMAL PASA
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 6 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. HERRY SUWITO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 7
