BUPATI MOJOKERTO
PERATURANBUPATIMOJOKERTO NOMOR t/t TAHUNzofi TENTANG PEDOMANUMUMTATA CARAPELAPORANDAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGAR/MN PEMERINTAHAN DESA DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA BUPATIMOJOKERTO, Menimbang : bahwa untuk melaksanakanketentuanPasal 48 ayat (2), Peraturan MenteriDalam NegeriNomor35 Tahun 2007 tentangPedomanUmum Tata Cara Pelaporan Dan PertanggungjawabanPenyelenggaraan PemerintahanDesa, perlu menetiapkanPeraturan Bupati Mojokerto tentangPedomanUmumTata Cara Pelaporandan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomorl?Tahun 1950tentangPembentukan Daerahdaerah KabupatenDalam LingkunganPropinsiJawa Timur juncto Nomor 2 Tahun 1965 tentang PerubahanBatas Undang-Undang Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat ll Surabaya (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor273$; 2. Undang-Undang Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor12 Tahun2008(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2008Nomor 59, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomoraB44); 3. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2A04 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438): 4. PeraturanPemerintahNomor72 Tahun2005tentangDesa(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 158, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomora587);
5. PeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia a503); 6. Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan KekayaanDesa; 7 . PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2AO7tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporandan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDesa; 9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor7 tentangPedomanTata Cara Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan Desa; 10. PeraturanDaerahKabupatenMojokertoNomor10 Tahun2006tentang KepalaDesa(LembaranDaerahKabupatenMojokertoTahun2006seri E Nomor4); 11. PeraturanDaerahKabupatenMojokertoNomor11 Tahun2006tentang PerangkatDesa (LembaranDaerahKabupatenMojokertoTahun2006 SeriE Nomor5); 12. PeraturanDaerahKabupatenMojokertoNomor12 Tahun2006tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (LembaranDaerahKabupaten MojokertoTahun2006SeriE Nomor6); 13. PeraturanDaerahKabupatenMojokertoNomor7 Tahun 20OTtentang Pembentukan Penyusunan dan Mekanisme PeraturanDesa; MEIUIUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTAI{G PEDOIUIANUiIUM: PEI.APORANDAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PETSERINTAHAN DESA BAB I KETENTUANUMUM PasalI DalamPeraturanini yangdimaksuddengan: 1. Pemerintah DaerahadalahPemerintah DaerahKabupatenMojokerto. 2. Desa adalahkesatuanmasyarakathukumyang memilikikewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakatsetempat berdasarkanasaf-usuldan adat istiadatsetempatyang diakui dalam Nasionaldan beradadi daerahKabupaten; sistemPemerintahan 3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebutdengannama lain yang selanjutnyadisebut BPD, adalah lembaga yang merupakan penruujudan pemerintahandesa demokrasidalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaiunsurpenyelenggara desa;
Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Desa adalahseluruhproseskegiatan manajemen pemerintahandan pembangunanDesa berdasarkan kewenangandesa yang ada, meliputi perencanaan,penetapan pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, kebijakan, pengendalian,pembiayaan,koordinasi,pelestarian,penyempurnaan dan pengembangannya. 5. LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan DesaAkhir TahunAnggaran yang selanjutnyadisebutLPPDAkhirTahunAnggaranadalahlaporan penyelenggaraan pemerintahandesa kepadaBupati sebagaibentuk jawabanpelaksanaan pertanggung tugas dan fungsi,meliputilaporan semuakegiatandesa berdasarkankewenangandesa yang ada, serta tugas-tugasdan keuangandari pemerintah,pemerintahprovinsidan Pemerintah Kabupaten selamasatutahunanggaran. PemerintahanDesa Akhir Masa Jabatan 6. LaporanPenyelenggaraan Kepala Desa yang selanjutnyadisebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalahproseskegiatanpelaporanKepalaDesakepadaBupatimelalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desaselama6 (enam)tahun. 7. Laporan KeteranganPertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnyadisebutLKPJ Akhir Tahun Anggaran adalahproseskegiatanpelaporanKepalaDesakepadarakyatmelalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawabanpelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keteranganseluruh proses pelaksanaanperaturan-peraturan desa termasukAnggaranPendapatan dan BelanjaDesa. 8 . LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Akhir MasaJabatanKepala Desa yang selanjutnyadisebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 9 . Penginformasian LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disebutInformasiLPPDkepadamasyarakatadalahproses sefanjutnya kegiatanpelaporanKepala Desa kepadarakyattentang pelaksanaan pemerintahandesa melalui media/pengumumanresmi, meliputi informasipokok-pokok kegiatan. 10. LaporankeuanganBPD adalah laporanadministrasikeuanganBPD setiapTahunyangdisampaikan kepadaKepalaDesaselakupemegang kekuasaanpengelolaan keuangandesa. yang dibuat 11. PeraturanDesa adalah peraturanperundang-undangan oleh BadanPermusyawaratan DesabersamaKepalaDesa. 12, AnggaranPendapatandan BelanjaDesa adalah rencanakeuangan tahunanpemerintahan desa yang dibahasdan disetujuibersamaoleh Pemerintah Desadan BPD,yangditetapkandenganPeraturanDesa. 13. PengawasanpenyelenggaraanPemerintahanDesa adalah suatu proses kegiatanyang ditujukanuntuk menjaminagar Pemerintahan
4 Desadapatberjalansesuaidenganrencana dan ketentuanyang telah ditetapkan. 14' PengawasanBPD adalah pengawasan ya.ngditakukanoleh BpD terhadappemerintahDesasesuaiwewenang dan haknya. 15' Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat. BAB II TUJUAN Pasal 2 Pertanggungjawaban penyelenggaraanPemerintahaan Desa bertujuan untuk mewujudkanpemerintahanDesa yang baik berdasarkanprinsip transparansi danakuntabilitas, BAB III RUANGLINGKUP Pasaf3 RuangLingkupLppD,meliputi: a. urusanpemerintahan berdasarkan hakasafusulDesa; b. Tugaspembantuan; c' urusanpemerintahan lainnyayangolehperaturanperundang-undangan diserahkankepadadesa. Pasal4 LPPDmetiputi: a. LaporanKepalaDesa. b. LaporanKeuanganBpD. PasalS (1) LaporanKepalaDesasebagaimana dimaksuddalampasal 4 hurufa, meliputi: a. LPPDKepalaDesa b. LKPJKepataDesa c. Penginformasian LppD kepadamasyarakat (2) LaporanKeuanganBPDsebagaimana dimaksuddalampasal4 hurufb berupaLaporanAdministrasi pertanggungjawaban keuangandesa oleh BPD kepadaKepalaDesa selaku pemegang kekuasaanpengerolaan keuanganDesa.
Pasal 6 (1) LPPD Kepala Desa sebagaimanadimaksuddalam Pasal 5 huruf a, meliputi: a. LPPDAkhirTahunAnggaran; b. LPPDAkhirMasaJabatan (2) LPPDAkhirTahunAnggaranKepalasebagaimana dimaksudpadaayat (1)hurufa meliputi: a. RingkasanLaporantahuntahunsebelumnya; b. Hasilyangdicapaiselama1 (satu)tahun; c. Hal-halyangyangdianggapperluuntukperbaikan. (3) LPPDAkhir MasaJabatanKepalaDesasebagaimana dimaksudpada ayat(1) hurufb meliputi: a. Ringkasan Laporantahun-tahun sebelumnya; b. LPPDsisamasajabatanyangbelumdilaporkan; c. Hasilyangdicapaidanbelumdilaksanakan; d. Hal-halyangyangdianggapperluuntukperbaikan. Pasal7 (1) LKPJ Kepala Desa sebagaimanadimasuddalam Pasal 5 huruf b, meliputi: a. LKPJAkhirTahunAnggaran; b. LKPJAkhirMasaJabatan (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaransebagaimanadimaksudpada ayat (1) hurufa, meliputi: a. urusanPemerintahan berdasarkan hakasalusulDesa; yangdiserahkanPemerintah b. UrusanPemerintahan Kabupaten; pembantuan; c. Tugas d. Urusan Pemerintahanlainnya yang oleh peraturanperundangundangandiserahkankepadadesa. (3) LKPJ Akhir Masa JabatanKepalaDesa sebagaimanadimaksudpada ayat(1) hurufb, mefiputi: a. RingkasanLaporantahun-tahun sebelumnya; b. LKPJsisamasajabatanyangbelumdilaporkan; c. Hasilyangdicapai; d. Hal-hafyangdianggapperluuntukperbaikan.
6 BAB IV MUATANDAN TUATERI PELAPORAN Bagian Kesatu LPPDKepalaDesa Pasal8 (1) MuatanLPPDKepalaDesaurusanpemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf a, meliputihak untuk mengaturdan menguruskepentinganmasyarakatsetempatsesuaidengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangandengan peraturanperundang-undangan. (2) MateriLPPDKepalaDesa urusanpemerintahan berdasarkanhak asal usul Desameliputi: a. Ringkasanren€na kerja PerangkatDesa, kerangkaekonomi desa, prioritaspembangunandesa, rencanakerja, pendanaandan kekayaan desa. b. Penyelenggaraan urusanmencakup: 1. Pelaksanaan Kegiatan; 2. Tingkatpencapaian; 3. SatuanPelaksanakegiatanDesa; 4. DataPerangkatDesa; 5. Alokasidan realisasi anggaran; yangdigunakan; 6. Saranadan prasarana 7. Permasalahan dan penyelesaian. Pasal9 (1) Muatan LPPD Kepala Desa urusan Tugas Pembantuansebagaimana dimaksuddalamPasal3 hurufb, meliputi: yangditerimadari Pemerintah; a. Tugaspembantuan yangditerimadari Pemerintah b. Tugaspembantuan Provinsi; yangditerimadari Pemerintah c. Tugaspembantuan Kabupaten. (2) MateriLPPDKepalaDesaurusantugaspembantuan, meliputi: a. DasarHukum; b. lnstansiPemberiTugasPembantuan; Kegiatan; c. Pelaksanaan d. RealisasiPelaksanaan Programdan Kegiatan; e. Sumberdanjumlahanggaranyangdigunakan; f. SatuanPelaksanaKegiatanDesa; g. Saranadanprasarana; h. Permasalahan dan Penyelesaian.
7 Pasal10 (1)Muatan LPPD Kepala Desa urusan pemerintahansebagaimanadimaksud yangdiserahkankepada dalamPasal3 hurufc, meliputiurusanpemerintahan Desaberdasarkan ketentuanperaturanperundangan-undangan. (2)MateriLPPDKepalaDesaurusanPemerintahan lainnya,meliputi: a. DasarHukum; b. InstansiPemberiTugasPembantuan; c. Pelaksanaan Kegiatan; Programdan Kegiatan; d. RealisasiPelaksanaan yangdigunakan; e. Sumberdanjumlahanggaran t. SatuanPelaksanaKegiatanDesa; g. Saranadan prasarana; h. Permasalahan dan Penyelesaian; BagianKedua LKPJ KepalaDesa Pasal11 (1) Muatan LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaranurusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desasebagaimana dimaksuddalamPasal7 ayat (2) huruf a meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempatsesuaidenganasal usul, adat istiadatyang berlaku perundang-undangan. dantidakbertentangan denganperaturan (2) Materi LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaranurusan Pemerintahan hakasalusulDesa,meliputi: berdasarkan a. RingkasanRencana Kerja PerangkatDesa, kerangkaekonomi desa prioritaspembangunan desa,rencanakerjadan pendanaan; b. Penyelenggaraan urusanmencakup: 1. Pelaksanaan kegiatan; 2. Tingkatpencapaian; KegiatanDesa; 3. SatuanPelaksanaan 4. DataPerangkatDesa; 5. Alokasidan realisasianggaran; 6. Saranadan prasaranayangdigunakan; 7. Permasalahan dan Penyelesaian. Pasal,|2 (1) MuatanLKPJKepalaDesaAkhirTahunAnggaranurusantugaspembantuan sebagaimana dimaksuddalamPasal7 ayat(2) hurufc, meliputi: yangditerimadari Pemerintah; a. Tugaspembantuan yangditerimadari Pemerintah b. Tugaspembantuan Provinsi; yangditerimadari Pemerintah c. Tugaspembantuan Kabupaten.
8 (2) MateriLKPJKepalaDesaurusantugaspembantuan, meliputi: a. DasarHukum; b. InstansiPemberiTugasPembantuan; Kegiatan; c. Pelaksanaan Programdan Kegiatan; d. RealisasiPelaksanaan yangdigunakan; e. Sumberdanjumlahanggaran f. SatuanPelaksanaKegiatanDesa: g. DataPerangkatDesa; h. Saranadan prasarana; dan Penyelesaian. i. Permasafahan Pasal13 (1) Muatan LKPJ Kepala Desa Desa Akhir Tahun Anggaran urusan lainnyasebagaimana dimaksuddalamPasal7 ayat(2) huruf Pemerintahan yangdiserahkankepadaDesaberdasarkan d, meliputiurusanPemerintahan ketentuanperaturanperundang-undangan. lainnya,meliputi: (2) MateriLKPJKepalaDesaurusanPemerintahan a. DasarHukum; lainnya; b. fnstansipemberiurusanpemerintahan Kegiatan; c. Pelaksanaan Programdan Kegiatan; d. RealisasiPelaksanaan yangdigunakan; e. Sumberdanjumlahanggaran f. SatuanPelaksanaKegiatanDesa; g. DataPerangkatDesa; h. Saranadan prasarana; dan Penyelesaian. i. Permasalahan
Pasal14 dimaksuddalamPasal7 ayat(2) MateriLKPJAkhirMasaJabatansebagaimana hurufb, memuatmateri: a. DasarHukum; Desa; b. KebijakanUmumPemerintah kerjaselamamelaksanakan tugas; c. Rencanakegiatanlprogram d. Hasilyangdicapai; kebijakan; e. Dampakdaripelaksanaan dalampelaksanaan dan permasalahan t. Hambatan g. Upayayangtelahdilakukandalammenangani hambatandan masalahdalam pelaksanaan; h. Jumlahdansumberdanayangdipergunakan.
BAB V i||EKANISMEPENYUSUNAN LAPORAN Bagian Kesatu LPPDAkhir Tahun Anggarandan LPPDAkhir MasaJabatan Pasal15 (1) Penyusunan LPPDAkhirTahunAnggarandan LPPDAkhir Masa Jabatan dan akuntabilitas. KepalaDesamenganutprinsiptransparansi (2) PenyusunanLPPD Akhir Tahun Anggaransebagaimanadimaksudpada tercantumdalam LampiranI ayat (1) disusundenganformatsebagaimana yangtidakterpisahkan dariPeraturanBupatiini. (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disusundenganformat sebagaimanatercantum dari PeraturanBupatiini. dalamlampiranll yangtidakterpisahkan BagianKedua LKPJ Akhir Tahun Anggarandan LKPJ Akhir MasaJabatan Pasal16 (1) PenyusunanLKPJ Akhir TahunAnggarandan LKPJ Akhir Masa Jabatan dan akuntabilitas. KepalaDesamenganutprinsiptransparansi (2) LKPJ KepalaDesasebagaimana dimaksudpada ayat (1) disusundengan format sebagaimanatercantumdalam lampiranlll yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupatiini. BAB VI PENYAMPAIANLAPORAN Bagian Kesatu LPPDAkhir TahunAnggarandan LPPDAkhir fltasaJabatan Pasal17 LPPDAkhirTahunAnggaranKepalaDesadan Akhir MasaJabatanKepala dimaksuddalamPasal15 ayat (1) disampaikanKepala Desasebagaimana Desa kepada Bupati melaluiCamat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahunanggaranberakhir. Pasal18 (1) Bupatiselambat-lambatnya 10 (sepuluh)hari terhitungsejak laporan diterima memberitahukankepada Kepala Desa bahwa laporantelah diterima.
t0 (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanyalaporandari KepalaDesa, melakukanevaluasiterhadap LPPDKepalaDesa. (3) Untuk pelaksanaanevaluasilaporan,Bupati dapat membentukTim Pemerintahan Desa. EvaluasiPenyelenggaraan BagianKedua LKPJ Akhir TahunAnggarandan LKPJ Akhir ilasa Jabatan Pasal19 (1) Dalam melaksanakantugas dan kewajibannyaKepala Desa wajib menyampaikan LKPJ akhir tahun anggarandan LKPJ akhir masa jabatansecaratertuliskepadaBPD. (2) LKPJ sebagaimanadimaksudpada ayat (1) disampaikanselambat lambatnya3 (tiga)bulansetelahberakhirnya tahunanggaran. Pasal20 (1) LKPJ KepalaDesa kepadaBPD disesuaikan dengansituasi,kondisi, setempat. dan sosialbudayamasyarakat (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban KepalaDesakepadaBPDdiaturdalamPeraturan Desa. Pasal21 (1) LKPJdisampaikan olehKepalaDesadalamrapatparipurnaBPD; (2) LKPJsebagaimana dimaksudpadaayat (1) dibahasoleh BPD secara internalsesuaidengantatatertibBPD (3) Berdasarkan hasilpembahasan sebagaimana dimaksudpadaayat (2), KeputusanBPD. BPDmenetapkan (4) KeputusanBPD sebagaimanadimaksudayat (3) disampaikanpaling lambat30 (tigapuluh)harisetelahLKPJditerima; (5) KeputusanBPD sebagaimana dimaksudayat (3) disampaikankepada Kepala Desa dalam rapat paripurnayang bersifatistimewasebagai rekomendasikepadaKepalaDesa untuk pebaikan penyelenggaraan pemerintahan. (6) ApabilaLKPJ sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelahLKPJ diterima,maka dianggap untukpenyempurnaan. tidakada rekomendasi
11
Pasal23 (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan pemerintahan penyelenggaraan kepadaBupati desayangdisampaikan melaluiCamatdankepadaBPD. (2) LKPJ sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) disampaikanselambat lambatnya3 (tiga)bulan sebelumberakhirnyamasa jabatanKepala desa. Pasal24 rapat pleno khusus untuk mendengarkan BPD dapat menyelenggarakan LKPJAkhirTahunAnggarandan LKPJAkhirMasaJabatanKepalaDesa.
BAB VII EVALUASILPPDDAN LKPJ KEPALADESA Pasal25 (1) Bupatimelakukan evaluasiterhadapLPPDKepalaDesa; (2) Hasil evaluasiLPPD KepalaDesa dijadikandasar untuk melakukan pembinaan dalampenyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal26 (1) BPD melakukanevaluasiterhadap LKPJ Kepala Desa selambatlambatnya15 (limabelas)harisejakditerimanya LKPJ. (2) Hasil evaluasiLKPJ KepalaDesa dijadikandasar untuk melakukan pengawasan dalampenyelenggaraan Pemerintahan Des27a. (3) Hasilevaluasisebagaimana dimaksudpadaayat(2) dilaporkan kepada BupatimelaluiCamatselambatlambatnya15 (lima belas)hari sejak LKPJ. diterimanya BAB VIII INFORMASI LPPD Pasal27 (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya. (2) PenginformasianLPPD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikansecaratertulismelaluipengumumanresmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakatdalam berbagaipertemuanmasyarakat desa.
t2 (3) Penginformasian LPPD dilakukansekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalamsetahun. (4) Penginformasian LPPDsekurang-kurangnya memuat,antaralain: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. PelaksanaanPeraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan KepalaDesa; c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa; d. Haf-hallainyangdianggap perlu. (5) fnformasiLPPD KepalaDesa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disusundenganformat sebagaimanatercantumdalam LampiranV yangtidakterpisahkan dariPeraturan Bupatiini . BAB IX PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADANPERTI'I USYAWARATANDESA Pasal28 (1) BPD wajib menyampaikan laporanadministrasi keuanganBPD yang bersumberdari AnggaranPendapatandan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku PemegangKekuasanPengelolaanKeuangan Desa; (2) Laporanadministrasi keuanganBPD sebagaimana dimaksuddalam ayat(1)disampaikan secaratertulis. BAB X PEMBINAANDAN PENGAWASAN Pasal29 (1) Pembinaandan pengawasanterhadapPemerintahDesa dan BpD dengan memberikanpedoman,bimbingan,arahan,supervisi,dan pelatihan. (2) Pengawasan sebagaimanan dimaksuddalam ayat (1) dilaksanakan oleh PejabatPengawasPemerintah padaInspektorat Kabupaten. (3) Pengawasansebagaimana dimaksudpada ayat (2) dikoordinasikan olehInspektur Kabupaten. (4) Bupati dapat melimpahkankewenanganpembinaanPemerintahan DesakepadaCamat.
l3
Pasal30 (1) Dalam hal KepalaDesa tidak menyampaikan laporansebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, Bupati memberikantegurantertulisdan tindakanadministrasilainnyasesuai dengan peraturanperundangundangan. (2) Dalam hal KepalaDesa tidak menyampaikan laporansebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, BPD dapat memberikantegurantertulis kepadaKepalaDesa. BAB XI KETENTUAN LAIN.LAIN Pasal31 (1) ApabilaKepalaDesa berhentisebelumakhir tahun anggaran,LKPJ KepalaDesadisampaikan olehpejabatpengganti ataupelaksana tugas KepalaDesa. (2) MateriLKPJ KepalaDesa disampaikan oleh pejabatpenggantiatau pelaksanatugas KepalaDesa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berdasarkan laporandalammemoriserahterimajabatanKepalaDesa yang digantiditambahdengansisawaktusampaidenganakhirtahun anggaranyangbersangkutan. Pasal 32 (1) Apabila Kepala Desa berhentisebelumakhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikanoleh pejabat pengganti atau Pejabat KepalaDesa. (2)
Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat penggantiatau PejabatKepalaDesa sebagaimanadimaksudpada ayat (1) berdasarkanlaporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambahdengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaranyang bersangkutan.
t4 BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal33 ini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Peraturan pengundangan Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. Ditetapkandi Mojoker"to padatanggal 2- ,\^et &o tt BUPA
Diundangkan di Mojokerto padatanggal 2- ^^e{ ,€\\ PIt. SEKRETARISDAERAHKABUPATENMOJOKERTO,
PembinaUtamaMuda 102 198503,| 006 N1P.1956{ BERITADAERAHKABUPATEN I|OJOKERTOTAHUN2A11NOi,fOR 11
o,
