BUPATI MOJOKERTO PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 4);
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOJOKERTO.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 4. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. 6. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto. BAB II DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Pasal 2 Dinas Peternakan dan Perikanan, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 A dan Pasal 44 B Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto. Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 3 Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan.
-4-
Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; b. Pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan dinas; c. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai; d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pegawai; e. Perumusan dan penyusunan program pembangunan peternakan dan perikanan; f. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan; g. Penyusunan perencanaan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan; h. Pelaksanaan analisis dan pengendalian pelaksanaan program; i. Pelaksanaan analisis dan pemutakhiran data statistik peternakan dan perikanan; j. Pelaksanaan monitoring; k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyusunan tata naskah dan kearsipan; b. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan protokol; c. Melaksanakan identifikasi/ invetarisasi kebutuhan barang keperluan dinas; d. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan kelembagaan dan ketatalaksanaan; e. Melaksanakan penyusunan tata usaha kepegawaian; f. Melaksanakan penerapan persyaratan jabatan pada instansi peternakan dan perikanan; g. Melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pemberdayaan karir pegawai; h. Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan mutasi jabatan fungsional;
-5-
i.
Menyiapkan tenaga didik/ peserta pendidikan keahlian dan ketrampilan; j. Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai; k. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pegawai; l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan; b. Merencanakan kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan; c. Merencanakan kebutuhan anggaran pembangunan peternakan dan perikanan; d. Melaksanakan identifikasi/ inventarisasi potensi penyebaran pembangunan peternakan dan perikanan; e. Melaksanakan identifikasi/ inventarisasi data primer, komoditas dan sumber daya alam; f. Menyusun statistik peternakan dan perikanan; g. Melaksanakan bimbingan penerapan sistem informasi peternakan dan perikanan; h. Melaksanakan analisis data statistik serta informasi peternakan dan perikanan; i. Melaksanakan analisis produksi, produktivitas peternakan dan perikanan; j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan anggaran peternakan dan perikanan; b. Melaksanakan bimbingan dan pengelolaan anggaran; c. Melaksanakan iventarisasi kebutuhan anggaran kegiatan; d. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pengelolaan anggaran; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian Ketiga BIDANG BINA USAHA DAN PENYULUHAN Pasal 6 (1) Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan yang meliputi permodalan dan pelayanan usaha, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan.
-6-
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia bidang peternakan dan perikanan; b. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan peternakan dan perikanan; c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan penyuluhan peternakan dan perikanan;
penyelenggaraan
d. Pemantauan dan pengawasan ijin usaha peternakan dan perikanan; e. Pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit; f. Penyusunan kebijakan dan pedoman pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan; g. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi mutu pengolahan hasil peternakan dan perikanan; h. Perekomendasian usulan kebijakan sektor peternakan dan perikanan; i.
Pelaksanaan monitoring;
j.
Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 7 (1) Seksi Permodalan dan Pelayanan Usaha, mempunyai tugas : a. Melaksanakan koordinasi pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan peternakan dan perikanan; b. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan potensi daerah dalam usaha budidaya peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan pemberian rekomendasi teknis dan pengawasan ijin usaha peternakan dan perikanan; d. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan rekomendasi teknis usaha sumberdaya peternakan dan perikanan; e. Memfasilitasi dan merekomendasi investasi dan permodalan pengembangan budidaya peternakan dan perikanan pada sumber-sumber pembiayaan; f. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha peternakan dan perikanan; g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha peternakan dan perikanan; h. Melaksanakan monitoring;
kerjasama
-7-
i. j.
Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan. (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas : a. Menyusun standardisasi mutu pengolahan hasil peternakan dan perikanan; b. Melaksanakan pembinaan pengembangan teknologi hasil peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu pengolahan hasil peternakan dan perikanan; d. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan; e. Melaksanakan promosi komoditas peternakan dan perikanan; f. Melaksanakan penyebaran informasi pasar dan menganalisa kebutuhan hasil olahan usaha peternakan dan perikanan; g. Melaksanakan kegiatan pasar hewan dan pasar ikan serta menganalisa hasil usaha peternakan dan perikanan; h. Melaksanakan monitoring; i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan. (3) Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan dan melaksanakan program metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi; b. Melaksanakan pelaksanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan; c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama; d. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan serta bimbingan pendayagunaan sarana dan materi penyuluhan; e. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan; f. Melaksakan monitoring; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan. Bagian Keempat BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN Pasal 8 (1) Bidang Produksi Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan meliputi perbibitan peternakan, sarana dan prasarana peternakan serta budidaya peternakan.
-8-
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi : a. Penataan dan penyusunan teknik reproduksi dan perbibitan produksi ternak dalam rangka peningkatan mutu dan sumber bibit; b. Penataan dan pengawasan teknik budidaya ternak; c. Penataan dan pengawasan dalam rangka penjagaan teknik mutu, produksi, penggunaan dan penyediaan pakan ternak serta kaji terap; d. Penataan dan pengawasan penyebaran ternak;
sistem
pengembangan
dan
e. Pengelolaan redistribusi ternak dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan; f. Penataan dan pengawasan dalam rangka pemanfaatan teknologi perbibitan, budidaya, pengembangan, penyediaan sarana dan prasarana peternakan; g. Pelaksanaan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak; h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; i.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 9
(1) Seksi Perbibitan Peternakan, mempunyai tugas : a. Menyusun dan menetapkan standarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak dan hewan; b. Mengatur, melaksanakan dan mengawasi sistem perbibitan, peredaran bibit dan pelestarian plasma nutfah; c. Melaksanakan penyediaan fasilitas perbibitan dan semen beku dalam rangka peningkatan mutu genetik ternak; d. Mengatur, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB); e. Melaksanakan bimbingan registrasi hasil IB; f. Merencanakan dan melaksanakan teknologi reproduksi Embrio Transfer (ET); g. Menghimpun data perkembangannya;
populasi
dan
produksi
ternak
serta
h. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal import; i.
Melaksanakan monitoring;
j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Peternakan.
-9-
(2) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan, mempunyai tugas : a. Memberikan bimbingan teknis penanaman hijauan pakan ternak, pembuatan pakan ternak dan standarisasi mutu pakan ternak; b. Melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan serta melakukan bimbingan kerja sama perluasan produksi hijauan pakan ternak; c. Melaksanakan penjagaan, analisis/ pengujian kualitas kandungan dan komposisi pakan ternak, pemantauan peredaran dan penggunakan pakan tambahan dan pelengkap pengganti yang dicampur didalam makanan dan minuman ternak; d. Melaksanakan bimbingan teknis penyimpanan dan pengolahan bahan-bahan pakan dan pakan ternak, pabrik pakan ternak dan peternak pencampur bahan pakan ternak/ usaha mini feedmill pedesaan; e. Melaksanakan pemberdayaan teknologi tradisional dan teknologi tepat guna, budidaya peternakan dan pengembangan serta koordinasi kerjasama dengan lembaga penelitian pencipta teknologi peternakan; f. Melaksanakan pengembangan alat dan mesin peternakan sesuai standar; g. Melakukan bimbingan teknis terhadap unit perusahaan pengolahan hasil peternakan, seleksi alat/ mesin pengelolaan pasca panen peternakan; h. Melaksakan monitoring; i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Peternakan. (3) Seksi Budidaya Peternakan, mempunyai tugas : a. Merencanakan dan melaksanakan penyebaran serta pengembangan ternak dan hewan; b. Mengadakan koordinasi penyebaran serta pengembangan ternak dan hewan; c. Mengatur dan melaksanakan pengelolaan sistem pengembangan dan penyebaran serta sistem gaduhan/ bagi hasil dan pengembalian/ setoran ternak pemerintah; d. Melaksanakan bimbingan dan registrasi dan redistribusi ternak; e. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis dikawasan peternakan; f. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan penyebaran ternak dan hewan; g. Melaksakan monitoring; h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Peternakan.
- 10 -
Bagian Kelima BIDANG PRODUKSI PERIKANAN Pasal 10 (1) Bidang Produksi Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan meliputi perbenihan dan budidaya perikanan, sarana dan prasarana perikanan serta pengendalian sumber daya ikan dan lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Perikanan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang produksi perikanan; b. Pelaksanaan
pembinaan
dan
pengawasan
perbenihan,
pembudidayaan ikan dan pengelolaan sistem kesehatan ikan dan lingkungan; c. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya; d. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan; e. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan; f. Pelaksanaan peragaan, penyebarluasan penerapan teknologi perikanan;
dan
bimbingan
g. Pelaksanaan bimbingan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; h. Pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi perikanan; i.
Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
j.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 11
(1) Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan bimbingan teknis perbenihan dan pembudidayaan ikan; b. Melaksanakan bimbingan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk pejenis, induk dasar dan benih alam; c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Balai Benih Ikan dan Unit Perbenihan Rakyat; d. Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi sistem mutu perbenihan dan pembudidayaan ikan; e. Melaksanakan pengawasan mutu benih dan induk ikan; f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengadaan serta peredaran benih dan induk ikan; g. Melaksanakan sistem informasi benih ikan;
- 11 -
h. Melaksanakan pengawasan pembudidayaan ikan; i. Melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan; j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perikanan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana perikanan dan pengembangannya; b. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan standar teknis sarana dan prasarana perikanan; c. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan sarana dan prasarana perikanan; d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran pakan ikan; e. Membuat perencanaan kebutuhan dan melaksanakan bimbingan penggunaan pupuk; f. Melaksanakan identifikasi potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; g. Melaksanakan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan; h. Memberikan dukungan pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Ikan, Pasar Ikan dan Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan; i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perikanan. (3) Seksi Pengendalian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan bimbingan teknis penangkapan ikan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan; b. Melaksanakan pengawasan penangkapan sumberdaya ikan; c. Melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pengawasan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan; d. Melaksanakan pemantauan, identifikasi, pemetaan dan bimbingan teknis pengendalian hama dan penyakit ikan; e. Melaksanakan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; f. Melaksanakan pengawasan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan; g. Melaksanakan pengawasan unit pengelolaan kesehatan ikan; h. Melaksanakan pengawasan pengadaan, penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis; i. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap depo dan toko obat ikan;
- 12 -
j.
Melaksanakan identifikasi dan analisa data gangguan fisik dan kimiawi pada sumber daya ikan dan lingkungannya; k. Melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan sumber daya ikan; l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perikanan. Bagian Keenam BIDANG KESEHATAN HEWAN Pasal 12 (1) Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan meliputi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan serta pengamatan dan penyidikan penyakit hewan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pembinaaan dan bimbingan teknis peningkatan kesehatan hewan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan, pengamatan, penyidikan, pemetaan epidemiologi penyakit hewan serta penerapan norma dan standar pelayanan kesehatan hewan; b. Pelaksanaan pengawasan peredaran dan tata niaga hewan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan bahan asal hewan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, peredaran penggunaan obat hewan, serta bimbingan dan pengawasan rumah potong hewan/ unggas, prosedur tata cara pemotongan hewan, tempat pemerahan, pengolahan dan penyiapan hasil produk hewan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan dan bebas penyakit menular, surat keterangan asal hewan dan kesehatan bahan dan hasil asal hewan yang akan dikirim keluar daerah; d. Pelaksanaan pembinaan orang/ masyarakat yang terkait langsung dengan aktifitas usaha produk hewan, pembinaan terhadap unit usaha yang memproduksi, mengedarkan produk hewan, baik yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrak veteriner serta pengawasan terhadap pengadaan, peredaran mutu alat dan mesin kesehatan hewan; e. Pelaksanaan tindak lanjut kebijakan kesehatan hewan secara nasional serta pelaksanaan penyusunan pedoman pemberantasan penyakit hewan menular;
- 13 -
f. Pelaksanaan pengamanan kelancaran terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan atau perubahan terhadap zoonosis, masalah kebersihan dan sanitasi lingkungan sebagai dampak bencana alam; g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 13 (1) Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas : a. Melaksanakan tindak pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular baik yang bersifat zoonosis maupun non zoonosis; b. Melaksanakan tindak karantina dan vaksinasi terhadap penyakit hewan menular; c. Melaksanakan pengobatan dan pelayanan kesehatan hewan; d. Memberikan rekomendasi, bimbingan, pengawasan penerapan standar teknis dan operasional rumah sakit/ klinik hewan, satuan pelayanan peternakan terpadu dan pos kesehatan hewan; e. Melaksanakan pengawasan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular/ tidak menular, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi; f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemeriksaan kebuntingan, pemeriksaan dan pengendalian penyakit reproduksi; g. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemberantasan penyakit hewan menular yang dilakukan oleh masyarakat; h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; i.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
(2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak dari dan/ atau ke daerah maupun tata niaga importasi hewan antar kabupaten, provinsi dan serta impor dan ekspor; b. Melaksanan bimbingan dan pengawasan terhadap hygiene dan sanitasi usaha peternakan, penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh, halal baik lokal maupun yang berasal dari luar daerah sesuai standart Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP);
- 14 -
c. Melaksanakan pengujian terhadap produk hewan dan produk asal hewan yang beredar di masyarakat serta pengiriman sample untuk pemeriksaan residu obat hewan pada bahan produk asal hewan; d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan penerapan standarisasi teknis pada Rumah Potong Hewan (RPH)/ Rumah Potong Unggas
(RPU),
tempat
pemotongan
hewan/
unggas,
pemantauan, pengawasan RPH/ RPU dan tempat pemotongan hewan/ unggas serta pembinaan dan pengawasan terhadap jagal hewan dan pengendalian pemotongan ternak besar betina produktif; e. Melaksanakan bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan serta pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan; f. Melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/ Unit Kebersihan Lingkungan (UKL)-Unit Pengolahan Limbah (UPL) dibidang peternakan; g. Melaksanakan bimbingan pemakaian obat hewan ditingkat peternak, serta pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan obat hewan, vaksin, sera, bahan diagnostic dan penggunaan chemikalia ditingkat produsen, distributor, depo, toko, kios dan pengecer obat hewan; h. Melaksanakan
pemeriksaan
penanggung
jawab
produsen,
distributor, depo dan toko obat hewan; i. Melaksanakan bimbingan teknis bagi usaha di bidang obat hewan baik produsen, distributor, depo, toko, kios dan pengecer obat hewan; j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan. (3) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengamatan, survei dan pemetaan kejadian wabah penyakit hewan; b. Melaksanakan
pengambilan
dan
pengiriman
spesimen
ke
laboratorium tipe B atau balai besar veteriner; c. Melaksanakan penyidikan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit hewan menular serta melakukan analisa; d. Memberikan rekomendasi, bimbingan, pengawasan penerapan standar teknis dan operasional laboratorium kesehatan hewan;
- 15 -
e. Melaksanakan pencegahan wilayah terhadap situasi kejadian penyakit hewan menular; f. Melaksanakan bimbingan penyuluhan kesehatan hewan; g. Melaksanakan koordinasi dan pelaporan kejadian penyakit hewan menular serta melaksanakan antisipasi penularan penyakit yang bersifat zoonosis menular ke manusia; h. Melaksanakan pengambilan sampel, pemeriksaan spesimen dan pengiriman sampel; i.
Melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit menular yang mewabah;
j.
Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 14 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2001 Nomor 10 Seri D3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 16 -
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 25 Juni 2010 BUPATI MOJOKERTO, ttd. SUWANDI
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 30 Juni 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. BUDIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 36
