BUPATI MOJOKERTO PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA
KERJA
SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN
MOJOKERTO. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 43) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan kebijakan, pengkajian, perumusan, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, penelitian, monitorning, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta hubungan masyarakat dan protokol. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi: a. Perumusan, pengkajian bahan kebijakan, program petunjuk teknis
serta
pemerintahan,
memonitor
penyelenggaraan
kesejahteraan
rakyat
serta
di
bidang hubungan
masyarakat dan protokol; b. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta hubungan masyarakat dan protokol; c. Penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta hubungan masyarakat dan protokol; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.
-4-
2. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas
dan
mengkoordinasikan
fungsi
Sekretariat
kebijakan,
Daerah
pengkajian,
dalam
perumusan,
penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, penelitian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum, keuangan, organisasi dan umum. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum, mempunyai fungsi: a. Perumusan, pengkajian bahan kebijakan program, petunjuk teknis,
memonitor
serta
mengevaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan di bidang hukum, keuangan, organisasi dan umum; b. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait; c. Penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan di bidang hukum, keuangan, organisasi dan umum; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya. 3. Diantara Bagian keempat dan Paragraf 1 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 1 A dan diantara Pasal 19 dan pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 19 A dan Pasal 19 B, sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 1 A BAGIAN HUKUM Pasal 19 A (1) Bagian Hukum, mempunyai tugas menghimpun, menyusun dan menyiapkan
perumusan
pedoman
dan
petunjuk
teknis,
mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan di bidang
hukum
meliputi
peraturan
perundang-undangan,
penyuluhan dan bantuan hukum serta dokumentasi hukum. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi : a. Penelitian perumusan produk hukum; b. Pelaksanaan analisis produk hukum daerah;
-5-
c. Pembahasan rancangan produk hukum daerah; d. Pemberian paraf terhadap produk hukum daerah; e. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, melaksanakan publikasi dan dokumentasi produk hukum; f. Penomoran/ pengundangan dalam Lembaran Daerah dan pengumuman dalam Berita Daerah terhadap produk hukum daerah; g. Pelaksanaan evaluasi produk hukum Desa; h. Penghimpunan
peraturan
perundang-undangan,
pendokumentasian dan pelaksanaan penyebarluasan produk hukum (pusat dan daerah); i.
Pelaksanaan sosialisasi produk hukum (pusat dan daerah);
j.
Pelaksanaan bimbingan/ pelatihan produk hukum (pusat dan daerah);
k. Pelaksanaan penyuluhan produk hukum; l.
Pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas dasar permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. Pasal 19 B (1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas : a. Meneliti rumusan produk hukum daerah; b. Membahas rancangan produk hukum daerah guna harmonisasi dan sinkronisasi; c. Memberikan paraf koordinasi terhadap produk hukum daerah; d. Menganalisa pelaksanaan produk hukum pusat dan daerah; e. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Desa; f. Melaksanakan bimbingan/ pelatihan penyusunan produk hukum (daerah dan Desa); g. Mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan pada khususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah; h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; i.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
-6-
(2) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum (pusat dan daerah); b. Melaksanakan pembinaan kepada kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) pada setiap Desa; c. Memberikan
pertimbangan
hukum
dan
menyelesaikan
permasalahan yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah; d. Memberikan bimbingan dan/ atau bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pejabat/ pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum. (3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan
dan
mendokumentasikan
produk-produk
hukum; b. Mengundangkan dan/ atau mengumumkan produk hukum daerah dalam lembaran daerah atau berita daerah; c. Menyebarluaskan produk hukum (pusat dan daerah); d. Melaksanakan bimbingan/ pelatihan pendokumentasian produk hukum Desa; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum. 4. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 20 dan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 1 BAGIAN KEUANGAN Pasal 20 (1) Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyusun, menghimpun, menyiapkan
perumusan
mengkoordinasikan
pedoman
bahan
kebijakan
dan dan
petunjuk
teknis,
penyelenggaraan
pemerintahan di bidang keuangan yang meliputi perbendaharaan dan verifikasi, pembukuan, analisa dan evaluasi serta bina aset di lingkungan Sekretariat Daerah.
-7-
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan anggaran keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah; b. Pelaksanaan pengendalian keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah; c. Pelaksanaan
penghimpunan
penerimaan
pendapatan
di
lingkungan Sekretariat Daerah; d. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah di lingkungan Sekretariat Daerah; e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. Pasal 21 (1) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi, mempunyai tugas : a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Sekretariat Daerah; b. Melaksanakan pengendalian keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya di lingkungan Sekretariat Daerah; c. Melaksanakan verifikasi pengendalian anggaran belanja rutin/ operasional Sekretariat Daerah; d. Melaksanakan pengurusan tata usaha di lingkup Bagian Keuangan; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan. (2) Sub Bagian Pembukuan, Analisa dan Evaluasi, mempunyai tugas : a. Menghimpun dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah; b. Menghimpun penerimaan pendapatan/ bendahara penerimaan Sekretariat Daerah; c. Menyusun dan melaporkan penetapan kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Keuangan; d. Menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Keuangan;
-8-
e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan. (3) Sub Bagian Bina Aset, mempunyai tugas : a. Menyiapkan
bahan
koordinasi,
pembinaan
dan
petunjuk
pelaksanaan penyusunan, perencanaan, penentuan kebutuhan, pengadaan,
pendistribusian
serta
inventarisasi
barang/
perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah; b. Melakukan pemantauan pelaksanaan program dan petunjuk pelaksanaan analisa kebutuhan, pengadaan, distribusi dan inventarisasi aset; c. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan analisa kebutuhan, pengadaan, distribusi dan inventarisasi aset; d. Melakukan pengurusan administrasi barang/ perlengkapan dan menyiapkan rekomendasi pemberian ijin pemakaian aset di lingkungan Sekretariat Daerah; e. Melakukan pembelian/ pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan,
sarana
dan
prasarana
lainnya
di
lingkungan
Sekretariat Daerah; f. Menyiapkan bahan kebutuhan dan pemeliharaan peralatan kantor, gedung kantor dan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah serta Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; g. Mengurusi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Kir kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan kendaraan dinas di lingkungan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Daerah; h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan. 5. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 22 dan Pasal 23 dihapus. Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-9-
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 25 Juni 2010 BUPATI MOJOKERTO, ttd. SUWANDI
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 30 Juni 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. BUDIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 34
