BUPATI MOJOKERTO PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, maka Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO.
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 4. Bupati, adalah Bupati Mojokerto. 5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. 6. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. 7. Kepala Dinas, Mojokerto.
adalah
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
8. Unit Pelaksana teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
BAB II DINAS KESEHATAN Pasal 2
Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.
Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 3
Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kesehatan.
-4-
Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4
(1) Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan organisasi dan tatalaksana;
rencana
program,
pembinaan
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan inventarisasi; c. Pembinaan dan pengawasan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan inventarisasi di dinas dan Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); d. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga; e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan; f. Pengkoordinasian semua rencana kegiatan untuk ditetapkan sebagai rumusan program; g. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan program; h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; i.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 5
(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan sekretaris serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor; b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan serta inventarisasi di dinas dan UPTD; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi kepegawaian, perlengkapan serta inventarisasi di dinas dan UPTD;
-5-
d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keprotokolan, penyusunan kebutuhan barang dan peralatan, mendistribusikan dan melakukan tata usaha barang; e. Melakukan tugas keprotokolan dan perjalanan dinas; f. Mengelola data administrasi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan kepegawaian; g. Memproses kedudukan hukum pegawai; h. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana; i. Melakukan kegiatan-kegiatan akreditasi kesehatan dan dokumentasi kepegawaian;
tenaga
fungsional
j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan kabupaten;
bahan
dan
penyusunan
sistem
kesehatan
b. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategi pembangunan kesehatan tingkat kabupaten; c. Menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan kesehatan; d. Menyusun dan mengkoordinasikan pendapatan dan belanja;
rencana
anggaran
e. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana kesehatan; f. Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dan kegiatan kesehatan; g. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Melakukan pengelolaan keuangan, anggaran pendapatan dan belanja; b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban, verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
-6-
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan di dinas dan UPTD; d. Melakukan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bagian Ketiga BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN Pasal 6
(1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang meliputi pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Pemberantasan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. Pencegahan penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi dan akibat perpindahan penduduk; b. Pengamatan penyakit menular dan tidak menular yang berpotensi wabah dan atau Kejadian Luar Biasa (KLB); c. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular; d. Pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi institusi, tempat-tempat umum serta sarana sanitasi dasar lingkungan pemukiman; e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengamatan, pencegahan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 7
(1) Seksi Pencegahan Penyakit, mempunyai tugas : a. Melakukan penyusunan rencana pencegahan dan pengamatan penyakit; b. Melakukan kegiatan program imunisasi penyakit menular tertentu;
-7-
c. Melakukan pengamatan penyakit terhadap wabah serta KLB maupun peristiwa yang bersifat massal, termasuk penyakit yang timbul sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara; d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dan pengamatan penyakit; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan dan Penyehatan Lingkungan. (2) Seksi Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas : a. Melakukan penyusunan rencana pengendalian pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;
dan
b. Melakukan pengendalian dan pemberantasan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular; c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit menular tertentu dan penyakit tidak menular; d. Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan dan Penyehatan Lingkungan. (3) Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas : a. Melakukan pendataan, pengawasan serta pembinaan hygiene dan sanitasi pada institusi, tempat-tempat umum, tempat penjualan pestisida, produksi makanan dan minuman olahan dan sarana sanitasi dasar lingkungan pemukiman; b. Menyiapkan bahan koordinasi serta kemitraan dengan pihak terkait dalam upaya meningkatkan hygiene dan sanitasi pada institusi, tempat-tempat umum, tempat penjualan penjualan pestisida, produksi olahan dan sarana sanitasi dasar lingkungan pemukiman; c. Melakukan proses penerbitan perijinan/sertifikasi laik sehat institusi dan tempat-tempat umum; d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan dan Penyehatan Lingkungan.
-8-
Bagian Keempat BIDANG PELAYANAN KESEHATAN Pasal 8
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan serta kefarmasian, makanan dan minuman. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan dan pendidikan tenaga kesehatan serta peredaran sediaan farmasi dan makanan/ minuman; b. Penyusunan rencana, pemantapan standar mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan serta perencanaan pengembangannya; c. Penyelesaian proses penerbitan ijin, rekomendasi perijinan sarana dan tenaga kesehatan; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 9
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, mempunyai tugas : a. Melakukan perencanaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan upaya pelayanan kesehatan; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan kesehatan; c. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas : a. Melakukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan dalam rangka pelaksanaan standar dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktekpraktek tenaga kesehatan dan pengobatan tradisional; c. Melakukan proses penerbitan ijin, rekomendasi perijinan sarana dan tenaga kesehatan;
-9-
d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. (3) Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman, mempunyai tugas : a. Merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan serta menjaga ketersediaannya; b. Melakukan pemrosesan Sertifikat Perusahaan Industri Rumah Tangga; c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemakaian obat dalam rangka pelaksanaan pengobatan rasional di puskesmas; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi, produk makanan dan minuman; e. Melakukan pengamanan produk makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat; f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
Bagian Kelima BIDANG KESEHATAN KELUARGA Pasal 10
(1) Bidang Kesehatan Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi kesehatan ibu dan keluarga berencana, kesehatan anak dan usia lanjut serta peningkatan gizi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan serta peningkatan kesehatan keluarga dan gizi; b. Pembinaan serta pengawasan dalam peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak prasekolah, anak sekolah dan remaja kesehatan usia lanjut dan gizi; c. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pemantauan serta evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak dan remaja, keluarga berencana, peningkatan gizi dan kesehatan usia lanjut; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 10 -
Pasal 11
(1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas : a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi dan reproduksi di masyarakat; b. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk perawatan kesehatan ibu, bayi dan reproduksi; c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi dan reproduksi; d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga. (2) Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut, mempunyai tugas : a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kesehatan anak pra sekolah, anak sekolah, remaja dan usia lanjut; b. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk tentang penyelenggaraan kesehatan anak pra sekolah, anak sekolah, remaja dan usia lanjut; c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantuan dan evaluasi terhadap kesehatan anak pra sekolah, anaksekolah, remaja dan usia lanjut; d. Melakukan sosialisasi program kesehatan anak pra sekolah, anak sekolah, remaja dan usia lanjut di masyarakat; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga. (3) Seksi Peningkatan Gizi, mempunyai tugas : a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program Gizi; b. Melakukan pembinaan serta memberikan petunjuk dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi; c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan daftar menu gizi seimbang dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat; d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga udaya.
- 11 -
Bagian Keenam BIDANG PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT Pasal 12
(1) Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi peningkatan peran serta masyarakat, penelitian dan pengembangan serta penyuluhan kesehatan (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pengembangan Program Penyuluhan, Pelatihan Tenaga Kesehatan serta masyarakat dalam upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat; b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kemampuan pemberdayaan tenaga kesehatan dan masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan media penyuluhan; c. Pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan untuk meningkatkan kesehatan;
pemberdayaan
masyarakat
dalam
bidang
d. Pengendalian dan pengkajian program kesehatan yang sedang berjalan; e. Pelaksanaan persiapan, kesehatan;
pengkajian dan penelitian bidang
f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka promosi kesehatan dan upaya-upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 13
(1) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas : a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- 12 -
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; c. Melakukan pembinaan dan pengembangan dalam kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat. (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas : a. Melakukan pengembangan teknologi kesehatan meningkatkan kualitas program-program kesehatan;
untuk
b. Melakukan kajian sebagai bahan evaluasi kesehatan; c. Melakukan persiapan, pelaksanaan, pengkajian dan penelitian bidang kesehatan; d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat. (3) Seksi Penyuluhan Kesehatan, mempunyai tugas : a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program penyuluhan kesehatan masyarakat; b. Menyiapkan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat; c. Melakukan pengembangan desain, pesan, metode dan alat promosi kesehatan; d. Melakukan kampanye dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat; e. Melakukan pelatihan tenaga kesehatan dan kelompok potensi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu dan pengetahuan serta ketrampilan di bidang kesehatan masyarakat; f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat.
- 13 -
BAB III UPTD PUSKESMAS Pasal 14
(1) UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang melaksanakan sebagain tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi : a. Puskesmas Sooko; b. Puskesmas Trowulan; c. Puskesmas Tawangsari; d. Puskesmas Puri; e. Puskesmas Gayaman; f. Puskesmas Bangsal; g. Puskesmas Gedeg; h. Puskesmas Lespadangan; i.
Puskesmas Kemlagi;
j.
Puskesmas Kedungsari;
k. Puskesmas Dawar Blandong; l.
Puskesmas Kupang;
m. Puskesmas Jetis; n. Puskesmas Mojosari; o. Puskesmas Modopuro; p. Puskesmas Pungging; q. Puskesmas Watu Kenongo; r. Puskesmas Ngoro; s. Puskesmas Manduro; t. Puskesmas Dlanggu; u. Puskesmas Kutorejo; v. Puskesmas Pesanggrahan; w. Puskesmas Pacet; x. Puskesmas Pandan; y. Puskesmas Trawas; z. Puskesmas Gondang; aa. Puskesmas Jatirejo.
- 14 -
Pasal 15
(1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas kesehatan dasar/ tingkat pertama.
memberikan
pelayanan
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempuyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan kegiatan; b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan; c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
pelaksanaan
d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 16
(1) Susunan organisasi dan tata kerja UPTD Puskesmas terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 17
Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Puskesmas.
Pasal 18
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran; c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 15 -
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. BAB IV UPTD INSTALASI FARMASI Pasal 19 (1) UPTD Instalasi Farmasi adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang melaksanakan sebagain tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. (2) UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 20 (1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Dinas Instalasi Farmasi mempuyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi; b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan; c. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
dalam fasilitasi
d. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan; e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 21 (1) Susunan organisasi dan tata kerja UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 16 -
Pasal 22
Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Instalasi Farmasi.
Pasal 23
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran; c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 24
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2001 Nomor 5 Seri D3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 17 -
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 31 Desember 2008 BUPATI MOJOKERTO, ttd. SUWANDI
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 31 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. BUDIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 47
